Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini pada dasarnya merupakan langkah awal (preliminary) dalam memahami fenomena oposisi di Indonesia pasca 1966. Bahwa kelompok Petisi 50 dijadikan kasus, tidak lain karena berbagai unsur oposisi yang ada dengan aneka warna (spektrum) opini politik tampak di dalamnya. Oleh sebab itu, studi ini difokuskan pada tiga pertanyaan pokok, yakni: Pertama. mengapa Petisi 50 muncul dan apa relevansinya dimunculkan ? Kedua. mengapa kelima puluh orang yang berlain-lainan latar belakang sosial, politik, ideologi dan agama itu yang memunculkannya ? Dan, ketiga. mengapa Petisi 50 lebih diberi perhatian khusus oleh penguasa dibandingkan dengan petisi-petisi lain ? Sebagai jawaban tentatif terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan beberapa asumsi, yang setelah dilakukan penelitian lapangan dan kepustakaan diketahui bahwa: (1) munculnya Petisi 50, sebagaimana halnya juga dengan pidato tanpa naskah Presiden Suharto di Pekanbaru dan Cijantung, tidak terjadi begitu saja melainkan telah didahului oleh serangkaian perbedaan visi politik lain antara para tokoh penanda-tangan Petisi 50 dengan Suharto. (2) penyebab beragamnya unsur yang menjadi penanda-tangan Petisi 50 adalah karena peran serta Lembaga Kesadaran Berkonstitusi di dalamnya, baik dalam proses perumusannya maupun penyampainnya ke DPR. (3) perhatian khusus penguasa terhadap Petisi 50, tidak saja karena isi dan figur-figur penanda-tangannya; juga karena adanya Dokumen pribadi Jend. (pur) M. Jasin. Akhirnya, dengan melihat para figur penandatangan Petisi 50 dan produk-produk tertulis yang dihasilkan Kelompok Kerja Petisi 50 serta kerja-sama dengan pihak-pihak lain, maka dapat disimpulkan bahwa Petisi 50 berserta kelompok kerjanya memenuhi kriteria oposisi faksional dan sektoral. Sedangkan dilihat dari alternatif perubahan yang mereka tawarkan, maka kelompok ini memenuhi kriteria untuk disebut sebagai kelompok oposisi struktural besar yang bersifat demokratis."

"Penelitian tentang oposisi di Indonesia masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena sebenarnya berbagai oposisi telah ada sejak awal Orde Baru, tetapi kebanyakan masih gagal membentuk oposisi yang kuat. Ada dua kelompok yang tetap bertahan untuk melakukan oposisi yaitu mahasiswa dan buruh. Sementara peristiwa pendudukan gedung MPR/DPR RI pada bulan Mei 1998 oleh para mahasiswa yang ikut serta menyebabkan Soeharto mundur merupakan peristiwa penting yang menarik untuk diamati. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai gerakan mahasiswa 1998 yang berperan sebagai oposisi di Indonesia.Penelitian ini difokuskan pada gerakan mahasiswa Indonesia khususnya di Jakarta pada tahun 1998 yang melontarkan tuntutan reformasi menyeluruh atau reformasi total. Permasalahan yang diajukan mengenai tipe oposisi yang diperankan oleh gerakan mahasiswa 1998 dan faktor-faktor signifikan yang mendorong munculnya tipe oposisi tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dipinjam teori oposisi yang dikemukakan oleh Robert A. Dahl dan definisi oposisi yang dikemukakan oleh Karel van het Reve untuk melihat gerakan mahasiswa 1998 melakukan oposisi, dan tipe oposisi yang diajukan oleh H. Gordon Skilling digunakan unluk menganalisa tipe oposisi yang dilakukan gerakan mahasiswa 1998.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa: tipe oposisi yang dilakukan gerakan mahasiswa 1998 adalah oposisi integral dan dua faktor signifikan yang mendorong gerakan mahasiswa 1998 melakukan oposisi integral adalah (1) kegagalan pemerintah Orde Baru untuk mengatasi krisis ekonomi dan (2) kepastian terlaksananya agenda SU MPR Maret 1998."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti permasalahan pokok, yakni eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani dalam politik di Indonesia. Ruang lingkup penelitian dibatasi tahun 1980 - 1998 (era Orde Baru), tepatnya sejak kelahiran Petisi 50 (5 Mei 1980) hingga runtuhnya kekuasaan Soeharto (21 Mei 1998). Dua pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam tesis ini: (1) bagaimana pengaruh politik negara Orde Baru terhadap eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani; dan (1) mengapa Petisi 50 marnpu menunjukkan diri sebagai masyarakat madani yang mandiri? Dalam membahas pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan titik perhatian pada hubungan variabel multivariat, yaitu antara variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. Ada pun variabel pengaruh adalah negara Orde Baru dan kekuatan internal Petisi 50; sedangkan variabel terpengaruh adalah Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep masyarakat madani (civil society). Sehubungan konsep tersebut, sebenarnya terdapat sejumlah sudut pandang. Salah satu diantaranya yang digunakan dalam studi adalah perspektif yang melihat masyarakat madani sebagai kelompok-kelompok sosial dan politik yang muncul berdasarkan inisitatif dari masyarakat, dengan ciri utamanya memiliki kemandirian (otonomi) terhadap negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sepenuhnya bersifat kualitatif; dengan mendasarkan diri pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dad tokoh-tokoh pelaku Petisi 50 sebagai sumber data primer, melalui prosedur wawancara tidak berstruktur atau pertanyaan terbuka. Sedangkan studi kepustakaan mengandalkan data dari sumber-sumber berupa buku, majalah, surat kabar, maupun dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pembuktian teoritis dan kesimpulan sebagai berikut : Pertama, kelompok Petisi 50 dalam eksistensi dan perkembangannya memenuhi kategori secara teoritis untuk dapat disebut sebagai masyarakat madani dengan ciri-ciri yang ditampilkan antara lain: (1) otonomi terhadap pengaruh kekuasaan negara; (2) sifat kesukarelaan dan keswadayaan sebagai kelompok politik; (3) dimilikinya kebebasan berkumpul dan berpendapat; (4) aktivitasnya yang mencerminkan kesesuaian dengan faktor 1, 2, dan 3; dan (5) adanya pluralisme dalam hal spektrum sosial dan politik dalam realitas internalnya. Kesimpulan analisa tersebut diperoleh melalui fakta-fakta yang terungkap dalam melihat hubungan antara Petisi 50 dengan negara Circle Baru dan dinamika internal Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Kedua, perilaku politik negara Orde Baru yang otoriter, represif dan restriktif tidak mempengaruhi eksistensi dan perkembangan Petisi 50 sebagai masyarakat madani. Petisi 50 tetap mampu menunjukkan sikap kritis dan otonominya sebagai masyarakat madani, meskipun negara Orde Baru dengan berbagai cara berupaya menghambat dan menutup ruang publik kelompok ini. Terbukti, Petisi 50 tetap aktif mengadakan pertemuan, menyampaikan protes dan kritik melalui produk produk tertulis mereka; sejak kelompok ini lahir tahun 1980 hingga Iengser-nya Presiders Soeharto tahun 1998. Ketiga, Petisi 50 mampu mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat madani yang mandiri, disebabkan pengaruh realitas faktor eksternal dan internalnya. Dilihat dari faktor eksternal, dalam konteks hubungannya dengan negara Orde Baru, Petisi 50 lebih banyak mengandalkan aktivitas melalui produk tertulis yang disalurkan ke lembaga-lembaga formal (terutama DPR), sehingga negara Orde Baru tidak memiliki alasan untuk menghambat pertumbuhannya dengan tuduhan sebagai gerakan makar atau inkonstitusional. Strategi ini juga efektif; mengingat sifat negara Orde Baru yang otoriter. Dilihat dari faktor internal, para pelaku Petisi 50 relatif memiliki kemampuan finansial (ekonomi) yang memadai, moralitas (prinsip) individual yang konsisten, dan prestise di mata masyarakat dan pemerintah, sehingga mampu bertahan hidup sebagai kelompok yang mandiri. Namun demikian, dibanding faktor eksternal, kemandirian itu lebih banyak dipengaruhi faktor internalnya."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi lalu mengelompokkan data jenis jenis oposisi makna leksikal di dalam bahasa Indonesia. Teori tentang oposisi makna leksikal seturut Cruse (1986) dijadikan kerangka acuan di dalam tesis ini. Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Data pasangan oposisi makna leksikal diperoleh dari sejumlah terbitan. Di dalam telaah ini dibicarakan sebelas subtipe oposisi makna leksikal, yang mencakupi oposisi makna (1) komplemen, dengan tiga subtipenya: (la) komplemen interaktif. (lb) komplemen satisfaktif, dan (lc) komplemen kontraaktif, (2) antonim--dengan tiga pembagiannya: (2a) antonim berkutub, (2b) antonim seimbanglekuipolen, dan (2c) antonim bertumpang-tindih, yang di dalamnya mencakupi antonim ketunaan/privatif--, (3) tentangan direksional—yang meliputi subtipe (3a) tentangan antipodal, (3b) tentangan timbalan, (3c) tentangan reversif, dengan dua pembagiannya: tentangan reversif takbersandar dan tentangan reversif restitutif—, dan (4) tentangan relasional, yang mencakupi dua subtipe: (4a) konversif langsung dan (4b) konversif taklangsung. Di dalam beberapa pasangan oposisi leksikal itu terdapat pelbagai macam fitur makna. Beberapa fitur makna di dalam pasangan oposisi leksikal itu dideskripsikan di dalam kajian ini. Misalnya, laki-laki : perempuan fitur maknanya adalah fitur jenis kelamin dan pria : wanita berfitur makna fitur usia/umur. Tesis ini juga menjawab persoalan kelas kata apa raja yang mengungkapkan jenis oposisi makna leksikal tertentu. Di dalam bahasa Indonesia diketahui bahwa pasangan jenis oposisi leksikal tidak terdapat pada semua kelas kata. Melalui penelitian ini diketahui bahwa kekomplemenan terdapat pada (1) verba, (2) adjektiva_ (3) nomina, dan (4) adverbia. Keantoniman terdapat pada (1) verba dan (2) adjektiva Tentangan direksional terdapat pada (1) verba, (2) adjektiva, (3) nomina, (4) pronomina penunjuk, dan (5) preposisi. Tentangan relasional terdapat pada (1) verba, (2) adjektiva. (3) nomina, dan (4) konjungtor."

"Tesis ini mengkaji fenomena Partai Rakyat Demokratik pada masa Orde Baru yaitu antara tahun 1996-1998. Partai yang dimotori oleh para aktivis muda yang berani ini menjadi kekuatan yang cukup di waspadai (kalau tidak mau dikatakan ditakuti) oleh pemerintah Orde Baru yang pada masa itu berkuasa.Diakui atau tidak, PRD adalah sebuah kekuatan yang cukup solid dalam mengkritisi pemerintah, hingga tak heran bila kekuatan Orde Baru pada saat itu cenderung bersikap represif dalam menghadapi setiap aksi PRO.Penulis melihat daya kritis yang dilakukan oleh PRD sebagai sebuah aktualisasi dari gerakan demokratisasi yang semarak didengungkan oleh Indonesia yang sedang gandrung dengan reformasi. Sebagai sebuah gerakan pro demokrasi yang cukup survive ditengah himpitan dan tekanan Orde Baru, tidak berlebihan bila PRD dikategorikan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan institusi seperti itu mutlak diperlukan dalam sebuah negara yang sedang dalam proses transisi menuju demokrasi.Penelitian ini mencoba melihat lebih seksama, faktor-faktor apa sajakah yang memberikan stimulus dan kekuatan bagi gerakan oposisi yang dilakukan oleh PRD? Untuk menjawab pertanyaan ini penulis melihat beberapa faktor yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu; sistem politik Orde Baru, adanya tuntutan reformasi total, ideology dan azas organisasi, dan program kerja organisasi. Faktor-faktor tersebut merupakan variable-variabel independen yang kemudian dilihat pengaruhnya terhadap variable dependen yaitu gerakan oposisi PRO.Besarnya pengaruh dari faktor-faktor tersebut penulis mencoba menjelaskannya dengan menggunakan beberapa kerangka pemikiran, diantaranya; tentang demokrasi dan transisi menuju demokrasi, konsep oposisi dan karakteristiknya, konsep sosialisme, dan sosialisme demokratis.Bagi penulis, PRD adalah salah satu catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. tanpa keberadaan PRD geliat politik Orde Baru menjelang keruntuhannya tidak akan terlalu menarik, karena diakui atau tidak, kasus 27 Juli 1996 yang didesain Orde Baru dengan sangat bagus sekali untuk membrangus PRD, menjadi awal langkah yang sangat bagus bagi bangkitnya gerakan pro demokrasi di Indonesia yang sebelumnya hanya bergerak mengikuti irama yang sangat lamban.

---

This thesis focused on Partai Rakyat Demokrat as a phenomenon during the New Order era between 1996 - 1998. The party was supported by brave young activists became a much to be cautious (if not be feared) by the ruling New Order's government. PRD was a solid power in giving critics to the government and hence it is not a surprise when the New Order at that time tended to be repressive in dealing with PRD's every action.

The writer saw the PRD's critical ability as an actualization of democratizing movement in Indonesian society. As a pro-democracy movement which survived from the New Order's oppression, PRD can be categorized as an opposition power, and this kind of institution is absolutely needed in a transitional country which moved towards democrat.

This research tried to examine closely what factors giving stimulus and power to opposition movement done by PRD? To answer this question, the writer saw factors which can answer the question above: the New Order's political system, the existence of demands for total reform, ideology, base and working program of organization. These factors are independent variables which influences the dependent variable; the PRD opposition movement.

The writer tried to explain the size of the influence from these factors by using several theoretical frameworks, such as: on democracy and transition to democracy, concepts of opposition and its characteristics, concepts of socialism and democratic socialism. PRD was one of important milestones in Indonesian political history. Without the existence of PRD, the New Order's political dynamic towards its downfall would not be very captivating. The July 27, 1996 incident designed by the New Order regime succeeded in maiming PRD, became a big step for the rising of pro-democratic movement in Indonesia which was moving slowly before."

"Koalisi dan oposisi sebagai bagian pemerintahan di Indonesia dapat memiliki hubungan dengan kinerja keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai peran koalisi dan oposisi politik di pemerintahan yaitu Kota/ Kabupaten. Jumlah sampel yang diambil adalah 429 Kota/ Kabupaten selama 2 tahun (2015-2016). Total observasi adalah 858. Semua sampel dari Indonesia. Pengukuran penelitian menggunakan regresi (panel data). Kinerja Keuangan diukur dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan total aset. Koalisi politik diukur dari jumlah anggota koalisi DPRD (berasal dari partai yang sama dengan Bupati/ Walikota) dibagi total anggota DPRD. Oposisi adalah pemenang dari partai kedua (oposisi) dibagi dengan jumlah anggota DPRD. Penelitian ini menggunakan koalisi dan oposisi politik yang ditinjau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Data penelitian dari LKPD, KPU, Jariungu dan BPS 2015-2016.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat diartikan bahwa, DPRD berusaha tetap menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan Undang-Undang. Koalisi DPRD menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan dan tidak hanya mementingkan posisinya di partai saja, hal ini terbukti pada beberapa kota di Indonesia yang tetap memiliki kinerja keuangan yang baik walaupun dikuasai koalisi. Penelitian ini juga menemukan bahwa oposisi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah oposisi yang relatif lebih sedikit dibandingkan jumlah koalisi. Ini menunjukkan bahwa struktur DPRD tidak secara langsung memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

---

Coalition and opposition as part of government in Indonesia can have a relationship with financial performance. The purpose of this study is to empirically examine the role of coalition and political opposition in government, namely the City/Regency. The number of samples taken was 429 cities/districts for 2 years (2015-2016). Total observations were 858. All samples were from Indonesia. Measurement of research using regression (panel data). Financial Performance is measured by the proportion of Local Own Revenue (PAD) divided by total assets. Political coalitions are measured by the number of DPRD coalition members (from the same party as the Bupati/Walikota) divided by the total DPRD members. The opposition is the winner of the second party (the opposition) divided by the number of DPRD members. This study uses a coalition and political opposition in terms of the Regional House of Representatives (DPRD). Research data from LKPD, KPU, Jariungu and BPS 2015-2016.

The results showed that political coalition had no effect on financial performance. This can be interpreted that the DPRD is trying to keep running its activities in accordance with the provisions of the Act. The DPRD Coalition carries out its activities according to the rules and not only prioritizes its position in the party, this is evident in several cities in Indonesia that still have good financial performance even though controlled by the coalition. This study also found that opposition had no effect on financial performance. This can be caused by the relatively smaller amount of opposition compared to the number of coalitions. The results of this study indicate that the structure of the DPRD does not directly have a relationship with the financial performance of local governments."