Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Match-fixing adalah salah suatu fenomena yang sering kali ditemui dalam pertandingan olah raga profesional. Mudahnya mendapat keuntungan dengan melakukan match-fixing membuat kejahatan jenis ini diminati oleh banyak bandar judi. Dengan adanya keterlibatan bandar judi, tentunya dapat dikatakan bahwa kejahatan ini adalah salah satu aktivitas dalam organized crime. Akan tetapi, penulis masih menemukan fakta bahwa sering kali atlet yang terlibat dalam match-fixing lah yang digambarkan sebagai pihak yang paling bersalah. Penggambaran ini dapat dilihat dalam pemberitaan yang muncul pada media massa berbasis online terkait permasalahan ini. Meskipun sudah ada beberapa pemberitaan yang menggambarkan match-fixing sebagai organized crime, tapi stigma terhadap atlet melalui pemberitaan terkait juga masih sering ditemui. Stigma ini tentunya memiliki dampak merugikan kepada atlet, oleh karena itu, penggambaran match-fixing perlu dilakukan sebagaimana mestinya, yaitu sebagai salah satu aktivitas dalam organized crime, bukan kejahatan yang pelaku utamanya adalah atlet atau bahkan kejahatan yang murni dilakukan oleh atlet. Penulisan Tugas Karya Akhir ini diharapkan mampu membuka pikiran dari masyarakat mengenai match-fixing sehingga stigma terhadap atlet baik yang terlibat maupun tidak, bisa dihapuskan.

---

Match-fixing is a phenomenon often encountered in professional sport. The ease of getting profit with match-fixing causes this type of crime to be popular in gambling dens. With the involvement of gambling dens, this type of crime could be classified as an organized crime. But this paper finds that there are still many occasions that athletes involved with match-fixings are portrayed as the guilty party. This portrayal seen in news in online mass media regarding this issue. Even though there are a few news that portray match-fixing as an organized crime, stigma towards athletes through the media portrayal are still common. This stigma has caused negative impact towards the athletes, therefore the portrayal of match-fixing needs to be done properly, which is to portray it as an organized crime and not a crime done by athletes. This paper is expected to open the minds of people about match-fixing so stigma towards athletes that are involved or not can be erased"

"Penelitian ini melihat peristiwa tewasnya Salim Kancil dan konflik terkait pertambangan pasir illegal Golongan C yang terjadi di Desa Selok Awar ndash; Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai dinamika organized crime. Penelitian kualitatif ini menggunakan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, dengan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur. Hasil studi ini, berdasarkan ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, memenuhi unsur hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence. Namun, meski tidak memenuhi seluruh ciri organized crime oleh Abadinsky 2012, konflik pertambangan pasir illegal Golongan C di Desa Selok Awar ndash; Awar yang menyebabkan tewasnya Salim Kancil dapat dipahami sebagai bentuk organized crime. Sehingga, diperlukan langkah ndash; langkah teknis dan strategis dari stakeholders pertambangan di Lumajang terkait pertambangan pasir illegal.

---

Current study seeks to examine the the death of Salim Kancil as a result of conflicts related to Illegal Class C Sand Mining in the village Selok Awar Awar, Pasirian, Lumajang, East Java as the dynamics of organized crime. Current qualitative study, examine characteristics of organized crime as stated by Abadinsky 2012 while utilizing interviews, document and literature research in its data collecting. Result suggest that certain features organized crime by Abadinsky 2012, such as hierarchial, has no political goal dan exhibits a willingness to use illegal violence fulfilled. While other features of organized crime by Abadinsky 2012 not proven, however, conflicts caused by illegal Class C sand mining in the village Selok Awar Awar causing the death of Salim can be understood as a form of organized crime. Thus, certain technical and strategic measures must be taken by mining stakeholders in Lumajang, especially sand mining stakeholders."

"Perdagangan narkotika merupakan salah satu ancaman dalam konsep keamanan non-tradisional. Di tingkat internasional, perdagangan narkotika telah disetujui sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Walaupun begitu, akademisi memiliki fokus pembahasan yang beragam mengenai perdagangan narkotika. Berbagai pendekatan digunakan untuk menganalisis perdagangan narkotika dengan lebih kritis. Para akademisi tidak berhenti pada anggapan mengenai pengedar narkotika sebagai kriminal. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha memetakan perkembangan pendekatan dan pandangan para akademisi terhadap perdagangan narkotika di tingkat internasional. Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi dengan 50 literatur akademik yang dibagi dalam lima tema utama, 1) konseptualisasi, 2) agenda institusi dan negara, 3) kritik dan perspektif alternatif, 4) komponen perdagangan narkotika, dan 5) relasi antara pengedar dengan kelompok kriminal lain. Penulis menemukan bahwa akademisi mulai mengadopsi pandangan yang lebih toleran terhadap perdagangan narkotika. Analisis menjadi semakin kritis, mempertanyakan aktor yang bertanggungjawab atas perdagangan narkotika dan mengusung kebijakan rehabilitatif.

---

The non-traditional security concept has considered drug trafficking as a threat. The international world has agreed to view drug trafficking as a transnational organized crime. In reality, analysis regarding drug trafficking has had a variety of focuses. Researchers have been adopting a deeper understanding of drug trafficking. Therefore, they have a more critical view of drug traffickers, not only branding them as criminals. This literature review uses taxonomy method with the aim to give a bigger picture of approach and opinion derived from 50 academic literature, divided into five main themes, 1) conceptualization, 2) institution and countries agenda, 3) critics and alternative perspective, 4) components of drug trafficking, and 5) drug trafficker relations with other criminal groups. The writer found that researchers have adopted a more tolerant view of drug trafficking. It builds a more in-depth analysis, questioning actors deemed responsible and proposing a rehabilitative approach."

"Salah satu kejahatan transnasional yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah kejahatan perdagangan orang. Pelaku dalam kejahatan perdagangan orang tidak selalu berkaitan dengan organisasi kejahatan. Konsep criminal network dipakai untuk menganalisis tulisan ini. Criminal network dalam tulisan ini menjelaskan bahwa didalam suatu kejahatan perdagangan orang terdapat peran individual yang terbagi menjadi directed network dan transaction network, yang menjadikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan terorganisir.

---

One of the most common transnational crimes in Indonesian society is the crime of trafficking in persons. The perpetrators are not always related to criminal organizations nor group. In this paper, I examine the event of human trafficking by borrowing the concept of Criminal Network. I argue that in a trafficking in persons, there is an individual role that is divided into directed network and transaction network, which makes the crime as organized crime."

"Pasca 1998, kekerasan kolektif horisontal di Indonesia meningkat, tidak hanya distribusi, tetapi juga frekuensi, dan kualitasnya. Walaupun peristiwa kekerasan kolektif lebih termotivasi oleh isu-isu primordial, tapi sebenarnya ada kepentingan ekonomi sebagai dorongan atau motivasi di baliknya. Dalam konteks yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, khususnya di Jakarta, sebagian besar kekerasan kolektif banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat berbasis primordial, seperti etnik atau agama.Kembang Latar, sebagai salah satu organisasi berbasis etnik Betawi, tidak dapat dipisahkan dari dinamika dan pertumbuhan Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pertumbuhan ekonomi Soliditas dan solidaritas Kembang Latar sebagai organisasi kemasyarakatan meningkat, seiring dengan kompetisi antar kelompok. Kekerasan banyak dilakukan sebagai bentuk reaksi atas ketersingkiran mereka dalam mengakses sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Selain itu, kekerasan juga dilakukan untuk mempertahankan eksistensi organisasi serta untuk memperoleh sumber daya ekonomi yang terbatas. Kembang Latar telah berubah dari geng menjadi kejahatan terorganisasi, sejalan dengan perspektif teoritis Transisi Kontinum Geng menjadi Kejahatan Terorganisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan beberapa orang Narasumber. Untuk menjelaskan fenomena digunakan kelompok teori: (1) prosesual; (2) struktural; dan (3) konflik. Sedangkan, analisis transformasi geng menjadi kejahatan terorganisasi didasarkan pada perspektif teoritik Transisi Kontinum dari Geng menjadi Kejahatan Terorganisir. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Kembang Latar sering kali menggunakan kekerasan kolektif untuk melindungi “wilayah kekuasaan”, dan akses ke sumber daya ekonomi dengan strategi pembentukan geng menjadi organisasi kemasyarakatan. Kembang Latar telah berkembang dari geng melalui proses transformasi kontinum menjadi organized crime, yang mengambil bentuk Organisasi Kemasyarakatan.

---

Post1998, horizontal collective violence in Indonesia increase, not only the distribution, but also its frequency, and its quality of hardness. Eventhough collective violence events more motivated by primordial issues, but actually there are economic interests drives or motivations behind. In the context of collective violence that occurred in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi, especially in Jakarta, most of occasions are carried out collectively by the primordial-based community organizations, such as ethnicity or religion. Kembang Latar, as one of the Betawi ethnic-based organization, can not be separated from the dynamics and growth of Jakarta as the capital city and a center of economic growth. Along with the process of urbanization of Jakarta solidity and solidarity Kembang Latar Organization intensified its competition as a result of the defeat in

accessing economic resources are limited. In addition, the patterns of violence carried out to maintain the existence of the organization as well as to obtain limited economic resources. Kembang Latar has been transformed from a gang toward an organized crime as underlined by theoretical perspective of Continuum Transition of Gang into Organized Crime. The research methode used was a qualitative approach and the data collection was conducted through in-depth interviews with several resourche persons. To process the data collected using the group theory analysis: (1) the processual; (2) structural; and conflict. Analysis of the transformation of a gang toward an organized crime was based on theoretical perspective of Continuum Transition of a Gang into Organized Crime.

This study resulting the conclusion that Kembang Latar oftenly using collective

violence to protect solidity and solidarity, territory, and access to economic resources with gang formation strategies and community organizations. The development of Kembang Latar obviously a proccess of its transformation from a gang to be an organized crime."

"Traditional crime in the modern world tracks organizations, the Italian and Mexican mafias, Columbian drug cartels, Chinese triads, and others, across five continents as they adapt to change, and assesses their prospects in the short and long term. "

"ABSTRAKPraktik illegal fishing di dunia semakin masif dan berkembang melibatkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam regulasi perikanan dunia. Berbagai kejahatan serius dan bersifat lintas batas negara atau transnational organized crime dilakukan demi melancarkan operasinya. Sejumlah laporan kasus menemukan adanya hubungan erat antara transnational organized crime dengan illegal fishing memunculkan gagasan perubahan paradigma illegal fishing dari permasalahan pengelolaan dan konservasi perikanan atau administratif menjadi kejahatan dan diatur dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UNTOC sebagai transnational organized crime. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang akan menganalisis berbagai kasus illegal fishing skala besar yang disertai praktik transnational organized crime berdasarkan kriteria transnational organized crime dalam UNTOC. Berdasarkan analisis kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing dalam skala besar sudah memenuhi kriteria sebagai transnational organized crime. Oleh karena itu illegal fishing tidak dapat dianggap hanya sebagai sekadar isu administratif, namun sebagai kejahatan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fisheries crime dapat menjembatani illegal fishing untuk dapat dikategorikan sebagai transnational organized fisheries crime. Namun, konsepsi ini masih prematur mengingat luasnya cakupan dari fisheries crime dan belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit mengatur definisi jelas dari illegal fishing selain dari IPOA-IUU dibawah naungan FAO. Diperlukan pendekatan multi-door approach untuk mengatasi permasalahan ini, sebab, illegal fishing merupakan kejahatan yang dapat memiliki berbagai modus dan bentuk, sehingga pendekatan multidisipliner dapat membantu untuk dapat mengatasi permasalahan ini bagaimanapun bentuknya.

---

ABSTRACTThe practice of illegal fishing in the world is massively increasing and growing in which it involves different techniques used to exploit the weaknesses in the world 39 s existing fisheries regulations. A variety of serious crimes that coincidingly crosses between state borders, or what is commonly referred to as a transnational organized crime, takes place in order to ease this operation. A number of case reports indicate a very close link between transnational organized crime and illegal fishing and therefore it brings about the idea for a change in the paradigm of illegal fishing from a fish management and conservation or administrative issue into a crime paradigm to be regarded as a transnational organized crime and to be regulated within the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC itself. This thesis makes use of a juridical normative research method that will analyze various cases of large scale illegal fishing associated with transnational organized crime practices based on the criteria of a transnational organized crime as stipulated in the UNTOC. Based on a case analysis utilizing several data sources from literatures and interviews, it can be concluded that illegal fishing on a large scale evidently meets the criteria of a transnational organized crime. Therefore, illegal fishing cannot be regarded as merely an administrative issue, but has to also be viewed as a serious crime. The results of this study indicate that the concept of fisheries crime can become a bridge for illegal fishing to be categorized as a transnational organized fisheries crime. However, this conception is premature given the broad scope of fisheries crime itself and the absence of legal documents explicitly regulating a clear definition of illegal fishing aside from the IPOA IUU under the authority of the FAO. A multi door approach is needed to address this problem, because illegal fishing is a crime that can arise from multiple methods and forms, hence a multidisciplinary approach can help to overcome this problem no matter what form it comes in."