Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus untuk mencari penjelasan atas pemicu peningkatan akuisisi senjata ofensif di kawasan Asia Tenggara, paska perang dingin. Penelitian Kuantitaif dengan pendekatan deskriptif analitis ini, berusaha untuk menjelaskan: 1) keberadaan akuisisi senjata ofensif, dengan menggunakan parameter dari Offense Defense Theory, dan lebih jauh 2) mencari penjelasan dari fenomena ini. Dengan menggunakan model aksi-reaksi dari teori Dinamika Persenjataan, penulis berusaha untuk untuk menganalisis pola penggelaran militer statis (military deployment) per Negara per periode dan menghubungkan hal ini pada konflik spesifik dan flash point di kawasan ini, untuk mencari intensi dari akuisisi senjata. Penulis juga menganalisis pola dari military deployment per Negara per peiode dalam konteks hedging strategies antara Negara ASEAN dengan China, terutama dalam konflik Laut China Selatan. Dengan menggunakan analisis combat radius, military deployment, dan analisis military employment, hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa akuisisi senjata ofensif yang dilakukan oleh negara di kawasan dipicu oleh pola aksi reaksi.

---

This research focused on tracing triggering factor of the increase of procurement of offensive weapon in Southeast Asia, in post Cold War period. This is a quantitative research with descriptive and explanative analysis approach try to describe: 1) the existence of increasing of offensive weapon acquisition using parameter from Offense Defense Theory, and further 2) seeking for explanation of this phenomenon. Using action reaction model from Arms Dynamic, writer analyzed the pattern of military deployment per countries per period and linked it to specific conflict and flash point in region, to traced intention of weapon acquisition.

Writer also analyze pattern of military deployment per countries per period in context of hedging strategies of ASEAN countries with China, specifically in South China Sea. Using combat radius analysis and military deployment and employment analysis, the result indicates the procurement of offensive weapon is triggered by pattern of action reaction, which."

"Penulis sengaja memilih topik "Pembentukan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara" (KBSN-AT) sebagai suatu upaya melindungi lingkungan hidup mengingat selama ini belum ada satu penelitian hukum yang secara khusus membahas masalah ini.Tujuan penulisan adalah menjelaskan seluruh permasalahan yang timbul melalui sebuah, penelitian hukum guna menemukan prinsip-prinsip hukum yang ada dan berlaku dalam KBSN-AT. Selain itu, Penulisan ini dimaksudkan guna menganalisa seluruh ketentuanketentuan yang terdapat dalam Traktat KBSN-AT serta kompleksitas hukum yang mungkin timbul dan penerapan ketentuan-ketentuan dimaksud.Penulisan ini didasarkan pada sebuah penelitian yang menggunakan perencanaan experimental design. Disini Penulis menganalisa serta memberikan penjelasan lebih jauh mengenai ketentuan-ketentuan yang ada dalam Traktat KBSN-AT dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul serta antisipasi penyelesaiannya. Selain itu, Penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih jauh tentang pembentukan KBSN-AT sebagai suatu fenomena politik internasional.Selain tujuan secara umum yaitu mendorong penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh dalam kerangka global, secara khusus pembentukan KBSN-AT dimaksudkan untuk:1. Melarang negara-negara Asia Tenggara untuk memiliki, mengembangkan, melakukan uji coba, menempatkan, atau menggunakan senjata nuklir;2. Menegaskan kembali hak-hak negara Asia Tenggara untuk memanfaatkan energi nuklir guna maksud-maksud damai;3. Mengupayakan jaminan dari Negara Bersenjata Nuklir bahwa mereka tidak akan menyerang atau mengancam menyerang negara-negara Asia Tenggara dengan senjata nuklir.Guna memastikan efektifitasnya, KBSN-AT disertai pula sebuah Protokol yang isinya merupakan jaminan dari semua Negara Bersenjata Nuklir untuk menghormati ketentuanketentuan yang ada dalam Traktat serta memberikan "jaminan keamanan negate (negative security assurance). Namun sejauh ini belum ada satupun Negara Bersenjata Nuklir yang menandatangani Protokol Traktat KBSN-AT."

"

Penelitian ini bertujuan melihat faktor-faktor penyebab tingginya Net Interest Margin di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, khususnya pada periode 2009 – 2013. Industri perbankan di Indonesia dinilai inefisien dibandingkan dengan industri perbankan di ASEAN yang ditunjukan dengan nilai rata-rata NIM yang lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir. Nilai NIM yang relatif lebih tinggi membuat daya saing industri perbankan nasional dan peran bank sebagai lembaga intermediasi dalam perekonomian nasional tidak maksimal. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingginya NIM di Indonesia disebabkan biaya overhead yang tinggi dan diversifikasi usaha yang rendah pada industri perbankan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Penelitian ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Trinugroho, Agusman, & Tarazi, (2014) dan Fungá dan Poghosyan (2011).

---

The focus of this study is to observe determinants that is contributing to high Net Interest Margin in Indonesia compared to other countries in South East Asia (ASEAN), particularly in the period 2009 – 2013. Indonesian banking industry is considered inefficient compared to ASEAN banking industry. It is indicated by the high of NIM in the last five years. The high value of NIM make the competitiveness of national banking industry relatively low and banks cannot doing their role as financial intermediaries in the economics. In this research, it was found that the high of NIM in Indonesia contributed by high overhead cost and low degree of diversification in Indonesian banking industry compared to other countries in ASEAN. This research uses the model developed by Trinugroho, Agusman, & Tarazi (2014) and Fungá & Poghosyan (2011).

"

"Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaranhukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis,menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lainuntuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudianmemegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitianyuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangipersaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh GrabHoldings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitisdengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi asetUber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukumpersaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasustersebut

---

Akuisisi yang dilakukan dengan tujuan anti persaingan dapat membawa dampak pelanggaranhukum persaingan usaha sebab tindakan tersebut dapat mematikan pesaing bisnis,menimbulkan penguasaan pasar (market power), dan juga dapat menghalangi pelaku usaha lainuntuk memasuki pasar barang atau jasa tertentu sehingga perusahaan pengakuisisi kemudianmemegang kontrol tertinggi atas produk/jasa yang dipegang. Penelitian ini berbentuk penelitianyuridis normatif dengan menganalisis tindakan akuisisi dengan tujuan untuk mengurangipersaingan usaha berdasarkan studi kasus akuisisi aset Uber Technologies Inc. oleh GrabHoldings Inc. di Asia Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitisdengan fokus pada komparasi regulasi hukum persaingan usaha, analisa tindakan akuisisi asetUber oleh Grab, serta penyikapan/sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga otoritas penegak hukumpersaingan usaha di Singapura, Filipina, Vietnam dan Indonesia dalam menghadapi kasustersebut"

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."