Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sanitasi sudah diketahui sebagai hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Akses terhadap sanitasi harus terus ditingkatkan. Sanitasi di tempat pelelangan ikan terkadang lupa untuk diperhatikan. Sanitasi ini penting karena pengaruhnya terhadap kualitas hasil tangkapan para nelayan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang ketersediaan dan kriteria sanitasi dasar di tempat pelelangan ikan Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah deskriptif observasional. Variabel yang diteliti adalah jamban, air bersih, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan tempat mencuci tangan. Metode pengumpulan data menggunakan formulir observasi.Hasil penelitian ini adalah dari 12 jamban yang tersedia hanya 5 jamban yang digunakan oleh nelayan. Dari 5 jamban tersebut hanya 2 jamban yang dikategorikan jamban yang bersih. Secara kualitas, air bersih di tempat pelelangan ikan sudah memenuhi kriteria air bersih secara fisik. Untuk sumber air bersih, menggunakan PAM dan perpipaan. Saluran pembuangan air limbah masih jauh dari keriteria SPAL yang bersih. Air limbah tidak mengalir lancar serta SPAL menjadi tempat sarang tikus, kecoa, dan vektor penyakit lainnya. Fasilitas sanitasi dasar yang tidak terdapat di tempat pelelangan ikan Lempasing adalah tempat pembuangan sampah dan tempat mencuci tangan. Sampah-sampah dari kegiatan, yang sebagian besar merupakan bangkai ikan, dibuang di jalan-jalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing ini sebaiknya lebih diperhatikan karena sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing akan berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual.Sanitation has been known as the important effect toward of health degree. Access of sanitation must be increased. Santation at the fish auction occasionally forget to observe. This sanitation is important because of the impact to fishes quality.

The objective of this research is to find out the description of availability and criteria of sanitation at Lempasing fish auction, Teluk Betung, Bandar Lampung. The method is the descriptive observational. The variables is latrine, clean water, wastewater discharge line (SPAL), garbage can, and handwash facility. This research use form observation to collect data.

The result is from 12 latrines available, only 5 latrines are used by fisherman. Clean water at Lempasing fish auction has been appropriated with physic quality of clean water. The source of clean water that used at Lempasing fish auction is from PAM (using pipe to distribute water). Wastewater discharge line (SPAL) still far from the criteria good wastewater discharge line. Wasterwater is not stream smoothly also it become place of mouse, cockroach, and other diseases vector. In there, the garbage can and handwash facility are not available. The garbages from activities, that most of them are fish carcass, are threw in the street. The conclusion from this research is sanitation at Lempasing fish auction should be more attention because sanitation at Lempasing fish auction will be related to fishes that fisherman will sell."

"Di Indonesia, penyakit malaria masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah luar Jawa Bali. Di daerah-daerah tersebut masih sering terjadi letusan wabah yang menimbulkan banyak kematian. Pemberantasan penyakit malaria dapat dilakukan dengan pemutusan rantai penularannya, melalui upaya menghilangkan tempat perindukan nyamuk Anopheles di sekitar rumah, sehingga nyamuk tidak dapat berkembangbiak.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara tempat perindukan nyamuk dengan kejadian malaria di Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung Tahun 2002. Desain penelitian yang digunakan adalah Kasus-Kontrol dengan jumlah sampel sebanyak 196 orang dan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan tempat perindukan nyamuk yang berjarak kurang dari 2 km dari pemukimam mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian malaria, dengan nilai OR sebesar 3,774 (95 % CI: 1,975-7,211), dan setelah dikontrol oleh variabel lain, yakni pekerjaan dan pemakaian kelambu yang berperan sebagai faktor konfonding, nilai OR menjadi 3,687 (95 % Cl: 1,819-7,473).Aktifitas di luar rumah pada malam hari, Pemasangan kassa pada ventilasi rumah, dan lama bermukim di wilayah penelitian, merupakan variabel yang mempunyai hubungan langsung dengan kejadian malaria, akan tetapi tidak mempunyai pengaruh secara bermakna terhadap hubungan antara tempat perindukan nyamuk dengan kejadian malaria.Disarankan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam pemberantasan penyakit malaria dengan upaya membersihkan tempat perindukan nyamuk di sekitar rumahya, melakukan perlindungan individu dan perlindungan rumah/keluarga terhadap gigitan nyamuk Anopheles.Dan bagi Pemerintah Daerah bersama-lama dengan Dinas Kesehatan agar lebih intensif lagi melaksanakan kegiatan pemberantasan penyakit malaria dengan lebih melibatkan peran serta aktif masyarakat dan melaksanakan penyuluhan tentang pendidikan kesehatan masyarakat secara intensif.

---

In Indonesia, malaria diseases remains one of public health problems, mainly at the districts beyond Java and Bali.Within those districts, frequently occurs the outbreaking disease with result to the mortality case. Malaria disease elimination through breaking down the infection linking by cleaning up the Anopheles breeding places around the house, in order the mosquito could not growth.

The research is conducted to find assosiation strength between breeding place with malaria incidence in Kecamatan Teluk Behmg Barat, Kota Bandar Launpung Tahnm 2002. Research design used is Case-Control with total sample are 196 peoples and using questioner as collecting instrument

The research shows that the existence of breeding place which the distance is less than 2 km from community residence have significant assosiation with malaria incidence, with OR is 3,774 (95% CI : 1,975 - 7,211), and controlled by another variables, that is occupational and bad net used which plays role as confounding factor, then OR becomes 3,687 (95% CI : 1,819 - 7,473).

Night outdoor activities, screening applied on ventilation, length of stay in the research area, are the direct variables to the malaria incidence without having significant influence to the relation between breeding place and malaria incidence.

The community is advised to participate actively in eliminating the malaria disease by cleaning up the breeding place of mosquito around the house, individual protecting and house/flintily protecting against anopheles bitting.

The District Government and Provincial health authority are expected to work together intensively in malaria eliminating by involving community roles, and conducting counseling about conummity health education intensively."

"Kota Bandar Lampung merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki tingkatan ancaman bencana tsunami yang tinggi, hal ini dikarenakan posisi Kota Bandar Lampung yang relatif berada dekat lokasi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia yang relatif aktif. Selain ancaman bencana gempabumi dan Gunung Krakatau yang juga berpotensi membangkitkan gempa yang disertai dengan tsunami. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa potensi bahaya bencana tsunami di pesisir Kota Bandar Lampung diperoleh prediksi jarak run up rendaman tsunami mencapai ketinggian 20 meter di atas permukaan laut, mencakup 4 kecamatan yaitu (Kecamatan Bumi Waras, Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Teluk Betung Timur). Metode yang digunakan adalah Cell Based modelling menggunakan tool model builder dalam Arc GIS dengan analisa grid raster 1 meter sehingga dapat menampilkan dan menjelaskan secara details atribut yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi eksisting penggunaan lahan dapat dilihat dari citra Quick Bird yang memiliki resolusi tinggi 0,6 meter.Hasil analisis Tingkat kerentanan terhadap tsunami di Kota Bandar Lampung, di Kecamatan Bumi Waras memiliki tingkat kerentanan tertinggi pada kelurahan Bumi Waras seluas 85,62 Ha. Kecamatan Panjang di kelurahan Pidada seluas 30,16 Ha. Kecamatan Teluk Betung Selatan memiliki tingkat kerentanan tertinggi pada kelurahan Pesawahan seluas 0.02 Ha dan Kecamatan Teluk Betung Timur di kelurahan Kota Karang seluas 32,11 Ha.

---

Bandar Lampung is an area in Indonesia which has a high level of Tsunami threat. It is due to the position of Bandar Lampung which is located relatively near the meeting point of Indo-Australian plate dan the Eurasian plate; both are plates are relatively active. Other causes are earthquake threat and the existence of Krakatoa which is potential to generate earthquakes which are followed by a Tsunami. The data analysis showed that the potential Tsunami hazard in the coastal city of Bandar Lampung is the predicted distance run up the marinade tsunami that reached a height of 20 meters above sea level. Potential hazards include four districts, i.e. Bumi Waras District, Panjang District, South Teluk Betung District, and East Teluk Betung District. The research method is Cell-Based modeling, the one using the tool model builder in Arc GIS with 1 meter raster grid analysis, which can show and explain in detail the attributes that exist in the region. From Quick Bird image that has of 0.6 meter resolution, the existing condition of the land use can be clearly seen.The results of the analysis showed the vulnerability of Tsunami in the city of Bandar Lampung. The results showed that Bumi Waras District has the highest vulnerability level at Bumi Waras Subdistrict with an area of 85.62 Ha. Panjang District has the highest level of vulnerability at Pidada Subdistrict with an area of 30.16 ha. South Teluk Betung District has the highest level of vulnerability at Pesawahan Subdistrict with an area of 0,02 Ha. East Teluk Betung District has the highest level of vulnerability at Kota Karang Subdistrict with an area of 32.11 Ha."

"Fungsi posyandu bagi masyarakat sasaran adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan, umur harapan hidup, dan status gizi_ Namun, dari hasil pemantauan perkembangan posyandu menunjukkan penurunan mutu kerja yang ditandai dengan meningkatnya jumlah posyandu strata pratama. Kondisi ini terjadi disebabkan kader yang tidak aktif melaksanakan kegiatan posyandu. Keaktifan kader di posyandu sangat menentukan kualitas fungsi dan kinerja posyandu, karena unsur utama dalam pelayanan posyandu adalah kader.Berkaitan dengan hasil tersebut di atas penelitian ini mencoba untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang patut diduga berhubungan dengan keaktifan kader posyandu atau penurunan aktivitas kader posyandu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah ada hubungan antara keaktifan dengan faktor-faktor : umur, pendidikan, status perkawinan, pengetahuan, sikap, motivasi, pelatihan, penghargaan, insentif, dan peran TP-PKK.Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Instrumen utama yang digunakan separangkat kuesioner. Responden penelitian adalah seluruh kader yang ada dan sedang melaksanakan pelayanan posyandu yang berjumlah 150 orang kader aktif dari seluruh posyandu yang ada di kecamatan Teluk betung Barat Kota Bandar Lampung, sebagai populasi yang diteliti sekaligus merupakan sampel penelitian.Analisa data dengan menggunakan program SPSS versi 10.0.Analisis univariat untuk distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan menggunakan uji statistik, uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.Hasil penelitian, berkaitan dengan kehadiran kader posyandu di kecamatan Teluk betung Barat ternyata 66,7% kader posyandu aktif melakukan kegiatan posyandu yang diadakan. Sedangkan hasil analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader, didapatkan enam faktor yang secara statistik terbukti berhubungan secara bermakna/signifikan yaitu umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, pelatihan dan TP-PKK.Disarankan kepada institusi pembina posyandu di kelurahan/kecamatan bahwa semua posyandu dapat memiliki kader yang mampu aktif dan melakukan kegiatan posyandu apabila memilih calon kader yang berusia lebih dan 35 tahun, berpendidikan minimal SMP, diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, pembinaan dan bimbingan oleh TP-PKK setiap bulan untuk mempertahankan sikap, motivasi kerja, dan semangat kerja kader posyandu. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lagi terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan keaktifan kader sekiranya perlu dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor lainnya dengan rancangan yang berbeda dan kelompok sampel yang lebih banyak/ lebih luas.

---

Factors Related to The Activity of Posyandu Cadres at Teluk Betung Barat Subdistrict of Bandar Lampung CityThe main function of posyandu for the target community is to improve health quality, life expectancy, and nutrition. The monitoring of the development of quality performance of posyandu showed that there was a decline of the performance quality of posyandu indicated by the increasing number first strata posyandu. This might be caused by the inactivity of the cadres in implementing posyandu services, while in fact the cadre absences is very influential in determining the quality of posyandu performance because the cadres are the main element of the posyandu services.This research attempts to identify what factors than can be assumed to correlate with the activity of posyandu cadres and factors that might hinder the cadre activities. The main objective of the research is to answer the question whether there are any correlations between the cadre performances, and factors such as age, education, marital status, knowledge, attitude, motivation, training, incentive, award, and TPPKK.This research is a descriptive analysis using cross-sectional design. The main instrument used to gather the data is a set of questionnaires. The respondents are all available cadres who are still in posyandu services. The number of respondent is [50 cadres from all posyandus in Telukbetung Barat Sub-District of Bandar Lampung city who function both as the population as well as the sample.The data were analyzed using Efi Info version 6.4 and SPSS version 10.0. Univariate analysis for frequency distribution and bivariate analysis using Chi Square Correlations in order to find out whether there are any correlations between the independent variables and the dependent variable.The results show that in relation to the general performance of the posyandu cadres in Teluk Betung Sub-District, 66,7% of the posyandu does have absence cadres to provide services for the community. Statistical analyses show that there are five factors that correlate significantly with the cadre performance. The factors are: age, school, knowledge, attitude, training, and TP-PKK. It is recommended that the institutions in charge of managing the posyandus in villages and sub districts to provide the posyandu with cadres aged over 35 years, organizing trainings to develop the skills and knowledge of the cadres, supporting 1P-PICK every month to maintain the cadres attitude, and enhancing the motivation and working spirits of the cadres. In order to get a more comprehensive picture of the factors related to the performance of the cadres, it is also suggested that other research studies with different research design with bigger and wider groups off samples be conducted."

"Wilayah perairan Indonesia meliputi perairan Indonesia, yang terdiri dari Teritorial 0,3 juta Km2, Nusantara 2,8 juta Km2 dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 juta Km2, dengan potensi lestari sumberdaya hayati perairan tercatat sebesar 6.6 juta ton/tahun, meliputi berbagal jenis komoditi Ikan pelagis dan lion demersal, seperti Cakalang, tuna, udang, dan ikan karang. Sumber daya hayati perairan ini telah dimanfaatkan sekitar 60 %. Selama tahun 1989-1999, produksi perikanan laut cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 produksi perikanan taut mencapal 4 juta ton atau mencapai 75% dari total produksi perikanan di Indonesia (Ditjen Perikanan Tangkap, 2000).Karena potensi yang begitu besar, sub-sektor perikanan memberikan peranan yang berarti dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai salah satu mata pencarian utama bagi sebagian masyarakat pedesaan, terutama yang menetap di pesisir pantai dan daerah-daerah kepulauan, serta merupakan salah satu sumber devisa negara. Hasil sub-sektor perikanan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga merupakan salah satu komoditas ekspor.Pengembangan sektor perikanan diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan, memperbaiki tingkat hidup serta kesejahteraan nelayan dan petani ikan, yaitu melalui peningkatan pendapatan, konsumsi protein hewani, ekspor dan mengurangi impor hasil perikanan. Akan tetapi usaha pengembangan ini selama ini dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain : ciri hasil tangkapan nelayan yang membutuhkan penanganan khusus, misalnya : sifat sumberdaya perikanan yang mudah busuk, produksi yang sulit diramalkan, proses produksi sangat tergantung pada musim serta resiko ketidakberhasilan yang tinggi. Semua ini membuat nelayan berada pada posisi tawar yang rendah. Lemahnya posisi tawar ini juga disebabkan oleh system."

"Tujuan penelitian ini adalah menghitung potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008. Variabel-variabel yang digunakan meliputi data produksi ikan, data harga lelang, harga pedoman ikan, dan besarnya tarif retribusi.Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari instansi pemerintah terkait. Adapun data primer dikumpulkan melalui wawancara tidak terstruktur (tidak ada kuesioner) terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelelangan ikan.Total potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.095.011.248,03, terdiri dari potensi penerimaan retribusi ikan dari laut Rp 465.000.694,53 dan potensi penerimaan retribusi ikan dari darat sebesar Rp 630,010,553.50. Kontribusi potensi penerimaan retribusi ikan dari darat adalah 57,53%, lebih besar dibandingkan kontribusi ikan dari laut yaitu 42,47%.Efektivitas pemungutan retribusi di TPI Muara Baru adalah sebesar 37,60%, dan merupakan hasil rata-rata efektivitas pemungutan retribusi ikan dari laut sebesar 76,38% dan ikan dari darat sebesar 8,98%. Efektivitas pemungutan retribusi pada tahun 2008 adalah kurang karena masih terdapat 62,40% potensi penerimaan retribusi yang belum berhasil dipungut.Rata-rata total produktivitas realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2008 sebesar Rp 42.000,01 per ton yang berasal dari ikan dari laut sebesar Rp 72.480,70 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 11.519,32 per ton. Adapun total produktivitas potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan adalah sebesar Rp 40.968,02 per ton yang merupakan rata-rata atas produktivitas ikan dari laut sebesar Rp 69.897,20 per ton dan ikan dari darat sebesar Rp 12.038,84 per ton.

---

The goal of this study is to calculate the revenue potency and the collecting effectivity of fish auction retribution at Muara Baru Fish Auction Place (FAP) North of Jakarta in 2008. Variables of the study are produce of fish data, auction price of fish, fixing price of fish, and amount of retribution tariff.The research design is descriptive research used primary and secondary data. The secondary data is compiled from government related institution and the primary data is collecting from no structure interview (no questioner) to people who related with fish auction.Total of potency of the fish auction retribution revenue at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 1.095.011.248,03, divided by the auction retribution revenue of fish from the sea is amount Rp 465.000.694,53 and the auction retribution revenue of fish from the land is amount Rp 630,010,553.50. The contribution of the retribution revenue potency of fish from the land is bigger than fish from the sea (57,53% : 42,47%).The effectivity of retribution collecting at Muara Baru FAP is 37,60% and it?s average of the effectivity of retribution collecting fish from the sea is 76,38% and fish from the land is 8,98%. The effectivity of retribution collecting in 2008 is low because there is still 62,40% of the revenue potency of retribution that haven?t collecting.The average of total productivity of the retribution revenue realization at Muara Baru FAP in 2008 is amount Rp 42.000,01 per ton, supported by fish from the sea is amount 72.480,70 per ton and fish from the land is amount Rp 11.519,32 per ton. Total productivity of the retribution revenue potention is amount Rp 40.968,02 per ton, the average productivity that supported by fish from the sea is amount Rp 69.897,20 per ton and fish from the land is amount Rp 12.038,84 per ton."

"Konflik atas sumber daya hutan terjadi secara meluas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di Indonesia ini terjadi karena implementasi kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga kampung hutan untuk ikut serta mengelola hutan sekaligus mendapatkan manfaat dari sumber daya tersebut. Konflik yang diuraikan ini sebenarnya hanya merupakan bagian dari konflik secara keseluruhan yang dihadapi warga kampung hutan dalam kehidupan mereka.Dengan melihat konflik sebagai suatu proses rangkaian kejadian dimana masing-masing pihak yang berkonflik berusaha memenangkan kepentingan masing-masing dengan pilihan Cara masing-masing, kajian ini mengupas pilihan pranata yang diambil oleh warga kampung hutan dalam mekanisme penanganan konflik yang mereka hadapi, termasuk konflik yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya hutan. Pilihan ini diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dapat dirumuskan seagai kemanan dan kenyamanan pihak yang terlibat dalam menangani konflik dengan tetap memperjuangkan kepentingannya sebagai tujuannya.Kajian mengenai konflik ini didasarkan pada sejumlah kasus konflik yang ditemukan pada saat penelitian lapangan dan kemudian dituliskan kembali dalam bentuk ilustrasi rangkaian kejadian konflik dengan satu konteks tertentu. Konflik yang disajikan berupa konflik yang berkenaan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan baik di areal warga maupun di kawasan hutan negara, konflik seputar renovasi masjid Al - Iman di Kampung Baru, konflik pengelolaan kawasan hutan berupa peremajaan kopi dan pengarangan dalam kawasan hutan negara dan konflik-konflik pencurian.Dari kajian ini ditemukan bahwa warga kampung hutan mendasarkan pilihan pranata berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang paling mendasar adalah ketersediaan pranata dalam masyarakat setempat. Dari pranata-pranata tersebut, ada kemungkinan pihak-pihak yang terlibat memilih lebih dari satu pranata dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan posisi mereka dan tercapainya tujuan yang diinginkan. Pada kondisi dimana aturan dan mekanisme penanganan konflik tidak tersedia, warga kampung, dengan dibantu oleh pihak luar ataupun tidak, mampu menciptakan pranata baru melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan bersama antara berbagai pihak yang berkepentingan. Kehadiran pihak luar sebagai pihak yang menyadarkan para. pihak yang berkonflik dan menggerakkan para pihak itu untuk bersama-sama menangani konflik, sekaligus menjadi teman belajar bersama untuk menemukan suatu bentuk pranata yang sesuai untuk menangani konflik yang terjadi dapat mempercepat proses pembangunan pranata ini.Berdasarkan hasil dari kajian ini, dapat diambil suatu pemahaman baru mengenai konflik masyarakat kampung hutan. Pada umumnya, konflik yang terjadi pada masyarakat kampung hutan terjadi karena adanya ketidaksepahaman yang dibiarkan berlanjut dan diejawantahkan dalam sikap terbuka atau terselubung dalam berbagai arena social. Oleh karena itu, walaupun konflik yang terjadi tidak serta merta dapat difragmentasi sebagai konflik kehutanan atau non-kehutanan. Dengan melihat konflik masyarakat kampung hutan sebagai suatu kesatuan, dapat dilihat dengan lebih jelas bahwa ternyata, konflik warga kampung hutan dengan pihak Dinas Kehutanan sehubungan dengan pemanfaatan dan penguasaan lahan dalam kawasan hutan negara hanya merupakan satu bagian kecil dari satu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kampung hutan.Upaya untuk mencegah dan menangani konflik yang terjadi Dapat dilakukan secara efektif jika masyarakat memiliki pranata yang kuat sebagai tempat mereka berpaling dan bersandar. Keberadaan pranata yang kuat juga dapat menjadi sarana komunikasi antara warga dan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Selain itu, peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah juga dapat dijadikan bagian dari pranata ini dengan cara menyederhanakan proses dan bahasa aturan tersebut. Kiranya, inilah cara yang paling efektif yang dapat dilakukan untuk proses sosialisasi peraturan dan kebijakan."

"Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan jual beli dengan pembiayaan Bank pada Bank CIMB Niaga di kota Bandar Lampung dan bagaimana pengawasan pihak Bank dalam proses pencairan dana. Dalam perkreditan, Notaris tidak boleh menolak membuat aktaakta yang diperlukan kecuali ada alasan-alasan yang mendasar. Dalam membuat akta perjanjian jual beli, Notaris harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku. Peranan Notaris dalam proses jual beli diantaranya membuat akta pengikatan jual beli, penerbitan covernote untuk pihak Bank. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti dalam proses peralihan hak atas objek jual beli. Perihal adanya kekeliruan identitas para penghadap yang tercantum dalam akta, Bank sengaja maupun tidak sengaja, maka terjadilah suatu kekeliruan atau penipuan, yang dapat menimbulkan tidak sahnya akta Notaris sebagai akta otentik.

---

House represent primary requirement for most family, both for living in rural and also in urban which representing primary requirement. Accomplishment of primary requirement, cannot fulfill by everybody to buy cash. Therefore, needed an monetary institute to give fund aid in the form channeling of credit especially in House Ownership Credit (KPR).

This study aims to determine how the role of Notaries in the deed relating to the sale and purchase with bank financing at Bank CIMB Niaga in the city of Bandar Lampung, and how the supervision of the Bank in the disbursement process. In lending, Notaries may not refuse to make the necessary certificates unless there are fundamental reasons. In making the deed of sale and purchase agreement, the Notary must pay attention to rules and norms.

Notary role in the process of buying and selling them to make the deed binding sale and purchase, publishing covernote to the Bank. Acts will be evidence in the transition process right to purchase the object. Mistake concerning the identity of the penghadap listed in the deed, the Bank intentionally or unintentionally, then there was a mistake or fraud, which can cause it unlawful for an authentic deed notary deed."

"ABSTRAKTransportasi angkutan umum memiliki peranan penting bagi kemajuan kehidupan suatu masyarakat daerah. Alat transportasi merupakan kunci utama dalam perkembangan perekonomian dan sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu completion jasa transportasi oleh pemerintah sangat diperlukan dengan tujuan untuk memiliki alat transportasi multimoda yang efektif dan efesien. Pertumbuhan angkutan barang di Pelabuhan Panjang Lampung beberapa dekade ini meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimasikan angkutan barang tersebut. Belum lama pemerintah memandang perlu untuk Mengoptimalkan PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang mengawinkan undangundang subsektor Jalan, Perkeretaapian dan Laut. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk mendukung sistem logistik nasional. Pelabuhan Panjang menghubungan antar daerah. Maka sangat memungkinkan untuk mengoptimalisasikan pengiriman barang logistik. Melakukan optimasi biaya dan penyerahan tepat waktu sangat penting bagi perekonomian khususnya wilayah lampung sebagai gerbang pintu menuju sumatera. Pelabuhan panjang lampung memiliki peluang untuk menggunakan berbagai transportasitransportasitransportasi multimoda termasuk dapat menstabilkan tarif pengiriman logistik dan waktu yang diperlukan terjangkau cepat. Dengan di optimalkannya PP Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda dalam pasal 27 tentang tarif angkutan multimoda, Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis. Pentingnya penambahan transportasitransportasitransportasi multimoda untuk pengiriman barang logisik dengan baik dan tepat akan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis, keadan, jumlah barang, berat dan volume barang, waktu dan tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan mulimoda."