Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat. Monitoring penggunaan..., M. GeriYaniardi, FT UI, 2011."

"Penulisan thesis ini dilatarbelakangi keadaan di Indonesia dimana permintaan Bahan Bakar Minyak (untuk selanjutnya disebut BBM) subsidi saat ini di Indonesia semakin meningkat, hal ini terlihat dari jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya. Pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi BBM sesuai dengan jumlah subsidi BBM yang digunakan masyarakat dan nilai ini cukup besar apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran APBN yang lain, khususnya setelah krisis financial dan ekonomi pada tahun 1997-1998. Seiring dengan pertumbuhan konsumsi BBM semakin meningkat dan sejalan dengan semakin meningkatnya kendaraan bermotor (KBM) yang menyebabkan alokasi subsidi BBM yang ditetapkan pada APBN semakin membengkak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembatasan subsidi dan penghematan konsumsi BBM, dengan cara ini diharapkan subsidi untuk BBM yang dikeluarkan dapat dibatasi terhadap kelompok tertentu yang tepat daya belinya terhadap BBM subsidi, sehingga angka subsidi BBM di APBN mencerminkan kebutuhan aktual dari objek yang berhak disubsidi. Untuk itu diperlukan sistem monitoring, pengawasan, pencatatan penelusuran dan pengendalian transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi Terintegrasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah. Selain itu untuk membangun kerjasama lintas sektoral dari Pemerintah Pusat, BPH MIGAS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kepolisian Daerah dan Badan Usaha selaku mandatory pelaksana pendistribusian BBM Subsidi. Sehingga kesalahan pada proses pendistribusian BBM Subsidi terawasi dengan baik oleh semua pihak. Konsep pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi jenis bensin premium dan minyak solar dilakukan melalui metode pencatatan transaksi harian SPBU dan pelacakan transaksi kendaraan bermotor melalui front end device yang nantinya akan dipasang di tiap SPBU dan di dispenser Bensin Premium dan Minyak Solar. Perangkat front end device yang dipasang antara lain peralatan akuisisi data komputer SPBU dan card reader dan / atau alat pindai / EDC (Electronic Data Capture) di dispenser premium dan minyak solar. Sehingga apabila sistem tersebut diterapkan akan membawa dampak positif kepada BPH Migas selaku Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan Industri Hilir Migas khususnya BBM bersubsidi yang mana akan tersedianya sistem yang dapat menganalisa transaksi pembelian BBM Jenis Tertentu untuk tiap jenis kendaraan bermotor (KBM) di lokasi penyaluran per daerah atau wilayah tertentu, tersedianya sistem pembatasan alokasi jenis BBM tertentu untuk tiap kendaraan bermotor (KBM) dalam rangka menentukan volume penggunaan BBM jenis tertentu jenis premium dan minyak solar. Dengan hasil akhir berupa tersedianya sistem verifikasi dan validasi penyaluran jenis BBM tertentu secara berkesinambungan berbasis Teknologi Informasi yang terkait dengan kuota BBM bersubsidi di tiap wilayah, Volume BBM bersubsidi yang disalurkan oleh Badan Usaha Pelaksana PSO (Public Service Obligation) di tiap wilayah, penerima BBM bersubsidi berikut alokasi kuota per kendaraan di tiap wilayah terutama lokasi dan waktu penyaluran BBM bersubsidi. Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan/analisis terhadap sistem monitoring penggunaan BBM bersubsidi jenis premium dan minyak solar sektor transportasi darat di pulau bintan menggunakan kartu kendali dan barcode diperoleh total hasil penghematan pada tahun 2011 untuk BBM jenis premium 1.393,030 KL dan untuk minyak solar sebesar 32.557,616 KL atau total sebesar 33.950,646 KL. Jika pada APBN subsidi BBM diasumsikan sebesar Rp. 2.000 /liter maka total penghematan yang dilakukan dapat mencapai Rp. 67.901.291.146,- . Apabila hasil penghematan pengawasan dan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi tersebut dibandingkan dengan besaran anggaran biaya pengawasan dan pengendalian yang sebesar Rp.23.467.710.200,- maka sistem ini dapat menghemat APBN sebesar Rp.44.433.580.936,- rupiah sehingga sistem pengawasan dan pengendalian BBM subsidi sebaiknya segera diterapkan dengan dasar hukum yang kuat."

"ABSTRAKBerdasarkan Permen ESDM No. 3 Tahun 2011, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumimengelola Kilang Minyak Bumi dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihanminyak dan gas bumi. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi diberikan kewenanganuntuk memberikan pelayanan jasa pengolahan dengan ketentuan Kontraktor atau BadanUsaha menyediakan minyak bumi dan menerima hasil pengolahan sedangkan PusatPendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi hanya mengolah minyak bumi dan mendapatkanimbalan jasa pengolahan yang wajib disetor ke negara sebagai penerimaan negara bukanpajak. Hal ini menunjukkan pengelolaan Kilang Minyak Bumi oleh Pusat Pendidikan danPelatihan Minyak Bumi tidak berorientasi bisnis dan mencari keuntungan. Denganberoperasinya Kilang Minyak Bumi, maka pptimalisasi Kilang Minyak Bumi sebagai saranapraktek peserta pendidikan dan pelatihan serta mahasiswa Perguruan Tinggi, memberikanwawasan dan pengetahuan tentang kegiatan pengolahan minyak bumi, tata cara dan prosedurpenggunaan peralatan dan sarana pengolahan, perlindungan lingkungan, serta kesehatan dankeselamatan kerja. Dengan adanya Kilang Minyak Bumi, menjadi daya tarik tersendiri ataskelengkapan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak Bumi untukmenciptakan tenaga kerja nasional di bidang minyak dan gas bumi yang handal, kompeten,profesional dan siap bekerja. Oleh karena itu butuh dukungan Pemerintah atas jaminanketersediaan minyak bumi yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya di bidangminyak dan gas bumi berbasis kompetensi akan mengurangi ketergantungan dengan negaralain dan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

---

ABSTRACTBased on Regulation of Energy and Mineral Resources Ministerial No. 3 of 2011, Educationand Training Center on Oil and Gas manages oil refinery in order to support education andtraining activities of oil and gas. Education and Training Center on Oil and Gas is authorizedto provide processing services with the terms the Contractor or Business Entity providespetroleum and processing results, while Education and Training Center on Oil and Gasprocessing only get the processing fee that must be paid to the state as revenues non-tax state.This shows that the petroleum refinery management by Education and Training Center on Oiland Gas is not for business oriented and profit purpose. By the operation of the PetroleumRefinery, the optimization of Oil Refinery as a practical means of education and trainingparticipants and university students provides insight and knowledge of the petroleumprocessing activities, processes and the procedures in the use of equipment and processingtool, environmental protection, and health and safety employment.With the Oil Refinery, thecomprehensiveness infrastructure Education and Training Center on Oil and Gas is the mainattraction to create a national workforce in the field of oil and gas that are reliable, competent,professional, and ready to work. Therefore, it needs the support of government to guaranteecontinuous availability of petroleum. Improving the quality of human resources in the field ofoil and gas-based competencies will reduce dependence on other countries and the realizationof prosperity and welfare of the people."

"Sektor pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai hubungan yang erat dengan sektor kehutanan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karenanya masalah tumpang tindih lahan antara keduanya tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang melatarbelakangi tumpang tindih lahan ini adalah pengukuhan kawasan hutan dalam suatu wilayah dimana dalam wilayah tersebut sebelumnya telah ada kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Pengukuhan tersebut terjadi jauh setelah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan ada dan berjalan. Hal ini terjadi pada wilayah kerja PT Pertamina EP yaitu Field Sangatta-Kalimantan Timur yang berada satu wilayah dengan Kawasan Taman Nasional Kutai. Selain itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan untuk pemanfaatannya dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain itu tidak adanya atau tidak diselenggarakannya penataan ruang yang jelas dan maksimal oleh Pemerintah juga menyebabkan timbulnya masalah tumpang tindih lahan ini. Di satu sisi sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber terbesar devisa Negara dituntut untuk memenuhi target produksi Pemerintah. Namun di sisi lain dalam pengusahaannya terbentur oleh aturan-aturan lain yang ada sehingga menghambat jalannya kegiatan usaha. Oleh karenanya perlu segera dilakukan pencegahan dan penanganan atas masalah tumpang tindih lahan ini.

---

Oil and gas sector has a strong connection with forestry sector in terms of utilization of forest area. Derived from this, the issue of overlapping between two sectors is inevitable. One of the backgrounds for this overlapping is the etermination of forest area in an area which already has an oil and gas business activity. Such determination is occurred long after the related oil and gas activity existed and operated. This happened to PT Pertamina EP?s working area which is Field Sangatta-East Kalimantan that exists in the same area as Kutai National Park (Taman Nasional Kutai). Furthermore, by issuing Law Number 41 year 1999 regarding Forestry that regulates the utilization of forest area, it creates uncertainty of law for business practitioner. In addition, the absence of clear and maximum spatial use management by the Government also can caused this overlapping issue. On one side the oil and gas sector has become one of the country?s biggest income?s sources thus it is required to fulfill the production?s target from the Government. However on the other side the operation has barriers from the existing law and regulation which it can hinder the business activity itself. Based on that, it is required to immediately conduct the prevention and mitigation actions for this overlapping issue."

" Produksi dan cadangan minyak Indonesia terus mengalami penurunan, oleh sebab itu diperlukan usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini. Selain itu penggunaan energi fosil yang belum tergantikan oleh energy terbarukan menimbulkan kelebihan emisi gas yang mengakibatkan perubahan iklim. Oleh sebab itu pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 61 Tahun 20 II tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca, untuk mengurangi emisi gas CO2, Salah satu metoda EOR yang digunakan untuk menaikan produksi minyak dan menyimpan gas CO2 adalah dengan menginjeksikan air yang disaturasikan dengan gas CO2 kedalam reservoir minyak. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan investigasi metoda injeksi air berkarbon dengan melakukan eksperimen pendesakan ftuida di laboratorium. Hasil dari eksperimen di laboratorium memperlihatkan metoda injeksi air berkarbon dapat menaikkan perolehan minyak dengan tekanan injeksi yang relatif lebih rendah dari metoda injeksi gas CO2 lainnya. Dengan demikian metoda ini diharapkan dapat menekan biaya dalam implementasi injeksi gas CO2 di lapangan"

"Data Distilasi TBP dan Hempel merupakan data yang sangat penting karena digunakan sebagai data desain dan pengembangan produk di kilang. Namun Distilasi TBP membutuhkan biaya mahal dan waktu lama di laboratorium. Kurva distilasi TBP dan Hempel dapat diprediksi secara lengkap dan akurat, menggunakan Persamaan Riazy, dengan hanya menggunakan data pada tekanan atmosfir sampai suhu 180°C pada distilasi TBP dan suhu sampai 175°C untuk distilasi Hempel, pada minyak bumi seperti Duri, SLC, Sepinggan, Attaka, Westseno, Arjuna dan Camar. Tingkat korelasi (R2) persamaan Riazy untuk distilasi TBP dan Hempel diatas 0.990 dan deviasi rerata antara 0.7 %- 7.5%, kecuali untuk TBP minyak duri dengan R2 = 0.970 dan deviasi rerata 42%. Deviasi relatifbesar terjadi pada prediksi suhu pada tekanan vakum, karena meningkatnya kecepatan uap sehingga terjadi penurunan tekanan antara tekanan dasar kolom dengan puncak kolom, serta adanya faktor konversi suhu pada tekanan vakum ke suhu tekanan atmosfir menggunakan persamaan Maxwell dan Bonne!. Tingkat korelasi simulasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan data pemotongan suhu sempit ( 20-25°C). Durasi distilasi TBP dapat dipersingkat, dari 48 jam menjadi sekitar 2 jam dan dari 7-8 jam menjadi 30-40 menit untuk distilasi Hempel"

"Lumpur berbasis air rendah padatan dan tahan temperatur tinggi bagi pemboran di formasi serpih"

"Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji karakteristik khusus topografi pada citra satelit yang dapat mencerminkan daerah potensi penghasil minyak dan gas bumi. Pendekatan yang digunakan adalah anomali topografi. Dengan menggunakan citra penginderaan jauh, yaitu Citra Satelit Landsat TM yang direkam pada Bulan Juni Tahun 1976. Pada citra penginderaan jauh karakter khusus topografi dapat diamati baik dari bentuk tinggian atau antiklinal, pola aliran sungai, serta kemiringan dan bayangan yang tampak pada data citra. Lokasi penelitian di Indramayu pada Cekungan Jawa Barat Utara yang merupakan daerah yang sudah terbukti (proven) adanya migas. Penentuan daerah potensi migas didasarkan pada asumsi 3 (tiga) parameter utama yaitu struktur, reservoir, dan migrasi. Parameter struktur didasarkan pada hasil identifikasi dan intepretasi citra satelit yang menghasilkan Remote sensing Potential Area (RPA). Parameter reservoir terdiri atas keberadaan sumur dan lapangan migas. Parameter migrasi didasarkan.pada adanya sesar dan kitchen area. Pembobotan dilakukan untuk menentukan kelas RPA, yaitu sangat potensial, potensial dan kurangpotensial. Basil interpretasi diperoleh 84 RPA. Hasil validasi menggunakan data bawah permukaan membuktikan bahwa dari 84 area potensi (RPA) yang diidentifikasi dengan menggunakan data citra terdapat 37 RPA atau sekitar 44% berada pada struktur yang sudah terbukti menghasilkan hidrokarbon. Hasil pembobotan dari 84 RPA memperlihatkan 22 RPA dalam kategori sangat potensi, 38 RPA dalam kategori potensi, dan 24 RPA dalam kategori kurang potensi"

" Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang sedang terjadi pada saat ini dan akan terjadi di masa-masa mendatang. Pemanasan global ini disebabkan terutama oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) melalui efek rumah kaca. Dari sekian banyak gas yang dapat memberikan efek rumah kaca, maka dipercaya gas karbon dioksida (CO) merupakan GRK yang memberikan andil paling besar di dalam pemanasan global. Emisi gas CO2 ini berasal dari berbagai sumber, namun sumber terbesar adalah akibat kegiatan manusia dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batubara untuk keperluan pada sektor energi, yaitu pembangkit listrik dan transportasi. Berbagai dampak lingkungan akibat pemanasan global ini telah dirasakan. Pada kurun waktu belakangan ini para ilmuwan telah mengamati terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas CO2 sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Oi dalam tulisan ini dicoba diuraikan sejauh mana sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam kontribusinya pada pemanasan global dengan emisi gas CO2-nya dan berbagai opsi cara-cara memperkecil kontribusi tersebut."

"Teknologi informasi pada eksplorasi dan pengembangan wilayah migas merupakan teknologi yang penting. Salah satu aplikasi Sistem Informasi Geografi sebagai alat pada pengembangan wilayah migas yang secara menerus memerlukan inovasi. Makalah ini bertujuan menyampaikan aplikasi teknologi informasi khususnya Sistem Informasi Geografi (SIG) guna mendukung inovasi dalam pengembangan wilayah migas berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam pengelolaan data geologi, geofisika, dan reservoir. Analisis turnpang susun (overlay) dilakukan untuk memilih wilayah migas di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur. Hasil analisis tumpang susun terhadap data geologi bawah permukaan diseleksi pada wilayah awal kajian seluas 59.350 kilometer persegi. Dari pemilihan blok migas berdasarkan data kedalaman batuan dasar hasil olah magnetik, data seismik dan sumuran, direkomendasikan blok migas baru. Hasil perhitungan sebagai data baru wilayah blok migas untuk usulan pengembangan Cekungan Kutai seluas 5.425 kilometer persegi. Sedangkan wilayah penyimpanan CO2 di cekungan sedimen lepas pantai Indonesia seluas 453,970 kilometer persegi. Operator atau perusahaan migas selama ini sudah mernanfaatkan SIG pada lapangan yang memiliki ratusan bahkan ribuan sumur di daerah yang sulit dijangkau (remote area). Disimpulkan, SIG mampu mengorganisasi dan mengintegrasikan ban yak data untuk penyiapan wilayah migas, evaluasi, meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam perhitungan luas wilayah dan sumberdaya migas, pemilihan lokasi penyimpanan CO2, hingga dapat mempercepat pengembangan wilayah migas berwawasan lingkungan."