Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang adanya gejala mobilisasi kultural dalam kehidupan politik ai Indonesia. Gejala mi diper -kuat dengan adanya pemanfaatan kultur etnis untuk tujua" politik Di sini kultur Jawa Derperan sebagai kuluur dominan dan menjadi stabilisator Dagi kuluur minoritas lainnya Melalui m£bilisasi kultural, konsoliaasi elit dapat terwujua. karena telahdicapai kesepakatan atas langgan dan ideologi yang berlaku.Dengan sistim politik ^ang turut mendukungnya, tujuan untukmelestarikan kuluur elit akhirnya dapat dicapaiGolongan miliuer sebagai motor penggeraknya oerhasil mencipuaVenformat politik yang tepat untuk mengikuti dinamika S£sial, politik maupun enonomi. lengmgat tekad gol organ miliueruntuk tetap berperan aomman dalam jreniciupan poliuik di Indonesia,maka harus mempersiapkan landasan yang kokon antuk menghadapi proses pengalihan tongkat kekuasaan. ' Konsolidasi yang dilakukan dalam rangka proses membangun negara (state build -ing), menunjukkan bahwa golongan militer berhasil membuktikandirinya sebagai kekuatan pemersatu di tengah masyarakat yangmajemukKohesi kultural berbasil diciptakan melalui proses pendidikandan diteruskan pada masa penugasan Di sinilah sosialisasi kultural dan ideologis diterapkan secara Dertahap dan te -rencana Hal mi membuat para perwira Jawa maupun non Jawa begitumenghayati citra, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaiinsan militer Indonesia. Namun peranannya dalam percaturan kekuasaan,selain ditentukan oleh faktor kemampuan teknis kemiliteran,masih harus ditentukan oleh seberapa jauh hubunganpersonal yang berhasil dibina dengan elit penguasa. Ini disebabkankarena pola integrasi aan konsolidasi elit itu sendinditentukan melalui jalur personal yang aiperkuat secara kultural"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Politik Militer Angkatan Udara Republik Indonesia dalam pemerintahan Sukarno 1962-1966. Secara temporal penelitian ini di awali dengan pelaksanaan Reorganisasi tahun 1962 dan diakhiri hingga dikeluarkannya Supersemar. Aspek spasial penelitian ini adalah Jakarta, sebagai Ibukota negara R.I dan pusat komando AURI.Penelitian tesis ini menggunakan metode sejarah. Sebagai kajian sejarah, hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk naratif. Data penelitian berupa sumber primer didapatkan di Arsip Nasional, Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Disjarah AURI, Perpustakaan Nasional, Sekretariat Negara dan Perpustakaan CSIS. Selain itu didapatkan sumber lisan dari pelaku sejarah, melalui proses wawancara dengan Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Heru Atmodjo (Asisten Direktur Intelejen AURI 1965) dan Supeni (Tokoh PNI/Staf Departemen Luar Negeri 1965). Adapun data sekunder diperoleh dari sepuluh perpustakaan di Jakarta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorganisasi militer AURI pada tahun 1962 secara konsepsi bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan integralitas angkatan bersenjata. Namun prakteknya, reorganisasi seringkali dikaitkan dengan masalah politik yang kontra-produktif. Pergantian kepemimpinan AURI dari Suryadarma kepada Omar Dhani misalnya, lebih didorong karena persaingan antar angkatan bersenjata dan Presiden Sukarno juga menjadikan reorganisasi sebagai cara meningkatkan pengaruhnya dalam angkatan bersenjata. Menghadapi menguatnya pengaruh Nasution, Sukarno menjalin hubungan erat dengan AURI.Peristiwa G-30-S 1965 di Jakarta dan Yogyakarta yang menewaskan Ahmad Yani, Suprapto, S.Parman, MT Haryono, Sutoyo, DI Pandjaitan, Tendean, Katamso dan Sugiyono pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan presiden yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada peristiwa tersebut, keterlibatan Men/Pangau Omar Dani mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap AURI. Sehingga kemudian pada akhir masa kepemimpinan Omar Dani dan kepemimpinan Sri Mulyono Herlambang, AURI bersikap berbalik dengan menumpas para pelaku G-30-S. Adapun perubahan sikap tersebut, selain di dorong dari kalangan internal AURI juga merupakan akibat campur tangan pihak AD untuk mengurangi pendukung Sukarno dalam pemerintahan.

---

The objective of this experiment was to discribe Angkatan Udara Republik Indonesia militery politic in Sukarno government 1962-1966. This experiment was temporally started with reorganization gappened in 1962 and ended until Supersemar run. The spacial aspect of this experiment was in Jakarta as RI capital city and AURI command center.The thesis experiment used historical methode. As historical course, the result of this experiment was performed in narrative text. An experiment data was primary sourced that got from national archive, TNI History and Tradition Center, Disjarah AURI, National Library, State Secretariat and CSIS library. Beside that, it was gotten from oral speaking source of historical actor, Sri Mulyono Herlambang (Men/Pangau 1965-1966), Heru Atmodjo (AURI Intelejent Directure Asistent 1965) and Supeni (PNI figure/abroad departemet staff 1965) using interview process. And the secondary data was gotten from 10 library in Jakarta.The result of this experiment showed that the objective of military AURI reorganization in 1962 was conceply to increase profesionality and integrality of angkatan bersenjata. But in fact, reorganization was often related with political problem. AURI leader subtitute from Suryadarma to Omar Dani as example, because of many competitions between Angkatan Bersenjata and President Sukarno that made reorganization as a way to influence improvement in Angkatan Bersenjata. To face Nasution?s influence, Sukarno has good relation with AURI.The event of G-30-S in Jakarta and Jogjakarta which killed Ahmad Yani, Suprapto, S. Parman, MT Haryono, Sutoyo, DI Pandjaitan, Tendean, Katamso dan Sugiyono. Was finally process unbelieveable society to leadership of president which assumed that he involved in it. In this event Men/Pangau Omar Dani involvement proceesed unbelievable public to AURI. So, the end of Men/Pangau Omar Dani and Men/Pangau Sri Mulyono Herlambang leadership, AURI showed contra attitude with arresting the actors of G-3-S. it was because of not only from internal AURI but also the results of joining AD to descrise influence of Sukarno supporter in his government."

"Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia."

"Akademi Teater Nasional Indonesia merupakan lembaga pendidikan kesenian pertama di Jakarta yang berdiri tahun 1955. Terbentuknya ATNI atas prakarsa tokoh kesenian yakni Usmar Ismail dan Asrul Sani. Dengan latar belakang pengalaman Usmar Ismail di bidang teater dan film serta juga Asrul Sani yang mengenyam pendidikan teater di Amerika serikat, sepakat untuk membentuk pendidikan teater di dalam ATNI mengacu pada kesenian teater Barat. Kondisi perkembangan pemikiran berbagai golongan politik, kesenian dan kebudayaan pada saat itu mendukung kehadiran ATNI di tengah masyarakat. Dukungan nyata kepada ATNI terlihat dari partisipasi tokoh `cendikiawan yang seniman' untuk menjadi pengajar di ATNI. Selain itu juga dukungan terlihat dari minat penonton di setiap pertunjukan yang ATNI tampilkan. Tak luput peran media massa yang pada saat itu sedang berkembang dengan pesat. Kebesaran nama ATNI yang nampak dari luar ternyata merupakan hasil dari suatu proses belajar mengajar yang kerap berpindah-pindah tempat belajar. Hal ini disebabkan minimnya dana yang dimiliki ATNI pada masa itu. Bantuan yang diterima ATNI selain dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga dari Rockefeller Foundation, sebuah yayasan dari Amerika yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan dan kesenian di Indonesia. ATNI yang pada awal berdirinya telah memiliki serangkaian konsep dan peraturan yang jelas tentang cara menjalankan pendidikan, dalam prakteknya sering kali ATNI harus menyesuaikan diri dengan keadaan dan tidak berhasil menjalankan ketetapan yang telah dibuatnya sendiri. ATNI dengan konsep teater Barat menggunakan metode teater Stanislavsky di dalam pelajaran dan praktek teater. Wujud karya ATNI terlihat dari berbagai pementasan teater yang berhasil ATNI pentaskan selama kurun waktu 1957-1963. Kondisi jaman pada masa itu tidak sedikit memberikan dampak pada ATNI. Sebuah kondisi masyarakat yang sedang meneari dan membutuhkan alternatif lain dalam bentuk apresiasi kesenian menerima kehadiran ATNI dengan baik di tengah-tengah masyarak.at. Model Barat dianggap suatu bentuk modern. Namun juga karena Barat dan bekerjasama dengan sebuah yayasan Barat (Rockefeller Foundation) ATNI menerima kecaman dari tokoh kesenian dan politik yang beraliran Realisme sosialis. Meski kecaman ini hanya berupa perdebatan pemikiran di media massa, namun cukup membuat kondisi ATNI tidak lagi memiliki kegiatan di tahun 1965-1966. Kelumpuhan ATNI selain dikarenakan masalah teknis keuangan juga kondisi politik yang tidak kendusif serta para pengajar ATNI yang terlibat kegiatan lain di luar Akademi. ATNI, meski hanya berusia 13 tahun telah mampu menghasilkan anak didik yang dapat mengembangkan kesenian teater di masa setelahnya dan membawa altematif bentuk teater di dalam sejarah teater modern Indonesia."

"In the Elucidation of the 1945 Constitution, it is stated that The State of the Republic of Indonesia is based on Law, which means that Indonesia is a State based on people's sovereignty, wherein the principles of law are applied in the construction of a Pancasila society to achieve a society of social justice, unity, fairness and prosperity. The government of the New Order could not prove such aim, for at that time, Indonesia, as a State of Law from the perspective of civics, was actually devoid of this system, shown by the large number of Independent Presidential Decrees made, each causing its own natural trouble. This thesis is made with the intention of revealing to what extent Independent Presidential Decrees are made in accordance with the prevailing legislations. The survey made for this thesis uses qualitative method as its procedure of research, as it may come up with observable written data of authorities and attitudes. The research was carried out in Jakarta and based on four sources that are pertinent to the process of the making of Independent Presidential-Decree, namely: Secretary to the Cabinet, Centre for the Study of Law and Policies (PSHK) in Indonesia, Indonesian Corruption Watch (ICW), and Indonesian Transparency Community (MTI).Results of the research reveal that during the reign of the New Order, there were indeed a number of Independent Presidential Decrees issued, which obviously posed problems. This proved that the embodiment of the presidential tasks, with regard to all aspects of state organization, covered an unlimited extent. Thereby, any making of Independent Presidential Decree constitutes a quasi legislative product, which was so flexible that it was out of the hands of the Board of the People's Representative's control. As examples, several Independent Presidential Decrees are presented in this thesis, showing how they are not conforming to the prevailing legislation, from the aspect of procedure?s well as content.As measures of prevention against such recurrence, as have indeed been regulated in the 1945 Constitution, Article 4 paragraph one (1), it is urgent that a control system and inter-institutional balance within the state be established, and opportunities be provided for the people in general to present their assessment on every draft of law, including that of Independent Presidential Decree to be enforced upon the society.Results of the research also reveal that law enforcement in the making of Independent Presidential Decree may contribute to the National Resilience System. This may constitute an extremely strategic measure in overcoming chaos in law, for, principally, any making of legislation is aimed at the benefit of the people, and therefore it should be able to create a well-being to the people. When this matter could be implemented in a consistent manner, abiding by the prevailing legislation, a confidence and trust in law could be established."