Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem labuh dan tambat merupakan bagian perlengkapan kapal pengangkut batu bara yang sangat penting untuk kebutuhan operasional pada saat kapal berlabuh di daerah perairan ataupun saat sandar di dermaga. Perlengkapan sistem labuh dan tambat pada kapal pengangkut batu bara harus selalu dalam kondisi yang baik untuk menunjang operasional kapal di laut atau di dermaga. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mengatur tentang perawatan dan pemeliharaan perlengkapan sistem labuh dan tambat di kapal tersebut. Sistem pemeliharaan yang dilakukan secara berkala dan terencana dapat memperpanjang usia pakai suatu kapal dan mencegah terjadinya masalah yang dapat merugikan kapal, sehingga dapat mencegah penurunan produktivitas kapal tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan pada semua komponen yang terdapat di suatu kapal, juga telah diatur dalam International Safety Management Code (ISM Code). Atas dasar itulah dibuat Plan Maintenance System pada peralatan di kapal. Dalam hal ini komponen-komponen peralatan sistem labuh dan tambat pada kapal pengangkut batu bara MV. Sartika Baruna yang akan dijadikan objek penelitian untuk pembuatan sistem pemeliharaan tersebut.

---

Anchor and mooring system are the part of coal carrier ship?s equipment that is vital for operational needs when ship is anchored in the areas of waters or when berth at the harbor. Anchor and mooring equipment in the coal carrier ship should be always in good condition to support the operation of ship at the sea or at the harbor. Therefore, it is necessary to have a system that regulates the maintenance of anchor and mooring in the ship. A maintenance system which is done in a regular period and well-planned can extend life-time of a ship and avoid the problems that can inhibit the ship, so decrease in productivity of the ship can be prevented. Things related to the maintenance of all components contained in a ship also have been regulated in the International Safety Management Code (ISM Code). Base on the statement above, Plan Maintenance System (PMS) is made for the equipments on ship. In this case, the components in the Anchor and Mooring System on coal carrier ship MV. Sartika Baruna will be the object of research for the production of the maintenance system."

"PT X merupakan suatu industri manufaktur yang memproduksi komponen otomotif, yatiu piston Ketatnya persaingan diantara produsen piston menyebabkan PT. X harus mampu menghasilkan piston yang memiliki keunggulan kualitas dengan biaya produksi yang rendah dan pengiriman tepat waktu. Oleh karena itu kondisi mesin dan peralatan yang handal, ketersediaan mesin dan peralatan yang tinggi serta terhindamya mesin dan peralatan dari kerusakan dini sangat diperlukan Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan pemeliharaan pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatur beban kerja menentukan jumlah tenaga kerja yang efektif dan ekonomis serta perencanaan jadwal pemeliharaan pencegahan pada mesin-rnesin machining. Pada penelitian ini ditentukan waktu kerja selama setahun, penentuan beban kerja yang didasarkan pada waktu kerja, tenaga kerja yang dibutuhkan dan frekuensi kegiatan perneliharaan pencegahan. Melalui penelitian ini diperoleh pengaturan beban kerja yang cukup merata selama 49 minggu. penentuan jumlah tenaga kerja yang didasarkan pada beban kerja terbesar dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan pencegahan pada mesin-mesin machining. Diharapkan hasil dari perencanaan jadwal pemeliharaan mesin-mesin machining ini dapat dijadikan acuan dalam merawat setiap bagian dari mesin-mesin tersebut sehingga mesin-mesin tersebut selalu dapat bekerja dengan optimal."

"Pemeliharaan bangunan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menjaga, memulihkan atau memperbaiki setiap fasilitas bangunan, pelayanan bangunan dan keadaan sekitarnya kepada keadaan standard yang dapat diterima, dan untuk mempertahankan kegunaan dan nilai dari suatu fasilitas bangunan tersebut. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas bangunan juga mengutamakan fungsi perencanaan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berlangsung optimal. Disinilah peran manajemen pemeliharaan sebagai konsep sekaligus metode kerja yang mengorganisasikan berbagai kegiatan dibutuhkan untuk mendapat keuntungan dan kepuasan semua pihak khususnya dalam hal ini pemilik bangunan. Manajemen pemeliharaan diperlukan agar aktivitas pemeliharaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karena tanpa efisiensi di dalam proses maka tujuan akan tercapai dengan mahal, dan tanpa efektifitas maka tujuan akan tercapai tanpa mencapai sasaran yang diharapkan. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor dalam manajemen pemeliharaan bangunan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja biaya pemeliharaan bangunan gedung dengan mengambil studi kasus gedung-gedung fakultas di lingkungan Kampus Universitas Indonesia. Dari data-data yang didapat berdasarkan hasil pengisian kuisioner oleh pelaksana pemeliharaan bangunan gedung di lingkungan kampus UI dan diolah secara statistik dengan software program SPSS, diketahui bahwa ada hubungan antara peningkatan kinerja biaya pemeliharaan bangunan gedung dengan peningkatan penerapan manajemen pemeliharaan bangunan gedung. Dari berbagai variabel aktivitas manajemen pemeliharaan bangunan gedung, diketahui bahwa membuat tim/organisasi implementasi pemeliharaan, membuat pihak manajemen familiar dengan pemeliharaan, lebih mengarahkan tim pemeliharaan yang telah terbentuk, dan menentukan teknik-teknik pemeliharaan yang sesuai untuk kondisi bangunan dan lingkungan menjadi variabel penentu terhadap variasi peningkatan kinerja biaya pemeliharaan bangunan gedung.

---

Building maintenance is defined as an activity done to preserve, restrore or repair every building facility, building sendee and surroundings to be at the acceptable standard conditions level, and to preserve purposing and value of that building facility. Building facility maintenance also focus on_the planning and controlling function to fulfill the optimal implementation. At this level, maintenance management function either as a concept or a method that organize every needed activity is needed to obtain benefit and satisfy to every side, specially building's owner. Maintenance management is needed to implement maintenance activity' effectively and efficiently. Because, without efficiently in the process, the objective will be expensive and lack of effectiveness, the obtain will be achieved not appropriately. This research focused on the influencing factors within building maintenance management to increase the performance of building maintenance cost with study case Faculty buildings in University' of Indonesia. From the existing datas based on the questionnair result from the faculties building maintenance manager in the University' of Indonesia and statistically processed using SPSS software, we know that there is relationship between the increasing of building maintenance cost performance and the increasing of building maintenance management application. From all of the building maintenance management activities, known that making maintenance implementing organization, making top management familiar with maintenance, aiming formed maintenance team, and determining appropriate raaiiitenance techniques for the building and environment condition are determining activities to increase buiiJing maintenance cost performance."

"Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.8/2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari Perda tersebut adalah budgeting reform, yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome/hasil. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta?. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan, dengan jumlah populasi sebesar 173 orang. Oleh karena keterbatasan penulis, penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diteliti.Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian (46.686%); (2) faktor dokumen perencanaan (9.591%); (3) faktor pengetahuan tentang anggaran (5.238%); (4) faktor prosedur perencanaan anggaran (4.601%); (5) faktor data (4.273%); (6) faktor inforrnasi yang valid dan mutakhir (3.261%); dan (7) faktor deskripsi kerja (2.819%). Dari ketujuh faktor tersebut, berdasarkan hasil regresi linier temyata terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perencanaan di Bapeda yaitu F2, F3, F4, F5, dan F7, sedangkan untuk Biro keuangan hanya melibatkan 4 faktor yaitu F2, F3, F4, dan F5. secara keseluruhan ketujuh faktor tersebut mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja.Bertolak dari penelitian tersebut di atas, upaya yang dilakukan agar perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik adalah perlu disusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menjelaskan wilayah kerja masing-masing di tingkat perencana maupun di tingkat operasional; melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai baik di lingkungan perencanan maupun di lingkungan operasional; perlu disusun dan disempumakan standar analisa belanja, standar biaya, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimum."

"ABSTRAKPeningkatan kebutuhan tenaga listrik dengan sangat pesat memaksa Pemerintah memacu perkembangan perusahaan 1istrik yang dimiliki oleh negara, yakni Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).Pada tahun 1978/1979 penjualan tenaga listrik di PLN adalah 4,3 TWh dan pada tahun 1988/1989 menjadi 19,7 TWh. Pada tahun 2000 yang akan datang penjualan tenaga listrik diproyeksikan menjadi sekitar 84 TWh. Peningkatan penjualan tersebut menuntut peningkatan dalam kapasitas terpasang dan sejalan dengan itu tentunya juga berarti peningkatan asset perusahaan tersebut.Melihat pertumbuhan seperti di atas sampai tahun 1988/1989 serta proyeksi pertumbuhan yang ternyata sangat besar, maka kegiatan operasiona1 PLN yang tercermin da1am pendapatan dan biaya perlu kiranya direncanakan dan dikendalikan dengan baik.Sebagai Perusahaan Umum, disamping ditugaskan menga1irkan listrik ke seluruh wilayah Indonesia, PLN juga ditugaskan untuk mencari laba. Dengan demikian, agar kedua tugas ini dapat dijalankan dengan baik, maka perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional PLN melalui penerapan anggaran secara tepat dan baik dirasakan menjadi suatu kebutuhan yang vital.Kebutuhan akan perencanaan dan pengendalian melalui anggaran semakin perlu jika melihat turun-naiknya laba setiap tahun serta adanya perbedaan yang jauh antara anggaran dan realisasi laba dari tahun ke tahun. Yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi penyebab terlampauinya laba yang di anggarkan atau apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya laba yang dianggarkan. Masalah tersebut mungkin disebabkan oleh terlalu rendah/tingginya laba yang dianggarkan dan atau sistem penyusunan anggaraan yang belum baik dan atau tidak ketatnya pengendalian atas pelaksanaan anggaran operasional.Tujuan penulisan Karya Akhir ini adalah untuk mencoba memberikan jalan ke1uar kepada PLN atas masalah-masalah yang ditemukan dalam proses anggaran operasional.Metode yang dipergunakan dalam penelitian masalah adalah dengan pembandingan antara proses anggaran yang terjadi di PLN dan teori-teori yang berhubungan dengan proses anggaran.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLN hendaknya memperbaiki sistem penyusunan anggaran dengan membuat pedoman penyusunan anggaran operasional yang permanen dan memperbaiki pedoman oelaksanaan dan pelaporan realisasi anggaran operasional. Disamping itu, agar anggaran operasional dapat berperan maksimal sebagai alat perencanaan dan pengendalian, maka PLN juga pelu lebih melibatkan Pusat Anggaran/Satuan Administrasi da1am proses penyusunan anggaran. Pimpinan dapat bersikap tegas dalam menghukum atau menegur setiap bawahan yang tidak melaksanakan anggaran dengan baik. Dengan perkataan lain PLN harus dapat menjadikan anggaran operasional sebagai tolak ukur prestasi manajer dan para pe1aksana anggaran lainnya, sehingga harapan akan berfungsinya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat terwujud."

"Bangunan atau fasilitas yang telah dibangun, dalam operasionalnya memerlukan pemeliharaan (maintenance) yang terencana dengan baik, agar kondisinya tetap terjaga dan laik pakai. Terkait dengan keselamatan penerbangan dan persaingan bisnis Bandar Udara yang semakin tajam, maka program kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas perlu perhatian yang sungguh-sungguh agar misi perusahaan bisa tercapai.Keberhasilan melaksanakan pemeliharaan fasilitas, sangat terkait dengan pola dan jenis kontrak yang dipakai. Penelitian ini dilakukan 2 (dua) bagian atau tahap dengan responden karyawan PT AP II. Tahap I untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel-variabel yang diteliti pada penanganan kegiatan pemeliharaan dengan kontrak tahunan terhadap fasilitas (peralatan dan bangunan) ditinjau dari aspek kinerja biaya. Dan pada tahap II dilakukan untuk mengetahui pandangan responden terhadap bentuk kontrak lainnya sebagai alternatif dalam menangani kegiatan pemeliharaan yaitu kontrak multi years dan performance based contract.Data penelitian yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan, dianalisis dengan program SPSS 10.0. Didapatkan hasil bahwa variabel-variabel pada penanganan kegiatan pemeliharaan dengan kontrak tahunan (tahap I), yang memberikan konstribusi dominan adalah tingkat kelengkapan isi dokumen kontrak, tingkat ketersediaan jumlah alat pelaksanaan pekerjaan, dan tingkat kualitas pengawasan pekerjaan. Sedangkan untuk kontrak multi years yang dominan adalah proses tender. Dan untuk performance based contract adalah kontraktor lebih profesional. Hubungan variabel penanganan kegiatan pemeliharaan dengan kontrak tahunan terhadap peningkatan kinerja biaya adalah regresi non-linier. "