Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam mencapai dan mengamankan kepentingan negara, diplomasi selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih tujuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, negara dapat menggunakan sumber-sumber kekuatan yang dimiliki, antara lain, kekuatan militer, ekonomi, politik, intelijen dan sebagainya. Penggunaan militer sebagai salah satu instrumen dalam diplomasi sudah menjadi hal yang tidak terhindarkan lagi. Semua pihak pasti sepakat bahwa dalam berdiplomasi, negosiasi merupakan inti dari diplomasi, sehingga kemenangan dalam bernegosiasi juga bisa diartikan sebagai kemenangan dalam berdiplomasi. Untuk bisa bernegosiasi dengan baik, kekuatan bargaining position merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh suatu bangsa. Posisi tawar suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh national power bangsa dan salah satu komponen yang menonjol dari national power tersebut adalah komponen militer. Hal inilah yang membuat militer sulit untuk dipisahkan dari diplomasi negara. Penelitian ini dirancang guna memperoleh pemahaman tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional serta bagaimana mengoptimalkannya dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data saat peneliti berada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan wilayah Kota Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) peran diplomasi pertahanan dalam mencapai kepentingan nasional belum optimal dan capaiannya masih sebatas pada isu pertahanan semata; 2) faktor-faktor yang mempengaruhi peran diplomasi pertahanan ditinjau dari beberapa dimensi yaitu dimensi kapasitas dan kapabilitas TNI, dimensi Kerjasama antar instansi dan dimensi penyusunan strategi diplomasi."

"[ASEAN menyepakati pembentukan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) sebagaisalah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di kawasan. Indonesiamerupakan negara yang memberikan kontribusi pendanaan kedua terbesar dalamAIF, setelah Malaysia. Dengan keadaan infrastruktur yang masih belumberkembang dan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dalam negeri yangtermasuk minim, tindakan Indonesia ini menjadi sebuah hal yang dapatdipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Indonesiadalam AIF. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki duakepentingan utama dalam AIF, yaitu kepentingan ekonomi dan, ASEAN agreed on the establishment of ASEAN Infrastructure Fund (AIF) as oneof sources of infrastructure development financing in the region. Indonesia is thecountry which gives the second biggest financial contribution in AIF, afterMalaysia. With the less developed infrastructure condition and the minimumconcern on infrastructure development in the country, Indonesia‟s contribution inAIF is questionable. This research aims on analysing the interest of Indonesia inAIF. The research result shows that Indonesia has two major interests in AIF,which are economic interest and political interest, willing to be obtained with itsrelative gain.]"

"Pada Maret 2006 yang baru lalu, Rakyat Meksiko mendapatkan suatu anugrah kekayaan alam yang sangat besar dengan ditemukannya cadangan minyak yang potensinya mencapai 10 miliar barel. Begitu ditemukan, Presiden Meksiko Vicente Fox, segera menuju ke lokasi, naik ke anjungan pengeboran minyak yang terletak di teluk Meksiko dan langsung mengumumkan secara resmi penemuan sumur laut yang sangat dalam. ...."

"IMF merupakan organisasi internasional yang tujuan utamanya adalah menjaga kurs mata uang dunia agar tidak mengalami gejolak yang dapat mengganggu perdagangan internasional. Syarat utama yang diajukan lembaga ini untuk memulihkan perekonomian suatu negara yang sedang mengalami krisis adalah liberalisasi ekonomi. Akan tetapi dalam kasus Indonesia, pemerintah Indonesia cenderung untuk tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga ini. Atas dasar ini maka pokok permasalahan di dalam tesis ini adalah mengapa pemerintah Orde Baru tidak serius untuk melaksanakan syarat-syarat yang diajukan IMF. Penelitian di dalam tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Sejumlah teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini difokuskan pada interdependensi, organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Teori-teori tersebut pada intinya mengemukakan bahwa ada dua kepentingan yang berbeda di dalam hubungan interdependensi, yaitu kepentingan organisasi internasional dan kepentingan nasional suatu negara. Organisasi intemasional berkepentingan agar hubungan antar negara yang saling tergantung antara satu dan lainnya tidak menjadi rusak karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati. Namun demikian, dalam hubungan interdependensi peran organisasi internasional dipandang perlu karena tanpa adanya lembaga ini, setiap negara akan dengan mudah melanggar peraturan yang telah disepakati. Akan tetapi di sisi lain setiap negara memiliki kepentingannya sendiri yang harus dipertahankan dan diperjuangkan. Dalam konteks ini, tuntutan IMF kepada pemerintah Indonesia untuk meliberalisasikan perekonomiannya merupakan variabel penyebab dari sikap pemerintah yang menolak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Penolakan ini disebabkan oleh karena tuntutan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Dari berbagai fakta yang dianalisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa liberalisasi ekonomi menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas politik. Pertumbuhan ekonomi ditujukan tidak saja untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, tetapi yang lebih penting di dalam pertumbuhan ekonomi tersebut terdapat kepentingan lainnya yaitu menciptakan stabilitas politik, dengan cara membagi-bagikan hasil dari pertumbuhan itu yang kepada bagian-bagian utama dari elit politik. Artinya melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah berusaha untuk menjaga kesetiaan dari para pendukung utamanya.

---

"

"[Selama bertahun-tahun, kerjasama di kawasan ASEANmenunjukkan banyak kemajuan. Saat ini, dengan sebuah visi bersama sebagai suatu kesatuan dari Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang hidup dalam perdamaian dan terikat bersama-sama di dalam kemitraan untukpembangunan yang dinamis dan sebagai komunitas masyarakat yang saling peduli, para Pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) 2015 akan membawa peluang ekonomi yang sangat besar serta memberikan tantangan besar bagi masing negara-negara di wilayah tersebut. Peluang ekonomi ini akan menghasilkan akses pasar yang lebih besar untuk ekspor dan environment yang lebih liberal bagi investasi asing. Ada 4 (empat) kunci karakteristik dari pembentukan AEC : (a) suatu pasar tunggal dan berbasis produksi; (b) wilayah ekonomi yang sangat kompetitif; (c) wilayah pembangunan ekonomi yang adil; dan (d) kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Untuk mencapai tujuan pembentukan pasar tunggal dan berbasis produksi dengan aliran bebas barang, para Menteri Ekonomi ASEAN di bulan Agustus 2007 sepakat untuk meningkatkan the CommonEffective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) menjadi instrumen hukum yang lebih komprehensif. Hal ini yangmenyebabkan penandatanganan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) tanggal 29 Februari 2009, di Chaam, Thailand. Setelah penandatangan kesepakatan itu, negara-negara anggota ASEAN (AMSs), termasuk Indonesia, diwajibkan untuk menerapkan dan mengembangkan kebijakan mereka sesuai dengan kesepakatan dimaksud. Oleh karena itu, pasca keikutsertaan Indonesia dalam kesepakatan dimaksud, Pemerintah Indonesia harus mentransformasikan kesepakatan dimaksud ke dalam hukumdomestiknya. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kesepakatan dimaksud melalui Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement. Ratifikasi diikuti dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Perdagangan. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membantu otoritas Indonesia dalam memperkuat posisi Indonesia di ASEAN. Penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Tesis ini juga akan membahas keuntungan, kerugian, dan tantangan ATIGA bagi Indonesia serta sejauh mana implementasi ATIGA di dalam hukum nasional Indonesia.;Over the years, cooperation in ASEAN region has shown a lot of progress. Now, with a shared vision of ASEAN as a unified body ofSoutheast Asian Nations living in peace and bounded together in partnership for dynamic development and as a community of caring communities, ASEAN Leaders resolved to establish an ASEAN Economic Community in 2015. The establishment of an ASEAN Economic Community (AEC) in 2015 will bring enormous economic opportunities as well as great challenges for the individual member countries in the region. These economic opportunities will result greater market access for exports and more liberal environment for foreign investment. There are 4 (four) key characteristics of AEC establishment : (a) a single market and production base; (b) a highly competitive economic region; (c) a region of equitable economic development and (d) a region fully integrated into the global economy. To achieve the goal of establishing the single market and production base with the free flow of goods, the ASEAN Economic Ministers agreed in August 2007 to enhance the Common Effective Preferential Tariff for ASEAN Free Trade Agreement (CEPT-AFTA) into a more comprehensive legal instrument. This has led to the signing of the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) in February 29, 2009, at Chaam, Thailand. After signing the agreement, the AMSs, including Indonesia, is required to implement andto develop their policies in accordance with the agreement. Therefore, after Indonesia’s participation in the aforesaid agreement, the Government of Indonesia have to transform the agreement into domestic law. Then, the Indonesian Government ratified the agreement through Presidential Decree No. 2 of 2010 on the Ratification of the ASEAN Trade in Goods Agreement. Ratification is followed by issuing of Finance Ministerial Decree and Trade Ministerial Decree. Those decisions issued by the Government of Indonesia are expected could help the Indonesia’s authorities in strengthening the position of Indonesia in ASEAN. The research conducted in this thesis isnormative juridical research. This thesis also discusses the advantages,disadvantages, and challenges of ATIGA for Indonesia. The extent ofimplementation of ATIGA in national law of Indonesia will be discussed as well., Over the years, cooperation in ASEAN region has shown a lot ofprogress. Now, with a shared vision of ASEAN as a unified body ofSoutheast Asian Nations living in peace and bounded together in partnershipfor dynamic development and as a community of caring communities,ASEAN Leaders resolved to establish an ASEAN Economic Community in2015. The establishment of an ASEAN Economic Community (AEC) in 2015will bring enormous economic opportunities as well as great challenges forthe individual member countries in the region. These economic opportunitieswill result greater market access for exports and more liberal environment forforeign investment. There are 4 (four) key characteristics of AECestablishment : (a) a single market and production base; (b) a highlycompetitive economic region; (c) a region of equitable economicdevelopment and (d) a region fully integrated into the global economy. Toachieve the goal of establishing the single market and production base withthe free flow of goods, the ASEAN Economic Ministers agreed in August2007 to enhance the Common Effective Preferential Tariff for ASEAN FreeTrade Agreement (CEPT-AFTA) into a more comprehensive legalinstrument. This has led to the signing of the ASEAN Trade in GoodsAgreement (ATIGA) in February 29, 2009, at Chaam, Thailand. After signingthe agreement, the AMSs, including Indonesia, is required to implement andto develop their policies in accordance with the agreement. Therefore, afterIndonesia’s participation in the aforesaid agreement, the Government ofIndonesia have to transform the agreement into domestic law. Then, theIndonesian Government ratified the agreement through Presidential DecreeNo. 2 of 2010 on the Ratification of the ASEAN Trade in Goods Agreement.Ratification is followed by issuing of Finance Ministerial Decree and TradeMinisterial Decree. Those decisions issued by the Government of Indonesiaare expected could help the Indonesia’s authorities in strengthening theposition of Indonesia in ASEAN. The research conducted in this thesis isnormative juridical research. This thesis also discusses the advantages,disadvantages, and challenges of ATIGA for Indonesia. The extent ofimplementation of ATIGA in national law of Indonesia will be discussed aswell]"