Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Potensi kompromi kriteria harga terendah telah mendapat kritik dalam dunia pengadaan publik. Meskipun kriteria harga terendah bertujuan untuk mengendalikan biaya, terdapat kekhawatiran terkait implikasi potensialnya terhadap kualitas infrastruktur. Dinamika penawaran yang abnormal dalam pengadaan infrastruktur menggunakan kriteria harga terendah menambah resiko dalam pekerjaan konstruksi. Kebijakan evaluasi kewajaran harga adalah upaya pemerintah memastikan penawaran yang terlalu rendah dapat memenuhi persyaratan proyek dengan memadai dan memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas atau menghadapi risiko kegagalan proyek. Penelitian ini berfokus pada dampak harga yang wajar hasil evaluasi kewajaran harga pada kriteria harga terendah dalam kontrak konstruksi terhadap kualitas konstruksi. Dengan pendekatan quasi-eksperimental dan desain regresi diskontinuitas, penelitian ini menganalisis efek dari evaluasi kewajaran harga pada penawaran yang berada di bawah ambang batas tertentu terhadap kualitas konstruksi. Penelitian ini mempertimbangkan hubungan kausal antara biaya, waktu, dan kualitas konstruksi dengan mengontrol berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menguji efektivitas kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap hasil kualitas kontruksi.

---

There have been critiques concerning the potential compromise of the lowest price criteria in the context of public procurement. While the main objective of implementing the lowest price criteria is to manage costs, there are concerns about its potential effects on the quality of infrastructure. Abnormal bidding patterns in infrastructure procurement using the lowest price criteria increase construction risks. The policy of evaluating the reasonableness of prices is a government effort to ensure that excessively low bids can adequately meet project requirements and deliver desired outcomes without sacrificing quality or facing project failure risks. This study focuses on the impact of reasonable price evaluation on the lowest price method in construction contracts. Using a regression discontinuity design, this study considers the causal relationship between price reasonableness evaluation on bids that fall below a certain threshold and construction quality and its implications for effectiveness."

"Kontrak jasa konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam membuat suatu kontrak jasa konstruksi. Penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perikatan yang berdasarkan asas proporsional, yang dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang¬undang Hukum Perdata. Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul - klausul kontrak yang disepakati para pihak.

---

Contract construction services as a guideline for the parties in executing a construction project. Agreement govern the legal relationship between the parties that contains the rights and obligation.This Thesis discusses the application of the principle of proportionality in the contract of construction services and functions of the principle of proportionality in making a contract of construction services. Preparation of Construction Services contract refers to the legal provisions of the engagement is based on the principle of proportional, which is loaded in the third book of the Book of Civil Law. Formation of commercial contracts based on the exchange of rights and obligations of the parties in proportion to produce a fair contract. For that proportionality of the exchange of rights and obligations can be seen from the substance of the clauses of the contract agreed between the parties."

"Terbangunnya gedung-gedung tidak terlepas dari pendanaan pengguna jasa dan keahiian penyedia jasa dalam mewujudkan keinginan pengguna jasa tersebut. Sebuah kontrak konstruksi tidak hanya berisi ketentuan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa, namun juga jenis project delivery method dan jenis kontrak konstruksi yang akan dipergunakan. Perubahan terhadap hak dan kewajiban sering terjadi, sehingga diperlukan suatu klausula perubahan pekerjaan.Berdasarkan latar belakang di alas, klausula perubahan pekerjaan konstruksi tidak dapat dipahami tanpa mengerti secara komprehensif pihak-pihak yang terlibat dalam industri konstruksi, jenis jenis kontrak yang mengikat pihak-pihak dalam industri konstruksi, serta aspek-aspek yang harus terkandung dalam sebuah kontrak konstruksi.Dari penulisan tesis yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:1. Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi adalah owner, arsitek, quantity surveyor, engineers, kontraktor, manajemen konstruksi, dan manajemen proyek. Industri konstruksi sangat kompleks karena melibatkan banyak pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda.2. Jenis kontrak konstruksi di Indonesia ditentukan oleh ripe project delivery method yang dipergunakan oleh pengguna jasa konstruksi yang adalah tipe tradisional, tipe manajemen konstruksi, dan tipe rancang bangun. Jenis kontrak konstruksi di bedakan alas sistem pembayaran, jangka waktu kontrak, dan termin pembayaran alas pekerjaan konstruksi.3. Ketentuan-ketentuan yang harus terkandung dalam sebuah kontrak konstruksi a) identitas para pihak, b) uraian rumusan pekerjaan, c) jangka waktu masa pertanggungan, d) ketentuan mengenai tenaga ahli, e) Hak dan kewajiban pihakpihak yang terkait, f) Sistem pembayaran, g) Ketentuan mengenai cidera janji, h) penyelesaian perselisihan, i) pemutusan hubungan kontrak, j) force rnajerrre, k) kegagalan bangunan, I) tenaga kerja pelaksana konstruksi proyek, m) Iingkungan hidup, n) Hak atas Kekayaan Intelektual, o) insentif tertentu (opsional), p) ketentuan mengenai kegiatan pelaksanaan konstruksi, q) ketentuan mengenai bahasa kontrak, dan r) hukum yang berlaku.4. Eksistensi klausula perubahan pekerjaan dalam sebuah kontrak konstruksi adalah krusial, karcna faktor eksterna! dan internal penyebab ketidakpastian pekerjaan konstruksi dalam industri konstruksi terbilang banyak sehingga harus ada klausula yang mengakomodasi modifikasi terhadap perubahan pekerjaan. Suatu klausula perubahan pekerjaan harus memenuhi empat unsur yaitu: pengguna jasa harus memiliki hak untuk memerintahkan perubahan pekerjaan, kontraktor wajib melaksanakan perubahan pekerjaan yang diperintahkan, suatu perubahan pekerjaan harus tertulis,dan harus diadakan penyesuaian terhadap nilai dan jadwal kontrak."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dijalankan oleh ABC Asosiasi dalam mengaudit pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang pada PT A. PT A menggunakan persentase penyelesaian dengan basis unit-of-delivery dalam mengakui pendapatannya. Laporan ini menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan PT A telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 Pendapatan (revisi 2010) dan PSAK 34 Kontrak Konstruksi (revisi 2010). Laporan ini juga menemukan bahwa semua prosedur audit telah dijalankan oleh auditor ABC Asosiasi seperti PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 2 Tanggung Jawab dan Fungsi Audit, PSA No. 5 Rencana dan Pengawasan, PSA No. 25 Resiko Audit dan Materialitas, PSA No. 26 Sampel Audit, and Standard Audit 300 Perencanaan Audit pada Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil audit, auditor percaya bahwa pendapatan PT A telah disajikan secara wajar.

---

This internship report is aimed to explain audit procedures obtained by ABC Associate in auditing revenue on long-term construction contract of PT A. In recognizing its revenue, PT A uses percentage of completion method with unit-ofdelivery basis. This report found that revenue recognition and measurement PT A has complied with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 23 Revenue (2010 revised) and PSAK 34 Construction Contract (2010 revised). In addition, this report also found that the audit procedures applied by ABC Associate have complied with the applicable standards such as PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 2 Responsibility and Function Audit, PSA No. 5 Plan and Supervision, PSA No. 25 Audit Risk and Materiality, PSA No. 26 Audit Sampling, and Standard Audit 300 Planning an Audit on Financial Statement. Based on the result of audit, auditors believe that the revenue of PT A is fairly presented."

"Laporan magang ini membahas proses audit yang dilakukan KAP Layaria Indonesia atas pendapatan kontrak konstruksi tahun 2015 pada PT Konstruksi Fiktif dan menganalisa kesesuaian proses audit tersebut dengan Standar Audit yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Prosedur audit dilakukan menggunakan KAP Layaria Audit Guide yang dibentuk berdasarkan International Standards on Auditing (ISA). Adapun secara umum, prosedur audit yang dilakukan KAP Layaria Indonesia telah sesuai dengan Standar Audit. Hasil audit menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa defisiensi atas pengendalian, pendapatan kontrak konstruksi PT Konstruksi Fiktif telah diakui, diukur, dan diungkapkan secara wajar.

---

This internship report focus to explain audit procedure done by KAP Layaria Indonesia to PT Konstruksi Fiktifs construction contract revenue for the year 2015 and analyze its compatibility with the Audit Standard issued by Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). The audit procedure followed KAP Layaria Audit Guide which was established based on International Standards on Auditing (ISA). Generally, the audit procedure done by KAP Layaria Indonesia has agreed with the Audit Standard. Moreover, according to audit result, although there were few deficiencies in its internal control, PT Konstruksi Fiktif has recognized, measured, and disclosed its contract construction revenue fairly."