Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki2 dua makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventifterkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya,masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputipemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakanpengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peran dan Mekanisme Penyidik Polri Dalam PenangananPengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor Pada Tingkat Penyelidikan?, 2. Bagaimana Bila Pelaku mengembalikan Kerugian Negara Pada TingkatPenyelidikan dan Tidak Dilanjutkan Prosesnya, apa yang menjadi dasarHukumnya?, 3. Faktor-faktor apa yang Dapat Mendukung atau MenghalangiProses Pengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji PeranPenyidik Polri Dalam Penanganan Pengembalian Kerugian Negara OlehKoruptor Pada Tingkat Penyelidikan. Mengetahui masalah apabila Pelakumengembalikan Kerugian Negara Pada Tingkat Penyelidikan dan TidakDilanjutkan Prosesnya, apa yang menjadi dasar Hukumnya dan Untukmengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung atau mempersulit prosespengembalian kerugian negara oleh koruptor."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki status dan jabatan tinggi serta berasal dari berbagai latar belakang sosiologis dan psikologis. Teori yang dipakai dalam skripsi ini ialah teori white collar crime, karir kriminal, kecurangan individu, dan group cohesiveness. Metode yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan studi dokumen, wawancara, dan penelusuran data sekunder sebagai teknik pengumpulan data. Sumber data diperoleh dari Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Skripsi ini memaparkan profil koruptor Indonesia era KPK periode 2005-2013 yang dijabarkan melalui perspektif kriminologi mencakup identitas profesi, latar belakang sosiologis, dan latar belakang psikologis. Pada bagian pembahasan, skripsi ini membahas profil koruptor Indonesia serta adanya persilangan antara dimensi-dimensi yang terdapat dalam profil koruptor tersebut sebagai refleksi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Skripsi ini dilengkapi pula dengan pembahasan dari kacamata hukum, sosiologi, dan pengamat korupsi Indonesia. Skripsi ini berusaha mencari solusi efektif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia di masa yang akan datang; mencakup rekomendasi akademis dan strategis yang dipaparkan pada bab akhir dari skripsi ini.

---

This thesis is based upon corruption phenomenon in Indonesia those were occupied by the people who have high status and position who come from various sociological and psychological background. The theory used in this thesis are white collar crime, criminal career, individual fraud, and group cohesiveness. The method used is qualitative method with documents study, interviews, and secondary data retrieval as data gathering technique. The data sources were obtained from Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW). This thesis shows Indonesian corruptor profile in KPK era within the year of 2005 - 2013 which is explained through criminological perspective encompasses professional identity, sociological background, and psychological background. In the discussion part, this thesis discusses Indonesian corruptor profile by means of crossing among the dimensions within the profile as a reflection from corruption eradication in Indonesia this one last decade. This thesis is also completed by the discussion from law, sociology, and Indonesian corruption observer perspective. This thesis tries to find the effective solution to corruption eradication in Indonesia for the coming years; comprises the academical and strategical recommendation those both are explained in the last chapter of this thesis."

"Sejak lama, korupsi telah menyerang kehidupan negera dan terus menyebar ke berbagai bidang. Untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas dan dapat memberantas kejahatan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pemiskinan koruptor sebagai langkah alternatif dalam penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dari penelitian ini berasal dari buku-buku serta berita di media. Data-data tersebut kemudian dianalisa untuk melihat upaya pemiskinan koruptor dalam penegakan hukum kasus korupsi. Dari penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi belum tegas dan masih lemah dalam menangani kejahatan ini. Pemiskinan koruptor dapat menjadi solusi yang baik dan menguntukan bagi negara.

---

For a long time, corruption has attacked the life of state and was spreading to multiple area. To extirpate this crime needs a strict law enforcement. The purpose of this research are to explain about corruptor impoverishment as an alternative law enforcement towards the corruption case in Indonesia. This research is using qualitative approach with collected data from books and news in mass media. The data is analized to see the effort of the impoverishment corruptor as an effort of law enforcement towards corruption in Indonesia. The result from this research showed that law enforcement in Indonesia is still not strict and weak in handling corruption. Impoverishment corruptor can become a good solution and benefit the state."

"Meskipun penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi terus digencarkan, bahkan melalui upaya luar biasa sekalipun—pembentukan KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun sepertinya kerja pemberantasan korupsi masih harus melalui jalan panjang, mengingat begitu sistemik dan meluasnya praktik korupsi di negeri ini. Satu hal yang ditengarai menjadi sumber betapa sistemik dan berjejaringnya praktik korupsi di Indonesia, ialah warisan birokrasi masa lalu, yang lebih mengedepankan pada pendekatan relasi patrimonialistik. Melalui relasi ini, para birokrat—pejabat negara, pegawai pemerintah, kaum pengusaha, dan aparat penegak hukum, bertemu membentuk jejaring korupsI, yang memberi untung bagi mereka, dalam sebuah hubungan patron dan klien. Untuk itu, selain pembentukan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi gerak pemberantasan korupsi, dan tentunya disertai dengan langkah nyata penegakan hukum, juga harus dibarengi dengan perubahan paradigma para penyelenggara dan aparat negara. Selain di level teknis reformasi birokrasi, model sistem birokrasi patrimonialistik yang selama ini mengakar, mesti diubah menjadi suatu konsep birokrasi rasional, yang memberikan dukungan sepenuhnya bagi penyelenggaraan sebuah pemerintahan modern. Harus diciptakan demarkasi, yang memberikan batasan tegas antara birokrasi patrimonialistik masa lalu yang korup, dengan birokrasi rasional yang bebas korupsi."

"ABSTRAKPenelitian ini fokus pada pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW dalam agenda pemberantasan korupsi politik di Indonesia melalui pendekatan teori New Institusionalisme Victor Nee. Pola kerjasama interorganisasional KPK ? ICW terbangun karena adanya kesamaan visi dan konsen terhadap agenda pemberantasan korupsi, serta interaksi antar aktor - aktor anti korupsi KPK - ICW. Pola kerjasama interorganisasional KPK - ICW menuai dukungan dan tantangan.Dukungan secara moril maupun materil datang dari masyarakat sipil serta dunia internasional. Sedangkan tantangan popular dikenal dengan istilah?Corruptor Fight Back. Terdapat dinamika diantara aparatur hukum negara, bahkan diantara KPK - ICW juga terdapatdinamika, walaupun mereka masih tetap konsisten sebagai aktor anti korupsi.

---

ABSTRACTThis study focuses on the pattern of interorganizational cooperation KPK - ICW in the agenda of political corruption eradication in Indonesia by theoretical approaches New institutionalism Victor Nee. Interorganizational cooperation pattern Commission - ICW woke up because of the similarity of vision and concern about the anticorruption agenda, as well as the interaction between actors of anti -corruption between KPK - ICW. Interorganizational cooperation between KPK - ICW getting support and challenge. Moral and material supporting come from the civil society and the international community. In the other side the challenge popularly known by the term "Corruptor Fight Back". There is a dynamic between the legal apparatus of the state, even among KPK - ICW also found dynamics, although they still remain consistent as anti -corruption actors."