Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia, dalam perkembangan kehidupan politik dan pemerintahan sampai tahun 1982 dalam usahama mewujudkan cita-citanya membangun kehidupan bernegara, bangsa Indonesia telah mencoba berbagai Sistem Politik. Praktek-praktek politik pada awal-awalan kemerdekaan memperlihatkan pengaruh Liberalisme sampai tahun 1959 disusul praktek Authoritarianisme sampai tahun 1965. Sejak itu dicoba untuk menerapkan mekanisme politik dengan peranan dominan untuk mengelola pemerintahan di tangan golongan Angkatan Bersenjata khususrgya Angkatan Darat dengan Dwifungsi ABRI-nya.Berlainan dengan Angkatan Bersenjata di banyak negara lain tentang peranannya dalam masyarakat, ABRI yang lahir dan muncul pada waktu yang bersamaan dengem dicetuskannya Revolusi Kemerdekaan, memperlihatkan peranannya bukan saja sebagai prajurit dalam masyarakat, tetapi juga sebagai pejuang. ABRI menemukan dirinya, bukan saja bertempur medan perang, tetapi sekaligus juga memainkan fungsi lain dalam bidang sosial-politik dan pemerintahan. Rupanya masa-masa, revolusi merupakan proses sosialisasi ABRI ke dalam ke dua fungsi tab. Persepsinya berasal dari pengalaman nyata. ABRI terdorong oleh rasa tanggungjawabnya, telah tampil ke depan pertama-tama oleh panggilan tugasnya di bidang pertahanan dan keamanan untuk melindungi integritas bungsa Indonesia sebagai negara kesatuan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945.ABRI sebagai organisasi militer modern telah lahir dari kancah revolusi di tengah-tengah kehidupan rakyat. Revolusi telah memberi pengalaman bahwa dukungan rakyat di seluruh wilayah Indonesia merupakan kunci keberhasilannya mengemban tugas pokok bidang pembelaan negara itu. Karenanya berbagai doktrin dan landasan-landasan pemikiran di kalangan ABRI selalu diwarnai oleh dukungan rakyat itu."

"ABSTRAK1. Masalah Pokok.Pemborongan Pekerjaan dengan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, mempunyai arti bahwa masyarakat juga turut serta berpartisipasi di dalam merealisir pembangunan yang sedang dilaksanakan.2. Metode Riset.Dalam megumpulkan ba^ian-bahan yang menyangkut masalah pokok, Penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan.3. Hal-hal Yang Ditemukan.Perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum. Perkembangan hukum tersebut dapat dirasakan dengan terjadinya perjanjian-perjanjian yang dipergunakan sehari-hari di dalam masyarakat, antara lain perjanjian pemborongan pembangunan.4. Kesimpulan dan Saran.Sebagai kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan adalah; sebaiknya sanksi-sanksi dalam hal adanya wanprestasi, benar-benar dilaksanakan sebagai mana telah disetujui bersama dalam surat perjanjian pemborongan. Karena tujuan perjanijian pemborongan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka hendaknya pemborongan pekerjaan itu jangan tertunda akibat adanya kenaikan harga. Peraturan (isi perjanjian) jangan terlampau kaku ; perlu diperhatikan situasi dan kondisi waktu selama perjanjian berlangsung terutama apabila ada hal yang menghambat pelaksanaan perjanjian itu misalnya harga yang naik terus sehingga perlu eskalasi biaya."