Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article examines a dispute over proper religious practice in an all-Muslim village in Buton, Southeast Sulawesi. Traditionalists and modernists disagree over whether agricultural ceremonies involving offerings for territorial spirits should be allowed to continue. Local views on this dispute are explored with reference to the historical context of religious practice in the village, and processes of social change over the past several generations. It is argued that key social, political and economic dynamics which are relevant to the current religious dispute include the decline of agriculture in the village, the eclipsing of the Butonese Sultanate and integration into the Indonesian state, and new patterns of mobility whereby many villagers have become migrants to urban centers in eastern Indonesia. Thus it traces how processes of the increasing penetration of capitalism, the decline of traditional authority, and new patterns of mobility have played out in this particular village in the context of a dispute over religious practice."

"ABSTRAKPerdagangan lada di Palembang pada masa Kesultanan merupakan perdagangan hasil pertanian terpenting daerah itu dan mempunyai pengaruh yang besar sebagaimana yang akan kita lihat nanti baik pada struktur politik maupun struktur ekonomi masyarakat Palembang. Perdagangan ini mengakibatkan pula terjadinya integrasi kekuasaan Sultan di bidang politik dan ekonomi. Kira-kira sejak meningkatnya perdagangan lada. Palembang sekitar pertengahan abad 17, yang pada waktu itu terjadi hubungan perdagangan lada antara Kesultanan dan VOC berdasarkan persetujuan-persetujuan yang diadakannya sejak tahun 1641, Sultan Palembang secara teratur mengawasi hasil lada Palembang. Pengawasan ini menjadi makin ketat dan secara berangsur menjadi monopoli Kesultanan sejajar dengan makin meningkatnya kepentingan Sultan terhadap produksi lada. Lada sebagai hasil pertanian untuk ekspor dari Palembang ternyata mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur perekonomian Kesultanan. Adalah mudah dimengerti apabila perdagangan lada di Palembang berpengaruh pada struktur politik yang ada. Lebih dari itu, posisi lada yang begitu panting bagi perekonomian Kesultanan sangat mempengaruhi kebijaksanaan kesultanan dibidang ekonomi, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh pula atas struktur perekonomian masyarakat.Perdagangan Kesultanan Palembang dalam kaitannya dengan perdagangan lada di sana dan bagaimana pengaruh timbal balik antara perdagangan lada dan perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi merupakan tema pokok penelitian saya. Pemilihan permasalahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perdagangan lada Kesultanan yang mengakibatkan terjadinya integrasi kekuasaan Sultan dibidang politik dan ekonomi merupakan masalah karakteristik yang sangat menarik. Lagi pula, sejauh ini perdagangan lada di Palembang belum pernah diteliti. Adapun jangkauan waktunya meliputi periode tahun 1790 sampai tahun 1825. Penggunaan tahun 1790 sebagai batasan periodisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak tahun itu terjadi perubahan-perubahan yang dapat dikatakan sebagai awal terlepasnya perdagangan Palembang dari monopoli VOC. Sementara tahun 1825 adalah tahun runtuhnya perdagangan Kesultanan Palembang secara keseluruhan akibat dih.apuskannya Kesultanan Palembang oleh Belanda.Perlu disinggung disini bahwa diaamping lada, tambang timah Bangka merupakan basis penting pula perekonomian Kesultanan. Namur demikian masalah tambang timah Bangka ditempatkan diluar lingkup penelitian. Perhatian terhadap timah Bangka tidak lebih pada perhatian terhadap akibat yang ditimbulkannya sehubungan dengan menumpuknya modal yang diperoleh dari tambang timah. Yang dimaksudkan adalah menumpuknya modal Kesultanan yang diperoleh dengan mudah dari tambang timah ternyata dimamfaatkan pula oleh Sultan untuk memperkuat posisinya dalam menguasai perdagangan lada. Sebagai akibat balik, hilangnya pendapatan dari tambang timah akan berpengaruh pula pada penguasaan perdagangan lada.Mengenai sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber lokal. Sumber-sumber Belanda meliputi sumber-sumber yang telah diterbitkan, dan juga dokumen-dokumen asli VOC pada periode-periode terakhir, arsip Comisaris Jendral, arsip Gubernur Jendral, koleksi-koleksi pribadi serta arsip-arsip yang diinventarisasikan secara terpisah seperti laporan akhir tahun, laporan perjalanan, memori serah jabatan, yang disimpan di arsip Fegara di Den Haag, dan di Perpustakaan Leiden. Adapun sumber-sumber lokal yang dipergunakan adalah sumber-sumber lokal yang disimpan di Perpustakaan Boninklijk Institutt) Leiden dan di Perpustakaan Universitas Leiden, serta sumbersumber lokal yang telah diterbitkan. Meskipun demikian, mengingat terbatasnya somber-sumber yang telah digun.akan maka kemungkinan perubahan terhadap penulisan ini masih terbuka."

"Upaya pengembangan daerah pinggiran kota Jakarta dalam bentuk dekonsentrasi planologis, merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya yang menandai perkembangan kota Jakarta. Proses ini ternyata menyebabkan terjadinya perubahan sosial-ekonomi yang sangat mendasar di daerah pinggiran kota. Upaya pengembangan tersebut, di satu sisi memang telah mampu mengalihkan konsentrasi penduduk khususnya arus migrasi, dan pusat kota ke pinggiran kota (Bogor, Tangerang, dan Bekasi). Namun di sisi lain, perubahan arah kecenderungan pertumbuhan penduduk tersebut merubah lingkungan pinggiran kota sebagai suatu sistem komunitas yang terdiri dari lingkungan alam (natural environment), lingkungan ekonomi (economic environment) dan lingkungan kultural (cultural environment). Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tidak dapat dielakkan mengikuti proses perkembangan kota di Desa Bojonggede. Pola pemilikan lahan yang turun temurun dari generasi ke generasi di kalangan penduduk asli (warisan), tidak dapat dipertahankan lagi harus berpindah tangan (dijual) kepada para pendatang yang semakin memadati daerah ini. Perubahan pola pemilikan tersebut juga diikuti oleh perubahan tata guna lahan dari pertanian kepada non pertanian terutama untuk perumahan. Perubahan pola pemilikan dan tata guna lahan tersebut, pada akhirnya juga diikuti oleh perubahan dalam struktur okupasi dan nilai sosial budaya di kalangan penduduk asli. Sektor pertanian sebagai basis ekonomi penduduk asli semakin tersisih dan digantikan oleh sektor ekonomi non-pertanian terutama perdagangan dan jasa. Perubahan struktur okupasi ini juga disertai dengan perubahan status penduduk dalam mata pencaharian, karena penguasaan atas tanah pertanian yang merupakan simbol status, tidak lagi dimiliki oleh mereka. Berkembangnya pola hidup konsumtif dan berubahnya orientasi penduduk dalam hubungan sosial, dan pola gemeinschaft kepada pola gesellschaft menandai proses perubahan sosial di Desa Bojonggede yang tengah mengalami perubahan status dari pedesaan menjadi perkotaan. Penelitian ini membuktikan bahwa proses pengkotaan suatu wilayah, tidak hanya merubah wilayah tersebut secara fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan sosial-ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, dekonsentrasi planologis tidak hanya merubah lingkungan fisik daerah pinggiran kota, melainkan implikasi dan mata rantai selanjutnya adalah munculnya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang bersangkutan."