Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini melihat penggambaran jihad dalam film Long Road to Heaven. Film ini merekonstruksi peristiwa bom Bali I yang sekaligus menampilkan simbol-simbol Islam dan konsep Islam dalam kerangka terorisme. Penelitian ini menggunakan analisis wacana model Ruth Wodak yang mengintegrasikan dimensi perencanaan ide (kognitif), pembuatan (sosio psikologis), dan lingustik /teks terwujud (dalam penelitian ini adalah film Long Road to Heaven) yang didasarkan pada teori propaganda dari ekonomi politik media massa dengan pendekatan kualitatif dan paradigma kritis. Film yang ada dianalisis dengan metode semiotika (Roland Barthes). Peneliti menemukan bahwa kepentingan dan ideologi pembuat film menentukan bagaimana suatu penggambaran konsep tertentu disajikan dalam film. Dalam hal ini jihad yang ditampilkan dalam film Long Road to Heaven tidak sesuai dengan pengertian jihad yang sebenarnya dalam Islam berdasarkan alQuran dan Hadits. Tidak ada upaya konfirmasi dari pembuatnya tentang konsep jihad dalam film ini. Representasi tersebut ditunjukkan secara eksplisit maupun implisit dalam dialog pemain, acting pemain, setting, kostum, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa representasi jihad dalam film ini adalah representasi yang terkonstruksi.

---

This study tries to see the depiction of jihad in the film Long Road to Heaven that was released in 2007. A film that reconstructs the first Bali bombing which also displays the symbols of Islam and Islamic concepts within the framework of terrorism. Therefore this study uses discourse analysis with Ruth Wodak's model that integrates dimensions of planning ideas (cognitive), manufacture of (social psychology), and linguistic/the manifest text (in this study is the movie "Long Road to Heaven"). The

study was based on propaganda theory of political economic of mass media with a qualitative approach and the critical paradigm. Films as a text are analyzed with semiotic method (Roland Barthes).

The study found that the interests and ideology of the film makers was to determine how a particular depiction of the concept presented in the film. In this case the jihad that is displayed in the film "Long Road to Heaven" is not in accordance with the actual meaning of jihad in Islam based on Qur'an and Hadith. And no attempt confirmation from the manufacturer about the concept of jihad in this film. Representation is explicitly or implicitly indicated in the dialogue of players, players acting, setting, costumes, and so forth. So that it can be said that the

representation of jihad in the film is a constructed representation."

"Tema pemikiran Islam sebagai ideologi politik, dalam konteks wilayah dan kurun waktu yang tak terbatas, merupakan bagian dari pergulatan wacana gerakan kebangkitan Islam. Ketika gerakan Islam itu sendiri telah berwujud kedalam sebuah kekuatan praksis politik, maka nilai-nilai politis dalam dimensi keagamaan dengan sendirinya pula menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara sederhana, pergulatan "wacana hegemonik" dan "nilai-nilai fundamental" dalam faham keislaman terus beradu dalam praksis gerakan Islam di dua wilayah: "Negara" dan "Agama" Di satu sisi, negara seringkali memperkuat struktur yang deskriminatif dan melegitimasi ketidakadilan terhadap realitas pergerakan. Di sisi lain, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks normatif keagamaan menjadi sebuah keharusan untuk diterjemahkan dalam tataran praksis aplikatif.Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian "deskriptif-analitik". Dalam perspektif historis, peneliti mencoba untuk memahami secara komprehensif mengenai fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan kontrabudaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. Peneliti berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksis gerakan Hizbut Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksis gerakan Islam-politik Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan yang menjadi objek penelitian di sini.Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi yang berwujud intervensi negara terhadap praksis gerakan Islam-politik, merupakan faktor penghambat yang turut diteliti dalam aktualisasi gerakan Islam Hizbut Tahrir semenjak kelahirannya di Timur Tengah. Jika dicermati lebih mendalam, tampaknya pola eksperimentasi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep "Negara Kebangsaan" dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pergulatan hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut.Pola pergerakan Islam-politik ini pada gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis. Pergulatan pemikiran dalam penelitian ini merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, yang bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan.

---

The Reality of Hizbut Tahrir Movement in Indonesia: Hegemonic Discourse and Ideological Praxis (A Study of Middle Eastern Islamic Thinking within the Political Islamic Fundamentalist Movement in Indonesia)

The theme of Islamic thinking as political ideology, in an unlimited territorial context and period of time, represent a part of the discourse of the Islamic Revivalism Movement. When the Islamic Movement became a political force, political and religious values became inseparable. In other words, the "hegemonic discourse" and "fundamental values" of Islam, continue to crop up in the Islamic movement in two areas: "State" and "Religion". On one hand, the state strengthens a discriminative structure and legitimizes injustice against the movement. On the other hand, understanding of an interpretation of normative texts has become a necessity to be translated into applicative practical level.

This research is a qualitative phenomenological study, using the descriptive-analytical technique of the political Islam ideology of the Hizbut Tahrir Islamic movement. In a historical perspective, the researcher will try to comprehend Islamic fundamentalism as a political ideology with the existence of the Hizbut Tahrir movement as a part of its political-ideological reality. This Research begins with the phenomenon of spread of the Hizbut Tahrir movement actions as a "counter-hegemony" and "counter-culture" movement, which trying to apply its concept of Islam to Indonesia. The researcher will attempt to detail the ideological reality and Islamic traditions in the Hizbut Tahrir movement, which has shown itself, to be unique within their dynamics pattern. So, the Hizbut Tahrir political Islam movement is a reality, which is the subject of the research.

Widely held negative views from the community as well as state intervention towards the political Islam movement as obstacles will to the actualization of the Hizbut Tahrir Islamic movement since its birth in the Middle East, will be researched. If further examined, it seems that the experimental model of the Indonesian Hizbut Tahrir movement raises questions about the concept of "the Nation State" and "the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)". However, hegemonic struggle can not be avoided because Hizbut Tahrir's political view includes an attempt to alter the current system.

In turn, the model of the political Islam movement has drawn a response from the movement's activist in Indonesia, regarding the shift of Islamic discourse from religious-theological issues to political-ideological ones. The ideological polemic in the research has stimulated various interpretations of the struggle for the implementation of Sharia Law in Indonesia, which for Hizbut Tahrir, must begin with the reestablishment of an Islamic Caliphate systems, as the basic doctrine of their struggle."

"Kajian tentang gerakan Islam fundamentalis kembali menarik perhatian berbagai kalangan ilmuwan sosial dan polilik beberapa tahun belakangan. Beberapa kejadian di tingkatan Internasional maupun domestik yang terjadi beberapa tahun terakhir yang diawali dengan kasus penyerangan terhadap Gedung WTC 11 September 2001 dan berbagai kejadian di dalam negeri sepanjang 1998-2003, mulai dari peledakan bom secara sporadis di Malam Natal tahun 2000, tragedi Bom Bali 12 oktober 2002, dan aksi bom bunuh dlri di Hotel Merriot Jakarta, yang kesemuanya telah menelan banyak korban, telah semakin mengukuhkan bahwa gerakan Islam fundamentalis yang dalam aksi-aksinya sering kali memakai cara-cara radikal benar-benar nyata adanya dan telah menjadi ancaman bersama.Proses demokratisasi yang berlangsung di Indonesia sejak 1998 secara langsung ataupun tidak telah memberikan ruang bagi organ-organ Islam fundamentalis dan radikal untuk tumbuh dan berkembang. Transisi politik yang sering kali diwarnai berbagai macam kegalauan dan aneka persoalan, telah menyebabkan kurangnya perhatian akan potensi-potensi dari gerakan organisasi-organisasi islam fundamentalis dan radikal ini terhadap masa depan nasional. Patut untuk diakui bahwa seiring dengan kecenderungan ke arah krisis governabilitas dan ketidak becusan para elit-elit untuk mengkondisikan situasi ekonomi dan politik yang stabil dan kondusif, sedikit banyak mengimplikasikan semakin menguatnya daya tarik nilai-nilai alternatif yang ditawarkan oleh perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang ekstrim tersebut. Kembali mengerasnya tuntutan untuk pemberlakuan syariat Islam dapat dipahami salah satunya oleh faktor menipisnya kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum yang berjalan di Indonesia, sehingga alternatif lain serta merta dipandang sebagai solusi terbaik.Beberapa tindak kekerasan yang telah beberapa tahun berlangsung, telah menyebabkan beberapa aktifis gerakan Islam fundamentalis radikal duduk dalam kursi pesakitan. Organisasi yang menjadi fikus kajian dalam tesis lni, FPI, Majelis Mujahidi, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia, benar-benar berada dalam posisi yang Iemah. Baik akibat berbagai penangkapan terhadap tokoh-tokohnya ataupun karena tekaanan-tekanan yang makin keras dari berbagai kalangan di luar dan dalam negeri. Namun demikian, realitas telah menunjukkan bahwa masyarakat mulai terpikat dengan beberapa agenda utama yang diperjuangkan oleh elemen-elemen ini, sekurangnya telah banyak survei memperllhatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap berlakunya syariat Islam.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa konsepsi gagasan dan pemikiran organisasi yang menjadi subyek kajian ini hampir semuanya secara frontal bertolak belakang dengan nilai dan prinsip demokrasi. Lebih jauh, demokrasi dianggap sebagai sistem kufur yang harus diperangi. Dan beberapa diantaranya masih bersiteguh untuk mendirikan suatu kekuasaan polilik berbentuk Negara Islam atau Daulah Khilafah lslamiyyah. Konstruksi politik yang diangankan oleh kelompok-kelompok ini, diukur dari cara pandang demokrasi, sangat jelas bersifat eksklusif dan diskriminatif. Hal ini dlbuktikan dengan konsepsi mereka yang mengharamkan kepemimpinan politik perempuan misalnya, atas kepemimpinan warga non muslim.Tentu adanya kenyataan yang demikian menjadi tantangan serius bagi seluruh elemen yang berkomitmen dengan penegakkan prinsip demokrasi, yang menghargai pluralitas dan toleransi. Sejauh mana masa depan demokrasi di Indonesia akan terus eksis dan terus bertumbuh kuat, pada hemat penulis, akan tergantung kepada bagalmana para elit-elit strategis negeri ini dapat membuktikan kinerja pemerintahan yang demokratis akan memberikan hasil yang optimal dan mensejahterakan masyarakatnya. Termasuk juga, bagaimana elemen-elemen muslim moderat yang menghargai pluralitas, kebersamaan, dan toleransi dapat meyakinkan kepada masyarakat luas akan kebaikan dan keutamaan prinsip-prinsip tersebut, dibandingkan apa yang selalu ditawarkan oleh kelompok Islam fundamentalis radikal."

"Keberadaan Islam jauh lebih dulu ada di wilayah Nusantara dari apa yang kita sebut sekarang ini dengan sebutan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga peran politik umat Islam seudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon serta Ternate adalah bentuk peran politik umay Islam di wilayah-wilayah pra Indonesia. Meskipun Islam sudah setua dengan apa yang digambarkan diatas, politik umat Islam di masa-masa Indonesia merdeka tidak begitu menggembirakan."