"
ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan atas kelambanan organisasi Unair dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi perguruan tinggi. Untuk itu dirasa perlu mendeskripsikan budaya organisasi Universitas Airlangga, karena selain merupakan pattern of behavior, budaya organisasi juga merupakan pattern for behavior. Sehingga dapat digunakan untuk memahami bagaimana peran budaya organisasi tersebut dalam proses implementasi kebijakan otonomi perguruan tinggi negeri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan ditemukannya faktor lain yang dapat ikut menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian ini.
Untuk itu sesuai dengan karakteristik permasalahannya digunakan metodologi penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini bersifat multi level. Sedang informan dipilih secara selektif, bersifat purposif dengan menggunakan pola snowball yang didasarkan atas mereka yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, serta mengetahui permasalahannya secara mendalam.
Proses pengumpulan data bersifat dinamis, karena dibarengi dengan proses analisis interpretatif dan inferensi yang berkesinambungan, serta proses refleksi. Pengumpulan data ini menggunakan berbagai macam metoda antara lain, wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan tak terlibat, studi dokumen, serta penelusuran kliping koran dan majalah. Di samping karena menyesuaikan dengan karakteristik data, berbagai macam teknik pengumpulan data itu digunakan dengan maksud agar data yang diperoleh teruji validitasnya. Validasi data juga dilakukan dengan berbagai prosedur triangulasi. Dan sebagaimana lazimnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan tahap-tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing.
Dari analisis data temuan penelitian terungkap bahwa, pada tingkat analisis organisasi universitas ciri-ciri budaya organisasi Universitas Airlangga bersifat birokratik (bureaucratic culture). Ciri ini ditandai dengan antara lain sentralisasi yang berlebihan, formalisme yang tinggi, cenderung mempertahankan status quo, menyukai kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial. Budaya yang demikian ini terutama terbentuk karena pengaruh budaya birokratik yang tumbuh subur pada birokrasi pemerintahan serta pola perilaku kepemimpinan di Unair sendiri yang cenderung bersifat birokratik pula.
Dilihat dari tahap perkembangan evolusi organisasi, Unair sudah sampai pada organizational maturity yang ditandai dengan meningkatnya stabilitas internal, kurangnya motivasi untuk adanya perubahan, serta kesukaan para pimpinannya pada cerita-cerita kebesaran di masa lalu sebagai sumber nilai rasa berpuas diri. Dalam kondisi yang demikian ciri-ciri budaya organisasi yang seperti sudah diuraikan di atas bersifat disfungsional terhadap perkembangan Unair sendiri. Dengan demikian dapat dipahami kalau sampai saat ini di tingkat universitas, meskipun sudah disadari maksud dari kebijakan otonomi perguruan tinggi, namun Unair belum memiliki rencana konkrit dalam menanggapi kebijakan tersebut.
Pada tingkat analisis organisasi fakultas, Unair bersifat multicultures. Karakter bidang studi (terutama dalam kategori marketable dan unmarketable), kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, kultur akademik, serta gaya manajemen pimpinan yang semuanya satu sama lain berbeda, dalam perjalanan waktu telah menumbuhkan sub-kultur yang berbeda-beda pula. Sehingga tanggapan terhadap kebijakan otonomi perguruan tinggi pada tingkat ini juga berbeda-beda.
Selain faktor budaya birokratik, budaya organisasi, dan pola perilaku kepemimpinan, kelambanan organisasi Unair dalam menanggapi dan mengimplementasikan kebijakan otonomi PTN juga dapat dipahami dari munculnya gejala organizational inertia dalam tubuh Unair. Kesimpulan ini muncul dari analisis yang menggunakan konsep dynamics conservatism dengan memandang organisasi Unair sebagai sebuah sistem sosial.
Catatan teoretik yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tubuh organisasi perguruan tinggi negeri terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Dalan kasus penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi: budaya birokratik akibat dominannya pengaruh budaya yang sama dalam birokrasi pemerintahan, budaya organisasi yang berakar pada sejarah organisasi serta faktor-faktor internal lainnya, dan gejala inertia yang melanda organisasi PTN sebagai organisasi publik yang berukuran besar.
Idealnya, harus dilakukan reengineering terhadap organisasi perguruan tinggi negeri. Namun karena status dan kedudukannya sebagai organisasi publik yang terkungkung birokrasi pemerintahan, maka kemungkinan optimalnya adalah melakukan reorientasi mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota organisasi menjadi process oriented. Para pembuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi hendaknya juga memahami bahwa selain kebijakan otonomi perguruan tinggi itu sendiri mengandung permasalahan yang inheren di dalamnya, namun masih ada masalah besar mengenai budaya organisasi perguruan tinggi negeri yang sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Mungkin diperlukan reengineering organisasi perguruan tinggi secara nasional."
