Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang Fatayat Nahdatul Ulama yang kemudian disingkat menjadi Fatayat NU, antara lainmengenai awal mula berdiri, tujuan didirikan, peran penting dan manfaat yang telah diberikan oleh Fatayat NU.Fatayat NU didirikan di Jawa Timur pada 24 April 1950, lahir dengan tujuan mengusung masalah kesetaraan antaralaki-laki dan perempuan atau bisa disebut persamaan gender. Berperan memperjuangkan hak-hak perempuan,kemudian memberikan manfaat yang besar dari segi hak perempuan dan keikutsertaan perempuan dalam duniapolitik di Indonesia. Pada penulisan ini, Fatayat NU yang menjadi studi kasus adalah Fatayat NU Utan Kayu JakartaTimur. Metode penulisan yang digunakan adalah metode ekspositoris dan metode kualitatif-deskriptif. Teknikpenelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan lapangan yang berupa wawancara. Tujuan dari penulisan jurnalini adalah mengetahui sejarah, kegiatan, perkembangan, pengaruh dan perbedaan Fatayat NU dengan organisasi lain.

---

ABSTRACTThis journal article discusses the Fatayat Nahdatul Ulama then in short Fatayat NU, among others the beginning ofthe stand, established goal, important role and benefits that have been granted by Fatayat NU. Fatayat NU in EastJava founded on 24 April 1950, born with the aim of carrying equality between men and women or can be calledgender equality. Contribute to fight for the rights of women, and provide great benefits in terms of women's rightsand participation of women in politics in Indonesia. At this writing, Fatayat NU case study is Fatayat NU Utan Kayu,East Jakarta. Method used is the method of expository and descriptive qualitative method. Techniques used in thisresearch is in the form of literature and field interviews. The purpose of this paper is to know the history, activities,development, influence and difference Fatayat NU with other organizations."

"In September 1945, a few days after The Republic of Indonesia proclaimed its independence, the Allied army who were assigned to disarm the Japanese army and control the internees in several areas of Indonesia was in conflict with the Republic of Indonesia. Even in Surabaya (East Java) the conflict led to an open war. Using historical method with primary and secondary sources, this research looks at the solidarity among members of Nahdatul Ulama in their struggle to defend Surabaya city at the beginning of the Indonesian independence."

"Penelitian tentang konflik polilik kiai NU sangat penting dan masih sedikit jumlahnya. Penelitian ini penting karena di Iingkungan NU, frekwensi konflik politik antar kiai sangat tinggi. Sejarah mencatat, bahwa konflik di kalangan kiai dan elit NU sudah terrjadi mulai ketika NU memutuskan keluar dari Masyumi dan saat NU menjadi partai politik pada tahun l952. Suasana konflik juga terjadi ketika NU masih aktif berfusi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tahun 1973 - I984. Ketika NU memutuskan kembali ke khittah 1926 pada tahun 1984 para kiai dan elit NU juga terlibat konflik politik, dan konflik itu semakin mengeras saat masa reformasi, khususnya pada Pemilihan Presiden 2004 secara langsung.Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah konflik politik kiai NU pada Pemilihan Presiden 2004, khususnya dalam hal pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Kontflik politik yang terjadi di kalangan kiai tidak terjadi konflik secara fisik, telapi konflik yang dilatarbelakangi oleh adanya dukung-mendukung para klai terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Pada Pemilu Presiden 2004 yang dilaksanakan secara langsung yang pertama kali di Indonesia membuat para kiai dan elit NU terlibat dalam urusan politik praktis dan perebutan kekuasaan. Minimal ada dua elit yang berlomba untuk merebutkan kekuasaan, di antaranya KH. Hasyim Muzadi, sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, sebagai calon wakii presiden yang mendampingi Megawati, calon presiden dari PDIP. Yang kedua adalah KH. Sholahuddin Wahid. Ketua Tanfidziyah PBNU. sebagai calon wakil presiden mendampingi Wiranto dari Partai Golkar. Untuk menguraikan masalah tersebut, dalam penelitian ini menggunakan teori konflik elit dan teori elit. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisa tipe konflik yang terjadi di kalangan kiai dan elit NU.Dengan menggunakan teknik wawancara, mengumpulkan dokumen dan data-data yang berkaitan dengan masalah tersebut yang kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa kualitatif Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa ada dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya konflik politik kiai NU pada Pemilu Presiden 2004. Pertama, ada dua elit PBNU yang mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden sehingga timbul aksi dukung mendukung di antara kiai. Kedua, adanya perbedaan di kalangan elit dan kiai tentang penafsiran tentang teks khittah NU.

---

The research on political conflict of NU?s Kiais (Islamic Leaders) is important and less in number. This research is important because within NU environment NU, the Frequency of the political conflicts among kiai 'is extremely high. The history recorded that the conflict among kiais and elite of NU occurred since NU decided departing from Masyumi and when NU became political party in 1952. The conflicting atmosphere also happened when NU was still actively in Fusion with the Partai Persatuan Pernbangunan (PPP, Development Unity Party) in 1973 - l984. When NU decided returning to the 1926 khittah (original statement of vision and mission) in l984, the kiais and elite of NU were also involved in such political conflict, and this conflict was in the climax point in the reform era, especially in the 2004 presidency election.

This research focused on the political conflict of NU Kiais in the 2004 Presidency Election, especially in the case of KH. Hasyim Muzadi candidacy as the vice president. The political conflict that occurred among kiai was not physical conflict but grounded on the Kiai support to their president and vice president candidates. The 2004 presidency election that was the first time conducted in Indonesia caused many kiais and elit of NU engaged in the practical political affairs. At least there were two elites who competed to win the power, including KH. Hasyirn Muzadi, the General Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Megawati, the president candidate from PDIP. The second figure was KH Sholahuddin Wahid, the Chairman of PBNU, as the vice president to accompany Wiranto From Partai Golkar. To study this case, this research used theory of conflicting elite and the theory of elite. The two theories were employed to analyze the type of conflict which took place among kiai and elite of NU.

Using the interview techniques, the collected document and data related with the problem were analyzed with qualitative analysis approach. From the analysis, the writer found that there were two dominant factors that cause the political conflict of NU?s kiais in the 2004 Presidency Election. First, there were two elite of PBNU who come forward as the president candidate so the one another supporting among the kiais took place. Second, there was difference interpretation of NU Khittah text among the elite and kiais."

"Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II.Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju.Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

---

Research in this paper gets focus at Japanese economic policy implementation on period of Allied occupation (1945-1952) in Japanese economic reconstruction. Problem in this paper is economic policy on period of Allied occupation for Japanese economics reconstruction after World War II.The purpose this paper writing is describe influential an Allied economic policy for Japanese economic reconstruction on period of occupation. Postwar Japanese economics reconstruction to be influence economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju.This research use historical approach with analytical descriptive writing method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, scientific opus, and sources of internet.Base description and analisis of all this paper gets to be concluded that economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju having influence for in Japanese economics rebuilding afters."

""This book explores a cross section of war crimes trials that the Allied powers held against the Japanese in the aftermath of World War II. More than 2,240 trials against some 5,700 suspected war criminals were carried out at 51 separate locations across the Asia Pacific region. This book analyzes fourteen high-profile American, Australian, British, and Philippine trials, including the two subsequent proceedings at Tokyo and the Yamashita trial. By delving into a large body of hitherto underutilized oral and documentary history of the war as contained in the trial records, Yuma Totani illuminates diverse firsthand accounts of the war that were offered by former Japanese and Allied combatants, prisoners of war, and the civilian population. Furthermore, the author makes a systematic inquiry into select trials to shed light on a highly complex - and at times contradictory - legal and jurisprudential legacy of Allied war crimes prosecutions"--"