Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Klausula Baku tidak mengatur secara jelas mengenai akibat hukum beban yang ditanggung Konsumen atas perjanjian antara Pelaku Usaha dengan pihak lainnya. Indovision sebagai Pelaku Usaha melakukan perjanjian dengan Bank Mandiri mengenai beban biaya administrasi setiap bulan yang dibebankan kepada Konsumen. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa melalui cara Arbitrase. Putusan tersebut memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Konsumen tidak dapat diterima karena belum adanya kerugian yang timbul dan Klausula tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Hukum Perlindungan Konsumen.

---

Standard clauses are not explicitly set on the legal expenses incurred due to the agreement between the Consumer Business Performer with other parties. Indovision as Executors Enterprises entered into an agreement with Bank Mandiri about administration costs each month that are charged to the Customer. Dispute Settlement Body arrived at a decision through arbitration. The verdict ruled that the lawsuit filed by Consumers cannot be accepted because of the absence of losses and the clause cannot be justified because it is against the values of justice in the Consumer Protection Law."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap hak - hak konsumen, khususnya dalam pencantuman klausula baku, adanya produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha oleh PT. X. Perlindungan hak - hak konsumen merupakan amanat dari pembukaan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pencantuman klausula baku, adanya produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan bentuk - bentuk pelanggaran terhadap hak - hak konsumen. Pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih sering dilakukan oleh pelaku usaha. Pencantuman klausula baku seperti ini sering digunakan untuk melindungi produk cacat. Adanya produk cacat merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian, penggantian barang, dan kompensasi merupakan hak - hak konsumen yang berkaitan dengan klausula baku, produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha. PT. X selaku pelaku usaha telah melakukan pelanggaran hak konsumen terhadap ketiga hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang membahas bagaimana upaya perlindungan hak - hak konsumen yang ditinjau dari klausula baku, produk cacat, dan tanggung jawab pelaku usaha dengan perolehan data melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data sekunder berupa penelitian kepustakaan. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This paper discusses about the protection of consumer rights, particularly in the inclusion of standard contract, defective product existence, and business actor responsibility by PT. X. The protection of consumer rights is a mandate from the opening of Law No. 8 of 1999 regarding consumer protection. The inclusion of standard contract, defective product existence, and business actor responsibility which is not in accordance with the provisions of Law No. 8 of 1999 is a form of consumer rights violation. The inclusion of standard clause that is contrary to the Law No. 8 of 1999 is still frequently performed by the business actors. This inclusion of standard contract is often used to protect the defective product. Meanwhile, the existence of defective product is business actor responsibility. The right to get the clear, true, and honest information and to get the indemnification, replacement of goods, and compensation are the consumer rights related to standard contract, defective product, and business actor responsibility. PT. X as the business actor has violated the rights of consumer against those three things. This research is a law research that discusses how to safeguard consumer rights in terms of the standard contract, defective product, and business actor responsibility with the acquisition of data through the primary data collection by interviewing the resource person and secondary data collection by doing literature research. In the data processing stage, the method used is descriptive analytical."

"Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian kredit bank yang ditawarkan kepada nasabah debitur sudah berbentuk suatu perjanjian baku. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat klausula-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dalam perjanjian kredit PT. Bank X sehingga dapat merugikan debitur sebagai konsumen.

---

The existence of Law No. 8 Year 1999 (UUPK) is to enable the protection o consumers, in an attempt to balance the position between those providing goods and/or services, and the consumers. One of the provisions in UUPK, in the Article 18, is the prohibition standardized clauses. At present, banks? credit agreements with their clients are in standardized forms. The topic discussed in this thesis is to study the adoption of standardized clauses in the credit agreement of Bank X. From this thesis it is concluded that there remain standardized clauses in the credit agreement o Bank X that run counter to Article 18 UUPK, which could therefore disadvantage the client as a consumer."

"Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan."

"Kegiatan ekonomi yang ada saat ini senantiasa mengutamakankan aspek efisiensi. Jasa titipan, sebagai salah satu sektor usaha yang berkembang begitu pesat juga menerapkan prinsip efisiensi tersebut melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pengiriman barang, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. PT. Citra Van Titipan Kilat sebagai pelaku usaha jasa titipan juga mencantumkan klausula baku pada "syarat dan pedoman pengiriman barang". Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh TIKI, terdapat beberapa klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK, sehingga klausula tersebut batal demi hukum dan pihak TIKI wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.

---

Today’s economical activities are always consider the aspect of efficiency as the most important thing. The delivery services as one of the most rapidly developed business sector are also apply the efficiency principle by mean of the inclusion of standard clause on the delivery agreement, it has also being done to avoid lengthy negotiation. PT. Citra Van Titipan Kilat as one of the delivery service company is also puts down the standard clause on the the "conditions and manual of delivery". The law number 8

Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clause. On the TIKI’s standard clauses, there are some of them which is against the article 18 of UUPK, therefore the clauses are considered "null and void" and TIKI is obliged to accommodate its standard clause with the rule of UUPK."

"Transportasi serta Teknologi dan Informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan online (e-commerce). PT. Go-Jek Indonesia merupakan pelaku usaha e-commerce yang bergerak di bidang penyediaan jasa layanan transportasi ojek online. Dalam hal perjanjian Syarat dan Ketentuan Penggunaan Jasa Transportasi Ojek Online tersebut pengusaha menerapkan klausula baku demi tercapainya efisiensi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perjanjian dan lebih khususnya klausula baku. Pada klausula baku di Syarat dan Ketentuan tersebut terdapat klausula yang bertentangan dengan pengaturan yang ada.

---

Transportation and Information and Technology is developing very rapidly. This development used in many field, include in trading field online (e-commerce). PT. Gojek Indonesia is an e-commerce businesses engaged in the provision of taxi transportation service online. In terms of the agreement Terms and Conditions of Use Transportation Services Online Ojek. The company applying standard clause in order to achieve efficiency. Code of Civil Law and the Law on Consumer Protection regulates the agreement and more specifically the standard clause. In the standard clause in these Terms and Conditions contained clauses that conflict with existing arrangements."

"Pada awalnya leasing merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan untuk penyediaan barang modal, namun dalam perkembangannya dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang yang belum tentu untuk kegiatan usaha misalnya mobil, motor. Hal tersebut dikarenakan belum ada pegaturan yang jelas dan rinci mengenai apa yang dimaksud barang modal dalam leasing. Kegiatan leasing pada PT. Federal International Finance dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dalam perjanjian tersebut terdapat pencantuman klausula-klausula baku yang dirasa memberatkan konsumen antara lain mengenai pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak, mengatur pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa, mengurangi manfaat jasa atau harta kekayaan konsumen, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru dan/atau tambahan, pemberian kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan pembebanan hak atas barang yang dibeli konsumen secara angsuran bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang membatasi pencantuman klausula baku dalam perjanjian mengenai isi, bentuk dan letaknya. Upaya hukum bagi konsumen apabila menemukan hal tersebut berdasarkan UUPK ada dua yaitu: penyelesaian melalui pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Dan akibat hukumnya apabila terdapat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK , maka klausula baku tersebut batal demi hukum. Hingga saat ini pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK masih tetap ada, bahkan pelaku usaha menerapkan prinsip ?take it or leave it? terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku tersebut."