Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masuknya waralaba makanan cepat saji asing, khususnya pizza, yang menawarkan kualitas yang baik dengan harga yang lebih murah, membuat waralaba domestik kalah bersaing. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi konsumen dan atribut yang paling mempengaruhi, akan kualitas salah satu waralaba domestik di Indonesia dengan pendekatan data mining. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis cluster dan neural network backpropagation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa neural network lebih cepat menghafalkan karakter-karakter responden yang dibagi dalam 3 kelas, dimana kelas 1 lebih memperhatikan makanan sehat, kenyamanan, dan pelayanan restoran, serta memiliki anggota yang paling banyak. Selain itu, ditemukan 15 atribut utama yang mendapatkan nilai preferensi yang baik dari respondenresponden di kelas 1 ini. Dengan demikian, perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran baru dalam rangka merebut pangsa pasar yang lebih besar.

---

The entry of multinational fast food franchise, especially pizza franchise, which offers great quality with better price, made our domestic frachise lost the competition. Thus, this research was conducted to find out consumer preference and the most influential attribute of a domestic fast food franchise by using data mining. The methode used in the research were cluster analysis and neural network backpropagation.

The result showed that neural network could be tested faster if the the respondents were divided into 3 clases whose first class was filled with the people cared about healthy food, comfort, service, and had the most members. Besides, 15 main attributes gained better preference value from this class. With the last result, the company can build a new marketing strategy in order to grab a better market share."

"Kajian tentang perubahan sosial perkotaan merupakan salah satu, topik penting. Kota Sukabumi seperti halnya kota-kota menegah Iainnya mengalami 'proses perubahan secara drmatis sejak tahun 1970-an. Sejalan dengan adanya proses liberalisasi ekonomi, sistem perekonomian global ditandai oleh perdagangan lintas negara yang semakin masif.Bisnis Waralaba " franchise " sebagai Salah satu perdagangan tingkat global saat ini telah berkernbang di kota Sukabumi. keberadaan California Fried Chickens, McDonald?s dan Dunkin? Donuts di kota Sukabumi mendapat respon dari berbagai kalangan masyarakat. Keberadaan waralaba bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, tetapi menjadi trend di kalangan masyarakat kota Sukabumi.Penelitian ini berangkat dari suatu ?tesis? bahwa integrasi masyarakat kota Sukabumi pada sistem ekonomi global seperti ditandai oleh maraknya franchise, telah membawa perubahan pada sosio-ekonomi dan kultural masyarakat setempat. Oleh karena itu, maka rumusan perniasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perubahan sosio-ekonomi dan kultural masyarakat kota Sukabumi dengan adanya waralaba di kota Sukabumi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data dilakukan rnelalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperli aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, manager waralaba dan konsumen waralaba. Pennlis melakukan pengamatan mengenai perkembangan waralaba di kota Sukabumi serta beberapa dampak yang ditimbulkammya terhadap kehidupan masyarakat kota Sukabumi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan waralaba di kota Sukubumi berpengaruli pada perubahan sosio-ekonomi dan kultural masyarakat kota Sukabumi. Perubahan ini lejadi pada perekonomian, prilaku konsumsi, life style serta prilaku keagamaan masyarakat kota Sukabumi.Temuan lain menunjukan bahw ekonomi kapilalis di kata Sukabumi berdampak luas pada kehidupan masyarakat lokal. Situasi dan kondisi ini didukung oleh peran pemerintah daerah yang bersikap welcome terhadap para investor yang datang ke kota Sukabumi.Integrasi masyarakat kota Sukabumi dalam proses globalisasi telah membawa perubahan dalam kehidupan sosio-ekonomi dan kultural. Proteksionis pada kondisi dan situasi perlu dilakukan untuk mempertahankan ekonomi dan identitas lokal."

"RINGKASAN EKSEKUTIFPerkembangan bisnis franchise yang pesat, menyebabkan banyak ahli manajemen menyebut bisnis franchise sebagai suatu konsep pemasaran yang paling sukses yang pernah diciptakan. Franchise dapat digunakan sebagai suatu sistem pengembangan usaha atau ekspansi secara global dengan risiko yang relatif kecil.Daya tarik bisnis fanchise menyebabkan banyak pengusaha mulai menekuni usaha franchies. Banyak franchisor asing yang mulai mengembangkan usahanya di Indonesia yang dianggap mempunyai iklim kondusif. Prospek cerah bisnis franchise juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pengusaha Indonesia yang dapat dilihat dari mulai munculnya franchisor lokal terutama dalam bidang usaha restoran fast food.Perkembangan bisnis franchise yang pesat diikuti oleh meningkatnya intensitas persaingan, sehingga setiap pengusaha franchise harus mulai mempersiapkan diri menghadapi situasi tersebut. Dalam pertumbuhan bisnis franchise di Indonesia, dirasakan pengetahuan maupun pedoman mengenai bisnis franchise dirasakan masih kurang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh bisnis franchise yang relatif masih baru diperkenalkan di Indonesia.Tujuan penulisan karya akhir ini adalah untuk mempadukan analisis mengenai kompleksitas bisnis franchise terutama dari sudut pandang konsep, aplikasi dan permasalahnnya di Indonesia. Untuk menelaah permasalahan ini digunakan analisis pendekatan dengan teori keagenan.Sebagai obyek analisis studi ini adalah PT Adi Boga Cipta. PT Adi Boga Cipta dalam hal ini merupakan pemegang franchise untuk restoran Hanamasa dari Jepang yang merupakan suatu restoran self service yang pertama yang menggunakan sistem franchise di Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Adi Boga Cipta dijadikan master franchise di negara ASEAN.Metode yang dipakai dalam studi ini adalah dengan menggunakan analisa secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode SWOT dan AHP yang dilakukan terhaap PT Adi Boga Cipta, yang ternyata memberikan hasil yang menarik. Walaupun sebagai restoran self service yang pertama di Indonesia, restoran Hanamasa belum mempunyai image yang kuat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi, pengetahuan mengenai bisnis franchise dan partisipasi manajemen sehingga perusahaan menjadi lemah di dalam menghadapi lingkungan.Relasi yang terjalin dengan baik antara franchisor dan franchisee tanpa adanya pengendalian dan motivasi, bukan merupakan jaminan keberhasilan bisnis franchise. Banyaknya pesaing dan pilihan bagi konsumen menyebabkan keunikan sistem dari restoran Hanamasa menjadi tidak berarti.Akhirnya, agar PT Adi Boga Cipta dapat berperan sebagai master franchise yang baik, harus mulai melakukan perbaikan secara internal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatasi kelemahan perusahaan agar mampu memanfaatkan peluang yang ada didalam bisnis franchise.Dari penulisan karya akhir ini, kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa didalam menjalankan bisnis franchise diperlukan suatu pengetahuan mengenai konsep franchise, pelaksanaan dan permasalahan. Sehingga setgiap pengusaha franchise dapat membentuk struktur keagenan yang sesuai untuk mengurangi kebutuhan akan pengendalian dan biaya monitor dimana didalam struktur tersebut arus informasi berjalan dengan lancar dan menjamin kepercayaan pada masing-masing pihak.Agar bisnis franchise di Indonesia dapat berkembang dengan baik, diperlukan suatu pedoman atau peraturan khusus mengenai bisnis franchise. Prospek cerah bisnis franchis hendaknya diikuti suatu aturan sehingga konflik yang sering terjadi antara franchisor dan frachisee dapat dihindarkan."

"

Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak. Franchise merupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchiser) memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisée) untuk memasarkan barang dan jasa franchiser dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, cara dan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franehisor untuk jangka waktu teitentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisée harus membayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franehisor.

Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikat dan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiiring dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll. Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian, yang dikenal dengan peijanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalin tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa para pihak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidak tercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan.

Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum. Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/l9V7 tentang Ketentuan Pendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan tersebut dibuat agar kedudukan franehisor dan franchisée diatur untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin teijadi. Sampai kini di Indonesia belum terdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangan dengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan pada kesepakatan tertulis dalam bentuk francliisee didasarkan pada asas kebebasan berkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata.

"

"Perkembangan bisnis dengan sistem franchise semakin marak, Franchisemerupakan suatu sistem pemasaran, dimana pemilik franchise (Franchisor)memberikan hak kepada pemegang franchise (franchisee) untuk memasarkan barangdan jasa franchisor dengan menggunakan merek dagang dan/atau jasa, metode, caradan format bisnis (standar operasional prosedur) yang ditentukan oleh franchisoruntuk jangka waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu. Untuk itu franchisee harusmembayar biaya franchise, biaya royalty dan biaya-biaya lainnya kepada franchisor.Sistem bisnis franchise mulai tumbuh pada tahun 1850 di Amerika Serikatdan berkembang pesat pada tahun 1960-an. Seiring dengan berkembangnyaperekonomian di Indonesia sistem bisnis franchise mulai masuk ke Indonesia padatahun 1980-an dalam bentuk restoran siap saji, binatu, fotocopy, cuci cetak foto, dll.Hubungan dalam sistem franchise dibangun atas dasar hubungan perjanjian,yang dikenal dengan perjanjian franchise. Hubungan - hubungan yang terjalintersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila terjadi sengketa parapiliak akan mengupayakan jalur musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah tidaktercapai, maka para pihak akan menempuh jalur pengadilan.Munculnya franchise telah menimbulkan permasalahan di bidang hukum.Untuk itu pemerintah Indonesia segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian danPerdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/1997 tentang KetentuanPendaftaran dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Keduaperaturan tersebut dibuat agar kedudukan franchisor dan franchisee diatur untukmeminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi. Sampai kini di Indonesia belumterdapat perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah perdagangandengan sistem franchise. Selama ini praktek yang dilakukan didasarkan padakesepakatan tertulis dalam bentuk franchisee didasarkan pada asas kebebasanberkontrak seperti tertuang pada pasal 1338 KUHPerdata."

"Saat ini, ayam penyet merupakan salah satu makanan yang sedang berkembang di Medan. Karya akhir ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana prospek dari usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam pengolahan data. Pembahasannya meliputi analisis perusahaan, analisis industridan persaingan, analisis pelanggan dan produk, rencana pemasaran, rencana operasi, struktur manajemen, rencana keuangan, dan penerapan program waralaba. Secara finasial, hasil penelitian ini layak berdasarkan nilai empat kriteria investasi. Hasil dari penelitian ini menyarankan pemilik CV Mentari untuk segera merealisasikan rencana bisnis tersebut sebelum didahului oleh pihak lain atau sebelum berubahnya selera masyarakat kota Medan terhadap ayam penyet

---

Currently, "ayam penyet", the special Indonesian fried chicken, has a growing market in Medan. This final paper was made as a further exploration in the feasibility of this prospect. Both qualitative and quantitative method were used in the completion of this paper. Essentially, it is a final business plan that covers all the required aspects to launch this venture successfully such as company analysis, industry and competition analysis, customer and product analysis, marketing plan, operation plan, management plan, financial plan, and franchise implementation plan. The study showed that the proposed plan has fulfilled that four investment criteria financially. Therefore, it was suggested to implement as soon as possible before the trend of customers changes and even the idea stolen."

"Waralaba menjadi salah satu kegiatan usaha yang digemari oleh pebisnis pemula karena tidak membutuhkan modal yang terlalu banyak. Waralaba dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba yang diatur syarat formilnya dalam undang-undang mengenai waralaba salah satunya mengenai klausul minimal yang harus tercantum dalam Perjanjian Waralaba.Ketika perjanjian waralaba tidak memenuhi syarat formil perjanjian waralaba yang telah ditentukan dalam undang-undang maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sebagai perjanjian waralaba. Dalam praktik ditemukan Perjanjian Waralaba yang tidak memuat klausul minimal dalam perjanjian waralaba tetapi Majelis Hakim tidak membatalkan Perjanjian Waralaba antara para pihak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan jenis data sekunder. Hasil penelitian ditemukan perjanjian waralaba merupakan perjanjian formil sehingga keabsahannyaharus memenuhi syarat formil dari perjanjian waralaba. Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam Putusan Nomor 321/PDT/2021/PT DKI kurang tepat dalam memberikan pertimbangan dan putusannya karena seharusnya perjanjian waralaba antara para pihak batal demi hukum. Karena Perjanjian waralaba antara para pihak tidak memenuhi syarat formil dari perjanjian waralaba sebagaimana ditentukan dalam PP 42/2007 dan Permendag 53/2012. Para pihak harus melakukan penelaahan sebelum membuat perjanjian waralaba dan pemerintah sebaiknya merubah peraturan mengenai perjanjian waralaba sehingga perjanjian waralaba dibuat menjadi suatu akta notaril dan pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan waralaba yang sesuai dengan undang-undang

---

Franchising is one of the business activities that is favored by novice business people because it does not require too much capital. Franchising is carried out based on a Franchise Agreement which is regulated by formal conditions in the law regarding franchising, one of which is regarding the minimum clause that must be included in the Franchise Agreement. When the franchise agreement does not meet the formal requirements of the franchise agreement that have been specified in the law, the agreement becomes null and void as a franchise agreement. In practice, it was found that the Franchise Agreement did not contain a minimum clause in the franchise agreement but the Panel of Judges did not cancel the Franchise Agreement between the parties. This writing uses normative juridical research methods and secondary data types. The results of the study found that the franchise agreement is a formal agreement so that its validity must meet the formal requirements of the franchise agreement. The Panel of Judges at the first level and appellate level in Decision Number 321/PDT/2021/PT DKI was not quite right in giving their considerations and decisions because the franchise agreement between the parties should have been null and void. Because the franchise agreement between the parties does not fulfill the formal requirements of the franchise agreement as specified in PP 42/2007 and Permendag 53/2012. The parties must conduct a review before making a franchise agreement and the government should change the regulations regarding franchise agreements so that the franchise agreement is made into a notary deed and the government must provide socialization to the public regarding the implementation of franchising in accordance with the law."

"Prosedur keterbukaan/pengungkapan/penyingkapan keterangan-keter angan (Disclosure Documents) merupakan suatu kewajiban bagi setiap pemberi waralaba (franchisor) dalam penawaran dan atau penjualan produk waralabanya sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Penjelasan pasal 3 PP No. 16 tahun 1997 menyatakan bahwa pelaksanaan pengungkapan keterangan agar "pemberi waralaba dan penerima waralaba memiliki dasar awal yang kuat da1am melakukan kegiatan waralaba secara sehat dan terbuka." Terkesan seolah-olah terdapat satu hubungan yang kuat antara fase "pra-kontrak", dalam hal ini direpresentasikan oleh kewajiban disclosure dengan fase "kontrak/perjanjian" itu sendiri. Berdasarkan penelitian penulis, hubungan antara fase pra-kontrak dan kontrak di Indonesia dapat dipelopori oleh hukum waralaba, dalam bidang hukum perjanjiannya, melalui kewajiban disclosure document. Meskipun demikian, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk keperluan tersebut, termasuk kebutuhan dilahirkannya undang-undang khusus yang mengatur tentang disclosure secara tersendiri."