Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses legislasi juga berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 terutama seringnya terjadi pengabaian dan/atau pelanggaran aturan dalam proses pembentukan undang-undang. Setidaknya, kritik atas pengabaian sering ditujukan pada masalah: (1) posisi ideal DPD, (2) partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang, dan (3) masalah kehadiran (kuorum) anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat persetujuan rancangan undang-undang. Selain persoalan prosedural, masalah lain yang membuat banyak kalangan prihatin, terkuaknya praktik cacat moral (moral hazard) berupa suap dan/atau korupsi dalam pembentukan undang-undang. Tulisan ini membahas keempat masalah di atas dengan tujuan agar Mahkamah Konstitusi berupaya melakukan purifikasi proses legislasi dengan melakukan koreksi atas kesalahan prosedural yang sering terjadi dalam proses pembentukan undang-undang."

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, yang diawali dengan Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat, secara fundamental telah mengubah format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.Perubahan yang mendasar juga menandakan terjadinya perubahan sistem kekuasaan negara yang dianut dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari paradigma dengan sistem pembagian kekuasaan (distribution/division of powers) secara vertikal sebelum perubahan UUD 1945, menjadi sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) secara horizontal setelah perubahan UUD 1945. Dianutnya sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang bersifat horizontal ini sebagaimana yang tercermin dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, ialah mempertegas kedudukan dan fungsi kekuasaan negara yang dipisah dengan menganut prinsip checks and balances yang diwujudkan ke dalam tiga cabang kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legilatif dipegang oleh DPR, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga peradilan.Pergeseran kekuasaan legislasi merupakan implikasi dari Perubahan UUD 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 naskah asli mengamanatkan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan DPR sebagai lembaga legislatif hanya diberikan hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan UUD 1945 ini, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus juga memegang kekuasaan legislatif. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut UUD 1945 ini adalah pembagian kekuasaan dan tidak menganut prinsip check and balances, karena kekuasaan Presiden sangat dominan dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan, baik dalam kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.Perubahan UUD 1945 telah menganut sistem pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan prinsip check and balances, yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden beralih kepada DPR. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) mengamanatkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang sedangkan pada Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa Presiden mempunyai hak mengajukan Rancangan Undang-Undang. Pergeseran kekuasaan legislasi tersebut menunjukkan adanya pemisahan kekuasaan negara secara horizontal menjadi cabang kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR sedangkan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden. Pemisahan kekuasaan negara dengan menganut prinsip check and balances menandakan adanya keseimbangan peran DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden pemegang kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan."

"Penelitian ini didasarkan pada semakin banyaknya sorotan kepada lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat, utamanya dalam hal proses membuat kebijakan dalam bentuk undang-undang, dimana proses pembuatannya hampir lama selama periode Orde lama. Sebagai fokus penelitian dipilih salah satu proses pembuatan kebijakan pubiik dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-undang Usaha Kecil yang dibuat dalam tahun 1995. Penelitian ini menggunakan pendekatan proses kebijakan melalui kajian kualitatif dengan metode observasi. Data yang dihimpun berupa data observasi dan wawancara tidak berstruktur serta data sekunder, serta analisis data sifatnya deskriptif. Tulisan ini mengungkapkan proses pembuatan kebijakan publik di tingkat pusat dalam bentuk Undang-undang. Dari proses pembahasan RUU tentang Pembinaan Usaha Kecil menjadi Undang-undang Usaha Kecil memperlihatkan banyak masalah yang perlu mendapat perhatian khusus yang selama ini belum dianggap penting, yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan antara lain wewenang dan tata cara membuat undang-undang, rencana legislasi nasional, dan tenaga ahli, serta hubungan politik antara pembuat undang-undang. Melalui perencanaan legislasi nasional dalam bentuk program legislasi dan agenda legislasi, dapat mengidentifikasi dan memilih permasalahan yang sebenarnya serta prakiraan terhadap kebijakan yang dibuat dan mungkin dilaksanakan sesuai situasi dan kondisi. Wewenang yang diperjelas melalui tata cara pembuatan undang-undang akan memperlancar pembahasan dan membantu penyelesaian dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, serta informasi yang akurat lebih mudah diperoleh Dewan melalui tenaga ahli dalam berbagai bidang tertentu. Selanjutnya hubungan politik antar pembuat kebijakan perlu diperjelas dan transparan dengan menampung pemikiran kritis anggota Dewan. Sehingga apa yang dilakukan anggota Dewan dan lembaga perwakilan rakyat semuanya bernuansa kepada kepentingan publik sekaligus memperbaiki citra DPR dan Pemerintah. Sebagai akibat pengaruh clan faktor-faktor tersebut di atas, memperlihatkan Undangundang Usaha Kecil kurang kondusif untuk dilaksanakan dengan segera, karena ada undang-undang antara lain Undang-undang Anti Monopoli, yang perlu dibuat dan dilaksanakan karena dianggap sating menopang dalam praktek pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat melalui identifikasi masalah melalui perencanaan legislasi nasional. Namun undang-undang yang dibuat selama ini termasuk Undang-undang Usaha Kecil tidak melalui perencanaan legislasi nasional, sehingga undang-undang lainnya yang dianggap seharusnya lebih dahulu dibuat atau bersamaan dalam pelaksanaannya terpaksa dibuat belakangan karena usul saran dan pemikiran tersebut di atas datang, sewaktu Rancangan Undang-undang Pembinaan Usaha Kecil telah diajukan dan telah dibahas di DPR dalam bentuk proposal. Kajian rasional dan cermat terhadap masalah yang dihadapi akan dapat dibantu melalui tenaga ahli di bidang tertentu yang diperlukan. Selanjutnya hubungan politik antara pembuat kebijakan belum menunjukkan dinamika yang bernuansa kepada kepentingan masyarakat."