Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengangkat peran organisasi perempuan Aceh di tengah konflik Aceh yang didominasi oleh kelompok laki-laki. Peran mereka adalah pemberdayaan perempuan, advokasi dan investigasi perempuan korban konflik. Selain itu, dilakukan pemberdayaan ekonomi, advokasi kebijakan, dan penanganan perempuan di pengungsian. Penelitian ini menggunakan teori Ethics of care dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dan analisis data sekunder.Narasumber penelitian sebanyak 15 organisasi yaitu Flower Aceh, KKTGA, YPW. MiSPI, RPuK, Daulat Remaja, Matahari, Balai Syura Inong Aceh, Data Lajuna. ORPAD, Srikandi Aceh, SpuRA, Lampuan Aceh, PIIA dan Perempuan Merdeka.Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran mereka yang lebih dominan adalah menangani dampak konflik. Implikasinya adalah tercipta koalisi perempuan yang kuat di tingkat pusat dan akar rumput; pelibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik mulai menjadi wacana, munculnya data perempuan sebagai korban konflik; lahirnya revisi kebijakan yang berperspektif perempuan, dan menawarkan alternatif lain dalam penyelesaian konflik Aceh, yaitu pendekatan kepedulian yang tidak melahirkan kekerasan.

---

The Role Of Acehnese Women Organizations in Armed-Conflict Resolution in AcehThis research investigates the roles of non-governmental Acehnese women's organizations in handling the impacts of armed-conflicts in Aceh. Employing qualitative approach, data are gathered through in-depth interviews and secondary sources and are analyzed against Ethics of Care. Fifteen (I5) women's organizations are selected as subjects: Flower Aceh, KKTGA, YPW, MiSPI, RPuK, Daulat Remaja, Matahari, Balai Syura inong Aceh, Dara Lajuna, ORPAD, Srikandi Aceh, Spurs, Lampuan Aceh, PHIA, and Perempuan Merdeka.

The roles taken by these women's organizations among others are empowering women especially in terms of economics, investigating and advocating women victims of conflicts, taking parts in public policy making process, and tackling women's problems in refugee's (IDPs) camps. Study concludes that they are more intensely involved in addressing the various impacts of the armed-conflicts. This leads to a stronger coalition between women's organizations both in upper and grass root levels; emerging discourse on women's participation in social and political arena; availability of data of women as victims; more women's perspective policy-makings, and most important, the possibility of using Care approach instead of repressive and violent one to resolve the existing conflicts."

"Konstruksi media massa tentang modernisasi politik di Iran adalah bagaimana sebuah media dalam hal ini Koran kompas membangun sebuah perspektif tentang gerakan modernisasi politik di Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami periode tahun 1997 - 2001 dan 2001 -2004.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompas membingkai gerakan modernisasi politik Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami dan untuk mengetahui sikap kompas terhadap konflik politik antara kubu kiri-reformis dengan kubu kanan konservatif.Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis (constructivis paradigm) dengan menggunakan metode penelitian CDA (Critical Discourse Analysis) Norman Fairlough dan Analisis framing Robert N. Ethman. Data diperoleh dari teks tajuk rencana kompas, wawancara dengan pengelola kompas, dan study literature yang relevan selanjutnya dianalisa menurut interpretasi peneliti dalam suatu kerangka pemikiran (theoritical framework) tentang modernisasi politik, analisis wacana, dan analisis framing.Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi politik Iran pada masa Presiden Mohammad Khatami dalam frame kompas adalah menciptakan kehidupan politik yang didasarkan kepada keadilan, persamaan hak,kebebasan dan keterbukaan. Penyebabnya adalah kondisi dunia yang sedang mengalami banyak perubahan akibat krisis ekonomi dan keinginan sendiri masyarakat Iran.Konflik politik yang terjadi akibat modernisasi politik yang dilakukan oleh Mohammad Khatami disebabkan oleh kelompok kanan-konservatif yang tidak mau kekuasaan yang selama ini didominasinya diambil oleh kelompok politik baru (generasi kedua dan ketiga).Implikasi dari pembingkaian kompas terhadap modernisasi politik yang dilakukan Mohammad Khatami pada gilirannya akan melahirkan suatu bentuk pencitraan terhadap sebuah gerakan politik, apakah mendapat dukungan dari masyarakat atau tidak.

---

The construction of mass media on political modernization in Iran is now the media, Kompas newspaper is in this matter, has developed a perspective of political modernization movement in Iran during the president Mohammad Khatami period between 1997 to 2001 and 2001 to 2004.This research purposes for knowing how did Kompas make a framework of Iranian political modernization movement in Mohammad Khatami era and what was attitude of Kompas to the political conflict between a left-reform group and a right-conservative one.This work uses a constructive paradigm by the critical discourse analysis of Robert N. Ethman. The data had accepted from the editorial of Kompas, interviewing with Kompas management and its organizers and studying of relevant literatures to be analysis by researcher interpretation within theory framework of the modernization of politic, discourse analysis and framing analysis.The result of this research shows that the modernization of Iranian politic in Khatami era from Kompas point of view is creating political life which is relying of justice, equality of right, freedom and open transparency. This situation was caused by global changes as a result of economic crisis and the willingness of Iranian people themselves. However, the modernization of politic by Khatami, created a political conflict have been-caused by a right-conseniative group who didn't want their dominated power would be taken by now political group (the second and third generation).Someday, the implication of Kompas's framework to the modernization of politic which was organize by Mohammad Khatami will produce a form of image for political movement, whether supporting by society or just the opposite."

"Kasus Bank Century menjadi pemberitaan di hampir seluruh media massa di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa media memiliki perhatian yang tinggi terhadap kasus Bank Century.Penulis mengajukan satu pertanyaan besar, yaitu bagaimana representasi humanisme transendental media dalam penyelesaian konflik. Secara metodologi penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan menggunakan analisis framing.Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kompas berusaha netral dan balance serta konstruktif dalam pandangannya terhadap kasus Bank Century. Hal ini dapat terlihat dari penulisan tajuk rencana Kompas dalam kasus Bank Century bahwa Kompas mengungkapkan fakta secara lengkap dan damai lewat kekuatan kata-kata yang mampu memberikan penerangan dan pencerahan serta memetakan konflik untuk memunculkan solusi, bukan hanya terfokus pada arena konflik. Dengan menggunakan perangkat metode analisis framing Robert N. Entman, hal ini dapat terlihat pada elemen Make Moral Judgement dan Treatement Recommendation yang menunjukkan bahwa media massa mempunyai peran yang penting dalam mengawasi pemerintah dalam penyelesaian kasus Bank Century ini."

"There are several kinds of language that using in newspaper. Its depend on the character of informations. According to Hoed (1976a), the various of languages in newspaper base on the ideas of sociolinguistics field that regarded language in reality is not monolitic, but consist of several variations. One of the inner problem in Indonesian mass media and become the focus of this research is the cohession. The goals of this research, which the tittle is "Kohesi dalam Bahasa Indonesia: Kajian Atas Teks Tajuk Rencana Lima Surat Kabar Harlan di Jakarta", is to describe the editorial cohession (tajuk rencana) in Indonesian daily newspapers. Through this research, I hope that I am be able to describe (i) cohession mecanism as the tie of propositions in editorial discourse; (ii) language units which's used as cohession marker in editorial text; and (iii) the kinds of cohession marker which's frequently used in editorial text and their causal factors. This research use Halliday and Hasan theory (1979) which combined with Cruse theory (1986). In this research I found that the same cohession is not always using in editorial text eventhough in the same newspaper. But, it's an unabsolutely using the all cohesion marker in editorial. The result of the research show that there is a tendency in using cohession marker which depend on the "topic" of the news. The language units that places as cohession marker in editorial are ia, dia, mereka, -nya, itu, ini, ini, itu, begini, and di sini; conjunction sejak, karenanya, tetapi, akan tetapi, namun, semen tare itu, clan, ketimbang, bahwa, sebab, sehingga, meskipun; and OIeh karena itu. And, I also found the using of noun, noun phrase, verb, verb phrase, and clause in the editorial. Through the comprehensive analysis of the six topic of editorial, which represented by one every topic, this research found 254 cohession marker, both gramatical or lexical. The lexical cohession marker repetition is the most frequently use, i.e. 117 (45.9%). Then the reference 53 {21.1%), collocation 28 (11%), conjunctive relation 20 (7.8%), substitution 8 (3.1%), ellipsis 8 (3.1%), paronymy 7 (2.8%), synonymy 6 (2.4%), hyponymy 5 (2%), and meronymy 2 (0.8%)."

"Dalam penelitian ini, peneliti membahas opini Tajuk Rencana Kompas tentang Aceh sejak penandatanganan COHA sampai dengan sehari sebelum pemberlakuan Darurat Milker dan Operasi Militer di Aceh. Peneliti juga membahas faktor-faktor yang mendorong kemunculan opini tersebut, dengan memfokuskan diri pada ideologi yang mengorganisir dan mempengaruhi opini itu beserta dengan relasi kuasa dan dominasi,di seputar konflik Aceh, yang menjadi bagian dari konteks opini tersebut. Untuk membahas hal-hal di atas, peneliti menggunakan kerangka teori dan metode analisa wacana kritis (critical discourse analysis), terutama yang dirumuskan oleh Noman Fairclough dan Teun A. van Dijk.Adapun Tajuk Rencana Kompas tentang persoalan Aceh sejak penandatanganan COHA sampai dengan sehari sebelum pemberlakuan Darurat Militer dan Operasi Militer di Aceh, yaitu tanggal 18 Mei 2003, berisikan opini-opini sebagai berikut: (1) cenderung melegitimasi serta mendukung COHA dan solusi damai; (2) cenderung bersikap ambivalen terhadap penggunaan kekuatan mlliter dan operasi militer di Aceh; (3) cenderung mendukung internasionalisasi persoalan Aceh dan pihak intetnasional atau perannya dalam persoalan Aceh; (4) cenderung mendelegitimasi gerakan kemerdekaan di Aceh dan GAM; (5) cenderung melegitimasi TNI dan Polri; (6) cenderung mengkritik serta mendelegitimasi pemerintah, elite bangsa dan bangsa Indonesia, dan (7) cenderung melegitimasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam persoalan Aceh.Kemunculan berbagai opini tersebut dapat dikatakan didorong oleh ideologi nasionalisme, yang terlihat dominan mengorganisir dan mempengaruhi berbagai opini tersebut. Adapun ideologi nasionalisme mengorganisir dan mempengaruhi berbagai opini tersebut melalui beberapa cara, seperti melalui gagasan 'keutuhan wilayah (Indonesia)' -- yang mencakup pula gagasan untuk 'mempertahankan keutuhan (wilayah) Indonesia'--, gagasan 'kemandirian' dan polarisasi antara TNI dan GAM, di mana GAM, yang memperjuangkan 'Aceh merdeka,' dianggap sebagai 'mereka/musuh,' sementara TNI, yang menghadapi GAM,. dianggap sebagai 'kami/sekutu.'Selanjutnya, kemunculan ideologi nasionalisme dalarn konteks persoalan Aceh didorong oleh konflik Aceh yang dinkibatkan oleh relasi kuasa dan dorninasi dalam persoalan Aceh. Salah satu relasi kuasa dan dorninasi tersebut berada di wilayah ekonomi. Relasi kuasa itu termanifestasikan dalam kesenjangan yang ada antara Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dengan tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah daerahnya, yang memiliki arti bahwa apa yang dihasilkan di Aceh tidaklah dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Aceh, baik secara langsung melalui pendapatan yang akan berimplikasi pada konsumsi, ataupun secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh. Adapun relasi dominasinya termanifestasikan dalam kerugian yang relatif dialami oleh masyarakat Aceh-seperti yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti sumber peerangan dan pendidikan-sebagai akibat dari relasi kuasa di atas.Relasi kuasa dan dorninasi di atas setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kebijakan keuangan Ode Baru yang sangat tersentralisir, di mana pada masa Orde Baru, pendapatan daerah dikonsolidasikan dan tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Yang kedua adalah penyerapan surplus melalui ekspor, mengingat penggunaan yang paling besar dari PDRB Aceh adalah ekspor. Di sini diasumsikan bahwa ekspor itu sebenamya bukan 'milik masyarakat/publik ,' melainkan merupakan surplus atau keuntungan untuk para eksportir. Adapun di Aceh, sebagian besar ekspor Aceh terdiri dari gas alam cair (LNG) dan produk migas lainnya. Di sini kita temui perusahaan perusahaan yang mengeruk keuntungan dari ekspor migas di Aceh, seperti Exxon Mobil, PT Arun, Jilco dan Pertamina-yang terakhir ini juga menjadi penyalur keuntungan untuk pemerintah pusat."

"Persoalan realitas media hingga kini masih menjadi perdebatan panjang. Media tidak hanya sekedar menghadirkan realitas berita ke hadapan publik pembacanya, melainkan juga menyertakan sejumlah penilaian atau evaluasi atas fakta berita yang dikonstruksikan dalam kemasan sikap (politik) tertentu. Hal ini tentunya tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pers yang senantiasa dikaitkan dengan misi dan visi institusional, peran pers sebagai Iembaga ekonomi, medium dan pemroduk informasi. Dalarrl peristiwa Sidang Interpelasi Iran dengan agenda utama maminta keterangan (klarifikasi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono PBB Nomor1747 tentang pemberlan sanksi perekonomian yang lebih luas kepada Iran, karena dianggap melakukan pengayaan uranium untuk tujuan senjata pemusnah, akan terlihat sekali bagaimana Republika, Kompas dan Jurnal Nasional mengkonstruksi berita sesuai dengan cara pandang (frame)-nya masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan frame media dalam mengkonstruksi berita seputar Sidang Interpelasi Iran, pada 10 Juli 2007. Dengan mengetahui perbedaan cara pandang (Fame) media, akan diketahui bagaimana orientasi politik media berdasarkan kepentingannya masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode analisis framing, yang menekankan pada penonjolan kerangka pemikiran, perspektif, konsep, dan klaim interpretatif masing-masing media dalam rangka memaknai obyek wacana. Unit observasi yang diteliti adalah laporan utama, sebab laporan utama berisi peristiwa penting yang harus sesegera mungkin diketahui pembaca. Haail penelitian menunjukkan bahwa Republika, Kompas, dan Jurnal Nasional memiliki cara pandang (frame) yang berbeda. Republika memaknai lnterpelasi Iran tidak membuahkan hasil apapun. Langkah DPR untuk meminta keterangan Presiden SBY terkait kebijakannya mendukung Resolusi DK PBB Nomar 1747 yang sudah berlangsung selama tiga bulan lebih menjadi sia-sia. Hal itu tercermin melalui penegasan Republika bahwa Rapat lnterpelasi tidak menghasilkan keputusan Penerimaan atas penolakan dari DPR, Sebaeai koran komunitas Muslim. Republika merasa berkepentingan untuk menyuarakan aspirasi publik pembacanya yang mayoritas adalah Muslim. Kompas memaknai Interpelasi Iran sebagai ajang perdebatan antara anggota DPR yang menerima (pro) terhadap ketidakhadiran Presiden di DPR dan anngota DPR yang menolak (kontra) dan kecewa atas ketidakhadiran Presiden. Frame yang dimunculkan di hadapan khalayak adalah kontroversi diantara anggota DPR yang pro dan anggota DPR Yang kontra dengan argumen yang sama besarnya. Pendapat yang pro dan kontra ditampilkan dengan detail yang sama. Frame semacam ini menunjukkan juga bahwa Kompas nampaknya cukup berhati-hati dalam menilai peristiwa tersebut. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa pemaknaan dari media bersangkutan. Sementara Jurnal Nasional mempunyai frame yang berbeda dengan Kompas dan Republika. Dalam frame Jurnal Nasional Sidang lnterpelasi Iran telah selesai karena DPR telah memahami dan menerima jawaban Presiden melalui para Menteri pada Paripurna DPR, 10 Juli 2007. Artinya, masalah Interpelasi tidak perlu dipersoalkan lagi. Persoalan realitas media massa tidaklah sesederhana yang dibayangkan Kompleksitas kerja media semakin rumit di kala berbagai kepentingan berupaya mempengaruhi atau menekan media. Kiranya lebih bermanfaat bila intern dan ekstern pers memadukan asumsi dasar paradigma strukturai dan kultural, dengan harapan memungkinkan mendorong terwujudnya pers yang independen."