Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri Iran era Khatami memasuki suatu face baru, bergerak dari konfrontasi ke konsiliasi. Dalam gagasan kebijakan luar negerinya, tidak terdapat "benturan antar kebudayaan", dia lebih memilih "dialog antar kebudayaan". Kebijakan "detente" Khatami telah menciptakan suatu atmosfir yang mendukung untuk meningkatkan hubungan dengan dunia luar. Teheran tengah meningkatkan upayanya untuk memainkan peranan yang lebih besar di kawasan Teluk dan sekitarnya. Sekarang kebijakan "detente" menjadi "cornerstone" dalam Kebijakan Luar Negeri Iran.Masalah ini menarik untuk dikaji mengingat dibawah kepemimpinan Khatami, politik luar negeri Iran mempunyai corak baru yang secara signifikan berbeda dengan pendahulunya. Namun menyimpulkan bahwa Khatami sangat dominan dalam peran perubahan tersebut adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sistem politik Iran yang khas, faktor geopolitik, geostrategi dan geoekonomi, tuntutan domestik, nasionalisme, agama, dan tentunya lingkungan eksternal, mempunyai peran yang tidak bisa diabaikan dalam perubahan ini.Tulisan ini akan berusaha mengeksplorasi perubahan dalam kebijakan luar negeri di Iran sejak revolusi tahun 1979, dengan titik berat pada masa pemerintahan Presiden Mohammad Khatami (1997-2001). Pertanyaan yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana suatu sistem politik yang pada mulanya berdasarkan pada doktrin religius secara ketat berhadapan dengan tuntutan domestik dan konteks internasional yang harus disikapi. Hal ini akan memperlihatkan bagamana suatu kebijakan luar negeri, yang berusaha untuk tetap hidup dalam prinsip-prinsip revolusi dan agama, secara simultan tiba pada suatu term pengembangan hubungan yang lebih rasional dan praktis dengan negara luar.Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjelaskan perubahan ini adalah teori determinants factors, serta teori pengambilan kebijakan. Dari hasil penelitian didapat bahwa peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran pada masa pemerintahan Khatami mempunyai kaitan dengan adanya perubahan dalam pola pengambilan keputusan dalam sistem politik Iran, kemunculan kaum reformis dalam kekuasaan eksekutif yang diikuti oleh kemenangan dalam pemilihan parlemen, kebutuhan ekonomi dan pertahanan serta perubahan konteks internasional.Pertimbangan-pertimbangan pragmatis kepentingan domestik berperan dalam terjadinya peningkatan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Iran. Pertimbangan pragmatis tersebut menyebabkan faktor-faktor normatif, seperti konsitusi, revolusi Islam dan nasionalisme Iran yang pada masa awal-awal revolusi Iran menjadi pendorong utama politik luar negeri Iran, pada masa Pemerintahan Khatami tidak lagi mendominasi."

"Tesis ini ingin menjelaskan unsur-unsur Confidence-Building Measures (CBMs) dalam politik luar negeri Presiden Muhammad Khatami dapat mempengaruhi perubahan hubungan antara Republik Islam Iran dan negara-negara yang tergabung dalam GCC. Iran dan negara-negara tetangganya terlibat dalam kesalingcurigaan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade ketika Revolusi Islam Iran terjadi pada tahun 1979. Retorika-retorika para pembuat kebijakan di Iran memberikan kekhawatiran yang luar biasa pada para pemimpin negara-negara GCC. Hal itu ditambah lagi dengan reputasi Iran yang mempunyai keinginan kuat untuk menjadi hegemon di kawasan, dengan tetap mempertahankan status quo teritorial dan pembangunan fasilitas pertahanan, khususnya pembuatan rudal-rudal, pembangunan pertahan maritim yang semakin kuat di Teluk dan pengejaran senjata nuklir.Rasa khawatir para pemimpin GCC terhadap Iran terus berlanjut walaupun bapak Revolusi Iran, Ayatullah Khomeini, telah meninggal dunia, dan orientasi politik luar negeri Iran cenderung pragmatis.Kesalingcurigaan tersebut pada akhirnya membuat kawasan Teluk menjadi teramerikanisasi dan membahayakan keberadaan pemerintah Iran. Apalagi ketika pasukan AS berhasil menaklukkan Irak pada Maret 2003. Persepsi pemerintah Iran dalam memandang keamanannya adalah terkepung diantara negara-negara yang berada di bawah kontrol Amerika. Perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat sampai saat ini belum bisa diwujudkan, padahal Iran harus mencari alternatif bagi pembangunan negerinya yang membutuhkan dana yang tidak sedikit dan melindungi rezim penguasa saat ini.Pilihan strategisnya adalah pendekatan yang dilakukan pada negara-negara Teluk yang selama ini menjadi target revolusi. Presiden Khatami telah memulainya sejak memegang jabatan presiden Iran pada tahun 1997, dan sedikit banyak telah mendapat perkembangan yang baik. Konflik konservatif-reformis mendukung perbaikan hubungan ini karena negara-negara Teluk adalah negara-negara muslim juga, walaupun memiliki kerja sama keamanan dengan AS.Saling kunjung para pejabat negara diantara dua pihak telah terjadi dan itu sebagai tanda tercapainva CBMs pada tahap awal. CBMs itu masih sangat jauh membantu upaya penciptaan sistem keamanan regional yang berbasiskan pada ide-ide dan kepentingan negara-negara kawasan, karena masih adanya berbagai kecurigaan yang timbul karena sengketa yang belum terselesaikan, seperti sengketa tiga pulau strategis.Daftar Pustaka : 39 buku; 10 artikel jurnal; 34 artikel dan berita website; 2 sumber lain"

"Pada Pemilu 2022, Yoon Seok-yeol dari People Power Party berhasil mengalahkan Lee Jae-myung dari Democratic Party of Korea dalam pertarungan memperebutkan kursi Presiden Korea Selatan ke-13. Hasil pemilu tahun 2022 menunjukkan persaingan ketat antara kedua kandidat yang hanya memiliki selisih suara 0,73 persen dengan total partisipasi pemilih 77,1 persen. Pada masa kampanye Pilpres tersebut, ditemukan beberapa narasi yang mempengaruhi hasil suara, antara lain perdebatan seputar paham anti-feminisme dan masalah domestik yang kurang diatasi oleh pemerintahan sebelumnya, administrasi Presiden Moon Jae-In. Dalam rangka untuk memenangkan pemilu, Yoon Seok-yeol berupaya untuk memanfaatkan sentimen anti-feminisme dalam wacana kampanyenya, terutama di kalangan pemilih laki-laki muda. Dengan menggunakan teori strategi politik ofensif milik Peter Schr�der. Melalui empat variabel dari teori tersebut, yaitu target image (citra yang diinginkan), kelompok target, pesan kelompok target, dan instrumen kunci, penelitian ini ingin menjelaskan strategi ofensif Yoon Seok-yeol dari PPP dalam memenangkan kontestasi Pilpres 2022 di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan studi literatur. Penelitian ini menemukan berkembanganya wacana anti-feminisme sejak Pemerintahan Presiden Moon Jae-In berhasil dimobilisasi oleh Yoon Seok-yeol untuk menggiring opini para kelompok laki-laki muda untuk memilihnya.

---

In the 2022 Presidential Election, Yoon Seok-yeol from the People Power Party defeated Lee Jae-myung from the Democratic Party of Korea in the battle for the 13th President of South Korea. The election results in 2022 showed a tight competition between the two candidates, with a narrow vote margin of 0.73 percent and a total voter turnout of 77.1 percent. During the presidential campaign, several narratives were found to influence the voting results, including debates surrounding anti-feminism ideology and unresolved domestic issues under the previous administration of President Moon Jae-In. In order to win the election, Yoon Seok-yeol sought to capitalize on anti-feminism sentiments in his campaign discourse, particularly among young male voters. Using Peter Schr�der's theory of offensive political strategy, this research aims to explain Yoon Seok-yeol's offensive strategy from the PPP in winning the 2022 Presidential contest in South Korea. The study examines four variables from the theory, namely target image, target group, group-targeted message, and key instruments, to analayze Yoon Seok-yeol's strategy. The study employs a qualitative methodology by using secondary data collection and literature review. The research finds the proliferation of anti-feminism discourse since the Moon Jae-In administration, succesfully mobilized by Yoon Seok-yeol, exploiting the opinions of young male groups to secure their votes."