Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung baru pertama kali diadakan di Indonesia. Pilkada dilaksanakan untuk memilih pejabat pemimpin daerah di kotakota dan kabupaten di Indonesia. Pemilihan kepala daerah langsung merupakan momen penting dalam mengusung proses demokrasi di daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Pilkada langsung juga merupakan bukti adanya reformasi dalam otonomi daerah. Pilkada ini memang bagian dari otonomi daerah yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan di tingkat daerah. Pelaksanaan pilkada langsung ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di bebarapa daerah bahkan terjadi konflik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Kota Depok. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan salah satu calon terhadap hasil penghitungan suara. Salah satu media massa yang mengangkat isu ini adalah surat kabar harian lokal Monitor Depok. Realitas mengenai sengketa pilkada Depok yang terjadi diangkat oleh Monitor Depok dengan menggunakan frame tertentu. Ada interaksi berbagai kepentingan, nilai-nilai, dan latar belakang dalam proses seleksi terhadap realitas mengenai sengketa pilkada Depok. Kepentingan, nilai-nilai, dan ideologi sebuah media massa kemudian akan menetukan bagaimana realitas itu akan disajikan pada khalayaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan paradigma kritis yang diperkenalkan oleh Norman Fairclough. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui ada kepentingan apa dibalik keberpihakan media, dalam hal ini surat kabar lokal, dalam kasus sengketa pilkada Depok. Apakah ada nilai-nilai ekonomis, ideologis maupun politis dalam pemberitaan kasus sengketa pilkada Depok di Monitor Depok. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digunakan analisis framing Gamson dan. Modigliani dalam menganalisis teks berita_ Pada level discourse practice peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pemimpin redaksi Monitor Depok, dan pada level sociocultural practice peneliti memperoleh data dari studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis teks, terlihat jelas bahwa Monitor Depok memihak kepada salah satu pasangan calon Walikota/Wakil Walikota, yaitu Badrul Kamal- Syihabuddin Ahmad (BK-SA). Monitor Depok membingkai berita mengenai BKSA secara positif. Sedangkan, lawannya, pasangan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra dan KPUD Depok, lebih banyak dibingkai secara negatif.

---

Direct election for District Head (Pilkada langsung) is the first time taken place in Indonesia. It is performed in order to elect a leader who is going to rule a certain area of province, regency or city district (municipality) in Indonesia. The election itself is a considerable moment with regard to developing democratic process in local district, either on province, regency or municipality level. It is also as a proof that there is reformation of local autonomy taking place, which is expected, may lead to significant changes and progress in that district. As a matter of fact, the direct election in many cases may not take place as it is hoped to be without hindrance. In some districts, the election is tailing conflict and ongoing disputes as happened in the city of Depok, West Java. The dispute occurs as a result of dissatisfaction of one candidate toward the result of vote count, and one of mass media that put this issue on their news release is the local journal Monitor Depok. The reality of dispute of Depok District Election is presented by Monitor Depok by means of particular frames. There are interactions amongst certain interests, values, and backgrounds of selection process toward the reality of dispute of Depok district election. The interests, values and ideology of a mass media will then determine how the reality to be put into publicity for their readers. This scientific study is using qualitative approach and critical paradigm. This research is done with the purpose of noting the fact there is interest behind the sidedness of mass media, local media for certain, in the sphere of dispute of election for District Head of the city of Depok. Are there economical, ideological or political values behind their releasing news of this issue? To fulfill the purpose, researcher is used framing analyze of Gamson and Modigliani for analyze the news. The discourse practice level, researcher has made an enclosure interview with the head of Monitor Depok, and for the sociocultural practice, researcher get the data from literature study. According to the research findings it is noted that Monitor Depok sides with couple candidates of Mayor and Vice Mayor Badrul Kamal — Syihabuddin Ahmad (BK—SA). "Monitor Depok" frames the information and news in relation to BK— SA in positive ways. Quite the opposite the opponent couple candidates Nur Mahmudi Ismail — Yuyun Wirasaputra together with KPUD Depok, are framed in quite negative issues."

"ABSTRACTTidak bisa dipungkiri kalau sekarang ini media massa di berbagai wilayah tak bisa beroperasi sebagai perusahaan yang sehat sehingga tampak tidak profesional dan lebih menunjukkan ketergantungannya pada dinamika yang terjadi dalam politik lokal (mulai dari soal langganan koran oleh kantor-kantor pemerintah, iklan ucapan selamat kepada pejabat, hingga berbagai bentuk suap lainnya). Bukan berlebihan pula jika Serikat Penerbit Pers melontarkan pernyataan bahwa perusahaan pers yang sehat hanya sekitar 30 persen dari total pers yang ada. Hal ini memberikan kondisi yang membuatnya sulit menjadi media yang ideal, independen dan tak terpengaruh dari kebutuhan ekonomi perusahaan pers tersebut. Pertanyaannya siapa mendidik siapa kalau media massa berkawan setali tiga uang dengan yang berani bayar? Ujiannya ada antara ada di saat penyelenggaraan pemilihan umum."

"Peneliti tertarik membahas dominasi media massa dan pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk mengetahui kinerja pers dalam meliput pemilihan kepala daerah yang merupakan pertama kali terjadi dalam sejarah demokrasi Indonesia, menyusul bergulirnya pilkada sejak Juni 2005..Tesis ini mencoba melihat pilkada sebagai representasi dari alam demokrasi yang coba ditegakkan di tanah air, khususnya di Depok. Mengangkat seputar pemberitaan Pilkada Depok dengan dua tokoh sentral yang menjadi aktor pentingnya. Badrul Kamal dan Nur Mahmudi. Unit analisis yang diteliti adalah teks berita dalam level mikro yakni berita-berita di Media Indonesia dan Monitor Depok pada periode konflik pilkada Depok yang akhirnya dimenangkan oleh Nur Mahmudi. Sedangkan untuk level Massa peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah calon kepala daerah Depok yaitu Badrul Kamal dan Nur Mahmudi, begitu juga dengan manajer kampanye keduanya, yaitu Despen Ompusunggu dan Hasan. Wawancara juga dilakukan dengan sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) dan pemimpin umum (PU), yaitu Pemred SCTV, Pemred Monitor Depok dan PU Media Indonesia serta pihak lain yang terlibat.Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang berkaitan dengan ekonomi politik media. Teori-teori ekonomi politik mengarahkan penelitian tentang media pada analisis empiris struktur kepemilikan, kontrol media dan kekuatan pasar.Penelitian ini membatasi pada pilkada Depok, dengan pertimbangan sejak munculnyakonflik antara dua kandidat, menyusul keputusan Pengadian Tinggi (PT) Jawa Barat yang memenangkan salah satu pihak pada Agustus 2005, yang akhirnya membawa persoalan tersebut ke pentas politik nasional. Pertimbangan lainnya yang juga tidak kalah menarik untuk dicermati adalah posisi Kota Depok yang menjadi peripheral Jakarta, ibukota negara, dan kemudian melihat bagaimana pengaruh ekonomi-politik dalam kinerja media massa.Bisa dilihat bagaimana pihak-pihak berkepentingan dalam pilkada mengkonstruksi realitas bagi kepentingannya masing-masing. Serta memperlihatkan adanya saling mempengaruhi (interplay) dari para kandidat dalam memperoleh akses ke media massa dan kepentingan pers dari kacamata ekonomi-politik.Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma kritis, dengan tipe penelitian yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan beberapa metode (tringulasi metode),yaitu pada tahapan teks, wawancara mendalam (disourse practice), dan tahapan pengamatan terhadap situasi (sosiocultural practice).Di tahap teks, peneliti menelaah teks-teks berita seputar pilkada Depok di Monitor Depok, sebagai representasi pers lokal, Media Indonesia dan SCTV sebagai representasi dari pers nasional menggunakan analisis wacana Theo van Leuween; kemudian tahapan discourse practice dengan mewawancara para key informan, yakni kandidat yang bertarung di pengadilan dan pemimpin redaksi dari Monitor Depok, Media Indonesia dan SCTV; pada tahapan sosioculutral practice dengan mengamati perkembangan seputar pelaksanaan pilkada Depok. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif ekonomi-politik,dan untuk membantu mempertajam analisa digunakan Teori Representasi yang dikembangkan Theo Van Leuween, guna mempelihatkan bagaimana media menampilkan para kandidat.Hasil temuan di lapangan menunjukkan ada dua hal pokok yang bisa terlihat, yaitu bagaimana dominasi media massa dalam liputan pilkada Kota Depok dan kenyataan kuatnya pengaruh bisnis dalam mempengaruhi kinerja pers, sehingga media massa terlihat lebih sebagai institusi ekonomi. Namun lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan rii1, bagaimana kandidat yang tidak memiliki "mesin uang" yang kuat ternyata memenangkan pertarungan walau sempat tidak mendominasi pemberitaan di media massa.Kondisi tersebut dapatlah dipahami mengingat tindakan media dalam memproduksi berita tidak terlepas dari proses-proses sosial baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat. Proses memproduksi dan mengkonsumsi teks isi media perlu juga melihat suasana politik dan tekanan ekonomi kapitalis yang tercipta selama ini. Terlebih jika mengamati lebih dalam bahwa semuanya itu tidak lepas dari keberadaan masyarakat dan kapitalisme global."

"Demokratisasi di Indonesia telah merebak disegala bidang, bukan saja dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi lebih jauh lagi, pemilihan kepala daerah pun sudah memakai mekanisme pemilihan langsung. Dengan payung hukum yang sudah disediakan dalam hal mekanisme, mulai dan langkah-langkah persiapan sampai dengan saat pemilihan kepala daerah, bahkan antisipasi bila terjadi sengketa pun sudah dibuatkan peraturan perundangannya. Dalam UU No. 32 Tahun 2004, untuk sengketa Pilkada telah diatur bahwa kewenangan penyelesaiannya oleh Panwas untuk sengketa dalam proses penyelenggaraan Pilkada, sedangkan untuk sengketa hasil penghitungan suara Pilkada, ditangani oleh Lembaga Peradilan. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Undang-Undang tersebut adalah Mahkamah Agung. Dalam hal pemilihan kepala daerah Kabupaten dan Kota, Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pilkada Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi, dalam lingkup Peradilan Umum, yang putusannya bersifat final dan mengikat, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi. Yang menjadi permasalahan adalah ketika putusan Pengadilan Tinggi dalam sengketa pilkada tersebut dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut. Pada kenyataannya dalam menyelesaikan persoalan diatas, para pihak dapat melakukan terobosan hukum dengan melakukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memang mendapatkan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, pendelegasian kewenangan dan Mahkamah Agung kepada Pengadilan Tinggi dalam hal kewenangan menyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pilkada dapat ditarik kembalildiambil alih oleh Mahkamah Agung dan kemudian diselesaikan sendiri oleh Mahkamah Agung, bilamana Pengadilan Tinggi telah melampaui kewenangan yang diberikannya, yaitu hakim telah melakukan kesalahan yang nyata. Dan ini juga merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan dan mahkamah Agung kepada lembaga peradilan dibawahnya. Menjadi permasalahan berikutnya adalah selama proses peninjauan kembali dalam hal sengketa pilkada tentunya didaerah yang sedang bersengketa tersebut belum ada kepala daerah yang difinitif. Ini tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi kinerja dari pemenntahan daerah, apalagi kalau putusan peninjauan kembali berlarut-larut tidak kunjung selesai. Untuk itu perlu dibuat aturan baru atau diamandirnya peraturan yang sudah ada, dan dimasukkan klausul yang berkenaan dengan berapa lama proses peninjauan kembali yang berkenaan dengan sengketa pilkada tersebut dapat diselesaikan oleh Mahkamah Agung."

"Kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 sangat berpengaruh pada konstelasi kekuasaan politik nasional Pasca reformasi. Keberadaan pemimpin umum Partai Golkar dalam hal ini memiliki posisi yang signifikan di dalam menggerakkan arah kebijakan politik partai tersebut. Oleh karena itu, setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan puncak Partai Golkar-melalui Munas-para elit Partai Golkar melakukan kompetisi politik untuk memperebutkan posisi tersebut. Termasuk apa yang berlangsung pada Munas Golkar VII di Bali yang berlangsung pada tanggal 15-20 Desember 2004.Media Massa didalam Munas golkar VII Bali, ini tidak hanya sekedar menafsirkan realitas tetapi lebih dari media telah memainkan perannya yan lain yaitu memberi pemaknaan terhadap Peristiwa dan menampilkan obyek atau Peristiwa sesuai dengan subyektifitasnya masing-masing. Hal ini membuat keberadaan surat kabar sangat signifikan dinamika politik yang berlangsung pada Munas tersebut. Sebagai media komunikasi massa, surat kabar melakukan proses representasi dan konstruksi wacana politik melalui pemberitaan yang dilakukannya. Representasi dan konstruksi wacana yang berlangsung melalui surat kabar-surat kabar inilah yang kemudian memberikan kontribusi bagi pembentukan opini publik. Dalam hal ini, bagaimana masing-masing elit yang berkompetisi melalui Munas Golkar VII Bali tersebut direpresentasikan dan dikonstruksikan melalui pemberitaan masing-masing.Penelitian ini berfokus pada analisis framingtrhadap pemberitaan terhadap Akbar tandjung dan Jusuf Kalla di Harlan Kompas, Media Indonesia dan Suara Karya. Analisis framing dipakai untuk melihat bagaimana bukti masing-masing harian tersebut merepresentasikan elit politik yang bersaing untuk memperebutkan ketua umum Golkar dalam Munas golkar VII Bali.Representasi yang dilakukan oleh media terhadap Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla yang disimpulkan bahwa media berdasarkan analisi Framing "berpihak" pada masing-masing kandidat. Hal ini menegaskan disamping menjawab pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini juga menegaskan bahwa dalam prakteknya media tidak pernah bisa berfungsi "ideal". Oleh karenanya penelitian ini menjadi salah satu kahasanah penelitian bagi yang ingin studi tentang media massa. Kemudian, penelitian lebih lanjut diharapkan bisa untuk menghantarkan pada pertanyaan mengapa Media bersikap seperti berpihak dan apa yang melatar belakanginya."

"ABSTRAKBerita hoaks dan ujaran kebencian bertebaran dimedia sosial akan mempengaruhi preferensipemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan informasi kualitas dan visi dari persertaPemilu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mengancam demokrasi untuk mencapaikesejahteraan bangsa. Terintegrasi dengan lanskap digital merupakan keniscayaan dan hoaksadalah bagian tak terpisahkan dari lanskap digital. Maka dibutuhkan mentalitas kritis dan verifikasiyang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan hoaks. Hoaks tidak ada kaitannyadengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi. Strategi terbaik melawan hoaks,pemerintah mendorong edukasi dan literasi digital masyarakat, pemuka masyarakat, komunitas danmedia massa konvensional menyajikan informasi yang proporsional dan berkualitas, masyarakatmenghasilkan dan berbagi konten positif, sehingga dapat menggeser suplai hoaks di media sosial,serta menerapkan tindakan hukum yang efektif bagi penyebar hoaks."