Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis ekonomi yang hingga kini belum juga dapat diatasi oleh pemerintahIndonesia telah menyebabkan berkurangnya bantuan dari pemerintah pusat untukpembangunan daerah karena keterbatasan dana yang dimiliki. Sementara itu otonomi daerah menurut UU no 22 tahun 1999 tentangpemerintahan Daerah yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2001 di satu sisimemberikan kemandirian dan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur wilayahnyamasing-masing, namun di sisi lain, daerah dihadapkan pada tanggung jawab yang lebihbesar untuk memajukan pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan suatu usaha bagi pemenintah daerah agar dapat tetapmelakukan pembangunan tanpa harus terlalu tergantung pada APBN dan APBD yangsangat terbatas, hal ¡tu dapat dilakukan melalui investasi yang dilakukan oleh masyarakat,dan hasilnya tidak hanya di dapat oleh investor saja, namun juga untuk kepentinganmasyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna meningkatkandana pembangunan daerah adalah melalui penerbitan obligasi pemerintah daerah(municipal bonds). Dengan penerbitan obligasi ini diharapkan pemerintah daerahmendapatkan dana pembangunan dari masyarakat sedangkan masyarakat mendapatkankeuntungan yang berasal dari pendapatan bunga serta pokok obligasi tersebut dan jugakeuntungan dari proyek pemenintah daerah yang dibiayai oleh dana obligasi itu. Untuk penerbitannya, dibutuhkan asas legalitas, suatu landasan hukum yangbertujuan mengatur segala sesuatu tentang obligasi pemda itu, tidak hanya menyangkuthak dan kewajiban penerbit obligasi yang dalam hal ini adalah pemda, namun jugamenyangkut hak dan kewajiban investor, sehingga dapat terhindar dari kerugian. Selain asas legalitas juga diperlukan waktu (timing) yang tepat guna penerbitannya untuk mengetahuinya dapat dilihat dari kondisi makroekonomi serta pasarmodal Indonesia, dengan pemilihan waktu yang tepat maka obligasi pemda yangditerbitkan akan mampu di scrap oleh pasar sehingga tujuan dari penerbitannya yaitupeningkatan dana pembangunan daerah di Indonesia dapat tercapai. Harus di perhitungkan pula pasar dari obligasi pemda itu sendini, perdaganganobligasi di Indonesia banyak dilakukan di bursa paralel, untuk itu dibutuhkan suatupenggerak pasar (market maker) sehingga obligasi pemda dapat merupakan instrumenkeuangan yang likuid dan dapat diperjual-belikan di bursa dengan mudah. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perlu transparansi keuangan pemdaserta sosialisasi kepada masyarakat, hal ini penting agar investor dapat benar-benarmengetahui seberapa jauh kemampuan pemda untuk dapat memenuhi kewajibannyamelakukan pembayaran atas bunga dan pokok obligasi pemda yang diterbitkannya. Jika hal-hal tersebut di atas dapat terpenuhi, maka prospek penerbitan obigasipemda sebagai upaya peningkatan dan pembangunan daerah di Indonesia akan sangatmenjanjikan, dan dengan tersedianya dana dari masyarakat maka kesinambunganpembangunan di daerah dapat terus dilaksanakan karena tidak tergantung pada danaAPBD dan APBN."

"Resesi ekonomi dunia tahun 80 an sempat mempengaruhi sumber-sumber pendapatan negara, prospek penerimaan negara yang tidak begitu cerah, sehingga untuk membiayai pembangunan prasarana. bergantung pemerintah daerah tidak mungkin dari bantuan pemerintah pusat. Untuk lagi itu hanya perlu dicari alternatif sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dengan melakukan pinjaman dari publik dengan mengeluarkan obligasi. Dana yang didapat dari obligasi digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana seperti jalan, air bersih, listrik dan gas, pembuangan limbah , pelabuhan, rumah sakit dan sebagain ya. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan kepustakaan dengan melihat kondisi yang ada di penelitian Indonesia apakah obligasi yang dikeluarkan pemerintah daerah ini menja.di sumber pembiayaan seperti yang diterapkan pemerintah negara bagian dan lokal di Amerika 5erikat. Obligasi di Indonesia memiliki prospek dan potensi yang besar untuk dikembangkan, demikian pula dengan obligasi pemerintah daerah. Banyaknya sumber-sumber dana yang belum digali oleh instrumen obligasi seperti bank, perusahaan Asuransi, Yayasan Dana Pensiun dan masyarakat. Kondisi yang ada sekarang sang at mendukung untuk mengeluarkan obligasi seperti meningkatnya minat investor terhadap obligasi, turunnya kredibilitas perbankan, lesunya pasar modal di Indonesia, adanya penurunan mulai masuknya investor luar negeri untuk suku bunga dan membeli obligasi Indonesia. Obligasi pemerintah daerah dapat menjadi alternatif instrumen yang menarik bagi investor. Selain potensi yang besar hambatan yang oleh pemerintah daerah juga banyak seperti akan dihadapi sulitnya untuk mengubah Undang-Undang yang ada misalnya ten tang pembebasan pajak atas bunga dan mengenai peraturan pemerintah untuk mengeluarkan obligasi. 8elum aktitnya pasar sekunder obligasi dan perusahaan rating obligasi agar investor dapat mengetahui kualitas emiten dan obligasinya. Perbaikan manajemen keuangan pemerintah daerah agar lebih protesional dan full supaya investor tertarik dan percaya. disclosure Obligasi mengaktitkan pemerintah diharapkan dapat memperkaya dan pasar modal di Indonesia. Selain itu penyediaan dana pembangunan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintah daerah akan lebih mandiri serta dana pembangunan dari pemerintah pusat dapat dikonsentrasikan ke daerah yang kurang mampu."

"Sesuai dengan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah diijinkan untuk melakukan pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pinjaman Daerah ini dapat ditempuh melalui pinjaman dan Pemerintah Pusat (mekanisme Subsidiary Loan Agreement/51,4 dan/atau Rekening Pembangunan Daerah/RPD); Pemerintah Daerah lain; lembaga keuangan bank; lembaga keuangan bukan bank; dan masyarakat melalui penerbitan Obligasi Daerah. Pinjaman Daerah sendiri sesungguhnya telah diatur sejak lama, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami persoalan, seperti rendahnya kualitas pinjaman daerah sebagaimana yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah tunggakan pinjaman daerah kepada Pemerintah Pusat, dan sering terjadinya ketidakkonsistenan dalam implernentasi peraturan mengenai pinjaman daerah.Berdasarkan simulasi perhitungan debt service coverage ratio (DSCR), ternyata sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki kapasitas (borrowing capacity) untuk melakukan pinjaman. Dalam konteks penerbitan Obligasi Daerah (municipal bonds), yang sekarang menjadi isu yang banyak dibicarakan, ini berarti terdapat potensi bahwa Obligasi Daerah akan menjadi instrumen yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan di daerahnya masing-masing. Terlebih lagi setelah melihat berbagai kelemahan yang terjadi dalam skema pinjaman daerah yang selama ini berlangsung.Namun, di tengah euforia penerbitan Obligasi Daerah tersebut, ternyata infrastruktur bagi penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia belum menunjukkan adanya kesiapan. Infrastuktur tersebut adalah (i) kesiapan kelembagaan yang meliputi regulator (BAPEPAM, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Bank Indonesia, Bappenas, dan Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara), Penerbit (issuer, dalam hal ini Pemerintah Daerah), pembeli (investor) dan institusi pendukung yang dibutuhkan; (ii) kesiapan dari aspek legal (yang berupa ketidaksinkronan antara ketentuan pasar modal dengan kebutuhan menurut UU No. 33/2004); (iii) aspek perpajakan. Padahal, mengacu pada praktek penerbitan Obligasi Daerah di berbagai negara seperti: Argentina, Brasil, Rusia, Polandia, Korea Selatan, lepang, China, India, Philipina, dan Amerika Serikat, kesiapan berbagai infrastruktur ini sangat menentukan bagi sukses tidaknya penerbitan Obligasi Daerah.Sementara itu, dalam rangka pengembangan Obligasi Daerah di Indonesia, diperlukan sejumlah strategi sebagai persyaratan keberhasilan. Berbagal strategi tersebut adalah (i) pengembangan pasar, baik pasar perdana dan sekunder serta (ii) penerbitan Obligasi Daerah secara rite! (Retail Municipal Bonds/RMB).Sehubungan dengan ini, maka studi ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: (i) law enforcement terhadap peraturan tentang sanksi bagi Pemerintah Daerah yang tidak taat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pinjaman; (ii) batas minimal DSCR perlu ditingkatkan; (iii) sinkronisasi peraturan tentang Obligasi Daerah melalui (a) revisi atas UU No.8/1995 tentang Pasar Modal dan/atau (b) adanya peraturan khusus tentang penerbitan dan perdagangan Obligasi Daerah, yang terpisah dari ketentuan mengenai penerbitan dan perdagangan obligasi yang telah ada; (iv) adanya insentif perpajakan tertentu yang melekat pada Obligasi Daerah sehingga Obligasi Daerah tersebut menarik; (v) penting bagi Pemerintah Daerah segera memiliki debt management units (DMU) yang pembentukannya dapat mengadopsi sistem yang telah berlaku di Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara; (vi) penerbitan secara rite) menjadi pilihan utama bagi Pemerintah Daerah yang hendak menerbitkan Obligasi Daerah; dan (vii) segera dipersiapkan pasar perdana dan pasar sekunder bagi penerbitan Obligasi Daerah."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah baik dalam maupun sekitar organisasi sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Rencana penerbitan obligasi daerah di Provinsi Jawa Barat sudah dikaji sejak tahun 2012. Hasil penelitian dari rencana penerbitan obligasi daerah pada Provinsi Jawa Barat adalah sudah siap jika ditinjau dari penilaian keuangan. Namun, secara penilaian administratif masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Diketahui pula hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komitmen pemerintah dalam hal peraturan dasar obligasi daerah yang kurang memadai untuk menerbitkan obligasi daerah, belum adanya sinergi antar lembaga yang terlibat, dan tingginya pajak yang dikenakan atas tingkat bunga dan/atau diskonto obligasi daerah yang dapat menyebabkan kurangnya minat investor serta sulitnya obligasi daerah untuk dapat berkompetisi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

---

ABSTRACTThis study discusses Factors Affecting the Preparation of Bond Issuance in both within and around the organization as an alternative financing infrastructure development. This research uses post positivist approach, using qualitative data collection technique through in depth interview and literature study. The plan to issue local bonds in West Java Province has been studied since 2012. The research results of the planned issuance of regional bonds in West Java Province is ready when viewed from the financial valuation. However, in administrative assessment there are still some things to be considered. It is also influenced by the lack of government commitment in terms of inadequate local bond regulations to issue local bonds, the absence of synergies between the agencies involved, and the high taxes imposed on the interest rate and or discounted regional bonds that may lead to a lack of interest Investors and the difficulties of local bonds to compete at the local, national, and global levels."

"Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.

---

Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia."

"Obligasi daerah merupakan salah satu altematif pembiayaan pembangunan di daerah. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemenntah Daerah memberi peluang bagi daerah untuk menerbitkan obligasi daerah, dan untuk memfasilitasi penerbitannya, telah diterbitkan PP 54/2004 tentang Pinjaman Daerah dan PP 58/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Saat ini Departemen Keuangan tengah mempersiapkan rancangan keputusan menteri terkait dengan pengaturan teknis penerbitan obligasi daerah. Datam UU 33/2004, PP 54/2005 dan PP 58/2005 dijelaskan bahwa Obligasi daerah hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan peneriman dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian dalam peraturan di atas juga diatur bahwa Obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (Revenue Bonds).Investasi sektor publik erat kaitannya dengan infrastruktur, oleh karenanya obligasi daerah juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum merupakan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah, namun karena kekuatan pembiayaan Pemerintah dan pemerintah daerah sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan, diperlukan adanya partisipasi sektor swasta dalam penyelenggaraan infrastruktur (Private Sector Participation atau PSP; Public Private Partnership atau PPP). Terkait dengan dipromosikannya PPP atau PSP dalam penyediaan infrastruktur di daerah, maka perlu dikaji apakah proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha (BUMN, BUMD, swasta) dapat juga didanai dengan obligasi daerah, dan apabila jawabannya ya, bagaimanakah mekanisme pembiayaannya. Permasalahan pembiayaan yang bersumber dari obligasi daerah bagi penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan dengan badan usaha tersebut menjadi fokus penelitn dalam tesis ini."

"Meskipun Indonesia memiliki potensi besar untuk sumber energi terbarukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan energi terbarukan di negara ini masih relatif rendah. Salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia adalah terkait dengan terbatasnya pembiayaan proyek. Dalam pengaturan ini, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah berfungsi sebagai cara alternatif untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan. Meskipun peraturan di Indonesia saat ini telah mengizinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan oleh pemerintah daerah, sampai saat ini belum ada penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Prancis dan Afrika Selatan, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah telah terbukti berhasil untuk menjadi metode pembiayaan proyek untuk proyek energi terbarukan. Skripsi ini berusaha menganalisis pendekatan terbaik untuk menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah di dua negara utama, yaitu Prancis dan Afrika Selatan, dan memberikan rekomendasi bagi Indonesia terkait penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah. Pendekatan hukum-normatif digunakan dalam penelitian ini dikombinasikan dengan studi literatur. Kesimpulannya, kerangka peraturan Indonesia telah memungkinkan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah, tetapi negara ini masih perlu mengembangkan kerangka kerja komprehensif yang akan menjadi standar bagi pemerintah daerah yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan Daerah.

---

Despite Indonesia's massive potential for renewable energy sources, multiple studies have shown that the nation utilizes relatively low renewable energy. One of the primary reasons behind the slow development of renewable energy utilization in Indonesia is related to the limited measures of project financing. Green municipal bonds are alternative financing for renewable energy projects in this setting. Although Indonesia's current legislation has permitted the issuance of green bonds by local governments, there is no precedent of green municipal bonds issuance in Indonesia. In nations like France and South Africa, green municipal bonds have proven to be a successful means of project financing for renewable energy projects. This thesis seeks to analyze the best approaches for issuing green municipal bonds in two key countries, France and South Africa, and to provide recommendations for Indonesia regarding issuing green municipal bonds. A legal-normative approach is used in this study, combined with a literature study. This research concludes that Indonesia's regulatory environment has enabled the issuance of green municipal bonds. However, the country still needs to develop a comprehensive green municipal bonds issuance framework that would serve as a standard for local governments issuing green municipal bonds."

"City governance is as a part of local governance in Indonesia faces various issues in local autonomy nowadays. Among others are issues on population growth, lack of job , authority distribution, development funding and lack of local revenue. In other side, city governance should give convenience and safety to its citizen to stay in town. Therefore, the efforts to increase the city,s fiscal capacity are badly needed. It had been much activities developed by city government to increase it fiscal capacity through extensification, intensification and diversification local income resource, however, they were not maximum enough to support city development needs. Local bonds is a funding alternative for local infrastructure development that can be developed by local government to overcome the issues on local development funding and fiscal capacity generally. Those local bonds are potential to develop by local government remind that central government succeeded to issue government 's bonds and attracted community."