Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum perlindungan konsumen pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di Jakarta. Salah salah satu jasa yang paling sering digunakan atau dinikmati konsumen adalah jasa transportasi angkutan umum jenis angkot yang ada di Jakarta. Konsumen sebagai pengguna jasa transportasi jenis angkot sejatinya mempunyai hak untuk mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal. Pentingnya jaminan pemenuhan hak konsumen atas pengguna jasa angkutan umum jenis angkot di DKI Jakarta ini sebenarnya sudah dalam status yang menghawatirkan. Buruknya kualitas pelayanan angkutan umum di perkotaan tidak bisa dilihat secara sektoral saja. Akan tetapi melibatkan semua stakeholder, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen tentunya. Salah satu langkah yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membenahi karut marutnya transportasi yakni dengan membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi angkutan umum di Jakarta. UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal termasuk keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Disamping itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi: jaringan pelayanan angkutan jalan, jaringan prasarana angkutan jalan, fasilitas perlengkapan jalan, keselamatan, dan sumber daya manusia (SDM) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditambah dengan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Serta juga diatur secara tersirat dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, dan Danau Serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meliputi sarana dan prasarana serta kewajiban pengemudi kendaraan angkutan umum. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat pengaturan mengenai hak-hak konsumen dan kewajibankewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Disamping itu juga terdapat upaya hukum penyelesaian sengketa dan pengaturan mengenai sanksinya.

---

This thesis discusses the aspects of consumer protection law type "angkot" of public transport users in Jakarta. Among one of the most frequently used services or the services enjoyed by consumers is the kind of public transportation types of "Angkot" in Jakarta. Consumers as users of transport services actually have the right kind of public transportation to get legal protection and maximum service. Importance of ensuring the fulfillment of the rights of consumers over public transport users types of "Angkot" in Jakarta is already in a worrying state. The poor quality of public transport services in the urban sector cannot be seen alone. However, involving all stakeholders, ranging from government, business, and society as a consumer of course. One of the steps that must be performed in Jakarta Provincial Government to fix the distorted chaotic transport is by making minimum service standards (MSS) for public transport in Jakarta. Law. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation requires that public transport companies must meet minimum service standards including security, safety, comfort, affordability, equality, and regularity. Besides, it is also the Minister of Transportation Regulation Number 81 Year 2011 about Minimum Service Standards Provincial Transportation Sector and District / City which includes: road transport network services, network infrastructure, road transport, road equipment facilities, safety, and human resources (HR ) for the region and the province to the Regency / City coupled with testing of motor vehicle service facilities. As well as implicitly stipulated in the Regulation of DKI Jakarta No. 12 Year 2003 on Traffic and Road Transport, Railways, Rivers, and Lakes Crossing well as in the province of Rizal include infrastructure and public transport vehicle drivers obligations. Based on Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection and the Law. 22 of 2009 on Traffic and Transportation are arrangements regarding consumer rights and obligations that must be met businesses in operation. Besides, there is also a legal remedy and dispute resolution arrangements regarding sanctions."

"This study aims to scrutinise the transport performance and authenticity as one of the elementsin tourism attributes in relation with behavioural intention. Utilising quantitative approach; datacollected from survey of 384 overseas tourists were used to clarify the research proposition. The studysuggests that transport performance may emerge as one of organic image elements for destinationbrand identity formation, influences cognitive image of overseas tourist but insignificant on tourist’sbehavioural intention. In addition, future spectrum of the transport development in relation withauthenticity indicates its importance for not damaging the destination’s overall profile."

"Tesis ini membahas mengenai kompleksitas permasalahan transportasi dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan Pola Transportasi Makro di DKI Jakarta serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi kebijakan tersebut agar dapat mewujudkan kebijakan transportasi yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin.Didalam kebijakan PTM sendiri masih ditemui adanya permasalahan yakni strategi-strategi yang ada dalam PTM belum dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya untuk merevitalisasi kebijakan PTM melalui upaya jangka pendek melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, jangka menengah, misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek.Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan melaksanakan upaya-upaya dalam merevitalisasi kebijakan pola transportasi makro sesuai dengan tahapan waktu yang dibutuhkan.

---

The focus of this study is about the complexity of the problems of transportation and issues in the implementation of the Jakarta Macro Transportation Blueprint. This study also focus on the efforts that can be done to revitalize the policy in order to actualize a sustainable transportation policy. Using a qualitative research methods, the results shows that the transportation issues in Jakarta are very complex, there are three common problems that occur that is the number of private vehicles that are not controlled, public transports that are poor and unreliable, and the behavior of road users who are not disciplined.

In the PTM policy itself is still encountered the problem that the existing strategies in the PTM can?t be optimally implemented. Therefore, there needs to be an effort to revitalize the PTM policies through shortterm efforts with the implementation of direct services in Transjakarta Busway and revitalize the public transports services. At the medium term, for example is with the MRT and LRT construction and arrangement of pedestrian paths, and in the long term through the integration of spatial policies with transport policy and the establishment of a special authority Jabodetabek transportation agencies.

The results also suggest that there needs to be a paradigm shift and mindset of the government, both central and local, from transportation policies that favor private vehicles into policies that favor public transport and implement efforts to revitalize the Jakarta macro transportation blueprint policies in accordance with the time step needed."

"ABSTRACTAnalisis kebutuhan armada angkutan umum berbasis jalan pada lingkup trayek ditinjau menggunakan permintaan tertinggi pada trayek sehingga mungkin terdapat potensi kelebihan pasokan jika perbedaan permintaan cukup drastis di tiap segmen trayek. Sehingga, penelitian ini mencoba menjawab apakah terdapat potensi kelebihan pasokan, seberapa signifikan perbedaan hasil perhitungan jumlah armada pada lingkup trayek dengan lingkup jaringan, dan implikasinya pada karakteristik operasional headway dan faktor muat. Penelitian dilakukan dengan membangun perangkat bantu analisis. Kemudian dengan perangkat tersebut jumlah armada tiap trayek dihitung dengan permintaan tertinggi tiap trayeknya, selanjutnya kapasitas statis tiap segmen dihitung dan dianalisis efisiensinya pada jaringan dengan parameter faktor muat rerata seluruh segmen. Jika faktor muat rerata berada dibawah nilai ideal dari rujukan, maka kebutuhan armada di tiap trayek akan dioptimasi dengan Metode Heuristik dan Metode Generalized Reduced Gradient (GRG). Hasil menunjukkan, perhitungan jumlah armada dengan lingkup trayek membutuhkan 2257 hingga 3578 armada dan lingkup jaringan membutuhkan 1644 hingga 2673 armada. Headway rerata perhitungan lingkup trayek adalah 3 menit dan hasil lingkup jaringan adalah 5 menit. Hasil perhitungan lingkup trayek untuk faktor muat rerata adalah sebesar 38%, lebih rendah ketimbang hasil lingkup jaringan yaitu 79%. Metode terbaik untuk optimasi jumlah armada pada lingkup jaringan adalah Metode GRG dengan titik awal iterasi adalah hasil perhitungan jumlah armada dari Metode Heuristik.  Dari penelitian ini, perangkat bantu analisis telah dikembangkan, juga dapat disimpulkan terdapat kelebihan pasokan sebesar 54% jumlah armada dengan perhitungan jumlah armada lingkup trayek dibandingkan dengan lingkup jaringan, serta karakteristik operasional headway dan faktor muat rerata lingkup jaringan lebih tinggi dibandingkan hasil perhitungan lingkup trayek.

---

ABSTRACTFleet number calculation on a route scope is using a highest demand on the route segment so that there may be excess supply potential if the demand difference is quite drastic in each of route segment. Thus, this study attempts to answer whether there is an oversupply potential, how significant the result difference between fleet calculations on the scope of the route with the network scope, and the implications on the operational characteristics of the headway and load factors. The research was conducted by building analytical tools. Then the tool calculates the number of fleets per route, then the static capacity of each segment is calculated and its efficiency on the network is analyzed with the average load factor of all segments parameter. If the average load factor is below the ideal value, then the fleet number in each route will be optimized with the Heuristic Method and Generalized Reduced Gradient (GRG) Method. The results show, the calculation of the number of fleets with the scope of the route requires 2257 to 3578 fleets and the scope of the network requires 1644 to 2673 fleet. The average headway of the route scope calculation is 3 minutes and the result of the network scope is 5 minutes. The calculation of route scope for average load factor is 38%, lower than the result of network scope that is 79%. The best method for optimizing the number of fleets on a network's scope is the GRG Method with the starting point of the iteration is the calculation results of the Heuristic Method. From this research, the analytical tool has been developed. Also from the research, it can be concluded that there is an oversupply about 54% of the fleet number calculations based on the route scope compared to the network scope, and the operational characteristics of the headway and the load factor of the network scope is higher than the route scope calculation."

"Penelitian ini mencoba memformulasikan kebijakan sistem transportasi terutama transportasi darat. Model dinamis digunakan untuk menggambarkan sistem transportasi darat dengan tujuan, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarui (leverage factors) sistem transportasi dan kebijakan apa saja yang memungkinkan untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur transportasi darat terkait pengurangan kemacetan.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan kapasitas tampung kendaraan dipersimpangan, waktu yang dibutuhkan untuk mengurai kemacetan, perubahan pola transportasi dari kendaraan pribadi berbasis jalan raya, ke moda transportasi berbasis rel (komuter), faktor penggunaan kendaraan terkait dengan waktu tempuh, dan jumlah kendaraan adalah unsur yang memberikan efek paling besar pada kemacetan di kota besar.

---

This research is trying to reformulated the policy of transportation system particularly land transportation. Dynamic model was used to describe land transportation system in which objectives are discovering transportation system influenced factors (leverage factors) and reformulating policy that might optimalized the used of land transportation infrastructure in order to decrease traffic jam.

This research discover some result as follows : policy related to vehicles capacity at the intersection, times needed to disentangled traffic jam, transportation pattern change from main street based private vehicles to rail based transport modes (commuter), vehicles utilization factors related to travel time, and the amount of vehicles are the most influencing element to traffic jam in metropolis."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan pemerintah di sektor transportasi, khususnya di daerah perkotaan. Penelitian ini mengambil studi kasus di wilayah Kota Tangerang. Tingginya angka kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal, serta kerugian material dan kerugian imaterial akibat ketidak efisienan sistem transportasi, melatar belakangi penelitian ini. Lambatnya pemerintah pusat dalam mensosialisasikan undang-undang dalam hal pengimplementasian di daerah, menciptakan permasalahan tersendiri di banyak daerah di Indonesia. Ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara pusat dan daerah, juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan menjadi lambatnya proses adopsi pembangunan secara keseluruhan. Tesis ini dengan menggunakan metode AHP (Analityc Hierarchy Process). Meneliti seberapa besar pengaruh pemangku kepentingan berperan dalam menciptakan iklim atau kondisi transportasi yang ideal. Pada penelitian ini pemangku kepentingan(stakeholders) ini dikelompokkan menjadi tiga yakni, Pemerintah, Legislatif, dan Masyarakat. Penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu April hingga Juni 2010 juga mencari alternatif tindakan atau alternatif kebijakan yang dapat dijadikan prioritas oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mengurai persoalan lalulintas khususnya di Kota Tangerang.

---

This study discusses the government policy in the transportation sector with focus on the urban areas. Tangerang city has been chosen as the case study due to the high numbers of deaths caused by accidents on the roads. The high numbers of accidents that cause deaths, according to the Indonesian police records, reached approximetely 11000 people per year. I concluded that this high numbers of losses of deaths are very significant to understand the implementation of the transportation policy in Tangerang. In order to solve the problem, in searching for solutions, I decided to use Analytic Hierarchy Process method (AHP) as my research method to examine how much influence of the stakeholders in making the transportation conditions become ideal for safetiness and efficiencycy. In the study, the stakeholders are grouped into three types of groups according to their sectors namely; Government Authorities, Legislative Authorities, and Community (Public Users). The study has been conducted from April to June 2010. The study also aims at an understanding of the alternative policies of urban transportation which become a priority in searching for a better solution to the current conditions in Tangerang. I found that the Indonesian Government is too slow in inplementing the transportation regulations to the local government. This slow implementation has also created a major problem for other local governments in Indonesia, including the area which I choose as my case study. Another problem arise because of the slow implementation are an inequality in quality of human resources between Indonesian government in Jakarta and local governments and inequality of development in other district areas in Indonesia. Based on these conclusions I have established alternative suggestions for the local governments to take better policies for the future."