Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Upaya panjang mencari penyelesaian damai konflik di Filipina Selatan melibatkan intervensi dua negara yang berbeda, Libya dan Indonesia, yang berperan sebagai mediator, dalam kerangka Organisasi Konferensi Islam. Namun dalam menjalankan perannya kedua negara tersebut memiliki keberhasilan yang berbeda. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih jauh terutama memahami apa yang menjadi pembeda keberhasilan antara Indonesia dan Libya sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian konflik antara Pemerintah Filipina dan MNLF di Filipina Selatan, dan bagaimana perbedaan itu dapat terjadi.Dalam penelitian ini dipergunakan konsep Oran Young dan Marvin Ott bahwa keberhasilan mediasi dalam resolusi konflik antara lain tergantung pada kapabilitas mediator yaitu ketidakberpihakan, independensi dan leverage.Konsep lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep Brian Frederking, Andrea Pyatt dan Shaun Randol yaitu, peran jenis aktoraktor regional (Indonesia) dan ekstra-regional (Libya)-dalam upaya mediasi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mengenai keberhasilan peran pihak ketiga dalam resolusi konflik, dengan mengambil kasus mediasi Libya dan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Filipina Selatan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis.Unit analisis penelitian ini adalah negara.Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan kapabilitas antara Indonesia dan Libya memiliki hubungan terhadap resolusi konflik di Filipina Selatan, terutama faktor persepsi keberpihakan atau ketidakberpihakan, ketergantungan, penerimaan dan leverage kedua negara oleh aktor yang memiliki kemampuan menentukan dalam konflik, dalam kasus ini Pemerintah Filipina.Lebih jauh ini mengindikasikan bahwa efektifitas peran pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik ditentukan oleh sifat konflik (internalminoritas) dan distribusi kekuatan (power) antara pihak-pihak yang bertikai."

"Skripsi ini membahas proses perjuangan MNLF yang dipimpin oleh Nur Misuari untuk bangsa Moro mulai dari tahun 1969 ampai 1976. Perjuangan yang dilakukan MNLF bertujuan untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti manusia pada umumnya. Hal yang demikian karena ada upaya dari pemerintahan Filipina untuk menghilangkan identitas bangsa Moro (Islam) dengan cara perpindahan penduduk dari utara ke selatan, sehingga bangsa Moro menjadi minoritas di wilayah selatan. Selain itu pemerintah Filipina juga melakukan diskriminasi ekonomi, social, pendidikan dan politik. Penulisan ini adalah penulisan deskriftif dengan tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat umum bahwa keinginan MNLF untuk memisahkan wilayah selatan dari Filipina karena tidak mendapatkan hak-hak sebagai warga Negara.

---

This thesis discusses the process of the struggle of theMNLF led by Nur Misuari for Moro nation from 1969 to 1976. MNLF struggle carried out aiming to obtain a decent living as human beings in general. This is so because there is an effort of the Philippine government to eliminate the nation_s identity Moro (Muslim) by the displacement of population from north to south, so that the Moro people become a minority in the southern region. Besides the Philippine government also conducts economic discrimination, social, educational, and political. TheWriting is descriptive writing eith the aim to explain to the general public that the MNLF desire to separate the southern region of the Philippines because it does not get the rights as citizens."

"ABSTRAKSahara Barat merupakan sebuah wilayah di Afrika Utara yang pernah menjadi koloni Spanyol. Selama berabad-abad sejak abad ke ll sampai abad ke I9 Masehi Sahara Barat merupakan penghubung antara Sub Sahara dengan Wilayah Sahara Barat. Sekitar pertengahan abad ke ll maschi, Konfederasi Sanhaja beraliansi dengan suku Lamtuna untuk mendirikan dinasti Almoravid yang kckuasaannya saat ini meliputi Maroko, Tlemcen, semenanjung Iberia hingga ke utara meliputi Mauritania, Senegal dan Mali kemudian ke selatan meliputi kerajaan Ghana. Pada Abad ke 16 masehi, Dinasti Saadi Arab menaklukan Kerajaan Songhai yang berada di sekitar Sungai Niger. Perdagangan Trans Sahara menjadikan Sahara Barat sebagai jalur straregis antara Timbuktu yang bcrada di Mali dcngan Marakesh.Tahun i884 dalam konferensi Berlin, Spanyol mendapatkan Sahara Barat sehingga selanjutnya Sahara Barat dikenai juga dengan Sahara Spanyol. 10 Mei tahun 1973, sebuah organisasi pembcbasan kawasan Sahara Barat di utara Afrika bernama Polisario dibentuk. Organisasi yang bertujuan tmtuk mempeijuangkan kemerdekaan kawasan Sahara Barat dari koloni Spanyol itu mendapatkan sambutan meluas dari masyarakat setempat. Sepuluh hari setelah dideklarasikan Front Polisario melancarkan serangan untuk pertama kalinya terhadap angkatan darat Spanyol.Sebuah kesepakatan antara Spanyol, Mauritania, dan Maroko secara diam-diam dibuat oleh Spanyol yang pada saat itu mengalami permasalahan politik dan ekonomi dalam negeri serta mendapat tekanan dari komunitas internasional terutama PBB yang mcngeluarkan resolusi tahun 1960 tentang dekolonisasi negara-negara non seMgovernmerzl. Selain itu, Spanyol juga baru mengalami keguncangan politik dalam negeri yang mengakibatkan terjadinya perubahan rezim di Spanyol.Kesepakatan yang dibangun antara Spanyol, Mauritania, dan Maroko adalah pcmbagian kawasan Sahara Barat kcpada Mauritania dan Marcko oieh Spanyol. Hal inilah kemudian yang membuat Polisario sebagai kelompok perlawanan masyarakat Sahara Barat yang bertujuan untuk kemerdekaan Sahara Barat dan mendapat dukungan Al Jazair, melakukan perlawanan dan menimbulkan konflik yang berkepanjangan Scjak tahun 1975 hingga saat ini.

---

ABSTRACTWestern Sahara is a region in North African which has ever become colony of Spanyol. During for centuries since century ll until century I9 Masehi Western Sahara was link between Sub Sahara with Regions Western Sahara. About mid of century I I masehi, Confederacy Sanhaja alliance with tribe Lamtuna for building dynasty Almoravid the power is in this time cover Marocco, Tlemcen, peninsula Iberia is finite to north cover Mauritania, Senegal and Mali then to south cover empire of Ghana. At Century I6 masehi, Dynasty Saadi Arab conquered Empire of Songhai residing in about Niger river. Commerce of Trans Sahara makes Western Sahara as strategic line between Timbuktu residing in Mali with Marakesh.Year |884 in Line conference, Spanyol get Western Sahara so that hereinafter Sahara Barat recognized also with Sahara Spanyol. I0 May year 1973, an organization liberation of area of Westem Sahara in north of African so called Polisario is formed. organization with aim to fight for independence of area of Western Sahara from Spanyol colony get greeting extend from local public. Ten day after declaration Front Polisario launch attack forthe first time his (it?s to ground forces Spanyol.A agreement between Spanyol, Mauritania, and Marocco on the quiet made by Spanyol which at that moment experience problems of domestic economics and politics and also getting pressure from intemational community especially PBB spending resolution year 1960 conceming nations decolonization non self-government. Besides, Spanyol also newly experience disputes home affairs politics resulting the happening of change of regime in Spanyol.Agreement which woke up between Spanyol, Mauritania, and Marocco is area by territory of Western Sahara to Maroceo and Mauritania by Spanyol. The this is then making Polisario as a group resistance of public Western Sahara with aim to independence of Western Sahara and getting support A1 Jazair, make against and generate endless conflict since year 1975 was finite in this time."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah dan mantan kombatan GAM dalam penyelesaian konflik pasca konflik Aceh. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Peran pemerintah dalam penyelesaian konflik dengan melakukan cara kolaborasi atau kerjasama dan kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Namun demikian, masih ada beberapa program kegiatan dan bantuan dari pemerintah yang belum terealisasikan, masih ada beberapa pihak pemerintah yang mengunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Kedua, mantan kombatan juga sudah menjalankan perannya dalam menjaga perdamaian setelah pasca konflik Aceh sesuai dengan isi perjanjian dalam MoU Helsinski. Namun demikian, masih ada beberapa mantan kombatan yang menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan akan peran pemerintah dalam hal penegakan hukum hak asasi manusia, lambang dan bendera dan ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Ketiga, masih terjadi konflik-konflik kecil diantara pihak pemerintah dan mantan kombatan yang disebabkan oleh konflik internal dalam demokrasi pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh perlu menerjemahkan secara operasional kerangka penyelesaian konflik dalam menjaga perdamaian dengan skema yang dipahami oleh seluruh stakeholder melalui workshop dan pelatihan-pelatihan guna memudahkan sinergi dan kolaborasi pada seluruh level pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota.

---

The study aims to analyze how the role of government and GAM ex combatants in conflict resolution post conflict Aceh. The results of the study found that firstly, the government has performed its role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. The role of government in resolving conflicts by way of collaboration or cooperation and compromise on the parties to the conflict. However, there are still some programs of activity and assistance from the government that have not been realized, there are still some government parties that use the authority for personal interests. Secondly, ex combatants have also exercised their role in maintaining peace after the post Aceh conflict in accordance with the content of the agreement in the Helsinski MoU. Nevertheless, there are still some ex combatants demonstrating a sense of dissatisfaction with the role of the government in terms of human rights law enforcement, symbols and flags and injustices in the equitable distribution of development. Third, there are still small conflicts between the government and ex combatants caused by internal conflicts in Aceh 39 s democratic government. Therefore, the Aceh Government needs to translate operational conflict resolution framework in keeping peace with a scheme understood by all stakeholders through workshops and trainings to facilitate synergy and collaboration at all levels of government in provinces and districts."