Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan perkembangan kekuasaan Sekretariat Negara. sebagai salah satu birokrasi nasional, dalam konstelasi politik dan pengaruhnya. dalam bidang perekonomian. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan kekuasaan Sekretariat Negara dalam perekonomian nasional pada. dekade tampil seperti 198121-1987. Karena. dalam perioda ini untuk mengendalikan beberapa. pos lembaga itu perekonomian, melalui Keppres 14A pengelolaan proyek APBN, Keppres 1121/1980 Tim pengendali pembelanjaan barang peralatan pemerintah baik departemen maupun non departemen dan pemusatan penanganan proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp. 5121121 juta, pelembagaan sektor produksi dalam negeri pada UP3DN, Badan Koordinasi Penanaman Modal CBKPM, dan dua Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan Luar Negeri. Pengungkapan skripsi ini tentang besarnya pengaruh Sekneg selama kepemimpinan Sudharmono dimulai dari sejarah berdirinya sejak tahun 1945. Tampilnya sekneg di bawah kepemimpinan Sudharmono sebagai suatu kekuatan politik bukanlah dicapai melalui prestasi dalam waktu yang singkat. Namun kelompok Sudharmono sejak masa Orde Lama telah membangun suatu hubungan dan karir yang panjang. Sudharmono, Ismail Saleh, Ali Said, Moerdiono, Ginanjar Kartasasmita telah meniti kekuasaannya melalui Peperti, Peperpu, G.V, KOTI, PTHM, Sekretariat Presedium Kabinet, hingga kemudian ke Sekneg. Tahap konsolidasi, tahap pengembangan pelayanan administrasi Presiden dilalui dengan suatu prestasi kerja yang penuh loyalitas dan berbagai tantangan. Dengan demikian Sekneg berupaya menyandang sebagai pembantu utama Presiden dan lembaga yang dipercaya Presiden. Dengan memakai pendekatan patrimonial dan 3 hipoteia, penulis mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh Sekneg dalam perekonomian. Setelah menghadapi kelompok Teknokrat, kelompok ABRI/Hankam dan bekerja sama dengan Departemsn PerindLtstrian, BPPT/Habibi, dalam perioda 1983-1987, Sekneg berupaya mengusulkan dan mengembangkan kebijaksanaan ekonomi proteksi dan strategi industri substitusi impor supaya Presiden memberi kepercayaan atau wewenang dalam menguasai sumber-sumber perekonomian."

"Majalah kepustakawanan merupakan sarana komunikasi, terutama, di kalangan pustakawan. Perkembangan majalah yang pesat membawa dampak kepada pengelola informasi untuk lebih memperhatikan majalah sebagai sumber informasi. Perhatian ini khususnya dalam usaha untuk mempermudah temu kembali majalah tersebut. Sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi diperlukan suatu standar pengenal bibliografi. Pengenal bibliografi telah ada sejak tahun 1954 diterbitkan oleh International Standard Organization (ISO). Nomor standar berikutnya ialah no.30 tahun 1975, no. 8 tahun 1977, no.18 tahun 1981, dan no. 215 tahun 1986. Untuk alasan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui beberapa sumber. Sumber tersebut adalah, Katalog Majalah Terbitan Indonesia Koleksi Perpustakaan Nasional,1779-1980; Daftar Majalah Ilmu Pergustakaan Pengetahuan dan Teknologi Indonesia,1987; Katalog Induk Majalah; List of Serials in Indonesia with their ISSN, 1982; Check list of Serials in Indonesia vol III dan bibliografi daerah. Masalah yang akan dibahas menyangkut majalah kepustakawanan terbitan Indonesia ialah tentang perkembangan dan pengenal bibliografi (bibliographical identification). Pengenal bibliografi tersebut meliputi (i) kulit muka, (ii) halaman judul, (iii)daftar isi, dan (iv)judul sirahan (running title), dan (v) nama pengarang pada judul artikel Bibliografi daerah mewakili majalah sekunder kepustakawanan terbitan Indonesia. Masalah yang dibahas dalam bibliografi daerah diteliti pada 5 unsur pengenal bibliografi yang telah disebut diatas. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama Pembimbing. Pembaca yang terbit pada tahun 1949 merupakan majalah kepustakawanan Indonesia yang tertua. Kedua dana yang digunakan untuk majalah bidang ini sebagian besar diperoleh dari pemerintah. Ketiga, penerapan standar pada kulit muka rata-rata 50%, halaman judul sebagian besar kurang dari 50% kecuali tanggal pada kulit muka dan halaman judul hanya 7,9% nomor halaman pada setiap judul artikel daftar isi 63%, judul sirahan 28,9%, nama pengarang pada judul artikel 81,6%. Pencantuman pengenal bibliografi pada bibliografi daerah ialah pada kulit muka dan halaman judul 86,96%-100% kecuali tanggal 4,3%. Keempat, 50% majalah kepustakawanan terbitan Indonesia dicetak offset, sedangkan bibliografi daerah berjumlah 91,3% masih dicetak stensil. Kelima, pencantuman ISSN 50% untuk majalah kepustakawanan dan 8,7% untuk bibliografi daerah. Keenam, kala terbit majalah kepustakawanan yang terbanyak ialah bulanan 36%, dan tiga bulanan 26,3%. Jumlah penerbit majalah kepustakawanan terdapat pada 10 (37,04%) propinsi dari 27 propinsi di Indonesia."

"Di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil tidak dikenal pemisahan kekuasaan Presiden sebagai kepala negara (head of state) dan kepala pemerintahan (head of government). Oleh karena itu, praktik pemisahan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet yang dilakukan atas dasar pertimbangan pemisahan kekuasaan Presiden sebagai head of state dan head of government merupakan hal yang berkontradiksi (contradictio in terminis) dengan konsep negara dengan sistem pemerintahan presidensiil. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet jika dikaitkan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil dan bagaimanakah paradigma dan format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensiil. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa konsep pemisahan yang dilakukan terhadap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet tidak relevan dengan fungsi jabatan yang dimiliki Presiden dalam sistem pemerintahan presidensiil karena pemisahan itu semata-mata hanya didasari kepentingan politik Presiden dan hanya mengakibatkan dualisme kepemimpinan. Seharusnya, paradigma yang tepat adalah Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan yang memiliki kekuasaan pemerintahan negara yang bersifat inheren (dwitunggal) sehingga format kelembagaan yang baik dan tepat guna mendukung tugas dan fungsi pemberian layanan dan dukungan kepada Presiden ialah dengan menggabungkan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet menjadi suatu sekretariat baru bernama Sekretariat Presiden dan kedudukannya perlu diatur dalam suatu Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

---

In the country having the presidential government system, the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is not recognized. Therefore, the separation practice of the State Secretariat and the Cabinet Secretariat done based on the consideration of the separation of the President’s power as the head of state and as the head of government is something contradictory (contradictio in terminis) to the state concept with the presidential government system. The issues which become the study in this research are how the separation concept is done towards the State Secretariat Ministry and Cabinet Secretariat if it is related to the position function owned by the President in the presidential government system and what the good and right institutional paradigm and format are in order to support the duties and functions of the President as the government power executor in the presidential government system.

The research result in this thesis shows the separation concept done towards the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat is not relevant with the position function owned by the President in the presidential government system because the separation is merely based on the President’s political interest and it only causes the leadership double standards to appear. The appropriate paradigm should be that the President is the government executor having the inherent state government power so that the good and right institutional format in order to support the duties and functions providing service and support to the President is by combining the State Secretariat Ministry and the Cabinet Secretariat to become a new secretariat named the President Secretariat and its position needs to be governed in a Law on Presidential Institutions. This research uses the normative law research method with the laws and regulations approach, the historical approach, and the case approach. The kind of data used is secondary data done through the document study or library research. The data obtained from the library research were analyzed descriptively and qualitatively."

"Tulisan ini tidak ditujukan untuk memberi jalan keluar bagi perdebatan mengenaihubungan antara negara atau kekuasaan dan Islam, namun hanya memetakan subtansipemikiran-pemikiran mengenai hal tersebut sebagai kajian yang seolah tak berujung.Seperti diketahui, Islam memiliki konsep politik mengenai negara Islam. Setidaknyaterdapat tiga aliran dalam memahami hal tersebut; Pertama, Islam merupakan satu agamayang sempurna dan mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupanbernegara. ; Kedua, Islam merupakan agama dalam pengertian Barat yang tidak adahubungannya dengan urusan kenegaraan; Ketiga, Islam bagi aliran ini mempunyai tatanilai etika bagi kehidupan bernegara, tetapi tidak mempunyai sistem ketatanegaraan.Keyakinan Islam adalah tunggal adanya, tapi di dalamnya, Islam adalah agama atauajaran yang multitafsir, dan ini sangat membuka kemungkinan lahirnya begitu banyakpenafsiran mengenainya"