Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menelaah tentang kebijaksanaan public diplomacy pemerintahan Reagan dengan periode yang dibatasi hingga tahun 1984. Dalam masa itu, Amerika Serikat telah keluar dari UNESCO. Tujuan dari pembahasan dalam tulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan lebih banyak tentang alternatif kebijaksanaan luar negeri yang ditempuh pemerintah Amerika, terjadi dalam UNESCO dalam menghadapi perkembangan yang Perkembangan ini berkisar pada adanya tuntutan mayoritas negara anggauLa UNESCO untuk mewujudkan Tata Informasi dan Komunikasi Dunia Baru, yang dipandang dapat mengancam prinsip-prinsip dasar masyarakat yang bebas. Perkembangan dan tuntutan yang muncul, menyebabkan pemerintahan Reagan harus mencari alternati£ implementasi kebijaksanaan politik luar negerinya yang sesuai."

"ABSTRAKTulisan skripsi ini berbicara tentang salah satu aspekdari gerakan-gerakan perdamaian yang ada di Eropa Barat yaitu Pengaruh Green Peace di Jerman Barat dalam BidangSenjata Nuklir pada kurun waktu 1979 1985. Skripsi iniberusaha untuk mengidentifikasi apakan gerakan Green Peace. benar-benar dapat mempengaruhi Kebijkakan Luar Negeri Jerman Barat terutama dalam bidang senjata nuklir. Kemudian penulis mencoba mengemukakan usaha-usaha apa saja yang dilakukan Green Peace untuk mencoba mempengaruhi setiap kebijakan yang berhubungan dengan senjata nuklir. Untuk tujuan tersebut, penulis menggunakan kerangka teori atau konsep pengaruh politional dikemukakan oleh K.J. Holsti. Walaupun demikian, kerangka influenceA yang Holsti tersebut masih bersifat agak umum dan kurang lengkap sehinnga penulis akan melakukan pengetatan dan penambahan terhadap variabel-variabel kerangka Holsti dengan menggunakan juga konsep mengenai pengaruh yang dikemukakan oleh Robert Dahi. Pembahasan dimulai penulis dengan melihat pada latar belakang Eropa Barat secara keseluruhan dan Jerman Barat khususnya setelah Perang Dunia II dan gerakan-gerakan di Eropa Barat yang muncul pada masa-masa setelah itu. Kemudian penulis memasuki secara khusus pada lahirnya Green Peace di Jerman Barat serta perkembangannya setelah tahun 1979. Terakhir penulis mencoba menganalisa lebih jauh kedudukan Green Peace di peta politik Jerman Barat dengan menguraikan kebijakan kebijakan Green Peace serta bagaimana tanggapan pemerintah Jerman Barat terhadap kebijakan kebijakan tersebut. Secara garis besar, pembahasan yang menarik dalam skripsi ini adalah nyatanya meskipun pengaruh Green Peace ini sangat kuat bukan hanya di Jerman melainkan juga berpengaruh terhadap negara-negara Eropa lainnya, namun mereka terbentur pada masalah senjata nuklir sebab masyarakat cenderung menanggapi spontan terhadap masalah ini tapi cepat pula terlupakan sebab masyarakat setempat lebih memprioritaskan masalah ekonomi, sosial serta masalah lingkungan hidup secara keseluruhan. Wawasan pemikiran mengenai senjata nuklir dianggap terlalu luas untuk ditanggapi secara serius dan dilain pihak Jerman mempunyai kebanggaan sendiri terhadap kemajuan tehnologi industri militernya diantara anggota-anggota NATO lainnya Meskipun demikian, memang menarik untuk melihat kegiatan kegiatan Green Peace karena selalu mempunyai ciri khas untuk menarik khalayak ramai dengan berbagai atribut seperti penggunaan bunga matahari sebagai lambang mereka, penggunaan hiasan berwarna-warni bila berkampanye. Secara singkat Green Peaoe dapat dikatakan berhasil dengan baik dalam program program lingkungan hidupnya serta program bantuan terhadap Dunia III ketimbang programnya mengenai senjata nuklir."

"ABSTRAKSkripsi ini akan menelaah kebijaksanaan Presiden Reagan dalam penyelesaian masalah apartheid di Afrika Selatan. Tujuan kebijaksanaan Presiden Reagan dalam penyelesaian masalah apartheid adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di negara tersebut selama proses perubahan dalam politik apartheid berlangsung. Pada awal masa pemerintahannya Presiden Reagan telah menyatakan babwa. kepentingan-kepentingan Amerika Serikat di Afrika Selatan terancam oleh kemungkinan terjadinya perubahan politik radikal yang didukung Sovyet. Kehadiran pasukan-pasukan Kuba sebagai proxy Sovyet dipandan9 mengancam ketergantungan Barat pada mineral-mineral kritis-strategis Afrika Selatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi dampak kebijakan iklim Uni Eropa (EU) dan mengidentifikasi mekanisme hegemoninya terhadap berbagai aspek dan sektor yang ada di negara-negara ASEAN. EU sebagai aktor utama yang proaktif dalam penanganan masalah iklim global telah menghasilkan berbagai kebijakan, program, kerja sama, dan pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap negara maupun lembaga internasional di dunia, termasuk di wilayah ASEAN. Namun, rangkaian kebijakan dan program kerja sama iklim EU melalui mekanisme hegemoninya juga memberikan dampak negatif terhadap negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan kritis. Teori hegemoni dari Gramsci dan teori politik hijau dari Andrew Dobson digunakan dalam penelitian. Penelitian mengumpukan data dari tahun 2015-2023, terhitung sejak diberlakukannya Paris Agreement hingga pemberlakuan kebijakan EU Deforestation-Free Regulation di tahun 2023. Studi ini menemukan bentuk baru dari hegemoni politik iklim EU dan mekanismenya. Analisis penelitian juga berhasil menjelaskan berbagai implikasi negatif dari kebijakan iklim EU terhadap berbagai sektor dan aspek yang ada di ketiga negara ASEAN. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme hegemoni politik kebijakan iklim EU terhadap ketiga negara ASEAN cenderung lebih memenuhi kepentingan ekonomi dan politik EU. Adapun kebijakan iklim EU kontradiktif dengan prinsip pengelolaan lingkungan yang ada di dalam politik hijau.

---

This research focuses on reconstructing the European Union's (EU) climate policy impacts and identifying their hegemonic mechanisms in aspects and sectors in ASEAN countries. As the primary actor that is proactive regarding global climate issues, the EU produces various policies, programs, cooperation, and substantial influences on countries, regions, and international institutions around the world, including in the ASEAN. Despite being proactive on the climate issue, the EU's climate cooperation efforts and programs function through hegemony and have negative implications for ASEAN countries, particularly Indonesia, Malaysia, and Philippines. This study applies a qualitative-explorative research method with a critical approach. Gramsci's theory of hegemony and Andrew Dobson's green political theory are utilized in the study. The research spans from 2015 to 2023, beginning with the Paris Agreement and concluding with the enforcement of the EU Deforestation-Free Regulation proposal in 2023. The study reveals new forms of EU climate political hegemony and its mechanisms. In addition, the analysis shows that the EU’s climate policies have negative impacts on aspects and sectors in the three ASEAN countries. The conclusion of this study suggests that the political hegemony mechanism of EU climate policy towards the three ASEAN countries tends to fulfill the EU’s economic and political interests. In addition, the EU's climate policies are contrary to green political values."

"ABSTRAKLatar belakang sejarah sosial politik, pendidikan dan ekonomi, serta sosial budaya pasca self-determination era berdampak pada berubahnya pendekatan kebijakan pemerintah federal terhadap Indian Amerika. Di era Pemerintahan Ronald Reagan pendekatan kebijakannya mengacu pada penentuan nasib sendiri orang Indian dengan jalan memberdayakan pemerintahan sendiri dan memberikan kekuatan atau perangkat hukum atas hak-hak Indian dalam bidang ekonomi agar dapat membanguan perekonomian orang Indian yang kondisi dan situasinya tidak dapat mensejahterahan warga masyarakat Indian di daerah-daerah reservasi yang tersebar di Amerika Serikat.Sejak tunduknya Indian oleh koloni Amerika di abad ke-19 dan setelah berserikatnya koloni-koloni ke dalam suatu negara federal Amerika Serikat, maka munculah masalah-masalah status hukum, politik, ekonomi, dan sosial berkenaan dengan bangsa Indian yang terdiri atas kurang lebih dua ratus suku. Periode ini ditandai dengan berbagai gerakan sipil (politik) dan upaya pemerintah yang akhirnya berwujud pada kebijakan reservasi Indian yang tersebar di berbagai wilayah Amerika Serikat. Sejak itu berbagai presiden melakukan upaya pemberdayaan di berbagai bidang (poleksosbud) secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi kondisi periode¬periodenya.Pada masa Pemerintahan Reagan-lah di tengah-tengah situasi kondisi resesi dicetuskan suatu tindakan berserta program-programnya berdasarkan berbagai undang-undang yang ada. Kebijakan dan strategi pemberdayaan di era Reagan inilah yang terus membangkitkan masyarakat Indian di berbagai reservasi sehingga mengalami kebangkitan sosial politik, ekonomi dan sosial budaya yang strategis dan signifikan.Keberhasilan tersebut terutama sekali nampak di bidang ekonomi di mana terjadi investasi yang berpola kerja sama (joint venture) dan fasilitas-fasilitas lain sehingga kemandirian (self-supporting) Indian berwujud dan berdampak pada bidang sosial politik dan sosial budaya.Dengan demikian orang Indian, sebagai salah satu bangsa di tengah bangsa Amerika Serikat yang multinasional beserta negara-negara bagian dalam bingkai negara federal Amerika Serikat, merasa lebih setara menuju terwujudnya impian Indian (Indian dream) dalam bentuk bangsa Indian yang memiliki pemerintahan sendiri dan kedaulatan sendiri Berta eksistensi bangsa Indian di tengah-tengah bangsa-bangsa lain sesuai dengan kesepakatan yang unik dengan pemerintah federal Amerika Serikat.

---

ABSTRACT

The background of the socio-political, educational, economic, and socio-cultural history after the Indian self-determination era had the impact of change of approach of the Federal Government policy on Indians.

The policy of the Reagan administration refers to Indian self-determination by empowering the administration and strengthening the legal umbrella protecting the Indian rights in the economic field so that they can develop the unhealthy economic conditions in the reservations.

Since the conquest of the Indians by the British colony in the 19 century and after all the colonies united them self in the Federal form of United States of America, the political, economic, social, and legal problems of more then 200 tribes of Indians arose to the surface in a the period marked by various political and civil movements and resulted in the American government action to introduce the policy of Indian reservations spreading in several areas of the United States. Since then the American Presidents programs launched various political, economic, social and cultural empowerment programs gradually realized according to objective conditions of their respective periods of administration.

Under the condition recession of the Reagan administration introduced government's policy programs and actions based on the existing laws. The empowerment policy in the Reagan era had the power to continuously reawaken spirit living in reservations to sustainable develop themselves.

The success of Reagan administration fundamentally seen in the economic field especially in creating joint venture investment and other facilities arousing the Indian spirit of self-supporting with its following political and socio cultural impacts.

So that, the Indian nation as one among already developed of multinational nations of the United of States had the sense of equality in realizing the Indian dream of autonomy and self-determination under charter of agreement of the Federal Government of the United States of American."