Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Radio Republik Indonesia (RRI) sering diidentikan sebagai "Radio Perjuangan", karena peran sertanya dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan, hingga proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memang dibacakan lewat corong RRI ke seluruh Indonesia dan dunia pada 17 Agustus 1945. Sejak itu hingga masa pemerintahan Orde Baru, RRI tergolong ke dalam radio pemerintah RI.Gerakan reformasi yang menjatuhkan Rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, berkelanjutan dengan dibubarkannya Departemen Penerangan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. RRI yang berada di bawah lembaga itu sebagai unit pelaksana teknis, akhirnya pindah ke bawah Departemen Keuangan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 37/2000, dengan status badan hukum Perusahaan Jawatan. PP ini sekaligus mulai menyebut-nyebut RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Disahkannya UU Penyiaran No 32 tahun 2002, menyatakan secara eksplisit bahwa RRI de Jure ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik, kendati secara de facto pelaksanaannya masih tertatih-tatih. Hingga saat ini RRI belum mendapat kepastian tentang badan hukumnya sesuai dengan UU Penyiaran, karena masih harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Penyiaran Publik sebagai turunan Undang-Undang Penyiaran.Penelitian ini ingin mencoba mencoba melihat sisi de facto atau tataran empirik dari RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, dengan secara lebih khusus memilih manajemen berita RRI Jakarta sebagai obyek penelitian. Jurnalisme merupakan suatu bidang yang amat mendapat perhatian dari Lembaga Penyiaran Publik di banyak negara di dunia.Penelitian ini bersifat kualitatif, dan secara parsial mencoba melakukan pendekatan grounded research. Peneliti langsung "terjunn ke lapangan dan melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktisi penyiaran di RRI Jakarta mengonstruksi realitasnya tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, dan lebih khusus lagi tentang berita yang berkualitas serta praktek-praktek di RRI Jakarta dengan status resminya sebagai Lembaga Penyiaran Publik.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis, redaktur, dan praktisi media di ruang redaksi RRI Jakarta belum memiliki pemahaman yang memadai tentang wacana Lembaga Penyiaran Publik, apalagi terhadap konsep-konsep key performance indicators-nya. Hal ini mengakibatkan mereka merasa bahwa belum terdapat arah yang jelas soal petunjuk pelaksanaan yang praktis di lapangan mengenai status baru RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Di samping manajemen yang tidak berjalan efisien dan efektif, terutama karena kurangnya pendanaan yang memadai dan tidak dijalankannya dengan baik fungsi perencanaan dan pengawasan, terdapat pula aspek kurangnya kepemimpinan yang membantu mengarahkan mereka pada masa transisi empirik ini."

"Kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi undang-undang. Dalam pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, selama tiga puluh tahun lebih berada di bawah pemerintahan Orde Baru, jaminan akan kebebasan menyampaikan pendapat atau berekspresi menjadi slogan semata. Kita melihat pada masa Orde Baru, masyarakat dikekang kebebasannya dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi.Kebebasan pers yang dimulai sejak Soeharto lengser mengubah wajah media massa di Indonesia. Berita-berita yang pada era Orde Baru tabu untuk dibicarakan, menjadi hal yang biasa dibaca dan didengar oleh masyarakat awam. Pemerintah membuat peraturan yang membolehkan media elektronik swasta, antara lain radio swasta, untuk membuat dan menyiarkan berita. Maka berdirilah beberapa stasiun radio swasta yang mengklaim dirinya sebagai stasiun radio berita. Radio swasta berlomba-lomba untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat, langsung dari tempat kejadian. Bagaimana dengan stasiun radio pemerintah, yaitu Radio Republik Indonesia, yang sejak Departemen Penerangan dibubarkan menyebut dirinya sebagai stasiun radio publik? Walaupun RRI sudah berdiri sejak tahun 1945 dan memiliki pengalaman dan sumber daya manusia yang melimpah, nampaknya RRI belum bisa mengejar ketinggalannya dalam memberikan berita teraktual kepada pendengarnya.RRI memiliki cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cabang Radio Republik Indonesia adalah Siaran Luar Negeri atau yang lebih dikenal dengan Voice of Indonesia (VOI) atau Suara Indonesia, yang mengudara dari Jakarta dalam 11 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Indonesia, Melayu, Thailand, Jerman, Perancis, Jepang, Mandarin, Arab, Spanyol dan Korea. Siaran Luar Negeri merupakan sarana penerangan luar negeri yang telah dimiliki oleh RRI sejak tahun 1945.Penelitian ini bersifat kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi berita di Siaran Luar Negeri RRI Jakarta dan untuk mengetahui faktor-faktor internal apakah yang mepengaruhi proses produksi dan isi berita. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan model hirarki dari Shoemaker & Reese. Berdasarkan data yang didapat dari in-depth interview dan observasi, serta menghubungkannya dengan model hirarki dari Shoemaker & Reese, penulis menganalisis proses produksi berita dan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan isi berita pada Siaran Luar Negeri RRI Jakarta di era kebebasan pers.Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa dalam proses produksi berita di Siaran Luar Negeri RRI Jakarta level individu dan rutinitas media memiliki pengaruh yang besar dalam penentuan isi berita. Berita yang sudah dibuat oleh redaksi tidak seturuhnya disiarkan, karena hat itu tergantung pada penyiar dan staf desk bahasa yang bertugas. Proses produksi berita di Siaran Luar Negeri masih merupakan ritunitas kerja yang setiap hari dilakukan dari tahun ke tahun, sehingga kemampuan pekerja media, dalam hal ini redaksi dan editor tidak berubah.

---

News Production Process At Overseas Service (Public Radio) In The Press Freedom EraA freedom of speech and expressing an opinion is one of human rights protected by laws. In Article 28 of Indonesia's 1945 Constitutions it is written that the government guarantee a freedom to express an opinion before the public. However, for thirty years under the New Order regime, a guarantee to express an opinion was only a slogan. We can see that during the New Order regime, the people were restricted to express their opinions.

Press freedom that has begun since the fall of Suharto regime had changed the face of Indonesia's mass media. News that was considered to be a taboo has become a common news in the era of press freedom. The government has issued a regulation that allows private electronic media, including radio, to make and broadcast its own news. As a result, many private radio stations have been established and they called themselves as news radio. They try to provide fast and current news, live from the spot. How about the government-owned radio station, Radio Republik Indonesia (RRI), which has changed its status since the liquidation of Ministry of Information? RRI has also changed its service from government's voice radio to become a public service radio. Even though RRI has many human rights resources and has been established since 1945, it seems that it cannot catch up with its competitors, the private radio stations.

RRI has many branches. One of its branches is the Overseas Service or Voice of Indonesia which aims at providing information about Indonesia to foreign listeners. The Overseas Service of RRI has 11 (eleven) language services, namely English, Indonesian, Malay, Thailand, Germany, French, Japanese, Mandarin, Arabic, Spanish, and Korean languages. It has also been established since 1945.

This is a qualitative research. The aim of this research is to find out the news production process at the Overseas Service of radio Republic Indonesia and to know factors influencing the process and the news content. To answer those questions, the research uses hierarchical model of Shoemaker and Reese. Based on the data obtained from in-depth interview and observation and connecting them with the hierarchical model of Shoemaker and Reese, the researcher analyzes the news production process and factors influencing news content at the Overseas Service of Radio Republik Indonesia in the press freedom era

The result of the research shows that in the news production process at the Overseas Service of Radio Republik Indonesia, individual and routine media levels have great influences in deciding the news content. It shows that not all news item made and edited by editor desk staff are used and broadcast, since it all depends on the broadcaster of the desk staff who translate the news on duty. News production process is only a routine and daily job performed from year to year, so that the capability of the media workers, in this case, the editor staff and the broadcaster, has not improved."

"Tidak terkecuali radio sebagai media massa, seluruh media memiliki tradisi yang berbeda-beda untuk memproses produksi berita sebelum disajikan ke publik. Proses produksi berita darurat militer di Aceh pada siaran radio Elshinta, itulah yang akan menjadi frame penelitian ini. Lebih fokus dan detail lagi, proses produksi berita yang melibatkan publik atau pengadaan public sphere dalam sajian beritanya Secara deskriptif penelitian ini akan memaparkan bagaimana suatu berita tersusun dari sebuah konstruksi sosial. Dialektika yang dinamis para pelaku sosial melalui tahapan seperti yang disebutkan Berger dan Luckmann sebagai realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi, maka setiap realitas sosial tidak akan pernah berhenti disatu titik sejarah kehidupan manusia. Dia akan dinamis terus bergulir secara interaktif dan dialektif, sehingga tidak ada realitas obyektif dalam anti yang sesungguhnya. Dialektika melalui tahapan eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi tersebutlah yang mengkonstruksi kehidupan sosial kita dan berita, dalam penelitian ini ditempatkan sebagai hasil produksi dan konstruksi sosial tadi.Penelitian ini memilih menggunakan paradigma konstruktif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui depth interviewing, document analysis dan participation observation. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan kerangka evaluasi kesamaan akses dan posisi publik dalam pemberitaan Elshinta, independensi publik, dan rasionalitas publik. Unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah document yang memuat, lead berita, narasumber dan waktu siar serta key person yang terdiri dari Pemimpin Redaksi Radio Elshinta, Ivan Haryono dan Eksekutif Produser Radio Elshinta, Haryo Ristamadji.Dalam proses produksinya, berita radio Elshinta sepanjang menyangkut topik dan masa penelitian ini dipengaruhi-baik secara langsung maupun tidak langsung- oleh apa yang disebut Pamela J. Shoemaker dan Stephen Reese (1996) sebagai 5 faktor yang mempengaruhi produksi isi berita, yaitu idiological level, extramedia level, organizational level, media routines dan individual level. Faktor status darurat militer, persaingan media dan pasar pengiklan, tampaknya faktor yang paling dominan mempengaruhi produksi isi berita Elshinta. Faktor status darurat militer berimplikasi pada pemberlakuan Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang memberikan kewenangan bagi Penguasa Darurat Militer Daerah di Aceh mengadakan tindakan membatasi pertunjukan, percetakan dan penerbitan. Selain itu, penguasa darurat militer juga berhak menguasai perlengkapan pos dan telekomunikasi, termasuk pemancar radio dan televisi. Sehingga, berikutnya faktor extramedia ini juga turut memberi pengaruh pada proses pemberitaan radio Elshinta.Kendati sebagai radio komersial, namun dalam produksi beritanya Elshinta memiliki potensi untuk menciptakan public sphere yang dalam penelitian ini penulis letakkan sebagai kerangka ideal dan rujukan normatif. Potensi tersebut terletak pada rutinitas redaksi Elshinta yang selalu mengangkat topik aktual untuk didiskusikan pada publik secara bebas, sejajar, independen dan rasional. Dengan segala kekurangan yang dimilikinya, dalam 3 sesi diskusi interaktif yang diteliti dapatlah disebut sebagai ideal communication situation, bila belum dapat disebutkan sebagai manifestasi public sphere.Sebagai konsep ideal, public sphere tidak dapat berdiri sendiri melawan kekuatan hegemoni negara dan dominasi pasar. Dia membutuhkan suatu kondisi tatanan masyarakat yang madani. Karena itu, dapat tidaknya public sphere diwujudkan akan sangat tergantung pada kuat tidaknya masyarakat sipil (civil society) yang terorganisisr sebagai public body.Dalam konteks lembaga penyiaran yang berbasis pada kekuatan publik, bukan hanya publik diberikan akses berbicara pada lembaga penyiaran, tetapi berimplikasi pula pada kewenangan publik menentukan program, monitoring, pendanaan hingga akuntabilitas publik. Dan publik, oleh publik dan untuk publik. Sehingga, bagi lembaga penyiaran seperti Elshinta yang dalam siarannya nyerempet pada kepentingan publik, tidak secara otomatis dapat disebut sebagai radio siaran yang memberikan ruang publik (public broadcasting). Tetapi lebih tepat bila disebut sebagai radio yang melayani publik (public service broadcasting)."

"ABSTRAKSejak diputuskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, para ahli bahasa sibuk membenahi dan mengembangkan norma-norma bahasa tersebut. keputusan untuk menentukan cara penulisan, tata bahasa dan perbendaharaan kata muncul pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo (Java Tengah). Bahasa Indonesia lebih terpacu untuk berkembang pada masa penjajahan Jepang karena bahasa ini merupakan satu-satunya cara untuk berkomunikasi dan akhirnva menjadi lambang kesatuan nasional Bahasa Indonesia memiliki peran yang penting sebagai lambang kesatuan nasional. Sejak dibentuk Komisi Bahasa Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1942. penyempurnaan bahasa terutama normalisasi tata bahasa selalu dilaksanakan. Berkat komisi ini juga pada akhir penjajahan Jepang tahun 1945 bahasa Indonesia diperkaya dengan sekitar 7.000 istilah haru (St. T. Alisjahbana, 1983: 15).Komisi kerja yang di bentuk pada 18 Juni 1945 berhasil menyelesaikan istilah-istilah ilmiah dan teknik serta mencatat 5.000 kata-kata baru. Setelah perpindahan/serah terima teknik serta mencatat 5.000 kata-kata baru. Setelah perpindahan/serah terima kekuasaan pekerjaan di atas dilanjutkan oleh Komisi Istilah T'eknik yang bertugas menyusun kamus baru dan menyempurnakan yang sudah ada untuk pengajaran."

"Sebagai negara yang sedang berkembang, saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, di dalamnya adalah pembangunan di bidang olahraga, Indonesia termasuk dalam rangka pembinaan karakter bangsa. Salah satu usaha pembangunan di bidang olahraga adalah dengan penyebaran informasi olahraga nasional melalui siaran berita olahraga Radio Republik Indonesia (RRI). Sebagai salah satu sarana penyebar informasi olahraga nasional, berita olahraga RRI haruslah memenuhi syarat lengkap suatu berita, agar dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh para pendengarnya yang tersebar di seluruh tanah air. Berawal dari timbulnya pertanyaan, apakah siaran berita olahraga RRI, sebagai salah satu sarana penyebar informasi olahraga nasional, sudah memenuhi syarat sebagai suatu berita yang baik, maka penulis tertarik untuk menganalisis isi berita olahraga RRI, ditinjau dari syarat lengkapnya suatu berita. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis juga ingin mengetahui berapa persentase berita olahraga nasional yang disiarkan oleh RRI, sebagai satu-satunya radio pemerintah yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menyiarkan berita. Dari hasil analisis isi berita olahraga RRI tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar berita olahraga nasional RRI memenuhi Syarat Lengkap suatu berita. Lebih jauh lagi didapat data bahwa unsur Syarat Lengkap suatu berita yang paling banyak tidak dipenuhi oleh berita olahraga nasional RRI adalah unsur Why (mengapa). Selain itu diperoleh data bahwa berita dengan bentuk wawancara membuat suatu berita olahraga RRI memenuhi Syarat Lengkap suatu berita."