Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya pendapat yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak berperan dalam proses pembuatan politik luar negeri, menjadi latar belakang dipilihnya topik ini. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa DPR RI tidak ada peran ? Kalau benar, mengapa demikian ? Kalau ada, bagaimana peran DPR RI tersebut ? Jawaban-jawaban atas pertanyaan itu merupakan hal-hal yang dikaji dalam tesis ini. Sesuai dengan definisi politik luar negeri, yaitu tindakan-tindakan suata negara terhadap lingkungan luar dan kondisi-kondisi yang melingkupi pembuatan tindakan tersebut, make dipilihlah 2 (dua) kasus. Kasus itu adalah Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Intemasional Pasca Peristiwa Dili 1991. Untuk memahami peran DPR RI tersebut, maka digunakan beberapa kerangka pemikiran. Partama, adalah tentang model hubungan legislatif dan eksekutif dalam suatu sistem politik dalam kaitan dengan pembuatan politik luar negeri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth N, Waltz. Kedua, adalah konsep-konsep tentang fungsi dan hak-hak lembaga legislatif secara umum dan DPR RI secara khusus. Hasil temuan tesis ini menunjukkan bahwa politik luar negeri (kasus Normalisasi Hubungan Diplomatik Indonesia Republik Rakyat Cina dan kasus Penyelesaian Masalah Timor Timur di For a Internasional Pasca Peristiwa Dili 1991) sebagai output bukanlah berbentuk peraturan setingkat Undang-Undang (W). Konsekuensi logisnya adalah fungsi pembuatan W yang dimiliki DPR RI tidak digunakan. Yang digunakan oleh DPR RI adalah fungsi kontrol saja. Fungsi kontrol inipun digunakan secara terbatas oleh DPR RI, yang ditunjukkan oleh digunakannya wewenang bertanya di dalam Komisi saja. Selain itu penggunaan fungsi kontrol ditunjukkan juga oleh adanya berbagai masukan dan saran yang diberikan Komisi I DPR RI kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Tesis ini juga menemukan kenyataan bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia adalah pelaksana politik luar negeri Indonesia). Demikian halnya dalam kasus Penyelesaian Masalah Timor Timm- pasca Peristiwa Dili 1991. Kebijakan Penyelesaian Masalah Timor Timur tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah secara serius di dalam rapat-rapat dengan DPR RI (Komisi I). Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia (Jenderal purnawirawan Suharto) adalah tokoh yang menentukan dan mendominasi pembuatan politik luar negeri Indonesia (dua kasus) tersebut. Salah satu sebab dominannya Presiden RI tersebut karena pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 belum dijelaskan dalam peraturan perundangan yang lebih operasional. Ketiadaan perturan perundangan yang lebih opersional tersebut menyebabkan kedudukan DPR dalam pembuatan politik luar negeri RI menjadi tidak terlalu jelas. Akibatnya DPR RI tidak berdaya, ketika lembaga tersebut diabai.kan oleh eksekutif."

"Sejarah Cina modern merupakan suatu topik yang sangat menarik untuk dibicarakan, termasuk di dalamnya sejarah mengenai hubungan Cina, dalam hal ini Republik Rakyat Cina (RRC) dengan negara-negara lainnya. Hubungan Cina dengan negara-negara lain selalu diwarnai dengan perselisihan di satu saat dan perdamaian di saat lain. Demikian juga halnya, hubungan antara Cina dan Amerika yang menjadi fokus pembicaraan di dalam penulisan skripsi ini. Sebenarnya, hubungan yang tidak harmonis di antara Cina dan Amerika telah terjadi jauh sebelum Partai Komunis Cina berhasil merebut kekuasaan dari kaum nasionalis pada tahun 1949. Ketidakharmonisan hubungan di antara dua negara ini timbul karena Amerika selalu memberikan bantuannya kepada kaum nasionalis (Guo Min Dang) untuk melawan kaum komunis (Gong Chan Dang). Karena pada saat itu hubungan Cina dan Amerika tidak begitu baik, secara otomatis Cina tidak mungkin mengharapkan datangnya bantuan dari Amerika. Padahal, bantuan modal tersebut sangat diperlukan dalam melakukan rehabilitasi keadaan negara Cina yang saat itu sangat memprihatinkan keadaannya, sebagai akibat peperangan yang terus-menerus melanda negara tersebut. Pada akhirnya, bantuan modal tersebut datang dari Soviet.Alasan Pemerintah Cina memilih Soviet sebagai negara yang diharapkan akan dapat memberikan bantuannya kepada Cina adalah karena adanya persamaan ideologi, letaknya yang bertetangga, dan juga karena pada saat itu Soviet merupakan negara kaya di samping Amerika. Karena pada saat itu Pemerintah Cina menganggap bahwa hanya Sovietlah satu-satunya negara yang dapat membantu Cina, maka di dalam segala aspek kebijaksanaan negaranya Cina mencontoh Soviet, sehingga kebijaksanaan Cina pada saat itu lebih dikenal sebagai Yi Elan Dao (bersandar hanya pada satu sisi)1, yaitu Soviet.Pada bulan Juni 1950, pecah Perang Korea yang melibatkan Amerika. Keterlibatan Amerika dalam Perang Korea ini menambah kebencian Cina terhadap Amerika, karena Cina menganggap, bahwa dengan turut campurnya Amerika dalam masalah ini, berarti Amerika telah mencampuri urusan dalam negeri Cina. Pada waktu itu, Cina sedang bersiap-siap untuk membebaskan Taiwan. Rencana tersebut menjadi terhambat karena pada saat itu Amerika menempatkan pasukannya (Armada ke-7)2 untuk berpatroli di selat Taiwan, sehingga secara otomatis usaha Cina untuk mempersatukan wilayahnya menjadi terhambat (Gregor, 1986:124-125). Masalah mengenai Taiwan ini selalu menjadi sumber konflik antara Cina dan Amerika. Pada pertengahan tahun 1950-an, mulai muncul ketidaksesuaian pendapat antara Cina dan Soviet, sehingga menyebabkan hubungan kedua negara tersebut menjadi renggang. Beberapa sebab yang turut mempengaruhi buruknya hubungan Cina dan Soviet adalah adanya perbedaan persepsi mengenai koeksistensi damai. Menurut Khrushchev, koeksistensi damai berarti mencegah timbulnya perang baru antara Soviet dan Amerika. Dalam hal ini, hanya diperkenankan perlombaan di bidang ekonomi dan bukan militer.Sementara itu Cina berpendapat, bahwa koeksistensi damai berarti bersahabat dengan negara-negara yang menganggap Cina sebagai sahabat dan sederajat serta sekaligus menentang imperialisme dan kolonialisme. Selanjutnya adalah munculnya de-Stalinisasi di Soviet,3 dan adanya rasa tidak setuju di kalangan pemimpin Soviet, khususnya Khrushchev terhadap program Lompatan Jauh ke Muka (Dayuejin) yang dilaksanakan oleh Mao.4 Buruknya hubungan Cina-Soviet ini mencapai puncaknya pada tahun 1963, yaitu pada waktu Soviet dan Amerika menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan percobaan nuklir di atmosfir yang dikenal dengan nama Test Ban Treaty,5 padahal pada waktu itu Cina masih memerlukan bantuan nuklir dari Soviet (Schurmann, et al., 1967:264-266).Memburuknya hubungan antara Cina dan Soviet telah membuat Cina sadar, bahwa ia harus mencari dan membina hubungan dengan negara lain. Karena pada saat itu hanya Amerika yang dapat menandingi Soviet, maka Cina mulai menjalin kembali hubungannya dengan Amerika. Hubungan ini mulai membaik karena baik Cina maupun Amerika merasa terancam akan kekuatan Soviet yang makin lama makin kuat. Mereka menyadari, bahwa mereka sesungguhnya saling membutuhkan. Pada tanggal 21 Februari 1972, Presiden Nixon yang didampingi oleh salah seorang asistennya, Dr. Henry Kissinger memulai lawatannya ke Beijing selama 8 hari (21-28 Februari 1972). Dalam pertemuan ini, Presiden Nixon dan Mao Zedong juga membahas kemungkinan diadakannya normalisasi hubungan dan juga membicarakan masalah-masalah luar negeri. Hal yang sama juga dibicarakan oleh Presiden Nixon dengan Perdana Menteri Zhou Enlai dan juga oleh Sekretaris Negara Amerika William Rogers dengan Menteri Luar Negeri Cina Ji Pengfei (Solomon, 1984:12-17).Bila ditinjau dari segi politik global Amerika, adanya normalisasi hubungan ini dimaksudkan oleh Amerika untuk menghadapi Soviet. Dalam hal ini tampak adanya kesesuaian dalam pandangan dan kebutuhan yang sama antara Cina dan Amerika, sehingga kedua negara merasa perlu untuk segera merealisasikan normalisasi hubungan tersebut. Di pihak Amerika, kebutuhan tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu: a). secara militer Soviet mulai mengimbangi Amerika b). secara politis, Soviet cenderung akan meluaskan pengaruhnya ke Afrika, Yaman Selatan, Afganistan maupun Asia Tenggara, khususnya Indocina; Sedangkan di pihak Cina, normalisasi hubungan didasarkan pada pertimbangan, bahwa untuk mengadakan imbangan kekuatan terhadap Soviet, jalan satu-satunya adalah melalui hubungan dengan Amerika. Kebutuhan ini dilihat Cina sebagai sesuatu yang sangat mendesak berhubung meningkatnya persengketaan antara Vietnam dan Kamboja yang mengakibatkan bertambahnya tekanan terhadap Cina dari sebelah selatan. Sementara itu, di perbatasan sebelah barat dan utara tentara Soviet semakin mendesak.Ditinjau dari segi kepentingan nasionalnya, Amerika melihat bahwa untuk jangka panjang ia berkepentingan agar Cina mencapai stabilitas dalam negerinya dan dapat mengatasi masalah pangan dan perkimbangan ekonominya. Pemikiran tersebut muncul karena Amerika melihat, bahwa Cina dengan penduduk yang jumlahnya sangat banyak ini memiliki pengaruh internasional di masa mendatang dan juga adanya perimbangan politik di kawasan Asia-Pasifik, yang diharapkan dapat diambil alih oleh Cina. Dari sudut ekonomi, Amerika melihat bahwa Cina merupakan daerah pasaran yang cukup besar bagi barang-barang modal dan teknologi Amerika. Melalui ekspor barang-barang modal dan teknologinya, terutama alat-alat pertambangan untuk eksplorasi minyak, Amerika berharap dapat ikut memperbesar suplai minyak dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Amerika memberi dukungan dan dorongan kepada kaum moderat di bawah pimpinan Deng Xiaoping agar lebih memperkuat diri Analisa, 1972:6-101.Walaupun normalisasi hubungan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan di atas, tetapi kepentingan utama kedua belah pihak saat ini adalah untuk menciptakan imbangan terhadap Soviet. Karena desakan yang semakin dirasakan oleh Cina, maka akhirnya Cina bersedia melakukan kompromi mengenai masalah Taiwan , yaitu: Secara diam-diam Cina menerima pernyataan sepihak Amerika, bahwa masalah Taiwan harus diselesaikan secara damai. Sebagai jaminan, Amerika akan tetap mempertahankan hubungan ekonominya dengan Taiwan, walaupun hubungan diplomatiknya dengan Taiwan akan diakhiri,Amerika akan tetap menjual senjata defensif kepada Taiwan walaupun pakta pertahanan dengan Taiwan (1954)6 akan diakhiri pada tanggal 1 Januari 1980.Setelah normalisasi hubungan Cina-Amerika direalisasikan pada tanggal 15 Desember 1978, beberapa kesepakatan lain telah diambil oleh ke dua negara, yaitu: Kedua negara berjanji untuk lebih saling mengenal dan sepakat untuk membuka hubungan diplomatik secara resmi pada tanggal 1 Januari 1979. Pemerintah Amerika harus mengakui bahwa Cina merupakan pemerintahan yang sah. Amerika dapat melanjutkan hubungannya dengan Taiwan, tetapi terbatas pada bidang perdagangan, kebudayaan dan hubungan yang non-pemerintah. Kedua negara harus berusaha untuk memperkecil konflik bersenjata dan berusaha mencegah hegemoni di wilayah Asia-Pasifik. Mereka akan mengadakan tukar-menukar dutabesar dan membuka kedutaan secara resmi pada tanggal 1 Maret 1979 (Hsu, 1972:63-64)."

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."