Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena konflik elit menjelang SI MPR 2001 yang tajam dan mendalam merupakan daya tarik tersendiri bagi media massa. Pengamatan awal memperlihatkan, pemberitaan beberapa media berkaitan dengan konflik elit tersebut cenderung memihak. Media menampilkan realitas sesuai dengan bingkai yang dikonstruksi, sehingga terdapat aspek yang ditekankan, dibesarkan, disamarkan atau bahkan dihilangkan. Dampaknya, terdapat pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh pemberitaan media tersebut.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah: "Bagaimanakah konstruksi realitas tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001 ditampilkan dalam bentuk berita oleh dua media nasional, Kompas dan Republika? Tujuan penelitiannya adalah: (1) menganalisis bingkai pemberitaan yang ditampilkan Kompas dan Repubiika, tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001; (2) Mengetahui dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut; (3) Melihat kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika, dengan mengungkap, isu, individu, atau kelompok yang lebih diberi akses, dan diuntungkan dengan pemberitaan mereka yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertarungan wacana pada tataran publik.Perspektif metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif konstruktivis yang beranggapan bahwa realitas adalah hasil konstruksi. Metode penelitiannya adalah analisis isi kualitatif. Sementara, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis pembingkaian (framing analyis) dengan model analisis framing dari Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), meliputi perangkat: struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Satuan analisisnya adalah berita (hard news), meliputi: (1) memorandum l DPR; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum 1; (3) Memorandum II DPR; (4) Gagalnya pertemuan Presiden dan Pimpinan Parpol; (5) Percepatan SI MPR; (6) Penolakan Presiden hadiri SI; (7) Dekrit Presiden.Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori konstruksi sosial atas realitas, dan teori komunikasi politik merupakan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini.Hasil penelitian pertama, berkaitan dengan bingkai pemberitaan. (1) Pemberian memorandum 1 dibingkai Kompas: "upaya proses pelanggaran hukum", bingkai Republika: "saran agar Presiden non aktif"; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum I, dibingkai Kompas: "perlunya Presiden melakukan kompromi poiltik", Republika membingkainya: "jawaban Presiden tidak komprehensif karena menghindari soal Bulog"; (3) Memorandum II, dibingkai Kompas: "waktu Presiden satu bulan untuk memperbaiki kinerjanya oleh Republika dibingkai: "memorandum II merupakan kesempatan terakhir untuk Presiden; (4) Gagalnya pertemuan Bogor, dimaknai Kompas: "gagalnya upaya rekonsiliasi Presiden", oleh Republika dimaknai: "pimpinan parpol segan bertemu presiden"; (5) Percepatan SI, dibingkai Kompas: "SI jadi dilaksanakan oleh Republika dimaknai: "MPR bersidang menentukan pelaksanaan SI MPR (6) Penolakan Presiden hadiri SI MPR, dibingkai Kompas: "sikap Presiden dan PKB hadapi percepatan SI", Republika membingkai: "sikap lawan politik Presiden hadapi penolakan Presiden hadiri SI MPR"; (7). Isu dekrit dimaknai Kompas: "Presiden berlakukan dekrit", bingkai Republika: ?sikap konfrontatif Presiden direspon dengan rencana pengangkatan Mega jadi Presiden?.Kedua: Peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut adalah kebebasan pers era reformasi, fenomena konflik elit, dan hubungan elit politik (Presiden) dengan NU juga PKB.Ketiga, Kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika berkaitan dengan beberapa isu yang diteliti, Kompas berusaha menampilkan pemberitaan yang netral dan tidak berpihak. Kompas lebih banyak mengkomodasi pernyataan Presiden, mereka yang tidak berlawanan dengan Presiden atau yang netral. Isu yang ditekankan adalah penyelesaian konflik baik dengan kompromi maupun rekonsiliasi. Sementara Republika, lebih menekankan aspek kesalahan Presiden. Isu yang ditekankan dalam adalah Presiden sebaiknya non aktif dan mengundurkan diri karena legitimasinya sudah habis. Yang Iebih diberi akses oleh Republika adalah Amien Rais sebagai sumber berita dan beberapa pernyataan dari lawan politik Presiden. Sumber berita dapat memberikan legitimasi dan delegitimasi terhadap seorang komunikator politik tertentu. Sumber berita yang diakses Republika cenderung memberikan delegitimasi pada Presiden Abdurrahman Wahid.Bagi studi mendatang, untuk mengungkap konflik politik di media massa, secara metodologis direkomendasikan menggunakan analisis wacana kritis. Asumsinya adalah karena analisis wacana kritis dengan analisis yang holistik (bukan hanya pada level teks) diharapkan dapat mengungkap realitas konflik beserta ideologi yang tersembunyi di baliknya secara lebih tajam dan mendalam."

"Setelah mengalami masa otoritarianisme politik selama hampir 40 tahun (1959-1998), Indonesia akhirnya memasuki era transisi menuju demokrasi. Namun ironisnya, era transisi tidak segera diikuti dengan tahap konsolidasi demokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR justru terperangkap ke dalam konflik politik berkepanjangan. Konflik itu begitu serius sehingga Abdurrahman Wahid akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden oleh para politisi partai besar melalui Sidang Istimewa MPR 2001.Dalam kajian itu, tesis ini berusaha menjawab, mengapa terjadi konflik antara Presiden Wahid dan DPR sera faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik tersebut?Konflik Presiden Wahid dan DPR bersumber pada dua faktor yang bersifat mendasar. Pertama, tidak adanya platform politik dan visi bersama di antara para elite politik sipil dalam rangka mengakhiri rejim otoriter, dan membangun kerangka demokratis untuk mengakomodasi format politik baru produk Pemilu 1999. Kedua, terbentuknya format politik baru dengan sistem multipartai tanpa kekuatan mayoritas di DPR tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan relasi kekuasaan Presiden, DPR, dan MPR. Akibatnva, praktik politik DPR cenderung mengarah pada sistem parlementer sementara UUD 1945 bernuansa presidensial.Selain faktor-faktor di atas, konflik selama periode kajian ini dipicu pula oleh beberapa faktor lain, baik yang bersifat obyektif maupun subvektif. Faktor obyektif pertama adalah polarisasi politik produk Pemilu 1999 di mana PDIP sebagai partai pemenang hanya memperoleh 153 kursi dari 500 kursi DPR Kursi selebihnya diperoleh 20 partai lainnya, Ironisnya tidak ada inisiatif PDIP yang mencalonkan Megawati sebagai presiden untuk mengajak kerjasama dan koalisi dengan partai-partai lain. Konsekuensi logis sikap diam Megawati tersebut, muncul koalisi partai-partai berbasis Islam "Poros Tengah" yang mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai alternatif di luar Megawati dan Habibie. Solusi yang bersifat jangka pendek ini berlanjut ketika Presiden Wahid menyusun kabinet atas dasar kompromi dengan pimpinan kekuatan politik besar di DPR, trmasuk pimpinan TNI. Koalisi dan kompromi politik yang bersifat semu ini adalah faktor obyektif kedua yang melatari konflik politik yang menjadi fokus kajian ini.Faktor-faktor subyektif yang menjadi sumber konflik adalah; pertama, berkembangnya personalisasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Wahid seperti bongkar pasang kabinet, indikasi keterlibatan dalam kasus Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei, berbagai ancaman jika dia tidak lagi menjadi presiden, dan pengeluaran dekrit presiden yang memicu pemberhentiannya oleh SI MPR. Kedua, adalah kecenderungan partai-partai besar non-PKB di DPR memanfaatkan personalisasi kekuasaan yang dilakukan presiden untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid dalam rangka kepentingan kelompok masing-masing. Termasuk di dalam kategori kelompok ini adalah pembangkangan politik TNI/Polri yang kecewa karena kecenderungan Presiden Wahid melakukan intervensi terlampau jauh dalam kehidupan internal tentara dan polisi."