Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu dan krisis terkait pemberitaan di media online menuntut praktisi humas melakukan strategi kehumasan untuk mempertahankan citra dan reputasi organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi humas UI dalam menangani isu dan krisis terkait pemberitaan di media online mengenai Save UI dan untuk mengetahui hambatan dalam melakukan strategi tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif deskriptif dan strategi penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data pada penelitian ini wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dilakukan humas UI dalam menangani isu dan krisis pada pemberitaan di media online mengenai save UI adalah menyeimbangi pemberitaan negatif dengan pemberitaan positif untuk membangun sentimen positif publik UI dengan cara memberitakan prestasi atau penghargaan yang diperoleh UI dan juga melakukan pendekatan dengan pihak media massa dan publik.

---

The issue and crisis that contained in online media is forcing PR practicioner to make strategic PR planning which can mantain organization?s image and reputation. The focus of this study is to identify University of Indonesia?s strategical PR plan at handling online issue and crisis about Save UI and analize the struggles that come from implementing it. This study used constructivist paradigm, qualitative-descriptive approach and the strategy was using case study. The data were collected by in depth interview and documentation study. The result revealed that the strategy used to handle issues and crisis in online media about Save UI was by balancing negative reports with positive reports. To developed positive sentiments for University of Indonesia publics, PR used reports about University?s achievements, and also approached the mass media and publics."

"Krisis dalam suatu organisasi, merupakan masalah yang memerlukan perhatian dari semua pihak, baik dari pihak internal organisasi maupun dari pihak eksternal. Apalagi krisis yang kemudian berdampak pada pembentukkan citra organisasi tersebut. Bila organisasi tidak mampu mengatasi krisisnya, maka citra negatif yang akan diperoleh organisasi itu. Terutama krisis yang terjadi dalam organisasi yang dipandang memiliki suatu pengaruh dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan bantuan dari pihak Humas organisasi itu untuk membentuk citra positif organisasi tersebut. Thesis ini membahas strategi Media Center KPU dalam menangani pemberitaan krisis pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2004. Dipilihnya KPU dalam penulisan tesis ini, karena dalam Pemilu 2004 sekarang, kinerja KPU menjadi sorotan masyarakat terutama mengenai pengadaan logistik Pemilu. Yang menjadi kajian dalam tesis ini yaitu pengadaan logistik Pemilu Legislatif 2004, Pembentukkan Media Center KPU adalah untuk membantu tugas - tugas Biro Humas KPU, terutama dalam hal membina hubungan dengan media massa sehingga terbentuk hubungan positif dengan media. Seperti diketahui terbentuknya citra negatif KPU di publik karena akibat pemberitaan media yang selalu menyudutkan KPU. Oleh karena itu Media Center sebagai pihak yang mewakili Biro Humas, sebagai Humas, Media Center menerapkan strategi dalam membina hubungan dengan media massa agar citra negatif tidak terbentuk terus.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Informan berasal dan pihak internal yaitu Wakil Kepala Biro Humas KPU, Media Adviser UNDP, Pimpinan pelaksana Media Center, Koordinator program. Pihak eksternal yaitu wartawan dari sebuah harian ibukota. Dokumen internal dan eksternal digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder.Dalam membangun citra positif KPU, Media Center berusaha mengembangkan hubungan yang baik dengan publik internal maupun publik eksternal. Hubungan dengan publik ekstemal terutama dilakukan dengan menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan media massa, hal ini terlihat bahwa setelah Pemilu selesai, bantuan dana dari UNDP ditiadakan, tetapi Media Center akan terus dilanjutkan keberadaannya walaupun nanti yang menjalankan Media Center adalah pars staf Biro Humas KPU sendiri bukan lagi dari pihak konsultan Public Relations. Taktik yang digunakan Media Center melalui pendekatan - pendekatan pribadi seperti pelayanan SMS broadcast. Strategi yang dilakukan Media Center sudah optimal, walaupun pemberitaan mengenai logistik Pemilu masih terus menyudutkan KPU, ini tidak lain disebabkan karena kinerja anggota KPU yang kurang optimal. Hal ini juga dikemukakan oleh seorang wartawan dari harian ibukota.Visi dan Misi dibentuknya Media Center KPU adalah untuk membantu pihak KPU dalam membina hubungan dengan publik eksternal, khususnya wartawan. Dan juga untuk mensosialisasikan kegiatan KPU mengenai pelaksanaan Pemilu kepada publik melalui pemberitaan di media.Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa keberadaan Media Center dipandang positif oleh wartawan. Dan kesimpulan kami menyatakan hendaknya lembaga - lembaga pemerintah maupun swasta membangun Media Center yang sejenis dengan Media Center KPU."

"PT NTR merupakan perusahaan induk yang memiliki empat SBU dengan bisnis inti produsen minuman serbuk dan produk diet. Krisis ekonomi mendorong PT NTR untuk menemukan strategi korporasi yang memberikan nilai tambah bagi seluruh SBU. Dengan demikian PT NTR perlu melihat bagaimana keadaan masa depan, menemukan kompetensi inti yang perlu dibangun, dan mengambil posisi pada pelbagai industri. Sebelum memilih strategi, PT NTR perlu memperhatikan indikator-indikator yang mempengaruhi krisis ekonomi dan persaingan pada saat mi. Kemudian perusahaan melakukan perkiraan terhadap skenario perubahan hingga akhir tahun 1999. Selain hal tersebut, perusahaan juga melakukan perkiraan terhadap perekonomian dan persaingan pada masa menda tang atau dalam jangka panjang. Berdasarkan perkiraan berbagai skenario dalam jangka pendek dan arah masa depan, perusahaan induk pesaing, dan kesesuaian strategi portofolio SBU dengan strategi perusahaan induk, maka PT NTR memilih strategi korporasi yang membangun nilai selunih SBU. Pada tingkat korporasi PT NTR membagi strateginya menjadi dua kelompok, yaitu strategi portofolio SBU dan strategi perusahaan induk. PT NFl dan PT NXP merupakan SBU yang relatif lebih kuat, sedangkan PT BMS dan PT NRC merupakan SBU yang relatif lebih lemah. Namun demikian, dalam penetapan strategi korporasi di masa krisis, PT NTR tetap mengutamakan proses membangun nilai secara keseluruhan dalam jangka panJang daripada tindakan yang berorientasi keuangan dalam jangka pendek. Dalam strategi portofolio SBU, PT NTR menemukan kesempatan membangun nilai SBU dengan melakukan perampingan dengan tetap menjaga bisnis yang ada. Restrukturisasi empat SBU menjadi tujuh SBU dilakukan agar dapat terjadi akselerasi kapabilitas yang membangun kompetensi inti pada setiap SBU yang lebih ramping. Kemudian PT NTR memilih strategi perusahaan induk yang mendukung strategi portofolio SBU tersebut. Agar dapat memimpin industri masa depan, PT NFI perlu membangun kompetensi inti menciptakan formula produk yang sangat disukai konsumen dalam berbagai bentuk. Sedangkan dalam bisnis produk diet, PT NFI perlu mengembangkan kompetensi inti mendominasi jaringan kerjasama antar industri makanan sehat dan menciptakan produk yang dapat saling melengkapi. Pada bisnis distribusi, PT NXP perlu mengembangkan kompetensi inti pemanfaatan tehnologi informasi dan jaringan penjualan langsung. Pada bisnis jasa pemasaran, PT BMS perlu mengembangkan kompetensi inti cepat mendapatkan berbagai informasi pasar. Pada bisnis sistem dan sumber daya manusia, PT HRC perlu mengembangkan kompetensi inti mengintegrasikan tehnologi informasi dengan sistem perusahaan. Pada tingkat SBU, setiap perusahaan mengambil posisi dengan strategi yang dapat bertahan dalam menghadapi berbagai skenario dalam satu tahun yang diimbangi dengan upaya pengembangan kompetensi inti. PT NFI memilih strategi fokus diferensiasi dengan pertumbuhan yang terkonsentrasi. PT NXP memilih strategi biaya rendah. PT BMS dan PT HRC memilih strategi inovasi. Pada tingkat fiangsional, perusahaan memilih strategi ftingsional yang merupakan terjemahan dari strategi SBU yang dipilih melalui penetapan sasaran strategik dan pengukuran strategik pada empat perspektif, yaitu keuangan, konsumen, internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Dengan strategi bisnis fokus diferensiasi, beberapa strategi fungsional PT NFl yang penting adalah mempertaj am konsumen sasaran clan meningkatkan nilai akhir yang diterima konsumen Strategi mi diukur keberhasilannya dengan indikator lag rasio kepuasan pelanggan yang disebabkan oleh indikator lead tingkat kesadaran merek, total nilai persepsi relatif, clan tingkat konsumsi. Keempat indikator mi merupakan ukuran yang diperoleh dari sasaran meningkatkan kepuasan konsumen sasaran, menjaga citra merek, pertambahan nilai produk, dan peningkatan konsumsi. Struktur organisasi yang sesuai dengan strategi korporasi adalah stuktur organisasi jejaring yang tidak memiliki batas organisasi dalam pelaksanaan proses penciptaan nilai. Hal ini perlu didukung dengan pembentukan budaya organisasi melalui penetapan clan komunikasi nilai perusahaan, adanya pola pikir sistem, dan pengembangan kapabilitas sumber daya yang unik pada setiap organisasi. Pengendalian efektivitas strategi den-an menggunakan mekanisme sasaran strategik dan pengukuran strategik memiliki keunggulan dalam hal mengevaluasi efektivitas strategi pada setiap kegiatan dan dinamis dalam mengadaptasi setiap perubahan yang terjadi."

"Sektor pariwisata diproyeksikan menjadi andalan pemasukan devisa Indonesi pada akhir Repelita VI. Namun posisi strategis ini rentan dipengaruhi fluktuasi permintaan terhadap produk wisata. Kasus issue wabah kolera diBali atas wisatawan Jepang menunjukkan pengaruh negatif perkembangan issue yang dapat men±mbulkan krisis pada sektor pariwisata. Untuk menangani krisis itu, pendekatan kehumasan terutama manajemen issue dan manajemen krisis menjadi suatu kebutuhan. Penelitian ini merupakan penelitiandeskriptif yang menguraikan manajemen krisis kehumasansaat menangani issue wabah kolera di Bali atas wisatawanJepang serta dilengkapi dengan pendapat wisatawan Jepangtentang issue wabah kolera pasca tindakan kehumasan.Untuk mengetahui manaj emen krisis, penelitimelakukan wawancara mendalam dan analisis data sekunder.Informan yang dikumpulkan secara purposive, terdiri daripihak Kanwil Depparpostel Propinsi Bali, Kanwil DepkesBali, Persatuan Hote & Restoran Indonesia Propinsi Bali,Asosiasi Biro Perjalanan Wisat Propinsi Bali da GarudaIndonesia. Sementara untuk mengetahui pendapat wisatawanJepang tentang issue, peneliti mengadakan survei ersampel50 responden, yang dikumpulkan secara accidental.Berdasarkan acuan manajemen krisis model invertedloop, yang mengenal tiga tahap tindakan kehumasan yaitutindakan segera untuk mengurangi efek negatif, manaj emenkrisis proaktif dan pembangunan kembali citra, hasilpenelitian menunjukan koordinasi penanganan masalahantarpihak yaitu gubernur (sebagai sentral koordinator)dengan Depparpostel (sebagai koordinator operasional)yang mengatur penerapan peran komponen pariwisata terkaitsaat menangani krisis, masih perlu ditingkatkan, untukmernpercepat proses pernulihan keadaan rnenuju pascakrisis"

"Insiden jatuhnya pesawat memang bukanlah suatu hal yang diharapkan, terutama bagi maskapai penerbangan itu sendiri. Hal ini tentunya merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat dihindari dan diprediksi oleh siapapun. Namun, tidak jarang perusahaan diterpa berbagai macam isu terkait insiden yang menyudutkan perusahaan terebut. Tidak jarang pula, isu-isu tersebut pada akhirnya membawa perusahaan ke dalam sebuah keadaan krisis akibat adanya kelalaian penanganan isu yang dilakukan perusahaan. Untuk itu, apabila terjadi kasus seperti ini, peran praktisi Public Relation (PR) sangat dibutuhkan untuk menjaga citra dan mengembalikan nama baik perusahaan. Praktisi PR tentunya harus memiliki kesiapan untuk melakukan penanganan terhadap krisis yang muncul. Demikian juga dengan kasus jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 pada 28 Desember 2014 silam yang akan diangkat sebagai bahan analisis untuk penulisan makalah ini.Analisis ini akan membahas bagaimana perkembangan isu yang muncul ketika peristiwa tersebut terjadi sehingga membawa AirAsia ke dalam krisis serta apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh praktisi PR AirAsia dalam menghadapi kondisi tersebut dengan berdasar pada konsep manajemen krisis. Pendekatan strategi manajemen krisis yang dilakukan praktisi PR AirAsia juga akan dianalisis dengan berkaca pada konsep model Integrated Crisis Mapping (ICM).

---

The incident of airplane crash is the unexpected thing, especially for the flight enterprise it self. This case is unavoidable and unpredictable for anyone. But, the company is not rarely attacked by issues that related to the accident which put the company's name into the corner. The issues often bring the company into the crisis circumstance as the cause of the organization's neglect. The role of PR practitioners is needed to maintain company's image and reform its reputation. PR practitioners should have readiness to handle any kind of the crisis that arises in that moment. As well as the case of AirAsia's airplane QZ8501 crashed in the past December 28, 2014, as the analyzed material for this paper writing.This analysis will come up with the issues development when it was happened, so those brought AirAsia into a crisis, and put a stressed on what actions had been done by AirAsia PR practitioners in that kind of state in accordance to crisis management concept. The approach of crisis management strategy that AirAsia PR practitioners took will also be analyzed based on the concept of Integrated Crisis Mapping model (ICM)."

"Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagianpenting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda atas kerugian yang muncul akibat adanya kerusakan, kehilangan dan keterlambatan dalam pengiriman barang, diberlakukan tanggung jawab tunggal atau tanggung jawab yang berlaku bagi setiap moda angkutan. Dengan meninjau pula pengangkut dalam penyelenggaraan dan pengusahaan pengangkutanmultimoda. Penelitian yang dilakukan merupakan bentuk penelitian jenis yuridisnormatif,bertujuan untuk menelaah norma hukum tertulis dari suatu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan angkutan multimoda. Bahwa semua moda pengangkutan yaitu angkutan darat, laut dan udara telah mengatur mengenai keikutsertaannya dalam angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimodabertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya setelah badan usaha angkutan multimoda menerima barang muatan dalam rangka menjalankan perintahpengguna jasa angkutan multimoda sesuai dengan ketentuan perjanjian dalam dokumen angkutan multimoda.

---

The transportation of goods in logistics activities generally uses more than one

mode of transportation, therefore multimodal transportation is an important part of the logistics system. Transporting goods using at least two different modes of transportation on the basis of one contract as a multimodal transport document.

Carrier is liable for multimodal transportation for losses arising from damage, loss and delay in the delivery of goods, is it a sole responsibility or liability that applies to each mode of transportation. By also reviewing the carrier in the operation of multimodal transportation. The research conducted is a form of juridical-normative

research, aimed at examining the written legal norms of a statutory regulation related to multimodal transportation. Whereas all modes of transportation, namely land, sea and air transportation, have regulated the participation in multimodal transportation. The Multimodal Transport Operator is responsible for the goods it transports after it has received the cargo in order to carry out the order of the users of multimodal transport services in accordance with the provisions of the

agreement in the multimodal transport document."