Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis sarjana ini membahas bentuk keterlibatan militer Pakistan dalam proyek Koridor Ekonomi Pakistan Tiongkok (CPEC). Pakistan memiliki sejarah dominasi militer dalam pemerintahan. Militer Pakistan pernah melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil untuk mendapatkan kekuasaan. Namun, meskipun Pakistan saat ini dipimpin oleh pemerintah sipil, militer masih dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang terjadi. Ini menciptakan kondisi Negara Praetorian. Akibatnya, dominasi militer dalam pemerintahan menyebabkan pertumbuhan bisnis militer di negara ini. Bisnis militer bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi militer itu sendiri. Perusahaan milik militer sudah terlibat dalam berbagai proyek di dalam negeri. Proyek Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) adalah peluang bagi bisnis militer untuk terlibat dalam proyek tersebut. Karena militer masih mendominasi proses pengambilan keputusan yang terjadi, militer menggunakan alasan keamanan dan praktik militer dalam mengembangkan negara untuk terlibat dalam proyek CPEC. Akibatnya, militer berpartisipasi dalam proyek CPEC, mulai dari menetapkan kebijakan keamanan, mengerahkan pasukan untuk menjaga mereka hingga keterlibatan perusahaan milik militer dalam proyek CPEC.

---

This undergraduate thesis discusses the form of Pakistani military involvement in the China Pakistan Economic Corridor (CPEC) project. Pakistan has a history of military dominance in government. The Pakistani military staged a coup against the civilian government to gain power. However, even though Pakistan is currently led by a civilian government, the military can still influence the decision making process that occurs. This created the conditions of the Praetorian State. As a result, military dominance in government led to the growth of military business in the country. Military business aims to generate profits for the military itself. Military-owned companies have been involved in various projects in the country. The China-Pakistan Economic Corridor Project (CPEC) is an opportunity for military businesses to get involved in the project. Because the military still dominates the decision-making process that occurs, the military uses security reasons and military practices in developing countries to get involved in CPEC projects. As a result, the military participated in the CPEC project, ranging from establishing security policies, mobilizing troops to guard them to the involvement of military-owned companies in the CPEC project."

"Skripsi ini membahas tentang upaya Pakistan memperluas pengaruh melalui kerjasama pembangunan pipa gas trans-Pakistan. Argumen dari penelitian ini adalah bahwa keterlibatan Pakistan dalam pembangunan pipa gas trans-Pakistan sebagai infrastruktur perdagangan gas antar negara merupakan salah satu upaya Pakistan untuk meningkatkan pengaruh. Dengan menggunakan teori dari Robert O. Koehane dan Joseph Nye tentang interdependensi, penelitian ini menemukan bahwa kerjasama perdagangan gas IPI dan TAPI akan meningkatkan pengaruh Pakistan dalam politik Internasional. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi literatur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kesalingtergantungan, kerjasama perdagangan ini akan menimbulkan hubungan saling bergantung antar negara yang terlibat walaupun tidak sepenuhnya setara atau dengan kata lain asimetris. Dalam hubungan interdependensi, negara-negara yang terlibat harus menjaga situasi kondusif terutama agar tidak memicu Pakistan untuk menjadikan pipa sebagai sasaran disrupsi karena apabila hal tersebut terjadi dampaknya akan sangat mahal. Kemampuan melakukan disrupsi perdagangan merupakan salah satu instrumen negara yang bisa digunakan untuk memperluas pengaruh karena mampu membentuk perilaku negara-negara yang terlibat. Oleh karena itu, pembangunan pipa gas trans-Pakistan untuk memfasilitasi perdagangan gas adalah salah satu upaya Pakistan untuk meningkatkan pengaruh guna mengatasi permasalahan geopolitiknya yang rumit.

---

This thesis talks about Pakistans effort to increase its influence through cooperation in building trans Pakistan gas pipelines. This thesis argues that the involvement of Pakistan in the construction of trans Pakistan gas pipeline as inter state gas trade infrastructure is one of Pakistans way to increase its leverage. By using Robert O. Koehane and Joseph Nye theory about interdependency, this research found that cooperation in gas trade like IPI and TAPI will increase Pakists influence in international politics. This research uses quantitative method and collect data from literature and news sources.

Based on interdependency analysis, it is found that trade cooperation will likely make interdependent relations between involved countries, even though not evenly just or in the other word asymetrical. In this kind of interdependency, the involved countries should keep the situation conducive to Pakistan as the less dependent actor so that it wont disrupt the pipeline because the effect will be costly.

Ability to disrupt trade is one of national instruments which can be used to widen leverage because it can form involved countries attitude. Hence, the construction of trans Pakistan gas pipeline to suport gas trading is a means to widen Pakistans leverage in order to deal with its geopolitical insecurity."

"ABSTRAKKajian ini menganalisis eskalasi konflik militer yang terjadi antara India dan Pakistanpada periode setelah perjanjian damai Deklarasi Lahore 1999. Setelah beberapa kaliterlibat perang besar, konflik militer di antara kedua negara ini terus berlangsung hinggahari ini. Kajian terdahulu perihal konflik India-Pakistan hanya membahas perihalpenyebab konflik ini terjadi dan upaya penyelesaian konflik yang terbagi ke dalam tigasudut pandang besar yaitu keamanan, politik domestik dan ekonomi-politik, tetapibelum ada yang menjelaskan bagaimana konflik ini nampaknya tetap bertahan. Denganmenggunakan perspektif dilema keamanan sebagai kerangka analisis dan metodepenelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa tindakan peningkatansistem pertahanan dan mengeluarkan kebijakan yang ofensif adalah pemicu keduanegara terus terlibat dalam konflik militer. Analisis kajian ini juga menunjukkanperjanjian damai Deklarasi Lahore 1999 tidak dapat menghentikan konflik militer danpermusuhan antara keduanya, karena India dan Pakistan saling melihat perilaku satusama lain seperti pembangunan kekuatan pertahanan dan pengembangan nuklir sebagaiancaman sehingga keduanya selalu berada dalam situasi dilema keamanan.

---

ABSTRACTThis study analyses the military conflict escalation between India and Pakistan in theperiod after 1999 Lahore Declaration. After several major wars, military conflictsbetween the two countries continued to this day. Previous studies on the India-Pakistanconflict only discussed the causes of this conflict and efforts to resolve conflicts. Thestudies are divided into three major perspectives, namely; security, domestic politics,and political economy, but none has explained how this military conflict is relativelylasting. By using security dilema as an analytical framework and causal-processtracing on research method, this study shows that actions to improve the defense systemand an offensive policy are the triggers for the two countries to continue to be involvedin military conflicts. The analysis of this study also shows that the Lahore Declaration1999 cannot stop military conflict and hostility between India and Pakistan, becausethey see each other's behaviors-such as the development of military defense capabilityand nuclear weaponry development-as threats so that they are always remains in thesecurity dilema situation."

"Kemenangan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018 menjadi fenomena tersendiri dalam kontestasi politik di Pakistan. Partai yang dipimpin oleh Imran Khan ini berhasil secara cukup signifikan mengalahkan kekuatan-kekuatan partai politik lama yang telah bergantian memimpin parlemen Pakistan, seperti Pakistan Muslim League Nawaz dan Pakistan People’s Party. Dalam hal ini, penggunaan narasi populisme menjadi senjata utama bagi Imran Khan dan partainya dalam menyaingi partai-partai lama tersebut. Narasi dikotomis antara identitas kelompok elit korup dengan the people yang menginginkan perubahan, serta retorika anti Barat dan islamisme yang kuat, merupakan ciri khas dalam strategi politik Imran Khan yang pada tahun 2018 berhasil menjadi Perdana Menteri Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi dan sikap populis Imran Khan dalam kemenangan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018. Dengan melakukan studi literatur melalui metode kualitatif, tulisan ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi dan sikap populis lewat konstituen kedaulatan the people, people-centrism, dan anti elitisme yang digunakan oleh Imran Khan berhasil dalam memenangkan Pakistan Tehreek-e-Insaf pada pemilihan umum Pakistan 2018.

---

Pakistan Tehreek-e-Insaf’s victory in the 2018 Pakistan general election has become a phenomenon in Pakistan’s political contest. The party led by Imran Khan has succeeded

in significantly defeating the forces of the old political parties which have taken turns leading the Pakistan parliament, such as the Pakistan Muslim League Nawaz and the Pakistan People’s Party. In this case, the use of populism narratives is the main weapon for Imran Khan and his party in competing with these old parties. The dichotomous narrative between the corrupt elite groups and people who want change, as well as strong anti-Western rhetoric and islamism, are the characteristics of Imran Khan’s

political strategy, which in 2018 succeeded in becoming the Prime Minister of Pakistan. This study aims to analyze Imran Khan’s populist communication and attitude strategy in Pakistan Tehreek-e-Insaf’s victory in the 2018 Pakistan general election. By conducting a literature study through qualitative methods, this paper concluded that the populist communication and attitude strategy through the constituents of the people’s sovereignty, people-centrism, and anti-elitism used by Imran Khan was successful in winning Pakistan Tehreek-e-Insaf at the 2018 Pakistan general election."

"Praktek Perkawinan anak di Pakistan merupakan pelanggaran norma sosial yang telah terjadi di masyarakat Pakistan sebelum Pakistan mendapat kemerdekaannya dari India. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Pakistan telah memberlakukan UU tentang larangan perkawinan anak. Namun, perkawinan anak masih marak terjadi dalam masyarakat Pakistan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengkaji peranSave the Children dalam penurunan perkawinan anak di Pakistan (2019-2021). Dalam menganalisis peran Save the Children dalam penurunan perkawinan anak di Pakistan penulis menggunakan konsep Peran International Non-Governmental Organization (INGO) Menurut David Lewis dan Nazneen Kanzi. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dikembangkan dengan menggunakan teknik kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara. Sumber data primer didapatkan dari sumber berupa dokumen-dokumen atau publikasi resmi, baik didapatkan dari pihak-pihak terkait maupun situs resmi Save the Children.Sementara itu, sumber data sekunder didapatkan dengan melakukan literature review atas berbagai sumber ilmiah seperti jurnal atau buku serta sumber dari internet yang kredibel

---

The practice of child marriage in Pakistan is a violation of social norms that has occurred in Pakistani society before Pakistan got its independence from India. To overcome these problems, the government of Pakistan has enacted a law on the prohibition of child marriage. However, child marriage is still rife in Pakistani society. This study aims to analyze and examine the role of Save the Children in reducing child marriage in Pakistan (2019-2021). In analyzing the role of Save the Children in reducing child marriage in Pakistan, the authors use the concept of the Role of International Non-Governmental Organizations (INGOs) according to David Lewis and Nazneen Kanzi. This study uses qualitative research methods and is developed using library techniques. Sources of data used in this study were obtained in several ways. Primary data sources are obtained from sources in the form of official documents or publications, both obtained from related parties and the official website of Save the Children. Meanwhile, secondary data sources are obtained by conducting literature reviews of various scientific sources such as journals or books as well as credible sources from the internet."