Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai kebijakan perestroika, glastnost dan demokratizatsiia yang dicetuskan oleh Gorbachev dan memaparkan pengaruh dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap militer Uni Soviet hingga terjadinya kudeta Agustus 1991, tujuannya ialah untuk memaparkan keberadaan militer pada masa tsar hingga pada masa Uni Soviet dan kejatuhan komunis Uni Soviet. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan bahan dan tujuan penelitian. Pertama adalah menjelaskan pengertian mengenai militer dan pembabakan sejarah militer pada masa Rusia dan Uni Soviet, lalu dilanjutkan dengan menganalisis kebijakan perestroika, glastnost dan demokratizatsiia hingga terjadinya kudeta Agustus 1991 dan keterlibatan militer didalamnya Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian analisis deskriprif. Hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan kebijakan Gorbachev yang tidak berhasil menyebabkan kudeta Agustus 1991"

"Negara Uni. Soviet yang beberapa waktu lalu bubar (anal 1992) dan sekarang sebagian besar telah bergabung di dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), memiliki penduduk yang terdiri dari 100 lebih kelompok etnis. Heterogenitas penduduk yang dimiliki negara tersebut, telah membentuk daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh kelompok etnias tertentu. Usaha pembauran untuk menciptakan "nation building" tidak hanya dalam masa kepemimpinan Gorbachev, tetapi telah berjalan sejak di bawah kekuasaan Stalin dengan Cara migrasi kelompok-kelompok etnis. Proses pembauran itu dilakukan secara paksa atau disebut deportasi, dan dengan motivasi yang berbeda, yaitu selain pembauran dilakukan rusifikasi. Pelaksanaan yang kedua ini menimbulkan kesulitan bagi negara tersebut di kemudian hari. Migrasi berkembang setelah Uni Soviet mengalami perubahan politik dan ekonomi yang drastis di bawah kekuasaan Gorbachev. Perkembangan itu didasari oleh dua faktor penyebab, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik atau alasan kedua-duanya. Secara umum banyak beralasan ekonomi, tetapi tidak kurang pula faktor politiknya. Dua faktor tersebut berperan sekali, apalagi keadaan politik dan ekonomi Uni Soviet di bawah Gorbachev hingga terbentuk CIS di bawah Yeltsin sangat labil pula. Masalah-masalah politik yang ada seperti perebutan kekuasaan antar elitepolitik, birokrasi yang rumit dan kebijaksanaan etnis yang tidak dapat dicarikan jalan keluar hingga bubarnya Uni Soviet. Sedangkan masalah ekonomi yang sangat mencolok adalah perubahan sistim ekonomi yang menuju ekonomi babas. Hal ini menimbulkan masalah sendiri, seperti birokrasi yang tidak siap, timbulnya pasar gelap, membumbungnya harga-harga, sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan lain-lain. Distabilitas politik dan ekonomi di Uni Soviet itu memancing kelompok-kelompok etnis untuk menampilkan eksistensi masing-masing secara politik maupun ekonomi. Bentuknya mulai dari otonomi kekuasaan hingga perbaikan taraf hidup bersama. Migrasi menjadi semacam alternatif yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi semua itu. Migrasi yang terjadi tanpa ada koordinasi yang jelas dari pemerintah. Laju migrasi yang tinggi itu berkaitan dalam wujud intra wilayah maupun keluar negeri. Pada kenyataannya migrasi yang diharapkan itu menemui banyak kendala ditempat tujuannya, baik social, ekonomi maupun budaya. Keadaan seperti ini menumbuhkan beberapa alternatif sehagai jalan keluar menanggulangi eksodus migrasi tersebut, akan tetapi kenyataan politik dan ekonomi di CIS menempatkan masalah migrasi terpaksa diambangkan oleh rezim yang berkuasa."

"Disertasi ini membahas bagaimana pembingkaian isu glasnost dan perestroika di harian Kompas pada kurun waktu 1986-1991 digunakan sebagai tempat untuk mengkritik pemerintahan rezim otoritarian Orde Baru. Riset ini menemukan bahwa upaya bernegosiasi Kompas dengan kekuasaan sentralistik otoritarian Orde Baru dilakukan oleh Kompas melalui artikel tajuk rencana dalam balutan isu glasnost dan perestroika. Relasi hubungan bilateral Indonesia dan Rusia mengalami penurunan yang signifikan pada era rezim Orde Baru dibandingkan dengan era Orde Lama. Akan tetapi, pada kurun waktu 1986-1991, pemberitaan mengenai Rusia (Uni Soviet) masif diberitakan. Hal ini tidak lepas dari terwujudnya gerakan pembaharuan glasnost dan perestroika di Uni Soviet yang menjadi semangat zaman saat itu. Disertasi ini menemukan bahwa Kompas bertendensi secara implisit untuk mengkritisi rezim Orde Baru dengan menggambarkan bahwa suatu negara otoritarian dan militeristik dapat berubah apabila ada kemauan kuat dari internalnya. Disertasi ini menggunakan metode pembingkaian (framing) dalam membedah artikel tajuk rencana harian Kompas kurun waktu 1986-1991. Hasil dari riset ini adalah strategi pembingkaian media perlu digunakan secara komprehensif dalam menghadapi rezim pemerintahan otoritarian. Dengan demikian, kritik dapat disampaikan oleh media tanpa harus mengalami pembredelan. Negosiasi dengan kekuasaan perlu digunakan untuk tetap mempertahankan peran media sebagai salah satu pilar utama demokrasi dalam mengkritisi kekuasaan.

---

This dissertation examines how the Glasnost and Perestroika issues were framed in Kompas daily newspaper from 1986 to 1991 to criticise the authoritarian New Order regime. This research found that Kompas's efforts to negotiate with the New Order's authoritarian centralised power were conducted through editorial articles under the Glasnost and Perestroika issues. Compared to the Old Order era, bilateral relations between Indonesia and Russia declined significantly during the New Order government. However, from 1986 to 1991, there was massive news about Russia (Soviet Union). It was inseparable from the realisation of the Glasnost and Perestroika reform movements in the Soviet Union, which defined the era’s spirit. This dissertation found that Kompas implicitly criticised the New Order regime by articulating how an authoritarian and military state could change if it had a solid internal will. This dissertation applies a media framing analysis to dissect Kompas editorial articles from 1986 to 1991. This research demonstrates that comprehensive media framing strategies are required when dealing with authoritarian political regimes. Thus, the media can express criticism without the risk of being banned. Negotiations with the power are necessary to sustain the media's role as one of the primary pillars of democracy in terms of power criticism."

"Latar BelakangDari literatur tentang perdagangan internasional, analisis ekonomi tentang perdagangan bebas yang berdasarkan prinsip keuntungan komparatif dijelaskan bahwa spesialisasi internasional dalam produksi akan meningkatkan volume perdagangan internasional yang pada gilirannya akan meningkatkan konsumsi suatu negara dan dunia pada umumnya. Dengan perkataan lain sistem perdagangan bebas mampu meningkatkan kesejahteraan negara dan dunia.Selanjutnya apabila teori positif tentang perdagangan internasional dikaitkan dengan teori normatif tentang kemakmuran masyarakat, maka sistem perdagangan babas secara teoritis mampu memenuhi kondisi optimalitas Pareto sehingga memungkinkan tercapainya kemakmuran masyarakat yang maksimum. Dengan perkataan lain sistem perdagangan bebas memungkinkan tercapainya kondisi 'terbaik pertama' yakni suatu kondisi tanpa distorsi harga, baik harga domestik maupun harga internasional atau secara teknis adanya kesamaan antara tingkat subsitusi marjinal konsumsi dengan tingkat tranformasi marjinal produksi, baik domestik maupun internasional. Dengan demikian, sistem perdagangan bebas selain menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien, juga dapat memaksimumkan kesejahteraan masyarakat suatu negara.Penelitian empiris menunjukkan pula bahwa pengurangan tarif baik secara sepihak maupun bilateral akan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Dan penelitian empiris yang dilakukan oleh Grais, de Melo dan Urata (1986) menunjukkan bahwa pencabutan sistem kuota di Turki tahun 1978 mampu meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 5 persen serta penelitian Clareta dan Whally {1985) di Pilipina tahun 1978 menunjukkan pula bahwa dengan menghilangkan proteksi tarif kuota dan pajak ekspor akan meningkatkan Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar 5.2 persen.Dari gambaran di atas, dan dikaitkan dengan upaya banyak negara untuk mendorong perkembangan sektor industri pengolahannya, timbul pertanyaan mengapa hampir semua negara cenderung proteksionistis, terutama pada tahap awal perkembangan industrinya. Banyak argumentasi tentang perlunya proteksi suatu industri, baik argumentasi ekonomi maupun non-ekonomi. Salah satu argumentasi ekonomi yang umumnya diterima oleh para ekonom dan banyak dijadikan alasan oleh para pembuat kebijaksaaan proteksi adalah argumentasi infant industry. Dalam argumentasinya, dilihat dari segi jangka waktu, pemberian proteksi bersifat sementara, hal ini dikaitkan dengan sampai dicapainya economies scale suatu industri. Namun pertanyaannya berapa tahun waktu yang diperlukan untuk mencapainya, berapa besarnya tingkat proteksi dan berapa besarnya tingkat proteksi yang seharusnya diterima oleh masing-masing industri, apakah semua industri mendapat tingkat proteksi yang sama atau berbeda dan kalau berbeda berapa besar variasi perbedaaanya? Tidak terdapat petunjuk atau penjelasan tentang masalah di atas dalam argumentasi infant industri. Namun pengamatan empiris di negara berkembang yang dilakukan oleh Moh. Arsyad memberikan petunjuk bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat proteksi dengan perkembangan sektor industri pengolahan, yaitu bahwa tingkat proteksi yang digunakan untuk mendukung perkembangan industri pengolahan di negara berkembang yang kemudian mampu bersaing dengan barang impor dan bahkan mampu meningkatkan ekspornya (seperti misalnya Korea Selatan), tingkat proteksi serta berbagai fasilitas moneter dan fiskal yang diberikan selain relatif tidak besar juga pentahapan penurun fasilitasnya jelas."