Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai objek ini telah dimulai sejak November 1991 dengan cars penelusuran literature. Berbagai perpustakaan dan Arsip Nasional yang berada di Jakarta telah memberikan sumbangan yang sangat berharga berupa number primer dan sekunder. Berdasarkan penelusuran literatur menunjukkan benang merah dari berbagai rencana dan pelaksanaan pembangunan yang telah dijalankan. Rencana pembangunan dari Panita Pemikir Siasat Ekonomi, Rencana Urgensi Perekonom.ian, Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Pada. dasarnya tema utama berbagai rencana pembangunan tereebut adalah transformasi ekonomi yaitu dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional atau mengubah struktur ekonomi kolonial ke struktur ekonomi nasional. Ternyata dalam rencana dan pelaksanaannya berbagai rencana pembangunan tersebut selain memiliki segi-segi ekonomi ternyata tidak terlepas dari situasi politik Indonesia. Gangguan-gangguan dan kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan rencana pembangunan tersebut ternyata banyak ditentukan oleh kondisi politik. Sebagai fokus permasalahan Rencana Pembangunan Ekonomi Indonesia yang disebut Rencana Rencana Pembangunan Berencana Delapan Tahun (Penasbeda) sarat dengan gagasan Ekonomi Terpimpin untuk men]bangun sosiatisme Indonesia yang banyak dipengaruhi pemikiran Presiden Sukarno dan tidak terlepas pula pengaruh situasi politik internasional, di mana Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk melaksanakan gagasan Ekonomi terpimpin dibentuk Dewan Perancangan Nasional (Depernas) yang ternyata lebih merupakan badan politik bukan badan teknik. Cetak biru Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang dihasilkan Depernas meliputi jangka waktu dari tahun 1961-1969. Depernas membuat rencana pembangunan yang dipenuhi target mencapai pertumbuhan sebesar 10%-12% per tahun. Untuk mencapai target tersebut dibuat Proyek A dan Proyek B, diharapkan Proyek B akan menjadi lokomotif bagi pelaksanaan rencana pembangunan tersebut. Sementara situasi politik Indonesia tidak memungkinkan bagi pelaksanaan berbagai proyek yang telah direncanakan berbagai kendala diantaranya masalah pembebasan Irian Barat, salah urus telah menyebabkan beban perekonomian yang berat. Permasalah ekonomi mengakibatkan ekonomi Indonesia menuju kehancuran_ Untuk mengendalikan perekonomian tersebut lahir kebijaksanaan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang bertentangan dengan doktrin Ekonomi Terpimpin. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan pembubaran Depernas dan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)pada tahun 1963, dengan nama yang Baru Pola Ekonomi Perjuangan. Dengan demikian rencana pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin dengan resmi dinyatakan gagal."

"Perkembangan perekonomian Indonesia setelah berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda dan Jepang, memiliki fase yang menarik. Pergulatan mengenai rumusan konsep perekonomian nasional yang dicita-citakan menjadi perdebatan yang menarik. Trauma akan penjajahan Belanda menjadikan ekonomi yang dicita-citakan haruslah ekonomi yang mewadahi seluruh kepentingan rakyat dan upaya pengambilalihan semua kepemilikan Belanda yang berada di Indoneisa menjadi agenda utama. Namun setelah persetujuan KMB yang mengembalikan hak-hak kedaulatan pemerintahan ke tangan Indonesia dengan bentuk pemerintahan serikat (RIS), pemerintah yang baru memperoleh kedaulatan haruslah mengakui semua kepemilikan Belanda sebelumnya, artinya seluruh kekayaan Belanda yang ada di Indonesia tetap menjadi kepemilikan Belanda sesuai dengan yang diatur dalam persetujuan KMB. Dalam kondisi seperti inilah Sumitro Djojohadikusumo Menteri Perdagangan dan Industri pada Kabinet Natsir dipercaya untuk menyusun sebuah rumusan kebijakan ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kekuatan industri menengah kebawah atau industri rakyat agar dapat menjadi dasar ekonomi Indonesia. Industri ini nantinya diharapkan dapat menunjang industri-industri besar yang sebelumnya sudah mapan. Namun kuatnya modal asing dan lemahnya kernampuan masyarakat dalam mengakses kemajuan teknologi dilihat menjadi penyebab tidak jalannya program tersebut, sehingga titik berat devisa coba diambil dengan pengembangan pengusaha importir nasional. Usaha ini juga dinilai gagal karena hampir semua pengusaha tidak mampu melakukan kegiatannya tanpa mendapat bantuan dari negara, sehingga posisi mereka sangat tergantung pada policy yang dikeluarkan negara. Sehingga hubungan yang muncul adalah hubungan nepotisme antara pengusaha dan penguasa. Juga bentuk pemerintahan parlementer yang berdasarkan demokrasi liberal menyebabkan tidak ada kabinet yang mampu bekerja secara maksimal, karena setiap kabinet langsung dijatuhkan apabila melakukan suatu kesalahan, sehingga umur tiap-tiap kabinet hanya beberapa bulan saja. Yang penting di sini adalah ketidakmampuan negara dalam mengembangkan dirinya sebagai pelaksana utama kegiatan ekonomi sehingga modal asing memiliki posisi yang semakin kuat dalam menguasai bidang usaha. Perencenaan ekonomi yang dijalankan dari awal juga dibuat terkesan darurat dan hanya sekedar untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, dengan tahapan waktu yang kurang jelas. Jadi kekuatan pasar yang diharapkan untuk mengarahkan kebijakan justru rnenjadi bumerang, karena ketidaksiapan negara dan juga pengusaha nasional, sehingga pencapaian hasil-hasil ekonomi hanya diperoleh segelintir orang yang memiliki akses ke arah itu."