Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Human rights violations become on interesting topic in this 21st century along with emerging respects for civil rights for every violent action. Every person has freedom from persecution and violence either by militia or military force. This can be seen from the establishment of the international Criminal Court (ICC) to prosecute war crimes and crimes against humanity. These efforts are aimed to those who are violating human rights especially by the military force which they can be brought before the ICC for their actions."

"ABSTRAKBangsa Indonesia merupakan anggota PBB, dengan demikian bangsaIndonesia memiliki komitmen untuk menghormati dan menegakkan hak asasimanusia.Setiap komitmen yang dimiliki bangsa Indonesia harus dilaksanakan olehinstansi penegak hukumnya, sehingga ini merupakan kewajiban anggota Polri untukmenegakkan dan menghormati hak asasi manusia dan untuk bekeija sama dalammenegakkan hak asasi manusia. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa masihterjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Polri.Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap yangdimiliki oleh anggota Reserse Polri, terhadap hak asasi manusia tersangka tindakpidana pencurian dengan kekerasan.Penelitian ini dilakukan pada anggota Reserse bagian Reserse umum, yangmerupakan salah satu fungsi teknis dari Reserse yang menangani kasus pencuriandengan kekerasan. Subyek pada penelitian ini beijumlah 100 orang, yang diambilsecara purposive sampling di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengumpulandata mengenai sikap ini dilakukan dengan menggunakan skala sikap teknik Likert.Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis mean.Hasil pengolahan data dan analisis hasil yang dilakukan, diperolehkesimpulan bahwa sikap anggota Reserse terhadap hak asasi manusia tersangkatindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah unfavorable, artinya anggotaReserse mempunyai kecenderungan tidak menyukai, menentang dan tidaksependapat terhadap hak asasi manusia tersangka tindak pidana pencurian dengankekerasan. Sikap yang unfavorable dari anggota Reserse ini dibentuk oleh prosesbelajar dari pengalaman-pengalaman yang dilalui dalam menangani kasus. Selain itujuga terbentuk karena ketiga komponen sikapnya yang negatif terhadap HAM.Sikap yang unfavorable dari anggota Reserse terhadap hak asasi manusiatersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini harus dirubah menjadisikap yang favorable. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan materi tentanghak asasi manusia pada lembaga pendidikan Polri, selain itu perlu adanya kebijaksanaan dari kapolri, yaitu berupa tindakan tegas bagi anggota yangmelanggar. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode kuantitatif, yaitu denganskala sikap. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sebaiknya ditambah denganmetode kualitatif, yaitu dengan wawancara."

"Kejahatan perang yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang, telah mengakibatkan dampak eksesif jatuhnya sejumlah besar korban jiwa dan harta benda serta penderitaan luar biasa dan berkepanjangan. Kepentingan militer sering digunakan sebagai dalih dan alasan pembenar, sementara praktek impunitas para pelaku kejahatan masih sering terjadi. Masyarakat internasional yang memberikan perhatian serius pada hak asasi manusia memfasilitasi upaya memutus rantai impunitas terhadap kejahatan perang demi keadilan bagi korban. Tulisan ini mengemukakan aturan-aturan mengenai kejahatan perang (war crimes) serta penanganannya yang telah terdapat pada zaman Hindia Belanda, khususnya dalam Staatsblad No. 44, 45, dan 48 tahun 1946 sekaligus membandingkannya dengan ketentuan mengenai hal yang sama dalam aturan-aturan hukum humaniter internasional, hukum Islam dan dalam Statuta Mahkamah ad-hoc yang pernah dibentuk."