Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini, kesadaran atas kebenaran suatu alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan semakin meningkat seiring dengan sikap kritis yang dilakukan baik oleh konsumen ataupun produsen terhadap alat ukur yang digunakan dalam transaksi tersebut. Lalu bagaimana dengan pelayanan kemetrologian yang dilakukan guna menunjang tuntutan dari pasar tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metrologi terhadap perekonomian dan apa saja yang menjadi penghambat dalam peningkatan mutu pelayanan kemetrologian di provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan dua analisa dimana analisa pertama dengan simulasi perbandingan dari provinsi di wilayah Sumatera dengan melihat kontribusi metrologi terhadap perekonomian dengan jumlah sumber daya yang dimilikinya dan analisa kedua dengan menggunakan waktu kebutuhan untuk mengetahui jumlah aktual tenaga penera dari data jumlah alat ukur yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Riau, lalu dalam mengetahui kelayakan dari suatu rencana digunakan metode Analisis Manfaat Biaya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : (1) peranan metrologi dalam perekonomian sangat besar; (2) jumlah tenaga penera provinsi Kepulauan Riau masih sangat kurang dan perlu dilakukan penambahan guna meningkatkan mutu dari pelayanan yang diberikan; (3) manfaat yang diberikan dari penambahan tenaga penera di provinsi Kepulauan Riau sangat layak untuk dilakukan.

---

Nowadays, awareness of the truth of a measuring instrument used in trade transactions are increasing with the critical stance taken either by the consumer or the manufacturer of the measuring instruments used in the transaction. And what about the metrology services performed to support the demands of the market, the study aims to determine how much influence metrology on the economy and what are the barriers to improving quality of care in the province of Riau Islands metrology. This study used two analyzes where the first analysis by simulation comparison of provinces in Sumatera to view metrology contribution to the economy by the number of available resources and second analysis needs to know the actual penera manpower time requirement in order to figure out the number of ideal penera province Riau Islands, and in knowing the feasibility of a plan to use Cost benefit Analysis method. Based on the survey results revealed that: (1) the role of metrology in the economy is very large, (2) the amount of force applica Riau Islands province is lacking and needs to be added in order to improve the quality of services provided, (3) the benefits provided from the addition of power applica in the province of Riau Islands is very feasible."

"Adanya keinginan Pemda Provinsi Kepulauan Riau yang menghendaki suatu jaringan telekomunikasi terpadu yang dapat menghubungkan seluruh Ibu Kota Kabupaten dengan Ibu Kota Provinsi dan dapat digunakan untuk menunjang dan sebagai sarana telekomunikasi internal Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai konsep pembangunan wilayah Propvinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri, perdagangan dan pariwisata terdepan di Indonesia, mutlak diperlukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang handal dan efektif. Pemilihan teknologi transmisi yang sesuai dengan kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau disasarkan atas analisa kelayakan investasi menggunakan metode Benefit Cost Ratio memudahkan dalam perencanaan pemilihan pembangungan infrastruktur dan layanan telekomunikasi yang akan menghubungkan seluruh kabupaten / kota dengan kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Pemilihan teknologi transmisi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau yakni menggunakan gabungan antara transmisi gelombang mikro dan transmisi VSAT.

---

Since there is a demand from Kepulauan Riau Province to crate network telecommunication, connecting all capital cities of province which can be used as telecommunication facility internally in Kepulauan Riau Province. As a development concept of Kepulauan Riau Province to make their area as industrial trading and tourism object, advanced telecommunication structure are needed. Choosing proper transmission technology compared to geographic condition of Kepulauan Riau Province based on Benefit Cost Ratio method to make planning development of infrastructure telecommunication easier. The best options to connect all of all in Kepulauan Riau Province based on geographic condition is to use combination between VSAT transmission and microwave transmission."

"Penelitian ini membahas tentang tingkat risiko banjir dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahaya banjir, keterpaparan banjir, dan kerentanan banjir. Wilayah penelitian berada di Kota Tanjungpinang dengan fokus hanya di kelurahan tergenang banjir di Kota Tanjungpinang dimana terdapat 11 kelurahan tergenang banjir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skoring dan overlay. Dari hasil survei lapang, 2022, wilayah banjir dengan kedalaman banjir antara 30-90 cm mendominasi wilayah penelitian. Lama banjir <=3 jam dengan frekuensi kejadian tunggal dalam 1 tahun kejadian cenderung terjadi di wilayah penelitian. Bahaya banjir di Kota Tanjungpinang didominasi oleh tingkat bahaya banjir yang berada pada kelas rendah dengan luas 241 Ha. Keterpaparan banjir didominasi oleh kelas keterpaparan sedang dengan luas sebesar 97 Ha. Sedangkan untuk kerentanan didominasi oleh kerentanan yang berada pada kelas tinggi. Banjir di Kota Tanjungpinang umumnya disebabkan karena luapan dari parit atau drainase di sekitar area permukiman yang padat penduduk. Risiko banjir pada kelas tinggi memiliki luas wilayah 48 Ha dimana pada umumnya wilayah tersebut berada di morfologi yang mendekati dengan pesisir pantai di barat wilayah penelitian yang meliputi Kelurahan Tanjung Unggat, Tanjung Ayun Sakti, Kampung Baru, Tanjungpinang Kota, dan Tanjungpinang Barat.

---

This study discusses the level of flood risk where the variables used in this study include flood hazard, flood exposure, and flood vulnerability. The research area is in Tanjungpinang City with a focus only on flooded sub-districts in Tanjungpinang City where there are 11 flooded sub-districts. The method used in this research is scoring and overlay. From the results of the field survey, 2022, flooded areas with flood depths between 30-90 cm dominate the study area. Flood duration <= 3 hours with a single incident frequency in 1 year tends to occur in the study area. The flood hazard in Tanjungpinang City is dominated by the level of flood hazard which is in the low class with an area of 241 Ha. Flood exposure is dominated by the moderate exposure class with an area of 97 Ha. Meanwhile, vulnerabilities are dominated by vulnerabilities that are in the high class. Floods in Tanjungpinang City are generally caused by overflow from ditches or drainage around densely populated residential areas. Flood risk in the high class has an area of 48 Ha where in general the area is in a morphology close to the coast in the west of the study area which includes Tanjung Unggat, Tanjung Ayun Sakti, Kampung Baru, Tanjungpinang Kota, and Tanjungpinang Barat Villages."

"Unmet Need adalah Pasangan Usia Subur yang sudah mempunyai keinginan untuk mcmbatasi atau menjarangkan kelahiran berikumya 2 tahun atau lebih, tetapi belum memakai kontrasepsi. Kelompok unmet need merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap KB dan TFR. Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau unmet neednya masih tinggi, untuk itu perlu diketahui detenninannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat profil perempuan/is1:eri yang unmet need spacing dan limiting sena falctor-faktor yang mempengaruhi unmet need tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengolah data mentah SDKI 2007, menggxmakan program Statistical Package for Social Science version 16.0. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan statistik model regresi multinomial logit serta wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Dari 1.136 responden, yang unmet need spacing 6 % dan 5 % unmet need limiting, sisanya tidak unmet need. Analisis deskxiptif menggambarkan bahwa akses ke tempat pelayanan dan penolakan tokoh agama/adat tidak menjadi masalah untuk unmet need. Persentase unmet need ber KB untuk penjarangan keiahiran lebih tinggi pada perempuan yang tidak be1'KB karena alasan kontrasepsi terlalu mahal, adany penolakan suami/responden, alasan kesehatan/takut efek samping, responden umur muda dan tamat SMA keatas, suami tamat SMP dan jumlah anak lahir hidup kecil dan sama dengan 2. Persentase unmet need berKB untuk pembatasan kelahiran lebih tinggi pada perempuan yang tldak berKB karena alasa kontrascpsi terlalu mahal, suami atau isteri menolak KB, mengalami masalah kesehatan/takut efek samping, usia 40 - 49 tahun, isteri dan suarni tidak sekolah, jumlah anak lebih dari dua tidak adanya kunjungan dari petugas KB. Analisis Inferensial menunjukan bahwa falctor-iiaktor yang mempengaruhi perernpuan/isteri dengan unmet need spacing adalah kontrasepsi yang terlalu mahal, adanya penolakan suami/responden, aiasan kesehatan/takut efek samping dan umur responden yang muda. Sodangkan untuk unmet need limiting, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jumlah anak lahir hidup, lcunjungan petugas KB, kontrasepsi yang terlalu mahal dan alasan kesehatan/takut efek samping.

---

Unmet need is couple of child bearing age who don't want to get pregnant for at least 2 years but not using contraception as a birth control. Unmet need was one of many components which influenced the demand of community to birth control and total fertility rate (TPR). Rate of umnet need in Sumatera Barat, Riau and Kepulauan Riau was still high so that the determinant of it must be recognized. The pinpose of this research was to get a profile of urmiet need spacing and limiting among those couples of child bearing age and to investigate the factor influenced to unment need.

The data used in this research was Indonesia Demographic and Health Survey 2007, with the software used in data processing was Statistical Package for Social Science Version 16.0. The method used in this research was descriptive analysis, multinomial logistic and interview with MUI, LKAAM.

Among 1.136 respondent, prevalence unmet need spacing and limiting were 6 percent and 5 percent. Result of descriptive analysis showed that ditiiculty in acces and rejection of prominent figures did not influenced unmet need.

Prevalence of unmet need spacing were high to those women who were not using contraception because of cost reason, husband or wife refused contraception, faced health problem, young age, level of education at least senior high school, had a husband with at least junior high school educated, had maximum two children. Prevalence of unmet need limiting were high to those women who were not using contraception because of cost reason, husband or wife refused contraception, faced health problem, 40-49 years of age, not educated, had more than two children, not visited by official of birth control.

Inferential analysis showed that unmet need for birth control were high to those women who said that contraception was costly, husband or wife refused contraception, afraid of side eiect of contraception and young age. Prevalence of unmet need limiting were high to those women who were visited by oiificial of birth connol, had at least three children said that contraception was costly and afraid of of side eiect of contraception."

"Prediksi pertambahan jumlah penduduk dunia menunjukkan Indonesia akan masuk ke dalam negara yang diprediksi akan mengalami pertambahan dalam jumlah besar. Penekanan nilai TFR menjadi salah satu cara dan mempresentasikan hasil kinerja dalam mengendalikan jumlah penduduk. Nilai TFR salah satunya dapat dipengaruhi oleh unmet need kontrasepsi karena berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi yang memengaruhi angka kelahiran. Nilai unmet need kontrasepsi di Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan. Terdapat perbedaan angka penurunan unmet need kontrasepsi yang cukup signifikan antara Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga 2023. Provinsi Riau dapat menurunkan nilai unmet need kontrasepsi sebesar 7,81% sedangkan Provinsi Kepulauan Riau hanya dapat menurunkan sebesar 3,12%. Padahal, kedua provinsi tersebut memiliki karakterisitk yang hampir sama, seperti kebudayaan dan kebiasaan masyarakat karena Provinsi Kepulauan Riau merupakan pemekaran dari Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang paling berhubungan dengan kejadian unmet need kontrasepsi di Provinsi Riau adalah keterpaparan informasi tentang KB dari petugas (AOR 0,030 CI 95% 0,010-0,084) dan diskusi dengan suami (AOR 2,833 CI 95% 1,352-5,934). Sedangkan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan status pekerjaan (AOR 1,639 CI 95% 1,011-2,660) dan tempat tinggal (AOR 2,554 CI 95% 1,034-6,306) sebagai faktor-faktor yang memiliki hubungan paling kuat dengan kejadian unmet need kontrasepsi.

---

Population growth projections indicate that Indonesia will be among the countries expected to experience significant increases. Lowering the Total Fertility Rate (TFR) is one of the strategies to manage population growth effectively, and TFR serves as a key performance indicator in controlling population numbers. One of the factors influencing TFR is the unmet need for contraception, which is directly related to contraceptive use and birth rates. The level of unmet need for contraception in Indonesia is still far from the targeted goal. Between 2021 and 2023, there was a notable difference in the reduction of unmet need for contraception between Riau Province and the Riau Islands Province. Riau Province successfully reduced the unmet need for contraception by 7.81%, whereas the Riau Islands Province only managed a reduction of 3.12%. This is noteworthy because both provinces share similar characteristics, such as culture and societal habits, given that the Riau Islands Province was carved out from Riau Province. Research findings highlight that in Riau Province, the factors most associated with the occurrence of unmet need for contraception are exposure to family planning information from health workers (AOR 0.030, CI 95% 0.010-0.084) and discussions with husbands (AOR 2.833, CI 95% 1.352-5.934). In contrast, in the Riau Islands Province, employment status (AOR 1.639, CI 95% 1.011-2.660) and place of residence (AOR 2.554, CI 95% 1.034-6.306) are the strongest factors associated with the unmet need for contraception."