Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTHow many voters sell their votes in Indonesia, and how effective is it? Elaborated from a wide range of survey methods -whether individual, observational, or derived from the list-experiment, the proportion of voters participating in vote-buying in the 2019 election was between 19,4% and 33,1%. This range is comparatively high by international standards, with Indonesia's level of vote buying being the third largest in the world. Given that the list-experiment and the straight-forward survey questions result inconsistent findings, it can be concluded that vote buying is less likely to be stigmatized, and such practice has become a new normal during the election. This study also finds that Indonesia's open-list proportional system shapes the supply-side of vote buying. Under such an electoral system, candidates are forced to compete against co-partisans for personal votes. And because, according to the open-list system, a seat (or seats) secured by a party must be allocated to that party's candidates who obtained the most individual votes, candidates only need to win a small slice of the votes to defeat their co-partisans. To do so, they need to differentiate themselves from their party peers, including by buying votes."

"Budaya Patriarkal merupakan budaya yang sangat mengakar dan melembaga, budaya ini berusaha mendominasi dunia dan mengeluarkan posisi perempuan. Pembongkaran budaya patriarkal telah dilakukan oleh rentetan tiga gelombang besar feminisme, namun akar dari keberadaan patriarkal sebenarnya adalah politik. Oleh karena itu usaha pendobrakan patriarkal harus dilakukan dengan mendobrak sistem politik yang bekerja di dalamnya. Politik sendiri sejak muncul telah menghilangkan perempuan dan hal ini telah berlangsung hingga saat ini.Persoalan politik dan perempuan merupakan sebuah usaha dalam pencapaian identitas perempuan sebagai political being, sebuah identitas yang secara alamiah dimiliki oleh perempuan namun tidak dapat dimilikinya bahkan dikenalnya. Akar dari peminggiran politik perempuan adalah terjadinya pembatasan uang privat dan publik yang bersumber pada persoalan nature dan culture. Perempuan selalu dipatok pada yang privat sehingga akses mereka untuk mencapai ranah publik sangat sulit, padahal kebebasan ruang publik merupakan salah satu instrument prasyarat penting dalam mendukung subjek politik. Diperlukan sebuah system politik yang mampu mengakomodir perempuan ke dalamnya dan menuju pada telos keadilan sesuai dengan Esensi sebenarnya dari politik.Patriarchal culture is a culture that really strong and have legitimate, this culture try to dominated world and excluding women. Deconstruction to patriarchal culture had been done by big three feminism wave, but the truth root of patriarchal is politics. Politics growing in patriarchal and work with sturdy, cause of that effort to deconstruct patriarchal must done by deconstruct politics system that work inside. Since politics emerge, it had been eliminating women and this situation happen till today. Politics problem and women try to reaching women identity as political being, this identity stay naturally in women self but women never have that identity even to know more about it. The roots of boundary women politics happen in demarcation private and public emerge from nature and culture problem. Women always stay in private; it makes their access to reaching public room very difficult, though the freedom of public room is one of the important criterion instruments in supporting politic subject. We needed a politics system that has capability to accommodate women to the system and goes to target justice according with the essential meaning of politics."

"ABSTRAKTesis ini pada dasarnya berusaha mengungkapkan dinamika sosial politik dan perkembangan sosio-historis hubungan cendekiawan muslim dengan birokrasi Orde Baru, dalam kurun waktu 1966 1993. Pokok bahasannya adalah artikulasi dan pengaruh pemikiran serta perilaku politik cendekiawan Muslim terhadap umat Islam maupun pemerintah. Sebagai sebuah studi kualitatif, tesis ini berusaha membuat pemetaan dan analisa politik terhadap format hubungan cendekiawan Muslim dengan birokrasi Orde Baru dalam kurun waktu tersebut. Studi ini mengungkapkan temuan bahwa pada kurun waktu 1966-1970-an, format hubungan bersifat hegemonik-antagonistik. Hubungan seperti ini bisa terjadi karena dalam memberikan respon kepada modernisasi yang dijalankan oleh rezim Orde Baru, beberapa kelompok dan eksponen umat Islam, termasuk para tokoh dan kaum cendekiawannya, bersikap reaktif dan bahkan menolak modernisasi. Sikap reaktif terhadap modernisasi itu membawa implikasi bagi lahirnya ketegangan antara Islam dan pemerintah Orde Baru. Kenyataan ini telah menimbulkan keprihatinan pada sejumlah cendekiawan muda Islam. Berbeda dengan para seninrnya, para cendekiawan muda tersebut memilih memberikan respon intelektual dan bersikap pro-aktif terhadap modernisasi, antara lain dengan mencetuskan "Gerakan Pembaruan Pemikiran Islam". Pada dekade 1980-an, hubungan antara cendekiawan Muslim dan Orde Baru berkembang ke arah tumbuhnya saling pengertian di antara kedua belah pihak. Negara makin responsif terhadap pengembangan infra struktur dan wajah sosiokultural Islam. Sementara cendekiawan Muslim makin partisipatif terhadap pembangunan nasional. Dekade 1980-an juga ditandai dengan naiknya kelas menengah santri baru dan maraknya intelektualisme Islam. Selain itu, khasanah intelektual Islam diperkaya lahirnya pemikiran politik dengan berbagai tipologinya dari sejumlah cendekiawan Muslim. Dalam banyak hal, perkembangan yang terjadi dalam dekade 1980-an itu telah semakin mendekatkan hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru. Akhirnya, dekade 1990-an hubungan antara cendekiawan Muslim dan birokrasi Orde Baru bersifat saling mengakomodasi. Hal ini ditandai dengan semakin responsifnya birokrasi dalam memenuhi beberapa aspirasi politik umat Islam, antara lain dengan lahirnya sejumlah kebijakan politik yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Salah satu di antaranya, yang mendapatkan perhatian luas, adalah persetujuan bagi lahirnya ICMI pada tahun 1990. Namun dalam perkembangannya, ICMI tidak Iepas dari problema yang menyangkut eksistensi dan artikulasi politiknya, hubungannya dengan pemerintah, dan masa depannya sendiri dalam pentas politik nasional. Tesis ini diakhiri dengan sebuah rekomendasi terhadap ICMI, khususnya dalam merumuskan artikulasi politik yang tepat di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia."