Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis nuklir Iran berawal ketika pada Agustus 2002, Dewan Nasional Perlawanan Iran, oposisi pemerintah Iran yang berada di pengasingan, melaporkan tentang adanya fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan fasilitas air berat di Arak. Dalam perkembangan selanjutnya, pada Januari 2006 Iran melepaskan segel IAEA dan memulai penelitian bahan bakar nuklir yang kemudian dilanjutkan dengan pengayaan uranium.Di sisi lain, pasca tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat melakukan revisi mendasar tentang strategi keamanan nasionalnya yang tercermin dengan diadopsinya konsep preemption dan prinsip unilateralism dalam National Security Strategy (NSS) 2002. NSS 2002 merupakan justifikasi bagi Amerika Serikat untuk bertindak secara proaktif dengan menyerang negara lain yang dianggap membahayakan keamanan nasionalnya sebelum negara tersebut menyerang AS. Implikasi dari kebijakan tersebut dapat dilihat dari agresi dan invasi militer AS di Afghanistan dan Irak.Kebijakan luar negeri AS terhadap krisis nuklir Iran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi dinamika politik domestik Amerika Serikat yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan terhadap krisis nuklir Iran, sedangkan faktor eksternal merupakan konstelasi politik internasional yang dominan.Beberapa faktor internal adalah: National Security Strategy 2002, kepentingan strategis (minyak) AS di kawasan Teluk, perubahan persepsi publik AS tentang ancaman dan keamanan nasional, serta menguatnya peran Presiden AS dalam menentukan kebijakan luar negeri AS. Sementara itu untuk faktor eksternal, ancaman terhadap keamanan Israel, serta kebangkitan politik Islam di Timur Tengah merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh AS.Tesis ini mencoba menganalisa faktor strategis yang mendasari kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap krisis nuklir Iran pada masa pemerintahan George Walker Bush, terutama pasca dirumuskannya NSS 2002.

---

Iran's nuclear crisis began in August 2002, when Board of Iran National Resistance, oposition of Iran Government, denounced evidence of uranium enrichment facility in Natanz and heavy water reactor in Arak. In January 2006 Iran broke IAEA seal and started research on nuclear fuel, followed with uranium enrichment activity.On the contrary, post of 9/11 aftermath, US revised her fundamental national security, which reflected on adopting concept of preemption dan unilateralism into National Security Strategy (NSS) 2002. NSS 2002 acts as justification for US Government to take any necessary and proactive measure by attacking countries which endanger US interests. Transformation of US national security brings implication of military target and use of force abroad which can be obviously seen in Iraq and Afghanistan invasion.US foreign policy towards Iran's nuclear crisis is affected by many internal and external factors. Internal factors are characterized by national politics which have significant influence to perception of decision maker, while external factors attribute to dominant international politics.Some of internal factors are: National Security Strategy 2002, US interests (oil) in gulf, changing of US public opinion on threat and national security, and role of US President in guiding foreign policy. External factors are Israel's national security point of view, and the rise of political Islam in Middle East The thesis tries to analyze strategic factors of US foreign policy responding to Iran's nuclear crisis during George Walker Bush administration, mainly after NSS 2002."

"Penulisan skripsi ini masuk dalam kategori Sejarah Imperialisme Amerika sesuai dengan pengutamaan Sejarah Amerika yang diambil oleh penulis. Kebijakan Amerika Serikat di Filipina, 1898-1935 menjadi judul yang dipilih untuk dapat mengerti tujuan skripsi ini dengan baik. Ada perbedaan mendasar dalam memahami kebcradaan Amerika Serikat di Filipina, pada awalnya saat perang Amerika Serikat dan Spanyol, kasus Filipina dilihat sebagai bagian dari kebijakan diplomasi. Keadaan berubah sejak Perjanjian Paris mengenai peralihan kekuasaaii Spanyol di Filipina kepada Amerika Serikat ditanda-tangani tahun 1898 dan selanjutnya diratifikasi oleh Kongres; Filipina dipandang sebagai wilayah dalam negeri Amerika Serikat."

"Pemilihan umum di Filipina tahun 1986 merupakan masalah tersendiri dalam perumusan kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat, terutama karena Amerika Serikat memiliki pangkalan militur di Filipina yang mampu menopang politik globalnya. pemi lu yang dilaksanakan dalam situasi ketidakstabilan politik , terutama setelah terbunuhnya bekas Senator dan pomimpim oposisi Benigno Aquino, telah menjerumuskan Amerika Serikat dalam pilihan yang sulit. Apakah akan mengambil kebijaksanaan untuk tetap mempertahankan kawan lamanya, Marcos, atau sebaliknya membantu kelompok oposisi dalam menghadapai Marcos. Untuk itulah skripsi ini bermaksud membahas mengapa atau faktor faktor apa yang melandasi diambilnya kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung kelompok oposisi di bawah pimpinan Corason Aquino, sebaliknya menarik dukungannya kepada Marcos. Dalam menganalisa masalah ini, dipergunakan kerangka pendekatan dari Neuchterlein mengenai Kepentingan Nasional dan pendekatan dari Smith mengenai Kebijaksanaan luar negeri berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu negara. Pendekatan Neuchterlein menguraikan bahwa tindakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya, yang terdiri dari kepentingan pertahanan, kepentingan menciptakan sistem internasional yang aman, kepentingan ekonomi dan kepentingan ideologi. Sedang pendekatan dari Smith didasarkan pada pendapat bahwa suatu kebijaksanaan luar negeri yang merupakan cerminan dari kepntingan nasional suatu negara, dapat berubah karena adanya perubahan perubahan di dalam negara dimatm kebijaksanaan luar negeri itu ditujukan. Namun demikian Smith juga tidak mengabaikan adanya faktor intervening, yaitu faktor faktor yang berperan dalam menginterpretasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa kebijaksanaan luar negeri Amerika Serikat dalam pemilu Filipina berubah setelah terjadinya perubahan perubahan di negara tersebut. Dan setelah mengantisipasikannya dengan kepentingan nasionalnya, menurut para perumus kebijaksanaan, maka kemudian Amerika Serikat menarik dukungannya terhadap. Mareos."