Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belanja pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, sampai dengan tahun 2010 penyerapan anggaran belanja pemerintah cenderung tereskalasi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keterlambatan dan mengetahui permasalahan yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penelitian ini fokus pada realisasi anggaran belanja satker di wilayah pembayaran KPPN Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan 75,25% satker mengalami keterlambatan penyerapan anggaran belanja. Penyebab utama keterlambatan terletak pada permasalahan internal satker.

---

Government spending plays an important role in the economy of a country. However, until 2010 government budget absorption tends to escalate at the end of the year. This study aims to analyze the level of delays and knowing the problems that cause delays budget absorption. This study focuses on the realization of budget spending units in the area of KPPN Pekanbaru payment. This study concluded that 75,25% of the spending units experienced delays budget absorption. Main cause of the delay lies in the internal problems of spending units."

"Keterlambatan penyerapan anggaran berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomis dalam pengelolaan keuangan negara, dan menghambat peluang investasi pemerintah. Dalam tahun 2011, penyerapan anggaran belanja terutama belanja barang dan belanja modal menumpuk di triwulan IV lebih dari 50%. Penyerapan anggaran yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah penyerapan dari satuan kerja yang ada di wilayah Jakarta karena memiliki pagu anggaran sebesar 79,67% dari total pagu secara nasional.Dengan menggunakan analisis faktor eksploratori (Eksploratory Factor Analysis-EFA), keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja di wilayah Jakarta disebabkan oleh : (1) Faktor Perencanaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 42,91%; (2) Faktor Administrasi yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 8,84%; (3) Faktor Sumber Daya Manusia, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 7,80%; (4) Faktor Dokumen Pengadaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 6,47%; (5) Faktor Ganti Uang Persediaan, yang menjelaskan variasi seluruh item sebesar 5,41%; sisanya sebesar 28,57% dijelaskan oleh faktor lain selain faktor tersebut.

---

The Delay of Budget Absorption causes slowing effect on economic growth, economic losses in government cash management, and opportunity cost of government investment. In 2011, Budget Absorption especially expenditure of goods and assets, piled up at the end of quarterly of the current budget year more than 50%. Budget Absorption which need priority concern is absorption on government spending unit in the region of Jakarta because had 79,67% of total national budget ceiling.By using Eksploratory Factor Analysis (EFA), The Delay of Budget Absorption on Government Spending Unit in The Region of Jakarta caused by : (1) Planning Factor, that explaned of variation overall items of 42,91%; (2) Administration Factor, that explaned of variation overall items of 8,84%; (3) Human Resources Factor, that explaned of variation overall items of 7,80%; (4) Procurement Document Factor, that explaned of variation overall items of 6,47%; (5) Revolving Fund Factor, that explaned of variation overall items of 5,41%; the balance of 28,57% described by factors outside of those factors."

"ABSTRAKSalah satu sumber data untuk menyusun perencanaan kas pemerintah adalah dataproyeksi belanja satuan kerja (Satker) kementerian negara/lembaga. Satkermenyusun proyeksi belanja berdasarkan pelaksanaan kegiatan satker dalammelaksanakan anggaran. Sehingga penyusunan proyeksi belanja diharapkan akanberdampak pada peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Dalamperjalanannya hingga saat ini, proyeksi belanja satker banyak yang tidak akuratsehingga pelakanaan perencanaan kas tidak efektif. Penelitian ini bertujuanmenganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektifitas proyeksi belanjasatker dan strategi kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat JenderalPerbendaharaan untuk meningkatkan efektifitas perencanaan kas. Penelitian inimenggunakan analisis jalur Structural Equation Modelling berbasis Variance(Partial Least Square) dengan alat bantu perangkat lunak SmartPLS versi 2.0.Hasil pengujian menunjukkan faktor-faktor yang signifikan berpengaruh secaralangsung terhadap efektifitas proyeksi belanja satker adalah variabel manajemeninternal satker, kualitas aplikasi forecasting satker (AFS), dan persepsi terhadappenerapan reward and punishment. Variabel kuantitas dan kualitas sumber dayamanusia dan reward and punishment berpengaruh secara tidak langsung terhadapefektifitas proyeksi belanja satker melalui manajemen internal satker. DirektoratJenderal Perbendaharaan perlu melakukan kebijakan untuk mendorongpeningkatan kualitas manajemen internal satker, penerapan reward andpunishment secara bertahap dan konsisten, dan perbaikan aplikasi forecastingsatker (AFS).

---

ABSTRACTOne source of data for government cash planning is spending units?dataprojections. Spending units create expenditure projection based on how the budgetput in practice. So that this will enhance the quality of budget excecution. For thetime being, the accuracy of the projection was so low, resulting theuneffectiveness of cash planning. This study aims to analize the main factorsconcerning with the effectiveness of spending units? expenditure projection andpolicy strategy implemented by Directorate General of Treasury to improve cashplanning effectiveness. This paper employ path analysis Structural EquationModelling based on Variance (Partial Least Square) using software of SmartPLSversion 2.0. The result showed that the major factors which directly influence theeffectiveness of spending units? expenditure projection was its internalmanagement, the quality of Spending Units Forecasting Application (AFS), andthe perception of implementation of reward and punishment . The quantity andquality of human resources and reward and punishment effect indirectly on theeffectiveness of spending units?expenditure projection through its internalmanagement. Directorate General of Treasury should develop an adequate policyto enhance the quality of internal management in spending units, gradually andconsistently implement reward and punishment, and improvement of SpendingUnits Forecasting Application (AFS)"

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keterlambatan operasi elektif di kamar bedah RS Awal Bros Pekanbaru. Variabel yang diteliti adalah kedatangan tim operasi, kedatangan pasien, waktu persiapan pasien, operasi cito sebelumnya,keterlambatan operasi sebelumnya, kelengkapan sarana operasi, kelengkapan administrasi dan kondisi medis pasien.Penelitian ini adalah penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan data retrospektif dengan desain penelitian cross sectional dilanjutkan dengan metode concensus decision making grup CDMG. Sampel dalam penelitian ini menggunakan penghitungan rumus penelitian Slovin, dengan jumlah sampel 100 sampel. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan data sekunder dari laporan kinerja kamar bedah. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji chi square.Hasil penelitian pada uji statistic bivariat, dari semua variabel yang diteliti ada 3 yang memiliki hubungan signifikan dengan keterlambatan operasi elektif,yaitu kedatangan pasien, waktu persiapan pasien, dan keterlambatan operasi sebelumnya. Kesimpulan pada penelitian ini didapatkan bahwa angka keterlambatan operasi elektif adalah 81,15 menit jauh diatas standar mutu RS yang ditetapkan yaitu

---

This study aims to determine the factors associated with the delay in elective surgery in the operating room of Awal Bros Pekanbaru Hospital. The variables studied were the arrival of the surgical team, the arrival of the patient, the patient 39 s preparation time, the previous citosurgery, the previous surgical delay, the completeness of the surgical means, the administrative completeness and the patient 39 s medical condition.

This research is a quantitative and qualitative combined research, using retrospective data with cross sectional research design followed by concensus decision making grup CDMG. The sample in this study used Slovin formula calculation, with sample size of 100 samples. Data collection using research instruments and secondary data from surgical room performance reports. The statistical test used in this research is univariate and bivariate analysis using chi square test.

Result of the research on bivariate statistic test, from all variables studied there are 3 which have significant relation with elective surgery delay, that is patient arrival, patient preparation time, and previous operational delay. The conclusion of this research is that the elective operation delay is 81.15 minutes far above the defined standard of hospital quality."

"ABSTRAKPenyerapan anggaran belanja pemerintah yang tidak optimal telah mengganggurencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian secara umum dan akanmempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasankemiskinan yang menjadi sasaran kebijakan fiskal secara khusus.Pada tahun anggaran 2013 penyerapan belanja anggaran di Kementerian Hukumdan HAM yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar 93% sedangkan darisumber PNBP 79 %. Dengan menggunakan analisis regresi logistik multinomial,tingkat penyerapan anggaran di Kementerian Hukum dan HAM pada tahunanggaran 2013 dipengaruhi 3 faktor yaitu (1) faktor revisi, semakin sering revisidilakukan akan mengakibatkan kecenderungan terjadinya penyerapan anggaranyang rendah (2) faktor sumber dana, kegiatan yang didanai dari sumber RMdirealisasikan lebih cepat dibandingkan dengan sumber PNBP dan (3) faktorJenis Satker, tingkat penyerapan anggaran pada satker non kantor imigrasi (nonkanim)lebih tinggi dibandingkan dengan satker kantor imigrasi.

---

ABSTRACTThe Low absorption of government spending has interfered the planning toimprove the optimal performance on budget policies in general and will affecteconomic growth, employment, and poverty reduction target in particular.In Fiscal year 2013, budget absorption in The Ministry of Justice and HumanRight sourced from Rupiah Murni by 93% while 79% from non-tax revenues(PNBP). By using multinomial logistic regression analysis, the rate of absorptionin the Ministry of Justice and Human Rights in the fiscal year 2013 caused by :(1) budget revised factor, the more frequent revision will result in the likelihoodof low absorption (2) sources of funds, activities funded from the RM sourcerealized more quickly than those funded from non-tax revenues, and (3) type ofwork units, budget absorption rate from non immigration office is higher than theimmigration work office units."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi efektivitas perencanaan kas satker di wilayah kerja KPPN di lingkup kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 491 satker dari berbagai Kementerian/Lembaga. Jumlah sampel sebanyak 51 dari 97 satker yang memenuhi kriteria yang mewakili masalah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas aplikasi renkas G2, kualitas dan kuantitas SDM, manajemen organisasi satker, reward dan punishment, serta sosialisasi dan pelatihan. Hasil penelitian dengan menggunakan SEM berbasis PLS menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap persepsi efektivitas perencanaan kas adalah kualitas Aplikasi Renkas G2 dan kualitas dan kuantutas SDM"

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."

"E-Procurement merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Militer Presiden melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan (e-Government), khususnya untuk mempercepat pengadaan barang pemerintah/jasa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, kecenderungan yang terjadi di Sekretariat Militer Presiden menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan proses e-Procurement yang dimanifestasikan oleh lambatnya proses penyerapan barang dan anggaran modal.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode pengumpulan data post-positivis melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam, untuk mengetahui proses pelaksanaan e-Procurement, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-Procurement, dan dampak pelaksanaan e-Procurement dalam mendukung percepatan penyerapan barang dan belanja modal di Militer Sekretariat Presiden.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua paket pekerjaan pengadaan/jasa di Sekretariat Militer Presiden dilakukan melalui e-procurement, sedangkan paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui e-Procurement menunjukkan efisiensi dalam hal waktu dan anggaran. Beberapa faktor seperti kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta komitmen pemimpin berpengaruh pada pelaksanaan eprocurement.

---

E-Procurement is an effort to improve the performance of the Military Secretariat of the President through the utilization of information and communication technology in government (e-Government), in particular to speed up government procurement / services, in accordance with Presidential Instruction No. 1 Year 2015 on the acceleration of Procurement of Government Goods/Services. However, the trends taking place in the Military Secretariat of the President indicates that there are still some obstacles in the implementation of e-Procurement process which is manifested by the slow process of absorption of goods and capital budgets.

This research use data collection methods postpositivist literature study, observation and in-depth interviews, to know the process of implementing e-Procurement, the factors that affect the implementation of e-Procurement, and the impact of the implementation of e-Procurement in supporting the acceleration of the absorption of goods and shopping at Military Secretariat of the President.

The results showed that not all goods procurement work packages/services in the Military Secretariat of the President is done through e-procurement, while the work packages of goods /services conducted through e-Procurement demonstrate the efficiency in terms of time and budget. Several factors such as lack of human resources and infrastructure of information and communication technology (ICT) as well as the commitment of influential leaders in the implementation of e-procurement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD. Melihat berapa jumlah penyerapan anggaran selama tahun 2010 dan 2011 di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Penulis melakukan wawancara dengan kepala bagian keuangan, kasubbag program dan anggaran, pegawai lain yang terkait dengan anggaran dan juga pihak-pihak lain yang terkait dengan penyerapan anggaran di Sekretariat DPRD DKI Jakarta. Pada laporan keuangan sekretariat DPRD DKI Jakarta terlihat bahawa terjadinya penurunan penyerapan anggaran dari tahun 2010 ke tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di sekretariat DPRD DKI Jakarta diantaranya adalah perencanaan anggaran yang kurang baik, otoritas anggaran, waktu penetapan dan pelaksanaan anggaran, dan hal yang berkaitan dengan pihak ketiga.

---

This study aims to identify the factors that affects in the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. See how the amount of spending budget for 2010 and 2011 in the secretariat DPRD DKI Jakarta. A writer of conduct an interview with the head of the finance, kasubbag programs and budget other officers associated with state budget and also other parties that associated with absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta. In the financial report of the secretariat DPRD DKI Jakarta can be seen that the decreasing the absorption of the budget from the year 2010 to the 2011. This research result indicates that factors that affects the absorption of the budget in the secretariat DPRD DKI Jakarta, among them are planning to a less well, budget budget authority time the establishment and implementation of the budget and things pertaining to a third party."