Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting bagi organisasi sektor publik terutama lembaga negara seperti Bank Indonesia, terlebih karena statusnya sebagai lembaga negara yang independen. Salah satu alat akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah anggaran. Skripsi ini membahas tentang kebutuhan dan kesiapan Bank Indonesia dalam rencana implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia membutuhkan penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan saat ini telah memiliki kesiapan yang cukup untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja.

---

Transparency and accountability are important to public sector organisation especially to a state agency such as central bank of Indonesia, Bank Indonesia. One kind of transparency and accountability?s tool is budget. This research discusses about Bank Indonesia?s needs and readiness on implementation plan of performance based budgeting. This research is a qualitative research with an analytical descriptive design. The research shows that Bank Indonesia is already in needs for implementing performance based budgeting and also has the readiness to implement such a budgeting system."

"Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independen dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel dalam setiap pelaksanaan tugasnya dan senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.Untuk mendukung tugas tersebut diperlukan sistem perencanaan yang terintegrasi yang dapat menunjang transparansi dan akuntabilitas melalui kerangka tata kelola yang lebih baik. Pada tahun 2004 diputuskan untuk meningkatkan kerangka perencanaan strategis dengan menggunakan Balanced Scorecard (BSC) dengan menggunakan strategy map dan Key Perfomance Indicator pada Sistem Perencanaan, Anggaran dan Manajemen Kineija (SPAMK).Balanced Scorecard (BSC) yang diperkenalkan oleh Robert S Kaplan dan David P. Norton memberikan alternatif baru bagi penilaian kinerja. BSC memberikan gambaran utuh dari kineija dengan menghubungkan pencapaian tujuan jangka pendek kedalam tujuan strategis jangka panjang, melalui penetapan rasio-rasio kunci yang kritis dan strategis. BSC juga merupakan alternatif penerapan dan pengelolaan tujuan strategis perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Menurut konsep BSC strategi organisasi perlu dipetakan, disosialisasikan, dan dijabarkan kebawah agar setiap bagian maupun individu dalam bekeija dan beraktifitas terfokus pada strategi organisasi.Sejak FORSTRA (Forum Strategis) tahun 2005, Bank Indonesia memasukkan Destination Stalament 2008 untuk memandu isi scorecard Bank Indonesia-Wide dan satuan keija, serta untuk memperbaiki penyelarasan (alignment) organisasi.Penulisan karya akhir ini dimaksudkan untuk melihat apakah balanced scorecard BI-Mde telah sesuai dengan destination statement yang ditetapkan, dan bagaimana scorecard tersebut diturunkan ke level satuan kerja Direktorat Pengawasan Bank 3 (DPB3). Lebih lanjut akan diuraikan hal-hal yang telah dilakukan dalam implementasi balanced scorecard dan memberikan masukan untuk hal yang belum dilaksanakan dalam implementasi.Satuan Keija Direktorat Pengawasan Bank 3 (DPB3) Bank Indonesia merupakan salah satu satker yang memiliki kontribusi bagi pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia yang keempat yaitu Meningkatkan Kesehatan dan Efektivitas Sistem Perbankan serta Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk memandu pencapaian sasaran strategis tersebut telah dibuat scorecard di level satuan kerja yang diturunkan dari scorecard Bl-Wide.Scorecard tersebut kemudian di petakan dalam strategy map untuk meneijemahkan strategi. Dalam implementasi selanjutnya dari SPAMK berbasis balanced scorecard dan untuk mencapai organisasi yang fokus terhadap strategi {strategy focused organisatiori) maka perlu untuk menjadikan strategi sebagai bagian dari pekeijaan sehari-hari. Perlu diingat bahwa strategi merupakan proses yang berkesinambungan tidak berhenti pada satu titik tertentu, hal ini karena adanya perubahan baik dilingkungan internal maupun eksternal organisasi. Direktorat Pengawasan Bank 3 (DPB3) dituntut agar selalu sigap dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Dukungan dari para pemimpin baik dilevel puncak maupun pada level satuan kerja sangat diperlukan sebagai agen perubahan yang mendukung program transformasi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan optimalisasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka implementasi anggaran berbasis kinerja yang disepakati bersama pihak-pihak terkait di BPS Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan soft system methodology untuk mencapai sebuah rekomendasi sebagai analisis logis systematically desirable dan disepakati oleh semua pihak terkait culturally feasible . Penelitian ini menghasilkan rekomendasi berupa langkah-langkah pembuatan Standard Operating Procedure SOP terkait penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DMPTTL dan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik PPIS , dan langkah-langkah untuk peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to optimize the preparation of the Work Plan and Budget in order to implement the performance based budgeting mutually agreed by all involved parties in Statistics of Kalimantan Tengah Province. This research uses soft system methodology approach to produce recommendations as logical analysis systematically desirable and those recommendations are agreed by all involved parties culturally feasible . Recommendations resulted from this research are steps in creating Standard Operating Procedure SOP related to the preparation of the Work Plan and Budget for DMPTTL program and PPIS program, and steps to improve the human resources capability."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."

"Tesis ini membahas implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja studi kasus Depnakertrans, dengan fokus penelitian terhadap tiga pilar penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu: adanya indikator kinerja, adanya standar biaya dan, adanya evaluasi kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010, sistem penganggaran baru dengan tiga pilar penyusunan anggaran berbasis kinerja dimaksud, belum sepenuhnya diterapkan. Hasil penelitian menyarankan perlu kepastian regulasi dan pedoman yang mudah dipahami oleh Kementerian/Lembaga, perlu restruktusisasi program dan kegiatan, dan perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

---

The thesis elaborate the implementation of performance-based budgeting system a case study of the Ministry of Labor Affairs and Transmigration, with a topic of research to the three pillars of performance-based budgeting system which are performance indicator, standard cost, and performance evaluation. The research used a qualitative approach with descriptive design.The research result shows that from 2006-2010 budgeting system with those 3 pillars haven't fully been adapted. As the Result from this research advice the needs of regulation assurance, guidelines easily understand by the ministry, also restructuring of the program, activities and developing of human resources capacity."

"The research was done to know the process of regional budged in Slemen regency by using performance - based budget . ...."

"Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro Keuangan.Penyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Kesimpulan dari hasil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa faktor komunikasi belum mendukung keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

---

This research is focus on the Implementation of budget policy base on working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning bureu and Financial bureu.

Budget arranging and implementation use performance base budget system on working capability. The theoiies used in preparing this thesis are George C. Edwards III ( 1980) and other supporting theory.

This research include descriptive analysis research with qualitative and is quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data collecting used deeply interview with 2 (two ) senior officer from Financial bureu of Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is based on 4 ( four) aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure.

Conclusion from result of research, Communications factor which there are in implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, interpreting that Communications factor not yet supported efficacy of budget implementation performance budget and constraint there is still in implementation policy of performance budget.

"

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan suatu produk reformasi pada sistem penganggaran di Indonesia. Reformasi ini terlaksana semenjak diberlakukannya paket undang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara. Kementerian Luar Negeri, sebagai salah satu Kementerian, juga menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Dikarenakan keunikannya, sistem pelaksanaan anggaran di Kementerian Luar Negeri, khususnya Perwakilan RI di luar negeri, menjadi hal yang cukup kompleks karena waktu dan jarak yang harus ditempuh dalam pertanggungjawabannya. Dalam skripsi ini, akan diketahui mengenai pelaksanaan anggaran pada Perwakilan RI di Australia. Hasil penelitian menyarankan agar Perwakilan RI di Australia mempertahankan kinerja sesuai prosedur demi kelancaran pelaksanaan anggarannya.

---

Performance-Based Budgeting is a product of budgeting system reformation in Indonesia. This reformation implemented since the enactment of the financial management?s regulations. Ministry of Foreign Affairs, as one of the Ministry in Indonesia, also implementing performance-based budgeting. Because of its uniqueness, budget execution system at the Ministry of Foreign Affairs, in particular RI Representatives abroad, be quite complex due to the time and distance that must be taken in to account. In this thesis, will be known about the implementation of the budget in the Representatives of Indonesia in Australia. The results suggested that the representatives of Indonesia in Australia to maintain the performance of appropriate procedures for expeditious implementation of the budget."