Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kampanye politik PAN dalam Pemilu 1999 dan hal-hal yang menyebabkan ketidakberhasilannya dalam meraih suara yang signifikan. Pertimbangan memilih PAN karena terdapat fenomena yang menarik, dengan diawali pada masa kejatuhan Soeharto dimana pada tahun 1998, Soeharto yang telah berkuasa di Indonesia selama 32 tahun berhasil ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa yang dikenal dengan nama reformasi. Salah satu tokohnya yang terkenal adalah Amien Rais, dan dikenal dengan sebutan "lokomotif reformasi".Pada tanggal 23 Agustus 1998, is mendirikan Partai Amanat Nasional, suatu partai yang banyak dianggap oleh para pengamat sebagai partai yang mempunyai prospek politik kedepan yang cukup menjanjikan. Alasannya antara lain karena PAN mempunyai hubungan historis dan emosional dengan salah satu ormas islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dengan pengikut sekitar 28 juta umat. Organisasi ini didirikan oleh Amien Rais, tokoh oposan papan atas dan tokoh reformasi yang paling terkenal. Tokoh-tokoh yang berada di jejeran pengurus PAN adalah para intelektual kampus, tokoh-tokoh LSM dan tokoh-tokoh agama yang dengan popularitas agama yang cukup baik. Basis utama konstituennya adalah kelas menengah perkotaan, sebuah kelas yang berpotensial dalam memicu dan memacu terjadinya perubahan sosial dalam sebuah negara.Tetapi dari hasil akhir perolehan suara dalam Pemilu 1999, PAN memperoleh hasil yang tidak signifikan dengan perolehan suara sebanyak 7,2%. Tidak sesuai dengan prediksi para pengamat dan para pengurus sendiri yang memprediksikan PAN akan memperoleh suara sebanyak 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakberhasilan PAN dalam memperoleh suara yang signifikan.Salah satu jalan untuk menguji komunikasi politik adalah dengan menganalisa fungsi komunikasi, yaitu dengan menyelidiki berbagai format variasi atau aksi komunikasi kampanye dalam pemilihan umum. Kampanye politik modern dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat dikategorikan sebagai pra primer, primer, konvensi dan pemilihan umum (Trent dan Friedenberg, 2000:19)Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pengambilan datanya melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan strategi kampanye politik PAN masih belum maksimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh, kurangnya pengalaman yang dimiliki para anggota pengurus PAN dalam membuat strategi kampanye. Ketidaksiapan ini juga didukung oleh waktu yang dimiliki oleh mereka sangat sempit, selain itu juga dana yang tidak mendukung. Para pengurus PAN juga terlalu percaya diri akan kelebihan yang mereka miliki, sehingga mereka tidak memperkirakan faktor-faktor penting dari manajemen komunikasi kampanye yang ada."

"Tesis ini menguraikan dan menganalisis tentang masalah-masalah dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengambil studi kasus Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pemilu 2004. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI.PAN mempunyai rumusan konseptual mengenai posisi perempuan dalam politik yang dituangkan dalam platformnya. PAN juga merupakan kekuatan politik signifikan di parlemen yang turut berperan aktif mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dengan mendorong pemberian kuota kepada perempuan yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Politik. PAN mengikuti pemilu 2004 dengan mengajukan caleg perempuan lebih dari 30% sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa dalam pemilu 2004 caleg perempuan yang terpilih sangat jauh dari angka 30%. Caleg PAN yang terpilih menjadi anggota DPR RI berjumlah 53 orang dan hanya ada 7 di antaranya yang berjenis kelamin perempuan.Teori-teori yang digunakan sebagai landasan pijak tesis ini adalah teori demokrasi dan keadilan, sistem pemilu dan kuota, patriarki dan jender, dan rekrutmen. Dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan teknik deskriptif, analisis mengenai masalah peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen ini dapat diuraikan secara jelas dengan cara mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang membahas tentang peran politik perempuan, terutama yang menyangkut tentang PAN, hasil-hasil rapat DPP PAN, dan wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri atas 9 perempuan dan 6 laki-laki yang merupakan pengurus dan caleg-caleg perempuan PAN.Temuan penelitian ini adalah bahwa dominasi laki-laki dan budaya patriarki masih kental dalam kepengurusan PAN. Kemauan politik (political will) elite PAN juga sangat lemah untuk memperjuangkan peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara semangat yang terdapat dalam konsep PAN dengan prakteknya. Sedangkan masalah yang paling menentukan dalam upaya peningkatan keterwakilan adalah keberpihakan partai kepada perempuan, karena partailah yang mempunyai kewenangan memberikan posisi nomor urut dan daerah pemilihan seorang caleg.Implikasi dari teori-teori yang dikemukakan dalam tesis ini sesuai untuk rnenganalisis dan mendeskripsikan kondisi keterwakilan perempuan dalam PAN. PAN pada prakteknya terlihat sebagai partai yang belum mempunyai komilmen nyata dalam peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

---

This thesis describes and analyzes the problems related to the women representation enhancement in parliament on Partai Amanat Nasional (PAN) during 2004 election as a case study. The main purpose of this research is to know the hindrances of women representation enhancement in the House of People's Representatives (DPR-Rl).

PAN has a conceptual draft on women political position in its platform. PAN is also a significant political power within the parliament which involved in supporting women representation enhancement by granting quota for women through a political law. PAN ran for 2004 election with more than 30% women candidates as stated in the regulation. However, during the 2004 election, the women candidates elected are far less than 30%. PAN's candidates elected as members of people's representatives in 2004 accounted to 53 persons and only 7 of them are women.

Theories used as a foundation for this thesis were theories of democracy and justice, election and quota system, patriarchy and gender, and recruitment. By using qualitative method based on descriptive technique, the analysis on the problem of women representative enhancement in parliament can be describe clearly by studying the literature resources that discuss women's political role, particularly related to PAN, meetings' transcripts of DPP PAN, and in-depth interview with 15 informants comprised of 9 women and 6 men, whom were also PAN's leaders and women candidates.

This result of this research is that the male dominance and patriarchy's culture are still dominating PAN's leadership. The political will of PAN's political elite was also weak in urging women representative enhancement within the parliament. There was also a gap between the spirit of PAN's foundation and the practice. The most crucial problem in the effort to enhance representation is the low support of party for women candidates, which was caused by the position of the party in deciding the position and district of a candidate.

The theories posed in this thesis imply an accordance to be used to analyze and describe the condition of women representation in PAN. PAN has been proven to be not having a real commitment in enhancing women representation within the parliament."

"[ABSTRAKTujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor identitasdan identifikasi politik masyarakat terhadap rendahnya perolehan suara parpol Islam. Selainitu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor perilaku apa saja dan interaksi politik parpolIslam seperti apa yang berpengaruh terhadap menurunnya elektabilitas, serta apakahperubahan landscape politik nasional dalam sejarah politik Indonesia berpengaruh terhadapstrategi parpol Islam untuk mengantisipasi penurunan elektabilitas tersebut.Pemilu 2014 menjadi potret terbaru bagaimana partai Islam kembali mengulangi sejarah yangsama, yakni tidak mampu mendobrak dominasi partai-partai nasionalis dalam perolehan suarapemilu di Indonesia. Kekalahan ini menghidupkan lagi wacana sekaligus perdebatanmengenai berakhirnya politik aliran di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwapolitik aliran itu tidak betul-betul berakhir. Meskipun pengaruhnya terhadap pemilih tidaksekuat Pemilu 1955, namun politik aliran tetap bereksistensi. Tentu saja saat ini trikotomiGeertz, yang membagi umat Islam atas santri, priyayi, dan abangan, tidak terlalu relevan.Sebab, umat Islam sudah semakin rasional dalam memilih, tak terkecuali kaum santri. Di sisilain, partai politik sendiri cenderung bergeser ke tengah. Partai-partai nasionalis saat ini tidak“anti” Islam. Bahkan partai seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya sayap organisasiIslam. Sebaliknya, partai Islam seperti PPP dan PKS sudah sering menyatakan diri sebagaipartai terbuka, sebagai respon dari asumsi bahwa politik aliran sudah mencair dan bahkanberakhir. Selain persoalan tersebut, dalam tesis ini juga dikemukakan mengenai prospekpartai Islam, yang di antaranya dengan mengacu pada hasil suara partai Islam dalam Pemilu2014 dan posisinya ketika dikonfrontir dengan berbagai hasil survei yang menyebutkanbahwa partai Islam pasca Pemilu 2014 akan suram.Tesis ini menggunakan teori partai politik dan teori ideologi, bagaimana teori tersebutmelihat partai Islam di Indonesia. Konsep-konsep, baik dari Geertz yang membagi umatIslam di Jawa yang terdiri dari santri, abangan, dan priyayi, maupun dari Herbert Faith jugamenjadi salah satu pembanding, apakah konsep-konsep tersebut masih relevan dalam melihatpolitik aliran dalam Pemilu 2014.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity andpolitical identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. Inaddition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as towhat effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national politicallandscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties toanticipate the decline elektabilitas.Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history,which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote electionsin Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow inIndonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended.Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political streamremains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslimstudents, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students areincreasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the politicalparties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti"Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟swings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an openparty, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressedabout the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟svote in the 2014 election and its position when confronted with various results of manysurvey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak.This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theoriessee Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java,which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of thecomparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the2014 election, The purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity andpolitical identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. Inaddition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as towhat effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national politicallandscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties toanticipate the decline elektabilitas.Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history,which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote electionsin Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow inIndonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended.Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political streamremains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslimstudents, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students areincreasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the politicalparties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti"Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟swings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an openparty, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressedabout the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟svote in the 2014 election and its position when confronted with various results of manysurvey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak.This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theoriessee Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java,which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of thecomparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the2014 election]"

"Penelitian tentang kekalahan partai politik berbasis keagamaan pada suatu daerah tertentu masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenamya berbagai kasus yang berkaitan dengan kekalahan suatu parpol berbasis keagamaan itu tidak gampang untuk dikalahkan oleh partai yang platform-nya berlawanan dengan partai keagamaan dimaksud. Dari delapan kali Pemilu pertama yang pernah diselenggarakan di Indonesia Parpol Islam selalu memenangkan perolehan suara, namun pada Pemilu 1999 Parpol Islam itu mengalami kekalahan. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai kekalahan Parpol Islam tersebut.Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor mengapa kekalahan Parpol Islam terjadi di Kota Pekalongan. Permasalahn yang diajukan berkait dengan variabel yang menyebabkan kekalahan serta sebaliknya mengapa PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu di basis pemilih Islam yang telah lima kali menggungguli perolehan suara dibandingkan dengan kalangan nasionalis sekuler. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori elite, teori konflik, teori korporatisme, teori negara, teori perilaku pemilih, dan teori demokratisasi, yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalarn dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Dari analisis tersebut penulis menemukan bahwa : kekalahan Parpol Islam di Kota Pekalongan pada Pemilu 1999 disebabkan konstelasi politik nasional yang kala itu sedang terjadi perseteruan di antara elite politik Orde Baru, daya tolak kekuatan Islam politik, dan daya tarik politik Megawati Soekarnoputri.

---

The Lose of Islamic Political Parties during 1999 Election: A Case Study in Pekalongan CityResearches on the lose of religious political parties in certain districts are not common. This research is important because in most cases, religious political parties rarely defeated by political parties from opposing religious base. From the total of 8 elections ever held in Indonesia, Islamic political parties always win considerable votes but it was in 1999 election that Islamic political parties had to face a defeat. There was no research covering the lose of Islamic political parties up to this point.This research is focus on the factors of why Islamic political parties lose in the election at Pekalongan. The problem posed in this research related to what variables which caused the lose and why PDI Perjuangan, which had won over other secular-nationalist political parties for five times, can win the election in Islamic hardcore areas. To answer these problems, this research use theories of elite, conflict, corporatism, state, voting behaviour and democratisation as a tool of analysis.Data collected by in-depth interview and library research, which analysed later by qualitative analysis. The writer concluded from the analysis that the lose of Islamic political parries in Pekalongan during 1999 election was cause by the conflict inside the national political constellation between the New Order elites, the decreasing power of Islamic politics and the increasing power of Megawati Soekamoputn."

"Selebritisasi politik merupakan fenomena di mana selebriti yang dengan modalitasnya bermetamorfosis menjadi politisi. Hal itu terwujud dalam rekrutmen dan pencalonan selebriti oleh partai politik untuk menduduki jabatan politik, baik di eksekutif maupun legislatif, dalam sebuah pemilu. Rekrutmen dan pencalonan selebriti oleh partai politik yang berkaitan dengan figuritas atau popularitas selebriti, dinilai sebagai bentuk pragmatisme partai dalam rekrutmen politik. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang memicu munculnya pragmatisme Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif terhadap selebriti pada pemilu-pemilu era reformasi (2004 – 2019). Teori rekrutmen oleh Pippa Norris menyatakan bahwa sistem politik, yaitu peraturan/hukum dan sistem pemilu, memengaruhi proses rekrutmen legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa pragmatisme PAN dalam melakukan rekrutmen terhadap selebriti didorong oleh celah peraturan hukum, dan konsekuensi penerapan sistem pemilu proporsional terbuka sejak Pemilu 2009. Selain itu, penulis juga menemukan pergantian kepemimpinan di tubuh PAN memengaruhi strategi rekrutmen selebriti sebagai calon anggota legislatif, yang berdampak pada pergeseran citra PAN dari partai agamis menjadi partai ―selebriti‖.

---

Celebritization is a phenomenon in which celebrities with their capital metamorphose into politicians. This phenomenon is manifested in the nomination of celebrities who are recruited by political parties in elections to hold political positions, wheter it's executive or legislative. The nomination of celebrities by political parties in the election is related to the celebrity's figure or popularity which is considered as a form of pragmatism shown by the party in conducting political recruitment. This research attempts to explain the factors that trigger the emergence of political party pragmatism in the recruitment of celebrities in legislative level in Partai Amanat Nasional (PAN) in the nomination of celebrities in the elections in reform era (2004-2019). Theory of recruitment by Pippa Norris states that political system, which is the rule of law and the electoral system, affects the process of legislative recruitment. This study concludes that the pragmatism that emerged in PAN in their legislative recruitment towards celebrities is driven by laws and the consequences of the open-list proportional systems since 2009 election. Writer also found that the influence of leadership change in PAN has an impact on shifting the image of PAN from a religious party into a ―celebrity‖ party."