Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini memfokuskan peran kelompok Kaus Merah, seperti melakukan aksi pendudukan Hotel Royal Cliff Beach Resort, di Pattaya, mendirikan sekolah politik, dan melakukan aksi pendudukan di kawasan bisnis Ratchaprasong di Bangkok. Berbagai aksi yang dilakukan oleh kelompok Kaus Merah mengakibatkan instabilitas politik dan berpengaruh terhadap menurunnya popularitas Abhisit sebagai PM Thailand. Skripsi ini menggunakan teori kelompok penekan yang dikemukakan oleh Stuart Gerry Brown dan Edmund Burke, dimana kelompok penekan merupakan agen yang sangat penting dari partisipasi politik. Kelompok ini berupaya mempengaruhi dukungan rakyat melalui demonstrasi, petisi, memberikan pendidikan politik bagi anggotanya, dan melakukan aksi pendudukan objek-objek vital yang mengakibatkan situasi politik tidak stabil.

---

This thesis focused at the role of Red Shirts, such as occupied the Royal Cliff Beach Resort, build a political school, and occupied Ratchaprasong business district in Bangkok. Various actions taken by the Red Shirt leads to political instability and take effect on Abhisit, The Prime Minister Of Thailand, to losing his popularity. This thesis looks at the theory of pessure group propounded by Stuart Gerry Brown and Edmund Burke, that Pressure groups are a very important agent of political participation. This groups seek to influence public support through activities such as demonstrations, petitions, provide political education for its members, and occupied on vital objects which resulted in unstable political situation."

"ABSTRACTTugas karya akhir ini membahas pengaruh kebijakan extrajudicial killings terhadap kemunculan gerakan YouthResist di Filipina tahun 2016-2018. Penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pengaruh kebijakan extrajudicial killings terhadap kemunculan gerakan YouthResist di Filipina tahun 2016-2018. Penelitian ini berargumen bahwa kebijakan extrajudicial killings membawa pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan respon masyarakat Filipina mengenai hak asasi manusia yang dilihat dari munculnya gerakan YouthResist tahun 2017 di Filipina. Karena dalam menjalankan kebijakan ini Duterte menggunakan cara kekerasan, dianggap telah melakukan kejahatan genosida dan dinilai telah melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak atas persidangan yang adil. Penulis menggunakan teori stages of mass mobilization untuk melihat asal usul mobilisasi massa dan konsep kelompok kepentingan untuk melihat sejauh mana eksistensi dan peranan yang dijalankan oleh gerakan"

"Tesis ini menggunakan pendekatan kultural dan struktural karena keduaaspek ini yang menghambat perempuan usaha mikro dalam mengaktualisasikan dirinya baik sebagai perempuan maupun sebagai pengusaha. Adanya persoalan kultural menunjukkan bahwa Nilai-nilai patriarki yang diyakini masyarakat menjadikan laki-laki memiliki kontrol yang kuat terhadap kehidupan perempuan, termasuk tubuh perempuan.Adanya Persoalan sruktural menunjukkan bahwa perangkat kebijakan pemerintahan kita belum adil terhadap perempuan dan semakin memarginalkan perempuan dengan hilangnya akses terhadap sumbersumber usaha. Rendahnya akses perempuan terhadap informasi, pasar, pengambilan keputusan dan representasi mereka dalam masyarakat akan memengaruhi secara timbal balik pola relasi perempuan dalam keluarga dan usahanya.

---

This thesis applied cultural and structural approaches because this aspects inhibiting women?s micro business in self actualization as a woman or entrepreneur. Cultural matter figured that the value of convinced patriarchy in society put strong control on man upon woman?s life, include woman?s body.Structural matter shows that the justice in our government policies seem not balance upon men and women also it marginalized women by eliminating the access of business sources. Slightly access of women over information, market decision statement and their representation in society would be influencing the relationship pattern of women in their family and businesses mutually."

"Keberadaan musik di Amerika Serikat sepanjang perjalanan sejarahnya setelah berakhirnya masa Perang Dunia II telah berkembang menjadi sebuah budaya bagi kalangan muda di negara tersebut. Musik yang berkembang menjadi sebuah industri di Amerika Serikat di dalam perjalanannya tidak dapat lepas dari peran serta media sebagai sarana promosi kepada masyarakat sebagai konsumennya. Tulisan yang berjudul Pengaruh Kemunculan MTV Terhadap Perkembangan Musik Di Amerika Serikat pada 1981-84 mencoba untuk menjelaskan peran media di dalam perkembangan musik dan juga sebagai sarana hiburan bagi masyarakat di Amerika Serikat. MTV yang muncul pada 1 Agustus 1981 telah memberikan inovasi bare terhadap perkembangan musik dari segi bisnis dan hiburan dengan menjadikan video musik sebagai sarana hiburan dan promosi. Hal ini disebabkan pada masa sebelumnya hanya media radio yang dikenal oleh masyarakat luas dan juga kalangan pengusaha bisnis rekaman sebagai sebuah sarana bisnis dan hiburan. Di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai awal pendirian MTV, tokoh pendirinya serta video-video musik yang ada ditayangkan. Selain itu juga akan dibahas mengenai pengaruhnya terhadap perkembangan musik dan masyarakat khususnya kaum remaja di Amerika Serikat pada 1981-84. Perkembangan saturan MTV juga akan dibahas dan juga kontlik yang terjadi di dalamnya baik dari perspektif kalangan dunia musik maupun dari perspektif masyarakat pemirsanya."

"Penelitian ini akan melihat implementasi dari kebijakan Thaksin Shinawatra dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Thailand. Studi kasus yang akan digunakan adalah kebijakan kesehatan 30 Bath periode tahun 2001-2006 yaitu ketika Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin setelah kebijakan ini diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun adalah Bagaimana dampak implementasi Thaksin Shinawatra terkait kebijakan kesehatan 30 Bath kepada masyarakat miskin di Thailand? Dari pertanyaan tersebut terdapat hipotesis kerja yang datang dari pendapat penulis yaitu bahwa implementasi kebijakan Thaksin ini dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan karena masih terdapat masyarakat yang tidak merasakan kebijakan ini. Hipotesis tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menganggap bahwa dalam implementasi kebijakan kesehatan 30 Bath masih terdapat penyelewengan. Hal ini berdampak negatif kepada masyarakat miskin di desa. Dampak positif sifatnya lebih umum dibandingkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ketika implementasi berjalan.

---

This research will look at implementation from Thaksin Shinawatra's policy and its impact towards poor society in Thailand. The case study to be used is health policy 30 Bath period 2001-2006 when Thaksin served as Prime Minister. The purpose of this research is to know the impact felt by the poor after this policy is implemented. The research question is how is Thaksin Shinawatra's implementation impact related to health policy 30 Bath to the poor in Thailand? From the question there is a working hypothesis that comes from the author's opinion that the implementation of Thaksin's policy is considered ineffective and not in accordance with the plan that has been promised because there are still people who do not feel this policy. The hypothesis will be analyzed in this study by using existing data. The results of this study assume that in the implementation of health policy 30 Bath there is still a diversion. This has a negative impact on the poor in the village. Positive impacts are more common than the negative impacts felt by the poor when the implementation works."

"Nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah serta menjadi komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, sayangnya kebanyakan nikel yang diekspor ini masih berupa barang mentah atau lebih dikenal sebagai bijih nikel. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan larangan ekspor yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2020, telah menimbulkan gelombang pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang kontra akan kebijakan ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa menyebut bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo tetap tegas dengan kebijakan ini serta tidak gentar menghadapi penolakan oleh Uni Eropa. Ketegasan Pemerintah Indonesia ini kemudian didukung oleh kelompok pengusaha nikel di dalam negeri, yang bergabung dalam APNI. Namun pada awalnya, kelompok pengusaha nikel di dalam negeri ini menolak kebijakan ini di tahun 2019, hingga pada akhirnya mendukung di tahun 2021. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan tindakan yang dilakukan APNI saat memprotes kebijakan ini hingga proses politik yang terjadi hingga pada APNI mendukung kebijakan larangan ekspor. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder.

---

Nickel is one of the abundant mineral resources and is Indonesia's leading export commodity. However, unfortunately most of the nickel exported is still in the form of raw materials or better known as nickel ore. Therefore, the Indonesian government then established a policy to prohibit the export of nickel ore. The export ban policy, which came into effect at the beginning of 2020, has given rise to waves of pros and cons from various parties. One of the parties opposing this policy is the European Union. The European Union said that this policy violated the principles of the World Trade Organization. However, the Indonesian government, through President Joko Widodo, remains firm with this policy and is not afraid to face rejection by the European Union. The Indonesian Government's assertiveness was then supported by a group of domestic nickel entrepreneurs, who joined APNI. However, initially, this group of domestic nickel entrepreneurs rejected this policy in 2019, until finally supporting it in 2021. This research will then explain the actions taken by APNI when protesting this policy and the political process that occurred until APNI supported the prohibition policy. export. In conducting research, researchers will use qualitative research methodology, using primary and secondary data."

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai lolosnya kebijakan Kontantstøtte di parlemenNorwegia (Storting) pada tahun 1998. Diinisiasi oleh partai kecil, yakni KristeligFolkeparti, kebijakan Kontantstøtte merupakan kebijakan yang kontroversial terkaitdengan dualisme kebijakan keluarga yang diakibatkannya. Melalui model penelitiankualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah partai kecilyang tergabung dalam pemerintahan minoritas dapat meloloskan sebuah kebijakanyang kontroversial. Analisis menggunakan teori koalisi ini mengungkap dukungandari partai di luar koalisi terhadap kebijakan tersebut. Dukungan muncul dari adanyamutually beneficial agreement antara pemerintahan minoritas dengan partai di luarkoalisi.

---

ABSTRACTThis thesis scrutinizes the passing of Kontantstøtte policy by Norwegian parliament(Storting) in 1998. Kontantstøtte is a controversial policies initiated by small partynamely Kristelig Folkeparti. The emergence of Kontantstøtte policy is the cause offamily policy dualism in Norway. Through a qualitative research, this study aims toexamine how Kontantstøtte policy could passed, emphasized on the supporting actorsoutside the minority government. The support arise from the existence of mutuallybeneficial agreement between the minority government and parties outside thecoalition."