Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This research will be conducted by multilevel analysis with Structural Equation Model to know causal relationship between environment factors such as economics, natural resources, institutions and organization, individual background, entrepreneur-ship, management capacity and farm performance. For cross sectional data in 2003 obtained for 4 Kabupaten which are dominan producers tobaco in CentralJ ava, multilevel model with relationship among external environment, entrepreneurship, management capacity found to be adequate representation of the data to estimate farm performance.The empirical result indicate factors like personal aspect together with physical, economic and institutional environment effect farmers' entrepreneurship, which personal aspect to become dominan factor determine entrepreneurship and farm performance. This study also show farmers' entrepreneurship effect with his management capacity. Management capacity of farmer outcome farm performance. Economic structure such as agriculture, Farmers' group or associated, goverment policy and cigarette company supported, also determine level of entrepreneurship, management capacity and farm performance."

"Local legislation program program is a mapping for the shake and priority scale for establishing local regulation implemented through needs analysis activity local law apparatus. In the explanation of article 15/2004 on legislation establishment migh be seen that program of local regulation establishment is an Instrument of Local Legislation Establishment Planning, that is sistematically arranged and integrated and it is arranged in the framework of realizing Local law Development which is syncronizes to National law. Local legislation program becomes the foundation in carying governance out whether it is for Local house of Representatives or Local Government in making a public policy. The making of Local Legislation migh be implemented if there's : change on Central Government Policy,earthquake and in emergency and change on level of community needs. Of current observation result, Province of Gorontalo in estabisishing Local Rewgualtion is mor based on current needs and umprogrammed and waits for one another between related stakeholder, moreover, Local legislation isn't estabilished yet is still a new program. Therefore, Consultation Assistance in Local Legislation Program Arrangement in Province of Gorontalo is still badly needed in order to support the Implementation of Middle and Long term Development Program."

"This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely LocalGovernment Revenues (PAD), Personnel Expenses, General AllocationFund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), OtherLocal Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy againstLocal Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square(PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 tocompare the condition of loan performance five years before and fiveyears after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of45 Local Governments following debt restructuring policy. The resultsshow that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policysimultaneously have significant effects on the Local Government DebtRepayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors,namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on theLocal Government Debt Repayment Performance, while DAU and povertylevel have no affect on Local Government Debt Repayment Performance.The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship betweendependent and independent variables, explaining 46,9% of the models,while the remaining 53,1% is contributed by other variables notexplained in this study.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktorKapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai(BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lainPendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjamanterhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknikanalisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data paneldari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkanuntuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahunsesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasipinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan RestrukturisasiPinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktorKapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BPberpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjamansedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap KinerjaPembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkanbahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitianini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanyasebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidakdibahas dalam penelitian ini."

"Peran perusahaan kecil menengah dalam pengokohan ekonomi Indonesia, khususnya dalam peningkatan lapangan kerja, sangal besar. Namun kalau dilihat kontribusinya atas PDB, tingkat produktifitas UKM masih sangat kecil, daya saingnya juga masih rendah. Semua itu bermuara pada kinerja yang juga masih rendah. Padahal potensi sumber daya dan peluang pasar UKM sangat besar. Faktor apa yang mempengaruhi kinerja UKM di Indonesia menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.Kinerja usaha dipengaruhioleh segitiga interaksi antara faktor internal perusahaan, lingkungan industri dan kebijakan publik ( Day, et.aI, 1997) . Kinerja usaha merupakan suatu proses di mana faktor internal ( Sumber daya, kapabilitas, Orientasi kewirausahaan) dan lingkungan industri menjadi input untuk pembuatan strategi organisasi Proses ini akan berjalan dengan baik apabila didukung kebijakan pemerintah yang akan mempengaruhi faktor internal dan faktor ekternal.Berdasar hal tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh faktor internal (sumber daya, kapabilitas, orientasi kewirausahaan) , strategi serta lingkungan industri terhadap kinerja usaha; menguji pengaruh kebijakan pemerintah terhadap faktor internal, strategi dan Iingkungan industri ; menganalisis perbedaan model pengembangan kinerja UKM berdasarkan Iokasi usaha, orientasi pasar dan usia perusahaan ; menganalisis berbagai kebijakan dan kelembagaan pemerintah yang terkait dengan pengembangan UKM.Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dengan melibatkan 152 UKM industri komponen otornotif di jabodetabek, Sukabumi, Bandung dan Tegal. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah teknik stratifikasi sampling. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan menggunakan daftar pertanyaan. Untuk pendalaman dilakukan wawancara dengan para informan terpilih yang mewakili berbagai kelompok. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan statistik model persamaan struktural (Struktural Equation Model-SEM), dengan menggunakan software LISREL, selain itu digunakan pula uji perbedaan rata-rata serta dilengkapi pula dengan analisis kualitalif untuk memperdalam analisis kebijakan dan kelembagaan pemerintah serta studi perbandingan beberapa negara. Penelitian dilakukan pada Desernber 2006 sampai Juli 2007.Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel sumber daya yang dimediasi oleh strategi memberi pengaruh yang signifikan terbesar terhadap kinerja, (2) variabel kapabilitas yang dimediasi oleh strategi memberi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, (3) variabel orientasi kewirausahaan yang dimediasi oleh stratagi membari pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja, (4) variabel Hngkungan eksternal yang dimadiasi olah strategi memberi pengaruh yang signifikan terkecil terhadap kinerja, (5) Kebijakan pernerintah memberi pengaruh yang signifikan terbesar ternadap kapabihtas, disusul dengan sumber daya dan lingkungan industri , sadangkan kebijakan pemerintah memberikan pengaruh signifikan terkecil tarhadap orientasi kewirausahaan (6) Kebijakan pemerintah memberi pengaruh yang tidak sugnifikan terhadap strategi perusahaan.Ditemukan pula bahwa tidak terdapat perbedaan berdasarkan lokasi usaha dan orientasi pasar UKM, namun terdapat perbedaan yang nyata berdasarkan usia perusahaan. Pola perbedaannya terjadi antara perusahaan yang berusia di bawah 10 tahun dengan perusahaan yang berusia di atasnya. Perusahaan yang berusia di atas 10 tahun cenderung stagnan dan kurang berkambang, hal ini berbeda dengan konsep siklus industri yang mengatakan bahwa perusahaan akan terus tumbuh sampai fase kematangan sebelum kemudian cenderung mangalami panurunanjika tidak ada inovasi baru.Ditemukan bahwa meskipun kebijakan pemerintah mempunyai peran yang besar dalam menlngkatkan sumber daya dan kapabltas UKM. Namun perangkat kebijakan dan perangkat kelembagaan masih belum mampu mendorong inovasi dan imitasi teknologi UKM. Masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak koheren serta kelembagaan yang kurang terkoordinasi dan tidak terintegrasi.Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa UKM yang berada dilokasi penelitian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi perusahaan yang mampu menciptakan kinerja yang unggul. Pengembangan UKM membutuhkan komitmen yang kuat, kegiatan yang terencana, kabijakan yang mendukung dan kelembagaan yang terintegrasi. Melalui perlindungan, pembelajaran dan pemacuan industri. Perlindungan dilakukan dangan adanya kebijakan parsyaratan kandungan lokal, tarif bea masuk yang tinggi bagi komponen impor, dan peraturan subcontarcting. Pembelajaran dilakukan dengan melakukan investasi dalam sumber daya manusia, kemitraan dengan lembaga lain yang menghasilkan dan memasok teknologi. Pertumbuhan dipacu oleh kebijakan industri, perdagangan dan invastasi yang kondusif dan konsisten, reformasi kelembagaan , dukungan Iembaga keuangan dan jaringan perusahaan muItinasional. Pengembangan UKM akan sangat berarti jika dilakukan pemerintah dalam bentuk Sistem lnovasi Nasional yang menekankan adanya kebujakan dan kelembagaan yang terintegrasi.The role of small medium enterprises (SME) in strengthening Indonesian economy has been significant, particularly in creating more work employments. However, in terms of its contribution to PDB, the level of productivity of SME is insignificant, and so forth is its level of competitiveness. Overall, this is because of the lack of performance among SME, even though the potency of resources and market opportunities have existed. This study will attempt to elaborate what factors which mainly affect the performance of SME in Indonesia.

Business performance is affected by a triangle interaction of company internal factor, industrial environment and public policy (Day, et al, 1997). It is a process which internal factor (resources, capabilities, entrepreneurship orientation) and industrial environment become input for strategical organization. This process will smoothly run if it is supported by government policy which affect to internal and external factors.

Above all, the aim of this study is to attest the effects of internal factor (resources, capabilities, entrepreneurship orientation), strategy and industrial environment toward business performance; to attest the effects of government policy toward internal factor, strategy and industrial environment; to analyze the different model of SME performance development based on location, market orientation and age of company; to analyze various government policies and government institution which involved in developing SME.

This study emphasizes the use of positivist approach which involves 152 SME automotive component across Jabodetabek, Sukabumi and Tegal. The stratification sampling is applied. Data are collected by survey method and list of questioner ln more depth. a series selected interviews are completed amid various groups. Furthermore, data are elaborated and analyzed by Structural Equation Model (SEM) with LISREL software. ln addition it is analyzed by Analysis of Variance completed with qualitative analysis to deepen observed its policy analysis and government institution also to comparative studies of few countries. The study was conducted from December 2006 until July 2007.

The study shows that (1) variable of resources which mediated by strategy affect to performance significantly, (2) variable of capabilities which mediated by strategy affect to performance significantly, (3) variable of entrepreneurship orientation which mediated by strategy affect the less significant to performance, (4) variable of external environment which mediated by strategy affect the least significant to performance. (5) government policy affect the most significant toward capabilities, next to resources and industrial environment, whilst government policy affect the least significant to entrepreneurship orientation, (6) government policy affect insignificantly to company strategy.

It is found that there is no difference in terms of business location, and market orientation of SME, but there is significant difference in terms of company's age. The difference model happens to company which their ages are under 10 years compared to the older. Companies over 10 years of age tend to stagnant and steady, in which contrary to concept of industrial cycle that concludes company will grow up until reaches its mature before it lead to decrease if absence of new innovation.

The study found that even though government policy plays significant role in developing resources and capabilities of SME, however it does not correlate positively in terms of boasting innovation and technology imitation amid SME. Enormous of government policies are not coherent, uncoordinated and disintegral with related institutions.

This study concludes that SME which located have been observed have significant potency to be developed into the best performance companies. Therefore, development of SME will chiefly contribute by creating National innovation System which emphasizing the existence of integrated policies and institutions."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang menyebutkan ada hubungan dua arah antara konsumsi tenaga listrik dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu infrastruktur listrik harus merata di seluruh kawasan di Indonesia bahkan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang karakteristik ekonominya berskala kecil dan kondisi geografisnya berupa kepulauan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan studi komparatif pada negara-negara yang karakteristik ekonomi dan geografisnya sama dengan KTI. Ditemukan bahwa PLTS merupakan pembangkit yang paling sesuai untuk diterapkan di KTI. Gorontalo kemudian dipilih menjadi daerah yang mewakili seluruh KTI. Dengan analisis manfaat dan biaya, proyek ini menghasilkan nilai FNPV sebesar 2,158 milyar rupiah dan ENVP sebesar 2,555 milyar rupiah dalam umur proyek 25 tahun. Disamping itu, manfaat ekonomi dari proyek ini juga cukup besar sehingga untuk dapat merealisasikan proyek ini dapat dilakukan subsidi berupa penyertaan modal pemerintah agar variabel tarif dapat dikontrol sesuai dengan kemampuan masyarakat.

---

This study was motivated by the result of research that says there are bidirectional causality between electricity consumption and economic growth. Therefore the electrical infrastructure must be evenly distributed across all region in Indonesia, even in Eastern Indonesia (KTI) which have small-scale of economic and scatter geographical condition. To achieve this objective, comparative studies conducted in countries whose economics and geographically similar to KTI. It was found that solar power is the most suitable to be applied in KTI. Gorontalo was chosen to be representative of the entire KTI regions. With cost and benefit analysis, the project is create 2.158 billion rupiah of FNVP and 2.555 billion rupiah of ENVP throughout 25 years project life. Economic benefits of the project was considered quite large, so that electricity rates can be controlled with government capital subsidy so that rates can be in accordance with the community's ability."

"Dalam menyongsong era globalisasi yang semakin luas dan bertanggung jawab pada Pemerintah-pemerintah Daerah di Indonesia, tekad ini telah dipancangkan melalui Undang-undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Artinya baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan mesti dinilai berdasarkan prinsip-prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan objektivitas. Pada sisi penerimaan, utamanya untuk Penerimaan Asli Daerah, ditahap perencanaan, "Target" setiap jenis penerimaan, baik berasal dari pungutan pajak ataupun retribusi lainnya harus ditentukan berdasarkan kapasitas untuk memungutnya. Kemudian pada tahap evaluasi dan pertanggungjawaban, besarnya tingkat upaya (effort) dalam mengumpulkan penerimaan tersebut mesti menjadi titik perhatian utama. Tingkat upaya pengumpulan yang tinggi ataupun rendah, selanjutnya dapat dijadikan titik tolak untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk: (i) Mempertahankan tingkat upaya yang relatif tinggi, jika ini telah dicapai; (ii) Meningkatkan tingkat upaya tersebut, jika ternyata masih rendah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sejalan dengan prefrensi masyarakat daerahnya. Oleh sebab itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harts dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, dengan cara menggali secara maksimal potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam kewenangannya. Sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa Keuangan Pemerintah Daerah bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain Pendapatan yang sah Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: (i) Hasil Pajak Daerah; (ii) Hasil Retribusi Daerah; (iii) Hasil Laba Badan Usaha Milik Daerah; (iv) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota dapat memungut 6 jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Reklame. Melihat ke belakang, penerima dari Pajak Reklame ini, terutama untuk daerah-daerah perkotaan, cukup signifikan, namun di pihak lain penentuan besarnya target dari pajak ini sering kali belum realistik. Target Penerimaan yang semestinya ditetapkan berdasarkan potensi dan/atau kapasitas umumnya ditentukan agak arbitrer (tidak realistis), pada hal mestinya target penerimaan dari pajak tersebut adalah sama dengan kapasitas dari pajak itu sendiri. Berangkat dan hal tersebut di atas, penelitian ini bermaksud membahas masalah penetapan target tersebut melalui pelacakan terhadap kapasitas pajak sehingga Pemerintah Daerah memiliki pedoman yang objektif dalam penentuan target, dan jika telah dilakukan demikian, setiap penyimpangan realiasai terhadap taget dapat dicarikan kebijakan untuk perbaikannya. Daerah yang diplih menjadi daerah penelitian adalah Kota Semarang dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Menghitung Potensi Penerimaan, Kapasistas Pengumpulan, dan Upaya Pengumpulan Penerimaan Pajak Reklame. 2. Memaparkan Sistem dan Prosedur Administrasi pemungutan Pajak Reklame di Daerah Kota Semarang, baik pada periode Pra maupun Pasca Peraturan Daerah Nomor 1/1998. 3. Menyajikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan upaya pengumpulan pajak Reklame di kota Semarang. Ruang lingkup penelitian adalah selama tahun 1997/1998. Pungutan Pajak Reklame di Pemerintah Kota Semarang menjadi objek penelitian. Ini tidak lain karena dan pengamatan sementara yang dilakukan, Pemerintah Kota Semarang merupakan pionir yang menggunakan cara pengenaan pajak reklame dengan Ad-valoren Tax System. Cara mana selanjutnya oleh Pemerintah Indonesia dianggap sebagai suatu hal positif, dan oleh karenanya diinklusifkan dalam Undang-Undang Nomor 18/1998. Dan penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa; Pajak Reklame merupakan salah satu sumber keuangan Pemerintah Daerah yang cukup besar peranannya bagi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan administrasi pembangunan bagi Pemerintah Kota Semarang. Cukup besarnya penerimaan dari pajak ini salah satunya adalah ditentukan oleh sistem pengenaan pajak itu sendiri kepada wajib pajaknya. Tarif Pajak Reklame di Kota Semarang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1998, dengan menggunakan sistem pengenaan "Ad valaren Tax", yaitu pengenaan pajak berdasarkan persentase terhadap Nilai Sewa Reklame (NSR) sebesar 20%. Nilai Sewa Reklame didapatkan dengan menjumlahkan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJDPR). Penggunaan sistem seperti ini merupakan yang pertama pada Pemerintah-pemerintah Daerah di Indonesia. Karena secara prinsip sistem ini cukup baik, maka diharapkan digunakan pula oleh Pemerintah-pemerintah Daerah lain di kemudian hari. Oleh karena itulah Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 diinklusifkan di dalamnya. NSPR ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : (i) Lokasi atau Wilayah Strategis dan Kelas Jalan pemasangan Reklame; (ii) Jumlah Sudut Pandang untuk melihat Reklame; dan (iii) Luas Reklame itu sendiri. Selanjutnya keseluruhan variabel tersebut diberi bobot dan nilai. Nilai total dari satu reklame dikalikan dengan Nilai Titik Simpul (NTS) yang merupakan patokan untuk penentuan harga NSPR. diformulasikan dalam model adalah sebagai berikut : NTS = (wi.NL + w2.NK.T + w3.NSP + w4.NLR) dimana : NTS = Nilai Titik Simpul NL = Nilai Lokasi NKJ = Nilai Kelas Jalan NSP = Nilai Sudut Pandang NLR = Mai Luas Reklame wi = Bobot untuk Lokasi w2 = Bobot untuk Kelas Jalan w3 = Bobot untuk Sudut Pandang w4 = Bobot untuk Luas Reklame Harga Titik Simpul (HTS) ditentukan dengan dua cara. Pertama didasarkan kepada mekanisme pasar, yang dilaksanakan dengan cara lelang terbuka, dan kedua melalui pendekatan kepakaran, yang oleh Pemda Kota Semarang disebut Harga Jabatan. Selanjutnya ditentukan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), yaitu dengan mengalikan Nilai Titik Simpul dengan Harga Titik Simpul, yang diformulasikan sebagai berikut : NSPR = NTS x HTS Dimana : NTS = Nilai Tittik Simpul dan HTS = Harga Titik Simpul NJOPR Ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : (i) Biaya Pembuatan Reklame; (ii) Biaya Pemasangan Reklame; (iii) Biaya Pemeliharaan dan Operasional Reklame selama terpasang, dan (iv) Biaya Pembongkaran Reklame. Secara sederhana dapat dirumuskan Sebagai berikut NJOPR = eBB + eBP + eBM + eBR Dimana: NJOPR = Nilai Jual Objek Pajak Reklame eBB eBP eBM eBR Estimasi Biaya Pembuatan - Estimasi Biaya Pemasangan - Estimasi Biaya Pemeliharaan - Estimasi Biaya Pembongkaran Untuk semua titik pemasangan reklame ditentukan oleh satu tim yang personalianya berasal dari dinas dan instansi terkait. Diantaranya yaitu: Dinas Pendapatan Daerah sendiri, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tim menentukan semua kriteria untuk pemasangan reklame, misalnya luas, tinggi, jenis reklame dan lain-lain dari setiap titik yang sudah ditentukan, untuk kemudian disusun dalam satu tabel dan ditetapkan Melalui Surat Keputusan Walikota. Dengan Mekanisme yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang ini Potensi Penerimaan Pajak Reklame tahun anggaran 1997/1998 mencapai Rp 245.964.107,53 dengan jumalah titik pemasangan yang terjual'sebanyak 317 buah. Lebih dari 750 titik pemasangan reklame belum dipasangi reklame atau kurang diminati oleh konsumen. Kapasitas Pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Daerah Kota Semarang pada tahun anggaran tersebut adalah sebesar Rp 900.132.560,- sementara pada tahun tersebut realisasi penerimaan Pajak reklame sudah mencapai Rp 1.746,386.000,- . Hal ini menunjukan bahwa tingkat Upaya Pemungutan Pajak Reklame Pemerintah Daerah Kota Semarang secara relatif sudah berada di atas 100 %, terbukti sudah mencapai 194,01%. Namun jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang dimiliki Realisasi ini masih di bawah 10%. Tarif efektif yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah di atas dan rata-rata daerah lainnya yaitu sebesar Rp 5.509.100,- untuk setiap reklame terpasang, sementar tarif efektif rata-rata 2 daerah Kota lainnya (Surakarta dan Tegal) di Propinsi rawa Tengah =sing-miming bare sebesar Rp 928.880,- dan Rp 351.680,- untuk setiap reklame terpasang di kota tersebut. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah; Berkaitan dengan prosedur dan sistem pengenaan Pajak Reklame di Kota Semarang dengan basis yang hampir sama dengan kota-kota lain di propinsi Jawa Tengah dan beberapa kota lain di luar jawa tangah, jika diperbandingkan memberikan hasil yang lebih tinggi, maka akan lebih baik jika sistem pengenaan "Ad-valoren Tax" ini disosialisasikan pada Pemerintah Daerah lain di Indonesia, terutama daera-daerah Kota. Untuk Pemerintah Daerah Kota Semarang yang sudah menerapkan sistem "Advaloren Tax" ini rekomendasi adalah sebagai berikut: 1. Untuk sistem penetuan harga titik simpul yang selama ini dilakukan dengan mekanisme pasar (melalui pelaksanaan lelang terbuka) danlatau dengan pendekatan kepakaran (barga jabatan) akan lebih mudah jika harga titik simpul ini diambil dari harga jual tanah tertinggi pada kawasan/lokasi yang bersangkutan. 2. Untuk meningkatkan potensi penerimaan Pajak Reklame, Pemerintah Daerah Kota Semarang harus segera melakukan lelang terbuka terhadap titik-titik pemasangan reklame yang belum terjual dan atau titik pemasangan reklame yang sudah habis masa kontraknya. 3. Pelaksanaan lelang untuk titik-titik pemasangan reklame seperti yang penulis ungkapkan pada poin 2 dilaksanakan harus lebih dari 1 kali dalam setahun, umpamanya setiap semester atau setiap triwulan. 4. Untuk meningkatkan kapasitas penerimaan pajak reklame oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang harus segera melengkapi sarana dan prasarana pemungutan pajak ini, terutama seperti kendaraan operasional roda 4 (empat) atau roda 2 (dua) serta perangkat keras dan lunak lainnya. 5. Walaupun secara relatif upaya pemungutan Pajak Reklame oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang sudah lebih tinggi dari Pemerintah Daerah Kota lainnya di Propinsi Jawa Tengah dan beberapa kota lainnya yang dijadikan sebagai pembanding, namun harus tetap mensosialisasikan sistem pengenaan ini terutama kepada lingkungan internal Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat umum khususnya yang menjadi objek dan/atau subjek pajak reklame ini. 6. Untuk lebih meningkatkan upaya pemungutan pajak Reklame di kota Semarang ini harus melakukan penelitian dan penelaahan lebih lanjut."