Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik ekologi politik di Urut Sewu antar aktor-aktor berkepentingan yang disebabkan oleh penambangan pasir besi di Kecamatan Mirit. Konflik dipicu oleh klaim atas tanah di sepanjang pesisir selatan Kebumen sebagai milik TNI dan adanya rencana penambangan pasir besi yang melibatkan elit militer. Pasca konflik penambangan pasir besi, terjadi perubahan isu menjadi konflik menolak latihan TNI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif. Penelitian ini menemukan bahwa konflik ekologi politik disebabkan oleh kepentingan penguasaan sumber daya alam yang diciptakan oleh elit untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan memarginalkan masyarakat lokal yang memiliki ketergantungan tinggi pada kondisi ekologi. Dalam konflik ekologi politik ini terlihat tarik menarik kepentingan antara aktor negara, masyarakat lokal, perusahaan dan ENGO. Pada akhirnya, aktor-aktor yang memiliki kekuasaan dan terkonsolidasi dengan baiklah yang mendapat keuntungan dalam konflik ini.

---

The thesis explains about political ecological conflict in Urut Sewu among the actors caused by iron sand mining in sub district Mirit. The conflict was started by claims over the land along the southern coast of Kebumen as belonging to armed forces and the presence of a plan by iron sand mining that involves elite military. Afterwards conflict of iron sand mining, the issue of change to the conflict refuses military exercises. The research use qualitative method with explanative design. The research discovered that political ecological conflict caused by the interests of mastery of natural resources created by elite in order to gain personal advantage with marginalization the local communities who as having independence high on the condition of ecology. In political ecological conflict this looks pull drawn of interest between state, local communities, businesses and ENGO. In the end, the actors who have power and consolidated who benefit in this conflict."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai aksi kolektif masyarakat Urut Sewu di Kecamatan Mirit terhadap konflik agraria dan sumber daya alam yang terjadi di kawasan tersebut. Terdapat tiga sebab munculnya aksi kolektif masyarakat, dimana sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI AD menjadi satu sebab paling dominan. Aksi kolektif dalam bentuk pemblokiran dan pengusiran adalah yang paling efektif, meskipun sifatnya hanya sementara. Resolusi yang ada saat ini adalah dalam bentuk kontrak sosial lama, dengan kriteria sifat penyelesaian sementara, konflik dalam masyarakat sendiri, dan konflik secara keseluruhan masih berlanjut. Metode Pendekatan penelitian kualitatif dipilih guna mendapatkan data mendalam dari 6 informan yang dipilih secara purposif dan snowball.

---

ABSTRACT

This study discusses the people?s collective action of Urut Sewu in Mirit Subdistrict against agrarian and natural resources conflicts. There are three reasons the emergence of people?s collective action, which land disputes between communities and Army being the most dominant cause. Collective action in the form of blocking and expulsion is the most effective, although it is only temporary. The current resolution is in the form of the old social contract, with the criteria are the temporary completion, the conflict within the community itself, and the overall conflict continues. The method chosen qualitative research approach in order to get the depth data from 6 informants were selected purposively and snowball."

"Tulisan ini merupakan kajian atas akar konflik politik maupun sumber daya di Papua. Persoalan di HAM sudah menjadi persoalan lama di Papua. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi terhadap masyarakat Papua, dan seringkali tidak ditanggapi dengan tepat. Hal ini terkait erat dengan konflik politik maupun konflik sumber daya yang terjadi di Papua."

"Tulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources."

"Kutukan sumber daya alam menggambarkan kegagalan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat bagi pembangunan. Berbagai literatur empiris menunjukkan negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan kekayaan sumber daya alam dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kemiskinan dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Skema desentralisasi memegang peranan penting dalam mengatur pembagian kewenangan dan penerimaan (bagi hasil) pengelolaan sumber daya alam di berbagai level pemerintahan. Melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan kekayaan sumber daya alam berkorelasi searah dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota periode tahun 2010-2018. Hasil tersebut sekaligus membuktikan adanya indikasi fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia.

---

Resource curse illustrates the failure of jurisdictions which have natural resources abundance to gain benefits for development. Various empirical literature shows resource-rich countries or regions experiences deceleration of economic growth. This study analyze the impact of natural resource abundance towards poverty rate, as welfare indicator, in the context of decentralization in Indonesia. Decentralization scheme plays important role in regulating functional assignment and revenue sharing of natural resource management at various levels of government. Through the panel data regression method, the results of this study indicate natural resources abundance is commonly correlated with poverty rate in districts/cities level on 2010-2018 period. This result also prove the indication of natural resource curse phenomenon in Indonesia."

"Tesis ini adalah tentang penyelesaian konflik dalam masyarakat penambang pasir pada tingkat Polsek yang corak penyelesaiannya lebih mengedepankan tindakan diskresi yaitu tindakan penyelesaian konflik yang dilakukan petugas Kepolisian Polsek Srumbung dengan mengesampingkan tindakan hukum, melalui kesepakatan bersama antara polisi pihak-pihak yang terlibat konflik dan Polisi maupun dengan aparat lainnya bertindak sebagai perantara atau penengah dalam penyelesaian konflik tersebut.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan proses penyelesaian konflik di penambangan pasir yang lebih mengedepankan tindakan diskresi pada tingkat Polsek.Masalah dalam tesis ini adalah penyelesaian konflik pada penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang pembahasan mengenai konflik dan cara menyelesaikannya mencakup konflik-konflik yang terjadi di masa sekarang, dengan memperhatikan konflik-konflik masa lalu.Dalam tesis ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, untuk memahami prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar mengenai corak penyelesaian konflik di lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Srumbung.Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian konflik yang terjadi di penambangan pasir dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan dilakukan secara kekeluargaan dan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan maka kasus tersebut di serahkan kepada pihak kepolisian. Kasus-kasus yang diserahkan ke Polisi mencakup kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerugian cacat fisik, sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain.Dari fakta fakta tersebut diatas, dalam kaitannya dengan uraian dalam penelitian ini dalam corak penyelesaian konflik-konflik di penambangan pasir yang dilakukan pada tingkat Polsek adalah penyelesaian konflik yang mengedepankan tindakan diskresi. Yang mengesampingkan tindakan hukum melalui kesepakatan bersama antara polisi dengan yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik pada penambangan pasir pelaksanaannya dilakukan oleh satuan lebih atas yaitu Polres karena Polsek dianggap tidak mampu untuk menangani berbagai permasalahan di lokasi penambangan pasir. Selain itu penyelesaian masalah di penambangan pasir sifatnya menunggu laporan dari masyarakat karena mereka mendapatkan kemudahan atau tambahan bantuan operasional dari penggunaan kewenangannya."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai konflik ekologi politik antara negara versus masyarakat lokal di Ogoni, Nigeria. Konflik ini bermula dari aktivitas eksploitasi minyak dan dampaknya pada degradasi lingkungan di tanah Ogoni. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain eksplanatif.Penelitian ini memfokuskan pada gambaran akan konflik kepentingan diantara dua aktor tersebut, yang terjadi selama kurun waktu tahun 1993-1998, melalui perspektif ekologi politik. Ada kecenderungan, bahwa semua aksi dan strategi yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut dalam konflik ekologi politik ini juga diakibatkan dari adanya hubungan yang tidak sejajar (asimetris) antara negara dan masyarakat.Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa ada perbedaan kepentingan yang mendasar antara negara dan masyarakat, terkait dengan kepentingan mereka mengenai sumber daya alam dan lingkungan, yang menyangkut kepentingan ekonomi politik dan ekologi politik.

---

This research was explain about political-ecological conflict between state and grassroots actors in Ogoni, Nigeria. This conflict was beginning from the oil exploitation activities that caused impacts on environmental degradation in Ogoniland. This research was a qualitative research with explanative design.By using political ecology perspective, this research was focus on the illustration about conflict of interest between state and grassroots actors in Ogoni, during 1993-1998. There also a tendency, that all the action and strategy which done by these two actors in environmental conflict, was the impact of unequal (asymmetric) relations between state and society.The result of the research concluded that there are different basic interests between state and society about natural recourses and environmental, that related to economy politic and ecology politic."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"ABSTRAKDaerah Aliran DA Ci Salak dan Ci Sahang merupakan wilayah yang secara geologis memiliki potensi tambang pasir yang tersebar di kaki hingga lereng Gunung Tampomas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penambangan terhadap penutup lahan dan sumber daya air di DA Ci Salak dan Ci Sahang. Metode overlay dan wawancara dengan metode insidental sampling untuk analisa penutup lahan dan sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan sejak tahun 1988-2016 luas total area yang ditambang sebesar 526,3 Ha dengan arah perkembangan tambang dari barat ke timur. Pertambangan dilakukan pada ketinggian antara 500-1000 mdpl dengan kemiringan lereng 0-8 hingga 25-45 . Area tambang lebih dominan dilakukan pada penutup lahan ladang dan lahan terbuka, jenis tanah regosol, serta jenis batuan lava Qyl dan tuff berbatu apung Qyt . Pengaruh penambangan terhadap kualitas mata air adalah dengan meningkatnya konsentrasi kekeruhan dan phosphat, sedangkan peningkatan konsentrasi TSS dan Fe terjadi di saluran air di sekitar tambang. Penurunan kuantitas akibat penambangan berupa berkurangnya jangkauan air yang mengairi sawah dan ladang serta untuk kebutuhan rumah tangga di 10 sepuluh kampung di sekitar DA Ci Salak dan Ci Sahang dengan radius terdekat terdekat 500m dan radius terjauh 2000m dari mata air.

---

ABSTRACTCi Salak and Ci Sahang watershed are geologically potential areas of sand mining, which spread over the foothill of Mount Tampomas. This study aims to analyze the effect of mining on land cover and water resources in Ci Salak and Ci Sahang watershed. Overlay methods and interviews using incidental sampling methods were used in this study for analysis of land cover and water resources. The results show that since 1988 2016 the total area of mining reached to 526.3 Ha with the direction development of the mining from west to east. Mining is done at an altitude between 500 1000 mdpl with a slope of 0 8 to 25 45 . Mining areas are dominant to change the fields small holder land use and bare soil, regosol soil types and lava Qyl and Pumiceous Tuff Qyt rock types. The effect of mining on the quality of water springs can be seen by the increasing of the turbidity concentration and phosphat, while the increase of TSS and Fe concentration occurs in the water channel around the mining area. The decrease of water quantity due to mining result in the decrease of water coverage which irrigates the paddy fields and small holder, including for the household needs for 10 ten villages around Ci Salak and Ci Sahang watershed, with nearest radius at 500m and the farthest radius at 2000 m from springs"