Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 133533 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S5881
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum. Kemdagri RI, 2022
320.09 IND s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Anton Afrizal Candra
"Sejarah konfigurasi politik di Indonesia memperlihatkan pasang surut dan pasang naik secara bergantian anatara demokratis dart otoriter. Tarik menarik konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang berkarakter responsifpopulistik dan produk hukum yang berkarakter ortodoks-konservatif dengan kecenderungan linier yang sama. Rezim Orde Baru terutama pada 1967-1981 senantiasa curiga akan gerakan-gerakan Islam. Konfigurasi politik pada peciode ini cenderung otoriter dengan berbagai tipologi perpolitikan. Di tahun 1970-an ini lahir berbagai produk hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 1 tahun 1974 yang berkarakter ortodoks/konservatif atau elitis. Pada saat slap akomodatif (1985-1998) antara Islam dari negara maka pada era ini lahir Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama maka karakter produk hukum ini bisa dikatakan berkarakter responsif/populistik. Era Reformasi, konfigurasi politik yang tampil adalah demolantis dengan terlibatnya seluruh komponen masyarakat dalarn pembentukan UU No. 4 tahun 2004 maka produk hukum ini berkarakter responsi populistik.
Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Karakter produk hukum sangat ditentukan oleh visi politik yang berkembang dimasyarakat. Semakin demokratis suatu rezim, semakin responsif dan aspiratif produk hukum yang dihasilkan dan sebaliknya. Karena itu setiap produk hukum yang berkarakter responsif/populistik akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih demokratis.

The history of political configuration in Indonesia shows the ups and downs in turns between democratic and authority. The pulling of political configuration between the law product which have the characteristics of responsive-populistic and the other Iaw product which have the characteristics of orthodoks-conservative, with the same similarity in line. The New Order regime especially in the year of 1967-1982 have suspicions settlements on the Islamic movements. Political configurations in this period tends to rule with an authoritic attitude with many political typhologies. In the year of 1970-s, were created many law products such as the UU No. I4 Year 1970 and the UU No. 1 Year 1974 which have the orthodoks conservative characteristics or clitic law products. At the time of accontridative ( 1985 - 1998 ) between Islam and the state, in this era was created the UU No. 7 Year 1989 which issues about the religic court which then this product of Iaw can be said to have the characteristic of responsive I populistic. In the Reformation Era, the political configurations that shows up is democratic which involves all the components of society inside the structuring of UU No. 4 Year 2004, and so this product of law has the characteristic of responsive 1 populistic.
Every products of law are the turner of every political configurations which creates them. The characteristic of product of law depends on the political visions which are growing inside the society. The more democratic one regime is, the more responsive and aspirative product of law they creates and it goes the same for the opposite. Because of that, every product of law which have the characteristic of responsive populistic will make the nation more democratic.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T14919
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Bhenyamin Hoessein
Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP-UI, 2009
352 BHE p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ratnia Solihah
"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran relevan tentang orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru. Pertanyaan tesis adalah: "Bagaimana orientasi politik birokrat Pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru? Bagaimana pengaruh latar belakang atau karakteristik internal birokrat terhadap orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru? Serta bagaimana pengaruh konteks politik terhadap orientasi politik birokrat pemerintahan Kota Bandung pasca Orde Baru?
Teori yang digunakan untuk menganalisis orientasi politik birokrat pemerintah di Kota Bandung pasca Orde Baru ini adalah teori tentang Budaya Politik yang intinya adalah orientasi politik yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Untuk Iebih mempertajam analisis teori tersebut digunakan latar belakang atau karakteristik internal birokrat yang meliputi suku bangsa, usia, pendidikan, masa kerja, jabatan dan pengalaman organisasi birokrat; serta konteks politik yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi Indonesia, budaya politik birokrasi pemerintahan di Indonesia, serta budaya politik sunda yang sedikit banyak mempengaruhi orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasca Orde Baru.
Penelitian tesis ini bersifat deskriptif analisis dan dalam menganalisis data digunakan pendekatan kuantitatif sederhana dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif sederhana digunakan untuk menganalisis latar belakang atau karakteristik internal birokrat dan orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif pasca Orde Baru yang diperoleh melalui kuisioner berupa perhitungan modus atau frekuensi jawaban info man dalam bentuk prosentase; kemudian hasil kuantitatif tersebut dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawaneara Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis konteks politik; yang diperoleh dari data primer berdasarkan basil wawancara dan Bari data sekunder melalui berbagai literature. Informan dalam penelitian ini adalah birokrat pemerintah Kota Bandung yang memiliki eselon IV ke atas; pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung pimpinan, pengurus dan anggota LSM; serta akademisi dari UNPAD yang concern dengan penelitian ini.
Kesimpulan yang diperoleh: Orientasi politik birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru yang meliputi orientasi kognitif, afektif dan evaluatif berada dalam kategori sedang dengan klasifikasi budaya politik subyek Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang atau karakteristik internal birokrat pemerintah Kota Bandung pasta Orde Baru serta konteks politik yang melingkupinya yang meliputi kondisi kepolitikan birokrasi saat ini, budaya politik birokrasi pemerintah di Indonesia dan budaya politik Sunda.

This research aim to get relevant descriptions about political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru. There are three questions of tesis, are: "How political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru which comprises cognitive, affective and evaluative orientation?; How influence of background or internal characteristic bureaucrate toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru; and how influence of politics context toward political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru? ".
Theory of political Culture is taken from Gabriel Almond and Sidney Verba are used to analyze political orientation at the goverment bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, that essence is political orientation comprises cognitive, affective and evaluative orientation. In order to clear this theory analysis are used the background or internal characteristic bureaucrate such as tribe, sex, education, long of work,, salary ranks and experience of organization at the bureaucrate; and politics context which describe conditions bureaucratic polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia, and Sundanese political culture.
This research use analitis descriptive, by using simple quantitative and qualitative approaches. The simple quantitative approach is used to analyze political orientations and background or internal characteristic bureaucrate in Bandung City, which are got from questionare with modus or frequency count on procentage. Then, the result of quantitative data are analyzed with qualitative data by using interview. Meanwhile qualitative approah to analyze politics context which are got from literatures. Infonnan in this research are government bureaucrate in Bandung City who have echelon IV and up; leader and members of DPRD Bandung City; Leader, official and member of NGO in Bandung City and academicians from UNPAD who concern with this reserach.
The conclusion: Political orientation at the government bureaucrate in Bandung City post Orde Baru, comprises cognitive, affective and evaluative orientation belong in middle category with political culture is subject clasifcation. This condition was influenced by background or internal characteristic bureaucrate of government in Bandung City; and so by politics contect post Orde Baru which comprises condition of bureaucracy polity, political culture of government bureaucracy in Indonesia and Sundanese political culture.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14355
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
G. M. Sudarta
Jakarta: Kompas, 2000
361.24 Sud r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
G. M. Sudarta
Jakarta: Kompas, 2000
361.24 SUD r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Anang Puji Utama
"In the Elucidation of the 1945 Constitution, it is stated that The State of the Republic of Indonesia is based on Law, which means that Indonesia is a State based on people's sovereignty, wherein the principles of law are applied in the construction of a Pancasila society to achieve a society of social justice, unity, fairness and prosperity. The government of the New Order could not prove such aim, for at that time, Indonesia, as a State of Law from the perspective of civics, was actually devoid of this system, shown by the large number of Independent Presidential Decrees made, each causing its own natural trouble. This thesis is made with the intention of revealing to what extent Independent Presidential Decrees are made in accordance with the prevailing legislations. The survey made for this thesis uses qualitative method as its procedure of research, as it may come up with observable written data of authorities and attitudes. The research was carried out in Jakarta and based on four sources that are pertinent to the process of the making of Independent Presidential-Decree, namely: Secretary to the Cabinet, Centre for the Study of Law and Policies (PSHK) in Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), and Indonesian Transparency Community (MTI).
Results of the research reveal that during the reign of the New Order, there were indeed a number of Independent Presidential Decrees issued, which obviously posed problems. This proved that the embodiment of the presidential tasks, with regard to all aspects of state organization, covered an unlimited extent. Thereby, any making of Independent Presidential Decree constitutes a quasi legislative product, which was so flexible that it was out of the hands of the Board of the People's Representative's control. As examples, several Independent Presidential Decrees are presented in this thesis, showing how they are not conforming to the prevailing legislation, from the aspect of procedure?s well as content.
As measures of prevention against such recurrence, as have indeed been regulated in the 1945 Constitution, Article 4 paragraph one (1), it is urgent that a control system and inter-institutional balance within the state be established, and opportunities be provided for the people in general to present their assessment on every draft of law, including that of Independent Presidential Decree to be enforced upon the society.
Results of the research also reveal that law enforcement in the making of Independent Presidential Decree may contribute to the National Resilience System. This may constitute an extremely strategic measure in overcoming chaos in law, for, principally, any making of legislation is aimed at the benefit of the people, and therefore it should be able to create a well-being to the people. When this matter could be implemented in a consistent manner, abiding by the prevailing legislation, a confidence and trust in law could be established."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
I Made Puja Suarsana Arya
"Kegagalan yang dialami bidang pertanian pada saat krisis melanda bangsa kita merupakan sejarah terburuk bagi bangsa kita. Kita tidak hanya mengalami krisis ekonomi, keadaan krisis pangan semakin memperburuk kondisi perekonomian bangsa. Padahal sejak tahun 1982, Indonsia merupakan salah satu negara penghasil beras terbanyak di dunia Swasembada Beras ). Ha ini sudah tentu merupakan
pukula yang hebat bagi pertanian kita. Kein inan pemerin untuk mengangkat citra pertanian kita yang sempat terpiiruk akibat krisis yang melanda bangsa ini, dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sedang dilaksanakan adalah dengan mengeluarkan Ikan Layanan Masyarakat mel;dui media televisi Kegiatan beriklan di televisi merup~an kegiatan yang sudah dilakukan bangsa kita sejak masa Orde Baru lalu. Tetapi bila kita lihat secara sekilas, tampak
ada perbedaan gaya tayang antara iklan masa Orde Baru dengan masa Reformasi.
Pada masa Orde Baru, kita akan melihat bagaimana kesuksesan-kesuksesan yang diraih oleh pertanian kita masa lalu. Sedangkan pada iklan masa Reformasi yang dapat k.ita lihat adalah penggambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani kecil di negara kita.
Dari perbedaan kedua iklan ini, yang ingin dilihat adalah fenomena apa yang sebenarnya ingin diangkat pada masing-masing iklan tersebut. Jika ada perbedaan pada fenomena yang diangkat, penelitian ini juga ingin melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengangkatan fenomena-fenomena yang ada pada masingmasing iklan tersebut.
Untuk menganalisa masing-masing fenomena pada kedua iklan ini,
digunakan meteode semiotik Pierce. Melalui tanda-tanda yang ada baik itu icon, indeks maupun simbol yang ada pada masing-masing frame, akan dianalisa dan dicari maknanya dengan mempergunakan segitiga makna Pierce. Realitas basil dati analisa merupakan realias yang masih semu. Kemudian dengan paradigma kritis penelitian ini dilanjutkan dengan melakikan interpretasi pada basil analisis, untuk
mencari realitas yang sebenarnya dengan berdasarkan pada Historical Situatedness.
Dari hasil analisa dan interpretasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa memang teijadi perbedaan gaya tayang antara iklan masa Orde Baru dengan masa Reformasi.
Masa Orde bani pertanian di negara kita dilandasi oleh paham Kapitalis semu (Crony Capitalism) . Kesuksesan yang diraih sebenarnya adalah kesuksesan yang didapat oleh sebagian kecil petani " Besar ". Hanya petani dengan modal yang besarlah yang dapat berproduksi secara maksimal. Sedangkan untuk iklan masa Reformasi kapitalis
yang berkembang adalah kapitalis liberal, dimana ยท lebih dipengaruhi oleh paham PEGEL ( Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ).Yang menjadi fokus utama adalah petani " Kecil " dengan segala permasalahan yang ada disekelilingnya.
Dari hasil penelitian ini diharapkan akan mampu menumbuhkan sikap kritis masyarakat terutama mahasiswa terhadap iklan yang beredar di media. Sedangkan bagi pengiklan sendiri, dengan basil penelitian ini diharapkan memikirkan lebih jauh lagi terna yang ingin diangkat dalam iklan-iklan selanjutnuya. Pengambilan tema yang sesuai dengan realitas tanpa ada manipulasi akan lebih bermanfaat, apalagi itu
adalah !klan Layanan Masyarakat yang fokus utamanya adalah informasi"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
S4076
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>