Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PENDAHULUANSejak beberapa tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP, pelaksanaan bantuan hukum tetap merupakan salah satu masalah yang aktual untuk dibicarakan.Keadaan yang demikian tersebut cukup dapat dimengerti, karena sejak berlakunya KUHAP yaitu pada tanggal 31 Desember 1981, dikenal adanya pemberian bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, termasuk dalam proses penyidikan. Pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan ini, tentu saja merupakan hal yang baru dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita, sebab pemberian bantuan hukum dalam proses penyidikan tidak dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana lama yaitu yang didasarkan pada Het Herziene Inlansdsh Reglement (Staatsblad, Tahun 1941 Nomor 44, selanjutnya disebut HIR).Sebagaimana diketahui, bahwa menurut HIR hak bantuan hukum baru diperoleh terdakwa jika perkaranya telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, sehingga tersangka pada tingkat pemeriksaan pendahuluan termasuk dalam proses penyidikan tidak dapat memperoleh bantuan hukum. Karena hal yang demikian maka dalam praktek dimungkinkan sering terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka.Meskipun hak bantuan hukum sebelumnya telah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tetapi lahirnya KUHAP tetap harus dipandang sebagai sesuatu hal yang baru. Hal ini karena lahirnya KUHAP berarti telah terjadi suatu perubahan desain baru yang cukup fundamental dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana kita. Hal tersebut berakibat adanya keharusan cara-cara baru bagi aparatur (alat) penegak hukum dalam melakukan pekerjaan hukum yang berbeda dengan cara-cara lama. Cara-cara baru tersebut, tentu saja sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hak bantuan hukum yang telah dialokasikannya.Berbagai macam kegiatan telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dan praktisi hukum dengan fokus pembicaraan di sekitar masalah bantuan hukum kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, lokakarya-lokakarya maupun simposium-simposium.Kegiatan-kegiatan-tersebut, pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan masukan pemerintah dalam rangka mewujudkan usahanya ke arah era hukum dan sekaligus untuk memberikan masukan positif dan komprehensif terhadap perwujudan nyata jalan pemerataan perolehan keadilan bagi segenap anggota masyarakat sebagai salah satu dari delapan jalur pemerataan. Dengan demikian, sumbangan-sumbangan pikiran yang tertuang dalam kegiatan-kegiatan tersebut, akan memberikan angin segar bagi upaya perolehan jalan masuk menuju keadilan (access to justice). "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang diperkirakan mempengaruhi perempuan usia kerja 15 - 60 tahun, untuk memilih status bekerja. Dalam penelitian ini diperkirakan ada lima kemungkinan seorang perempuan usia kerja 15-60 tahun dalam menentukan status bekerjanya yaitu (1) tidak bekerja (our of labor), (2) bekerja sebagai buruh/pegawai di luar rumah (on-site employee), (3) bekerja berusaha sendiri di luar rumah (on-site self employed), (4) bekerja sebagai pegawai/buruh di rumah (home-based employee), (5) bekerja berusaha sendiri di rumah (home-based self employed) yang selanjutnya dijadikan variabel terikat.Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor individu seperti umur, lama tahun sekolah; faktor-faktor keluarga seperti keberadaan ART balita, keberadaan ART 6-17 tahun, keberadaan ART umur 65+ (lansia), keberadaan ART cacat, Serta faktor ekonomi yaitu pendapatan dan lokasi, yang selanjutnya alam penelitian ini dijadikan variabel bebas.Analisis yang digunakan adalah regresi mulitinomial logistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil survei Jaminan Sosial Ekonomi Indonesia Tahun 2001.Penelitian ini memperlihatkan yaitu: Pertama, faktor-faktor lama tahun sekolah, keberadaan ART 6-17, keberadaan ART 65+, keberadaan ART cacat, secara statistik tidak signifikan. Kedua, umur membentuk hubungan seperti U terbalik, dan signifikan untuk status bekerja on-site self employed dan home-based self employed. Ketiga keberadaan ART balita signifikan terhadap status bekerja on-size employee dan home-based employee. Keempat faktor ekonomi yaitu pendapatan dan lokasi signifkan untuk seluruh status bekerja kecuali tuuuk status bekerja home-based employee falctor lokasi tidak berpengaruh signilikan. Kelima faktor pendapatan mernbentuk hubungan U terbalik dimana pada titik tertentu probabilitasnya akan menurun.Probabilitas status bekerja perempuan yang mempunyai balita baik di kota dan di desa menurut umur, memperlihatkan pola yang sama. Dimana status bekerja on-site employee, setting dengan bertambahnya umur semakin menurun, sedangkan untuk status on-site self employed berlaku sebaliknya, setting dengan bertambahnya umur probabilitasnya semakin tinggi. Untuk Propinsi Jawa Tengah dan Sumatra Utara probabilitas status bekerja home-based self employed, seiring dengan bertambahnya umur probabilitasnya semakin naik.Probabiltas status bekerja perempuan dengan kondisi yang sama menurut lama tahun sekolah secara umum memperlihatkan, seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan perempuan yang mempunyai balita di kota dan di desa cenderung tidak bekerja (out of labor ). Tetapi untuk Propinsi Jawa Tengah dan Sumatra Utara seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan cenderung ke arah berusaha sendiri di rumah (home-based self employed).Probabilitas status bekerja perempuan di kota dan di desa yang mempunyai balita menurut pendapatan, secara keseluruhan mempunyai pola yang sama. Dimana probabilitas tertinggi pada tingkat pendapatan rendah. Dari status bekerja on-site employee cenderung berubah seiring dengan meningkatnya pendapatan ke on-site self emlpoyed."