Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk pertama kali reformasi PBB ditangani secarakomprehensif di KTT PBB 14-I6 September 2005. KTTini juga membahas pelaksanaan Millennium DevelopmentGoal's yang dicanangkan pada KTT Millennium 2000.KTT menghasilkan dokumen akhir yang dinamakan?2000 World Summit Outcome? mencakup masalah-masalah utama dan langkah-langkah konkrit tentangrefonnasi PBB, al.: reformasi di bidang pembangunan,perdamaian dan keamanan kolektif penggunaan kekuatan,terorisme, pembentukan Peacebuilding Commission,tanggung jawab untuk melindungi penduduk dari genosida("responsibility to protect?), kejahatan perang,pembersihan etnis atau ethnic cleansing dan kejahatanterhadap kemanusiaan, serta reformasi Majelis UmumPBB, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial,pembentukan Dewan HAM, reformasi Sekretariat danamandemen Piagam PBB. Keberhasilan ini tidak dapatmenutup kekcewaan banyak kalangan anggota PBB,termasuk Indonesia. Kekecewaan tersebut disebabkan olehkegagalan KTT dalam menyetujui langkah-langkahreformasi yang penting seperti penambahan keanggotaanDewan Keamanan, komitmen total negara maju untukmencapai target 0.7 % dari GNP untuk ODA, dan langkah-langkah menuju non-proliferasi senjata pemusnah masaldan perlucutan senjata. Namun kegagalan ini tidak lepasdari realita politik di kancah intemasional yang dihadapioleh PBB."

"Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan posisi 15 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap norma “Responsibility to Protect” dari ‘tidak setuju’ (Majelis Umum 2005) menjadi ‘setuju’ (Majelis Umum 2009). Untuk melakukan hal tersebut, penulis menginvestigasi berbagai fenomena politik, ekonomi, maupun sosial yang terjadi sepanjang 2005-2009 pada level domestik maupun internasional yang terkait dengan ke-15 negara ini, serta menganalisis pola-pola yang muncul dari temuan tersebut. Pada akhirnya, skripsi ini menawarkan ‘Model Bola Menggelinding’ sebagai kerangka analisis yang dapat menjelaskan proses shifting atau pergeseran posisi aktor negara terhadap suatu norma yang diperkenalkan. Model ini berdasar pada asumsi bahwa tidak ada norma yang sama sekali baru; setiap norma dalam Hubungan Internasional merupakan hasil evolusi atau revolusi dari norma sebelumnya.

---

This research aims to analyze the factors affecting the position shift in the United Nations General Assembly speeches of 15 state actors relative to Responsibility to Protect from ‘no’ in 2005 to ‘yes’ in 2009. In order to do so, this research tracks and investigates the various political, economical, as well as social phenomena that took place within, between, and amongst those countries throughout the time frame of 2005-2009. Departing from those findings, patterns and orders are identified in order to provide a preliminary analysis to explain the position shift. Finally, it proposes the ‘Rolling Ball Model’ as an analysis framework to explain state actors’ position shift toward an introduced norm. It relies on the assumption that each international norm emerges from either an evolution or revolution process from previously existing norms or collective values, in addition to understanding that the behavior of state actors relative to norms is dynamic from a time period to another."

"Negara berdaulat merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya sendiri. Hal itu tidak dapat diganggu gugat oleh negara manapun. Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan internasional dapat memiliki wewenang terhadap suatu konflik internal. Konflik internal tersebut menjadi kewenangan Dewan Keamanan apabila dapat berkembang menjadi ancaman terhadap perdamaian dunia, pelanggaran terhadap perdamaian dunia dan tindakan agresi. Selama ini dalam prakteknya sering dilakukan intervensi dari suatu negara terhadap negara lain. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah intervensi Dewan Keamanan PBB pada konflik yang terjadi di wilayah Pantai Gading.

---

A sovereign state is a state where they have the highest power in their territory. This concept can not be breached by any nations. United Nations Security Council that in purpose to maintain international peace and security can have jurisdiction on an internal conflict. The internal conflict becomes United Nations Security Council's jurisdiction if it can be escalated to threat to peace, breach to peace, and an act of aggression. In practice, there have been a lot of cases about intervention done by states. With this research, there is hope to answer the problems about intervention that had been done by United Nations Security Council in Cote d'Ivoire."