"Community development bagi perusahaan merupakan wujud dari tanggung jawab sosial dan juga merupakan suatu strategi dalam rangka pencapaian target positif image dan target community relations perusahaan. Pencapaian target pencitraan positif dan hubungan yang harmonis perusahaan dengan komunitas lokal, merupakan dambaan dan kebutuhan semua perusahaan. Citra positif dan hubungan yang harmonis merupakan suatu keniscayaan bagi perusahaan, karena bagaimanapun juga sebuah perusahaan berada dan terkait dengan tatanan kehidupan sosial suatu komunitas. Keterkaitan tersebut, kemudian saling mempengaruhi kepentingan dan keberadaan masing-masing pihak. Perusahaan di suatu pihak akan ikut dipengaruhi oleh kepentingan dan keberadaan suatu komunitas, demikian juga dengan komunitas yang ikut dipengaruhi oleh kepentingan dan keberadaan suatu perusahaan.
Target pencitraan positif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan komunilas akan tercapai dengan baik, manakala praktisi public relations mampu mendesain dan mengikuti prosedur serta tahapan sebuah perencanaan yang sistemalis. Diawali oleh penelitian, identifikasi masalah dan sasaran, menyusun program aksi, menyusun kebutuhan biaya, implementasi, melakukan kontrol, dan terakhir melakukan evaluasi.
Penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, yakni ingin mengetahui bagaimana strategi komunikasi PT. PIM dalam membangun hubungan dengan komunitas lokal. Bagaimana bentuk program sosial PT. PIM dalam melaksanakan wujud social responsibility perusahaan, dan bagaimana pandangan dan reaksi komunitas lokal terhadap PT, PIM dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya, serta apakah kekecewaan masyarakat Aceh terhadap kebijakan pemerinlah pusat mempunyai dampak terhadap hannonisasi hubungan PT. PIM dengan komunitas lokal setempat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif analisis. Data atau informasi diperoleh melalui wawancara dalam bentuk tidak terstruktur, dengan sejumlah informan yang penulis anggap cukup kompeten untuk memberikan keterangan, diantaranya adalah Direktur Umum, Staf Ahli Direktur Utama, Kepala Biro Hupmas, dan Kepala Bagian Penerangan dan Publikasi PT. PIM sebagai pihak internal perusahaan Dari pihak eksternal adalah yang mewakili tokoh politik, tokoh perempuan, tokoh pemuda, aktivis LSM, tokoh pendidik, serta mewakili anggota komunitas lokal setempat yang merupakan desa binaan PT. PIM.
Dari data-data yang dikumpulkan ternyata kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, terutama diakibatkan oleh ketimpangan pembangunan ekonomi di Aceh yang tidak proporsional, dibandingkan dengan penghasilan negara dari eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Aceh yang dilakukan oleh beberapa perusahaan BUMN dan semi BUMN (pemsahaan patungan). Perubahan iklim politik pada era reformasi, kemudian merubah kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh. Bahkan putra Aceh diberikan kesempatan untuk memimpin perusahaan PT.PlM. Iklim reformasi kemudian juga telah merubah kebijakan manajemen PT. PIM terhadap langgung jawab sosial perusahaan. Manajemen perusahaan sudah mulai memberikan perhatian terhadap kepentingan komunitas lokal, seperti perekrutan tenaga kerja untuk PT.PLM-II, yang diprioritaskan bagi pemuda di lingkungan perusahaan, program community development sudah mulai mendapat perhatian serius dari pihak manajemen. Program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui pembinaan usaha kecil dan koperasi, prioritas pemberian beasiswa bagi anak-anak korban DOM, dan pernberdayaan lembaga pendidikan tradisional (pesantren). Namun, karena rentang waktu perusahaan kebijakan tersebut relatif baru, tingkat keberhasilannya belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, pelaksanaan program yang tidak didasari oleh sebuah proses perencanaan yang matang dan sistematis, dengan tahapan-tahapan yang baik, mengakibatkan pelaksanaan program community development tcrsebut cenderung reaksional dan kondisional. Sehingga, belum dapat mencapai target pencitraan positif dan jalinan hubungan yang hamlonis dengan komunitas setempat.
Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu melakukan perubahan orientasi pelaksanaan program community development, dengan melibat sepenuhnya partisipasi masyarakat dengan pola buttom-up. Di samping itu pihak manajemen juga perlu melakukan peningkatan sumber daya karyawan dalam pelaksanaan program community development, seperti diklat, atau pelatihan-pelatihan tentang community development itu sendiri."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
