Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bisnis pusat hiburan sekarang sedang berkembang pesat dengan banyaknya jumlah pusat hiburan yang bermunculan sekarang, khususnya di jakarta dengan berbagai jenis permainan atau game-game yang menggunakan teknologi yang terkini. Dengan bervariasinya kebutuhan masyarakat di ibukota ini, hiburan menjadi salah satu kebutuhan utama mereka. PT Matahari Graha Fantasi (Timezone Indonesia) bukanlah pemain baru yang muncul dalam bisnis ini. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan ini telah berjalan selama 1 dekade sejak permunculannya yang pertama kali pada tahun 1995, di Bali. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa PT Matahari Graha Fantasi ini dapat dikatakan yang menjadi market leadernya dalam bisnis ini. Dengan mulai bermunculannya kompetitor-kompetitor, maka Timezone ini berusaha membuat suatu langkah inovasi yang baru dalam dunia hiburan ini, dengan memunculkan suatu konsep produk yang berbeda dengan para kompetitornya. Salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan ini adalah dengan memunculkan produk Make New Friends ini, dengan konsep "store in store" dan "custom made product" , yang artinya bahwa toko ini berada di dalam Timezone atau menjadi satu dengan lokasi Timezone. Make New Friends ini adalah product soft toys dengan konsep dan packaging yang berbeda dengan produk lainnya, product ini dilengkapi dengan akte kelahiran dan juga soundchip yang berisi beraneka suara. Hal inilah yang membuatnya unik dari yang lain. Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep komunikasi, komunikasi pemasaran, integrated marketing communications, public relations,opini dan juga citra, yang diantaranya dikemukakan oleh Frank Jeffkins, Philip Kottler, David Pickton dan Dennis L. Wilcox. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode survey. Populasi penelitiannya adalah pengunjung Timezone dan Make New Friends. Sample yang diambil adalah sebanyak 100 orang, dengan menggunakan teknik penarikan sample yaitu purposive sampling (non-random sampling). Berdasarkan temuan data, maka dapat ditarik kesimpulan dengan nilai rata-rata variabel produk yang bernilai 4.04, price sebesar 3.69, place sebesar 3,84, dan promotion sebesar 3.77, semua pernyataan ini menyatakan sebuah pernyataan yang berada diantara biasa saja dan setuju akan setiap pernyataan yang diajukan dan juga sebanyak 51,2% mengatakan alasan mereka untuk membeli produk ini adalah karena bentuk produknya, walau lebih dari 50% responden yang kurang mengetahui tentang kegiatan promosi yang dilakukan, namun dapat disimpulkan bahwa opini mereka akan Make New Friends ini adalah cenderung ke arah positif.

---

Amusement center business has grown fast now, we can see from the lare numbers of amusement center these days, especially in Jakarta with a lot of variety of games that used the latest technology. With the variety of needs of the society in this capital city, amusement or entertainment become one of their priority needs. PT Matahari Graha Fantasi (Timezone Indonesia) is not a new player in this business. The business that runs by this company had been running for a decade since its first appearance in 1995 in Bali. At this time, we can say that PT Matahari Graha Fantasi is the market leader in this business. With the numbers of competitors showing up, Timezone is trying to make a new step of innovation in this amusement business, by creating a product concept that are diver from its own competitors. One the steps that are taken by this company is to bring out this Make New Friends product, with "store in store" and "custom made product" concept, which means that this product located inside the Timezone store and become one with the store. Make New Friends is a soft toys product with the concept and packaging that are diver from any other product, this product is equip with birth certicate and soundchips that are filled with voice character. This is what makes it unique than any other products. Some of the concepts that are used in this research are concept of communication, marketing communication, integrated marketing communications, public relations, opinion and image, which several are said by Frank Jeffkins, Philip Kottler, David Pickton and Dennis L. Wilcox. This research uses a quantitative approach with descriptive point of view, by using survey method. The population of this research are Timezone and Make New Friends visitors. The samples that are taken is 100 respondent by using purposive sampling technique (no random sampling). Based on the data that are found in this research, it can be conclude by average score of variable of product of 4.04, price of 3.69, place of 3,84, and promotion of 3.77, all of these statements, stated that result of what the public stated their opinions is range between average ordinary and agree and also for 51,2% of respondent stated their main reason of buying this product is because of the shape of this product, eventhough more than 50% of the respondents are less aware of the promotion that are held by Make New Friends, but it can still be concluded that their opinion towards Make New Friends are tend to be positive."

"Indonesia sebagai sualu negara yang sistem perpajakannya menganut sistem self assesment, Wajib Pajak diberi kepercayaan unluk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Wajib Pajak. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan, pelayanan administrasi yang diperlukan oleh Wajib Pajak, serta melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan penagihan pajak. Lebih jauh di ungkapkan bahwa tolok ukur sistem pajak apapun pada akhirnya akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayarkan secara sukarela (Voluntary Compliance) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak.Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan Pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan Pusat dan Daerah. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dalam penelitian ini diteliti tentang ?Pengaruh Tarif Pajak Hiburan Terhadap Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak di PT Graha Fantasi Matahari?. Kegiatan penelitian ini dilakukan unluk melihat pengaruh pajak hiburan (local tax) baik menggunakan tarif resmi alau tidak resmi terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Regresi dengan pendekatan berdasarkan studi kasus pada 50 outlet Timezone, sebagai merek jual dari PT Graha Fantasi Matahari.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif anlara pajak hiburan (local tax) bcrdasarkan tarif dengan Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak, artinya bila Pajak Hiburan meningkat, maka Kemampuan dan Kepatuhan Wajib Pajak menurun.Sementara itu pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif menunjukan hubungan yang positif dan lemah, artinya kenaikan pajak hiburan tidak begitu besar menurunkan kemampuan wajib pajak, sedangkan pengaruh pajak hiburan (local tax) non tarif dengan Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hubungan negatif yang artinya kenaikan pembayaran pajak hiburan (local tax) menurunkan Kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pengaruhya tidak signifikan.Kondisi di lapangan pengenaan tarif secara resmi tidak dapat dijalankan, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengkaji ulang Peraturan Daerah yang berlaku dengan melibatkan dunia usaha dan besarannya disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak hiburan.

---

Indonesia as a country whose taxation follows a Self Assessment System enables taxpayers to make self-calculation, payment, and reporting of their tax liability according to the applicable law and regulation for them to fulfill their rights and obligations. Indonesian Govemment, especially the Directorate General of Tax, is responsible for building the taxation through taxation information and counseling distribution, administrative services needed by taxpayers, and control implementation over the compliance of taxpayers using inspection, investigation, and billing of tax.

Moreover, it is concluded that parameter of any taxation system will eventually be appraised by a multitude of revenues coming into the State Treasury, both in a taxpayers? voluntary compliance way and a tax officers' active bill collection manner.

Law No. 22 Year 1999 regarding Local Government has made a Fundamental change to the procedure of relationship between Central Government and Local Governments, particularly with respect to the administration of Central Government and Local Governments. ln a local autonomy era today, Local Govemments are more authorized by Central Government to regulate and manage their own household. lt is purposed, many others, to get government services closer to the community and make the community easier to monitor and control the use of funds taken from the Local Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD).

The research investigates ?the Influence of Local Tax Tariff on the Ability and Compliance of Taxpayers at PT. Matahari Graha Fantasi?. The research is undertaken to know the influence of local tax, both using official and unofficial tariffs, on the ability and compliance of taxpayers. The research uses a descriptive and regressive method with an approach of case study on 50 outlets of Timezone as PT. Graha Fantasi Matahari?s trademark.

The research findings show a significant, negative influence between the tariff local tax and the ability and compliance of taxpayers, which means the more the local tax the lower the ability and compliance of taxpayers.

Meanwhile, the influence of non-tariff local tax on the ability of taxpayers indicates an insignificant, positive correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the ability of taxpayers; while, the influence of non-tariff local tax on the compliance of taxpayer displays an insignificant, negative correlation, which means an increase in local tax will insignificantly decrease the compliance of taxpayers.

Official tariff tax liability in the field cannot be implemented, thus Local Governments are necessary to reevaluate their applicable Local Ordinances by involving business sector, with a tax multitude in hamiony with the ability of taxpayers to pay the local tax."

"Dalam globalisasi ekonomi yang ditandai dengan persaingan yang semakin ketat telah menempatkan Indonesia sebagai negara berkembang pada posisi yang serba dilematis dalam menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pilihan antara upaya mensejahterakan rakyat (pekerja) melalui peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dengan kebijakan untuk menarik investor asing melalui keunggulan komparatif upah murah dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan yang lunak benar-benar merupakan dilema bagi Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pasar bebas dimana perusahaan-perusahaan berusaha mengurangi resiko usaha termasuk resiko dalam hal Sumber Daya Manusianya (SDM) untuk menekan biaya produksi. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menerapkan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (kerja kontrak). Dalam menilai hukum/peraturan tidak hanya melihat hukum dalam konteks law-in-books, Akan tetapi, juga harus melihat hukum dalam kerangka law-in-action. Peraturan perundangundangan ketenagakerjaan di Indonesia, yang berlaku saat ini, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. HGA belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh PT. HGA berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelaksanaan PKWT di PT. HGA yaitu: Pertama, faktor hukumnya sendiri (peraturan), dimana masih terdapatnya multitafsir norma dan inkonsistensi pasal-pasal mengenai PKWT dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua, faktor penegak hukum, dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas dimana masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada PT. HGA sehingga menyebabkan lemahnya penegakan hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan karena tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil serta organisasi yang baik dari sebuah perusahaan tidak terpenuhi. Keempat, faktor masyarakat dimana adanya kedudukan yang berbeda atau tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha membuat PT.HGA mendominasi dalam membuat perjanjian sehingga perjanjian kerja waktu tertentu yang dihasilkan sesuai dengan keinginan PT.HGA. Kelima, faktor kebudayaan dimana masih terdapatnya nilai-nilai dalam masyarakat yang menyebabkan masyarakat mengabaikan peraturan demi ketentraman dirinya sehingga pekerja akan menerima kondisi apapun demi mendapatkan pekerjaan karena adanya penilaian kurang baik dalam masyarakat apabila seseorang tidak bekerja sehingga penegakan hukum menjadi terhambat.

---

In the economic globalization that is characterized by increasing competition has put Indonesia as a developing country in the position of the all dilemmas in ensuring the right to decent work and livelihood. The choice between efforts to prosper the people (workers) through legislation in the field of labor with policies to attract foreign investors through low wage comparative advantage and the software implementation of employment law is really a dilemma for the Government of Indonesia in the face of free market where companies tried to reduce business risks including the risk in terms of Human Resources (HR) to reduce the cost of production. Efforts are made by companies is to implement a specific time work agreement (employment contract). In assessing laws / regulations not only see the law in the context of law-in-books, which is a normative phenomenon in the form of a collection of norms that govern relationships between individuals in society. However, it also must see the law within the framework of lawin- action.Peraturan labor legislation in Indonesia, current, among others, the Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. Employment agreement setting a specific time in the law are set out in Article 56 through Article 59. Understanding Specific Time Work Agreement in Law No. 13 of 2003 is an agreement between the workers with employers who only made for a specific job which, according to the type and nature of work or activity will be completed within a certain time. Execution time employment agreement pursuant to Act No. 13 of 2003 on Manpower in PT. Hasanah Graha Afiah has not been done properly. This is because still have things that are not carried out by PT. Hasanah Graha Afiah under the provisions of Act No. 13 of 2003 on Labor, The factors affecting the implementation of law enforcement PKWT at. Hasanah Graha Afiah namely: First, the law itself (rules), which still have multiple interpretations of norms and inconsistencies regarding PKWT articles in Law No. 13 of 2003 on Manpower. Second, law enforcement factor, which is still a lack of quality and quantity of labor inspectors. Third, the factor means or facilities where there is still a lack of quality and quantity of human resources at PT. Hasanah Afiah Graha causing the lack of law enforcement employment laws because of educated manpower and skilled and good organization of a company are not met. Fourth, factors of society in which a different position or out of balance between workers and employers make PT.Hasanah Graha Afiah dominate in making arrangements so that certain employment agreement when produced in accordance with the wishes PT.Hasanah Graha Afiah. As for the workers, the economic factor is very important in getting a job because it's hard to find a job so they have to accept the condition or treatment that is right in getting a job. Fifth, cultural factors which still have the values in society that causes people to ignore the rules for the sake of peace itself so that workers would accept any conditions to get their jobs because of the unfavorable rating in the community if one does not work so that law enforcement be pursued."

"Keberadaan media sosial telah membangun masyarakat digital. Karena media sosial, pengguna bisa dengan bebas memberi respon dan opini hingga membentuk diskursus yang dinamakan opini publik. Penelitian ini bertujuan utnuk mengkaji opini publik yang terbentuk dari konten Stand Up Comedy Bintang Emon di program SOMASI. Peneliti menggunakan kerangka teori berupa satir politik, opini publik, pembingkaian media, dan media sosial. Peneliti juga memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus. Data temuan penelitian akan dianalisis menggunakan teknik analisis framing dari Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satir politik Bintang Emon berhasil memicu respon emosional pengguna Youtube agar menyampaikan opininya. Opini publik yang terbentuk terdiri atas pernyataan positif atau mendukung Bintang Emon dan juga sentimen negatif atau yang menolak materi Bintang Emon. Dinamika opini publik itu dikatakan sebagai dampak dari pembingkaian media sosial Youtube. Dari hasil penelitian ini, maka kesimpulannya adalah opini publik bisa dipicu oleh konten satir politik yang dipublikasikan oleh media sosial.

---

The existence of social media has built a digital society. Because of social media, users can freely give responses and opinions to form a discourse called public opinion. This study aims to examine public opinion formed from Bintang Emon's Stand Up Comedy content in the SOMASI program. Researcher use a theoretical framework such as political satire, public opinion, media framing, and social media. Researcher also utilize qualitative research methods with case studies. Research findings will be analyzed using framing analysis techniques from Robert N. Entman. The results of the study show that Bintang Emon's political satire has succeeded in triggering an emotional response from Youtube users to express their opinions. The public opinion that was formed consisted of positive statements or pro with Bintang Emon as well as negative sentiment or that contra with the satire. The dynamics of those public opinion are influenced by social media framing. From the results of this study, we conclude that public opinion can be stimulated by political satirical content which published by social media."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai bagaimana PT Venteny Matahari Indonesia mengimplementasikan tagline “Employee Happiness” sebagai Budaya Organisasi pada perusahaan mereka. Penelitian pada Tugas Karya Akhir ini menggunakan metode Otoetnografi dan observasi yang datanya didapatkan dari pengalaman pribadi saya dalam melaksanakan kegiatan internship/magang pada PT Venteny Matahari Indonesia periode Maret-September 2021. Sebuah tagline perusahaan memang biasanya ditujukan kepada calon konsumen sebagai upaya menciptakan brand awareness kepada masyarakat. “Employee Happiness” adalah salah satu contoh tagline yang digunakan Venteny. Penggunaan tagline tersebut dapat dimaknakan juga untuk melihat bagaimana tagline tersebut dilakukan pada lingkup internal, mengingat perusahaan tersebut tentunya juga memiliki employee nya sendiri. Hasil dari observasi pribadi saya menunjukkan bahwa tagline “Employee Happiness” menjadi value utama perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya. Hal ini membuat perusahaan harus mampu memberikan metode atau cara-cara dalam mengimplementasikan tagline tersebut, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan sehingga menjadi sebuah budaya organisasi pada perusahaan. Nyatanya, tagline Employee Happiness ini juga menjadi top of mind bagi para karyawan Venteny itu sendiri dan membuat mereka merasa bahwa perusahaan akan melakukan hal itu juga kepada mereka. Metode seperti pemberian benefit yang ditawarkan pada aplikasi ponsel VENTENY Mobiles Super Apps, kegiatan ringan seperti game sederhana di tengah-tengah waktu kerja, bantuan kasbon atau dana darurat bagi karyawan yang membutuhkan hingga pendekatan yang persuasif dan kekeluargaan oleh para leader di perusahaan merupakan contoh aspek-aspek tentang bagaimana Employee Happiness mencoba diwujudkan kepada internal perusahaan.

---

This Final Project discusses how PT Venteny Matahari Indonesia implements the tagline “Employee Happiness” as an Organizational Culture in their company. The research in this Final Project uses the autoethnographic and observational methods, the data obtained from my personal experience in carrying out internships at PT Venteny Matahari Indonesia for the period March-September 2021. A company tagline is usually addressed to potential customers viii as an effort to create brand awareness among consumers. Public. “Employee Happiness” is one example of the tagline that Venteny uses. The use of the tagline can also be interpreted to see how the tagline is carried out internally, considering that the company also has its own employees. The results of my personal observations show that the tagline “Employee Happiness” is the company's main value in running its business. This makes the company must be able to provide methods or ways to implement the tagline, both to internal and external companies so that it becomes an organizational culture in the company. In fact, the Employee Happiness tagline is also top of mind for Venteny employees themselves and makes them feel that the company will do the same for them. Methods such as providing benefits offered on the VENTENY Mobiles Super Apps mobile application, light activities such as simple games in the middle of working time, cash assistance or emergency funds for employees in need to a persuasive and familial approach by leaders in the company are examples of aspects- aspects of how Employee Happiness is trying to be realized internally in the company."

"Keberadaan PT. KPEI (Kliring penjaminan Efek indonesia) adalah dalam rangka menciptakan kondisi pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk itu pelaksanaan tugas dan wewenang dari lembaga ini sangat diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu tugas dan wewenang dari lembaga ini adalah memberikan pernyataan gagal bayar apabila ada anggota bursa yang tidak dapat menyelesaikan transaksi sekaligus menalanginya atau menjamin bahwa transaksi itu selesai. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah bagaimana memahami sebuah transaksi gagal bayar oleh PT. Kuo Capital Raharja terkait transaksi saham PT. AGIS, dan bagaimana PT. KPEI melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam transaksi gagal bayar tersebut serta hubungannya dengan prinsip keterbukaan, dan apa konsekuensi hukum terhadap anggota bursa yang gagal bayar apabila PT. KPEI melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penulisan skripsi mendasarkan kepada penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif yuridis dan menggunakan data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan berbagai sumber, yaitu akademisi dan pejabat PT. KPEI. Penelitian menghasilkan simpulan , pertama, Bahwa gagal bayar itu terjadi ketika tidak dapat melaksanakan penyelesaian transaksi pada tanggal 26 Juni 2007 yang seharusnya transaksi tersebut dilunasi pada tanggal 29 Juni 2007. Kedua, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) dalam kasus ini tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya, yakni sebagai pihak yang menyatakan angota bursa mengalami gagal bayar dan sebagai pihak yang menjamin penyelesaian transaksi. Selain itu, pihak KPEI juga cenderung mengabaikan prinsip transparansi dalam penanganan kasus ini. Ketiga, akibat bagi perusahaan efek dengan adanya transaksi gagal bayar seharusnya pihak PT. KPEI memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Nomor II-8 mengenai Pelanggaran dan Sanksi Bagi Anggota Kliring, yakni mulai dari pemberian sanksi administratif hingga pembekuan aset-aset yang selanjutnya dilikuidasi oleh KPEI.

---

The existence of PT. KPEI (Clearance and Guaranty of Indonesia’s Stock) is to create regulated, normal and efficient stock & equity market condition. Therefore, the job and authority implementation of the related institution is expected to be in accordance with the prevailling regulation. One of the task and authority of this institution is to declare payment’s failure statement on condition that the member of stock exchange is unable to close the transaction at one hand to cover or to guaranty that the transaction is accomplished. Topic to be discuss in this mini thesis is how to understand a payment’s failure transaction by PT. Kuo Capital Raharja in related to stock transaction of PT. AGIS, and how PT. KPEI perform its task and authority in payment’s failure transaction and its relationship with transparency principle, and whatever legal consequence toward the stock exchange’s members that fail to pay when PT. KPEI performs its task and authority. This writing is based on Legal Norm Law on library research and is using secondary data resource which is supported by interview from various sources such as academic society and lecturers and PT. KPEI executives and officers. The research come out with a conclusion : first, payment’s failure happened at June 26, 2007 which was supposed to be closed on June 29, 2007. second, PT. KPEI (Kliring Penjamin Efek indonesia) in this case did no carry out its task and authority as party that declare the stock exchange member suffered payment’s failure and as party that guaranty the accomplishment of the transaction. Besides, KPEI is also tend to ignore transparency principle in managing this case. Third, the impact toward stock exchange company/securities company with the existence of Payment’s failure transaction, it is PT. KPEI supposed to give sanction in accordance with Regulation Number II-8 regarding violation and sanction to Clearance Member, from the administrative sanctions up to detainment of assets which then will be liquidated by KPEI."