Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 156268 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Arifin Djauhari
"ABSTRAK
Teknologi digital yang semakin maju dan berkembang pesat di bidang telekomunikasi diterapkan dalam digitalisasi sentral telepon. Hal ini banyak memberikan keuntungan terutama untuk mengatasi kebutuhan akan telepon yang semakin meningkat, karena sentral telepon digital mempunyai kapasitas sambungan yang lebih besar dibandingkan dengan sentral analog.
Sentral telepon digital emmpunyai ebberapa keistimewaan, antara lain dapat memenuhi pemrintaan telepon dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat dengan menempatkan suatu perangkat digital line unit (DLU) di dalam sentral maupun di luar sentral.
Penempatan DLU di dalam sentral dimaksudkan untuk memperbesar kapasitas sentral, sedangkan penempatan di luar sentral ditujukan untuk ememnuhi permintaan kelompok pelanggan yang cukup besar di lokasi yang jauh dari sentral telepon.
Dengan adanya pemakaian DLU ini, pengadaan sambungan telepon akan lebih mudah serta ekonomis."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1991
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
August Bualazaro Hulu
"Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1882, yaitu saat didirikannya sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegrap pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Tetapi sampai saat ini, setelah lebih dari satu abad, sangat sulit mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan korelasi antara pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia dengan pertumbuhan ekonominya.
Studi ini dirasa penting mengingat (1) Investasi pada sektor telekomunikasi adalah merupakan investasi yang cukup mahal mengingat umumnya barang modal yang digunakan di Indonesia masih diimpor dari Negara produsennya di luar negeri; (2) Penyelenggaraan telekomunikasi menggunakan beberapa sumber daya terbatas milik negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat antara lain alokasi frekuensi, kode akses, orbit satelit dan penomoran pelanggan; (3) Teledensitas efektif telepon di Indonesia masih sangat rendah yaitu 5,52 yang secara sederhana dapat diartikan bahwa diantara 100 penduduk Indonesia hanya 5,52 orang yang memiliki sambungan telepon tetap atau bergerak. Posisi ini sangat rendah dibanding Philippines (19,36), Singapore (79,56), Thailand (26,04) atau Malaysia (41,30); (4) Selain teledensitas, penyebaran sambungan telepon di Indonesia juga memiliki ketimpangan yang sangat tajam yaitu 11-25% di wilayah metropolis dan hanya sebesar 0,2% di wilayah pedesaan. Sebanyak 43.022 desa di Indonesia, yaitu setara dengan 64,4% dari 66178 desa, sama sekali belum memiliki akses telepon. Sementara di sisi lain, sejak diberlakukannya Undang-undang tentang telekomunikasi nomor 36 tahun 1999 penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki era kompetisi, yang menyebabkan seluruh penyelenggara telekomunikasi lebih berorientasi pada keuntungan yang umumnya diperoleh dari masyarakat di wilayah perkotaan. Fenomena ini juga berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara PT Telkom, terlebih lagi sejak tahun 1995 sebagian saham PT Telkom telah diperdagangkan di bursa efek dalarn dan Iuar negeri. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi di atas maka diperlukan suatu penelitian yang dapat dijadikan salah satu acuan dalam menetapkan kebijakan disektor penyelenggaraan telekomunikasi, agar pembangunan sektor telekomunikasi dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Dibeberapa Negara penelitian tentang korelasi antara pembangunan infrastruktur telekomunikasi dengan pertumbuhan ekonomi telah lama dilakukan antara lain, Cronin, Colleran, Herbert and Lewitsky (1993) yang melakukan penelitian pasar telekomunikasi di USA menggunakan metode ekonomi Input-Output (1-0) mencakup periode tahun 1963-1991. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi telekomunikasi mempunyai hubungan causal dengan total factor productivity nasional, dimana kontribusi sektor telekomunikasi pada pertumbuhan produktifitas sektoral maupun secara agregat dikuantifikasi sebesar 21,5% dari total produktifitas. Clarke and Laufenberg (1983) menunjukkan bahwa pertumbuhan densitas telepon juga memberikan berbagai manfaat sosial sebagai tambahan terhadap keuntungan ekonomi di wilayah pedesaan Sub-Sahara Afrika. Manfaat sosial antara lain menyangkut penyediaan layanan sosial dan kesehatan, pendidikan, proyek-proyek pembangunan, dan penanganan bencana sosial dan bencana alam. International Telecommunications Union (ITU) melaiui World Telecommunications Development Report - Access Indicators for the Information Society 2003, menyebutkan bahwa pada periode 1995 - 1999 kontribusi 1CT (Information and Communications Technologies) terhadap output ekonomi antara lain Negara Canada (12%), Australia (14%), Germany (20%) dan Japan sebesar 35%.
Pada studi ini, pendekatan atau model yang digunakan adalah Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) karena selain sebagai perangkat analisis ekonomi yang memadai SNSE juga merupakan suatu sistem pendataan. Berdasarkan model dan proses pembuatannya sistem ini memiliki kelebihan antara lain : {1) SNSE sebagai suatu sistem data yang menyeluruh, konsisten dan Iengkap sehingga dapat menangkap keterkaitan antar pelaku ekonomi dalam kurun waktu tertentu; (2) mampu mengkaji pengaruh suatu kebijakan pada suatu sektor ekonomi yang berkaitan dengan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan; dan (3) SNSE sebagai suatu alat analisis yang sederhana, karena penerapannya relatif mudah.
Dengan menggunakan pendekatan SNSE dan dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas maka tesis ini disusun bertujuan untuk :
a. Menganalisis distribusi pendapatan institusi termasuk rumah tangga, distribusi pendapatan faktorial, dan keterkaitan sektor-sektor produksi lain dalam pembangunan satuan sambungan telepon tetap dan bergerak di Indonesia;
b. Memperkirakan pengaruh struktural pertumbuhan sambungan telepon di Indonesia terhadap kegiatan ekonomi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan karena adanya shock atau injeksi pengeluaran pemerintah dan atau penyelenggara telekomunikasi dalam membangun satuan sambungan telepon baru baik itu sambungan telepon tetap maupun telepon bergerak, dan sektor ekonomi mana yang paling besar akan merasakan dampak pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut. Bagaimana distribusi pendapatan dari sambungan telepon pada kelompok (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah) dalam blok institusi ?. Bagaimana kinerja perekonomian nasional yang ditunjukkan oleh nilai tambah faktorial yang ditimbulkan oleh perribangunan sambungan telepon di Indonesia.
Studi ini telah dapat menyusun suatu klasifikasi SNSE Indonesia 2000 berukuran 64x64 yang menguraikan sektor sistem komunikasi tetap dan bergerak untuk dijadikan sebagai data dan model dalam melakukan analisis perkembangan sektor telekomunikasi di Indonesia.
Nilai peningkatan ekonomi yang ditimbulkan oleh pertumbuhan sektor komunikasi tetap dan bergerak, yaitu peningkatan 1 unit output atau 1 sambungan telepon tetap atau bergerak dengan pendapatan sebesar Rp. 1.942.501 per-tahun pada tahun 2000 akan berdampak pada peningkatan pendapatan sektor produksi sebesar 2,9579 unit atau Rp. 5,75 juta, serta bertambahnya pendapatan faktor produksi (factorial income) sebesar 1,5797 unit atau Rp. 3,07 dan pendapatan institusi sebesar 1,8628 unit atau Rp. 3,62 juta. Jika diasumsikan pada kondisi harga tetap, jumlah total sambungan telepon tetap dan bergerak pada tahun 2005 adalah 50 juta sambungan aktif, maka peningkatan pendapatan total adalah Rp. 621 triliun.
Jika ditinjau dari aspek distribusi pendapatan, peningkatan pendapatan pada rumah tangga di desa, buruh tani dan pengusaha pertanian hanya memperoleh 26,9% dari total pengaruh yang terjadi pada blok institusi. Selebihnya dinikmati oleh perusahaan, pemerintah dan rumah tangga di kota. Hal ini dirasakan relevan, mengingat kebutuhan modal yang besar dan tenaga kerja yang terdidik oleh sektor komunikasi tetap dan bergerak umumnya disediakan oleh rumah tangga di kota, perusahaan dan pemerintah. Disamping itu, densitas telepon tetap dan bergerak sampai saat ini masih terkonsentrasi di daerah perkotaan (11-25%) sementara di rural area sebesar 0,2%.
Sektor produksi yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor komunikasi tetap dan bergerak adalah sektor pertambangan dan penggalian lainnya. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya yang terkait dengan sarana transmisi umumnya masih dilakukan dengan melakukan penggelaran jaringan kabel tembaga maupun fibre optic di bawah tanah.
Melalui analisa jalur struktural yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jalur pengaruh pertumbuhan sektor komunikasi tetap dan bergerak secara dominan terkait dengan faktor modal, baik modal lain-lain di kota, modal swasta, modal pemerintah dan modal asing. Hal ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara kegiatan di sektor komunikasi tetap dan bergerak dengan sektor-sektor yang berbasiskan finansial. Sebagaimana diketahui sesuai dengan barang modal yang digunakan, perangkat yang diinvestasikan dalam penyelenggaraan telekomunikasi berharga mahal sehingga membutuhkan modal yang besar, relatif terhadap kebutuhan faktor produksi lain berupa tenaga kerja."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20411
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naila Fithria
"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.
Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.
Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.
This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.
Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T47391
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Parinduri, Rumata
"Perkembangan telekomunikasi di Indonesia saat ini memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan, namun hal tersebut hanya terjadi di perkotaan sedangkan di pesdesaan keadaannya sangat memprihatinkan di mana sarana dan prasarana telekomunikasi sangat sedikit bahkan tidak ada. Hal tersebut menimbulkan kesenjangan yang sangat lebar antara keadaan di pedesaan dan keadaan di perkotaan dalam mengakses informasi.
Tesis ini diarahkan untuk menyusun kerangka penelitian kelayakan pemanfaatan Broadband Wireless Access pada pita frekuensi 2,3 GHz di daerah USO agar diketahui teknologi yang tepat untuk memajukan sarana telekomunikasi pedesaan.
Implementasi BWA pada daerah USO dengan menggunakan pita frekuensi 2,3 GHz dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan pemerintah. Alih teknologi yang cepat juga dimungkinkan karena keberadaan negara lain yang juga mengadopsi teknologi BWA. Pada akhirnya BWA dapat meningkatkan infrastruktur telekomunikasi pedesaan sekaligus meminimalkan kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan.

The development of telecommunications in Indonesia shows gladdening progress recently, but this condition only happened in urban while in rural the condition is hardly concerns where very few telecommunications facilities even not exist. This matter generates a real wide differences between rural and urban conditions for accessing information.
This Thesis compiles elegibility research framework of exploiting of Broadband Wireless Access Technology at band frequency 2,3 GHZ in USO area to be known correct technology to move forward supporting facilities for rural telecommunication so that the difference in accessing information between rural and urbans is not happened.
The implementation of BWA at USO area by using frequency band at 2,3 GHz can be implementated optimaly with government support. The fast technology transfer also can be enable by existence of other countries adopt BWA technology. In the end BWA technology would increase the rural telecommunication infrastructures at the same time can minimize gap of information access between rural and urbans.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Jeremy Filbert Baskoro
"Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki penduduk yang beragam. Penduduk Indonesia memerlukan sarana komunikasi yang memadai sebagai salah satu kebutuhan hidup. Namun infrastruktur komunikasi di daerah rural masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan infrastruktur pendukung agar penduduk yang berada di daerah rural dapat berkomunikasi dengan baik. Salah satunya adalah teknologi high altitude platform station (HAPS) karena teknologi ini memiliki cakupan yang luas dan kapasitas yang tinggi sehingga dapat mendukung penggunaan 5G di daerah rural. Penelitian ini akan menganalisis kelayakan persebaran HAPS sebagai international mobile telecommunication (IMT) base station dari segi power link budget, analisis frekuensi yang optimal, dan analisis interferensi dengan infrastruktur yang sudah ada di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini dipilih karena termasuk ke dalam daerah tertinggal. Perhitungan dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yang direkomendasikan International Telecommunication Union (ITU) serta memakai simulasi System Tool Kit (STK) untuk mendapatkan dan menganalisis data. Penelitian ini mengindikasikan bahwa link margin sistem dapat ditekan untuk meningkatkan toleransi HAPS ke curah hujan yang lebih tinggi dan menurunkan kekuatan antenna, menentukan estimasi jarak aman antara cakupan selular HIBS dengan cakupan selular yang sudah ada, serta menunjukkan bahwa frekuensi yang paling optimum adalah frekuensi terendah baik frekuensi HAPS maupun frekuensi akses. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dinyatakan bahwa HAPS layak untuk disebar di daerah rural Nusa Tenggara Timur.

Indonesia is a vast country and has considerable and diverse citizens. Indonesian citizen needs a reliable communication infrastructure to sustain daily life. However, communication infrastructure in rural areas needs to be improved. Therefore, alternative infrastructure is required to support rural area communication. One of the alternatives is high altitude platform station (HAPS) technology because this technology has a broader coverage and high capacity to support 5G in rural areas. This research will analyze the feasibility of HAPS as international mobile telecommunication (IMT) base station deployment in a rural area regarding power link budget analysis, optimum frequencies, and interference with existing infrastructure in Nusa Tenggara Timur. This region is chosen because it is classified as the least developed region. This research uses the International Telecommunication Union (ITU) recommendation method and STK simulation to get and analyze the data. This research indicates that the system link margin can be suppressed to increase HAPS tolerance to severe rain and lower the antenna gain, the separation distance estimation of the HIBS cellular coverage and the existing cellular coverage, and the most optimum frequency to be utilized is the lowest frequency both HAPS frequency and access frequency. Moreover, this research shows that HAPS is feasible to implement in rural wireless access services in Nusa Tenggara Timur.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Insa Ansari
"Naskah ini membahas kajian terhadap BUMN dan penguasaan negara pada sektor pos. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguasaan negara terhadap kegiatan pos berubah sesuai dengan sistem perekonomian yang dianut oleh pemerintah yang berkuasa. Pada masa orde lama penguasaan negara terhadap kegiatan pos sangat dominan, bahkan Jawatan Pos, Telegram dan Telepon memiliki kewenangan untuk melakukan monopoli. Pada masa orde baru penguasaan negara terhadap sektor pos mulai berkurang bahkan pada masa orde reformasi penguasaan negara terhadap sektor pos hanya sebagai regulator saja. Namun demikian pada masa orde reformasi ada sejumlah kewajiban negara yang diemban oleh BUMN dalam bentuk kewajiban pelayanan umum untuk menyelenggarakan pos di daerah-daerah terpencil. "
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan SDPPPI Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2017
302 BPT 15:2 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Febriza Matillya SR
"Kunci keberhasilan berkompetisi pada industri wireless yang sangat ketat adalah speed. Salah satu strategi agar proses pengambilan keputusan dapat terjadi secara cepat adalah memisahkan proses bisnis Flexi Mandiri dengan proses bisnis PT. Telkom. Persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat menyebabkan market share Flexi wilayah khususnya jabodetabek masih kalah dengan kompetitor terdekatnya Esia dimana market share Esia 63% , Flexi 37% [4].
Mengingat keluhan akan kualitas layanan Flexi masih tinggi yaitu sebesar 51%[11] maka Flexi harus menyiapkan strategi yang tepat yaitu dengan menyediakan service dan operational excellent kepada pelanggan sehingga dapat meningkatkan market shared dan revenue perusahaan. Network operation sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan infrastruktur Flexi dituntut untuk menghasilkan service dan operational excellent agar dapat menyediakan kualitas layanan Flexi yang prima dan memuaskan bagi pelanggan. Dengan adanya KD 07/ 2009 mengenai transformasi organisasi Flexi menuju organisasi mandiri menyebabkan adanya perubahaan framework dan strategi khususnya unit network operation dalam rangka memenangkan kompetisi.
Dari hasil analisis framework organisasi dengan menggunakan eTOM didapatkan bahwa untuk dapat menghasilkan service dan operasioanal excellent maka ada beberapa sub bidang baru yang perlu ditambahkan dalam struktur organisasi network operation Flexi mandiri dan penambahan formasi SDM sebanyak 43.02%, selain itu proses bisnis yang disusun berdasarkan kerangka eTOM juga diharapkan dapat menghasilkan kinerja operasional yang excellent. Selain framework yang optimal, strategi manajemen dengan menggunakan BSC juga menunjukkan bahwa network operation harus mencapai target financial sebanyak 4.1 T dengan efisiensi CAPEX dan OPEX sebesar 90% didukung oleh KPI customer yang ketat dan program deployment maupun improvement di jaringan TelkomFlexi diharapkan dapat menghasilkan service & operational excellent dalam rangka memenangkan kompetisi industri telekomunikasi.

Speed is one of key success factor in wireless industry. The Separation of business process of Flexi Mandiri from PT Telkom is one of the strategies to accelerate decision making. High competition in telecommunication industry in Indonesia causing market share of Flexi especially in Jabodetabek area still below from nearest competitor, Esia where market share of Esia 63%, Flexi 37% [3].
Because of high customer complain about Flexi quality of service 51% [7], so that Flexi must prepare good strategy by providing service and operational excellent to the customer in order to increase market share and revenue of the company Network operation as a unit which responsible in managing the infrastructure of Flexi Network, must deliver service and operational excellent to provide good quality of service of Flexi product to satisfy the customer. Due to KD.07 which saying about transformation of Flexi Organization into independent organization, will cause changes of framework and strategy especially in Network Operation Unit to win the competition.
The result of organization framework analysis using eTOM shows that to provide service and operational excellent, Network Operation unit of Flexi Mandiri must add several new sub-unit into organizational structure and additional human resource about 43.02%. Add to it, business process which designed using eTOM framework should produce excellent of operational performance. In spite of optimal framework, management strategy using BSC shows that network operation must achieve financial target 4.1 T with CAPEX&OPEX efficiency 90% supported by high KPI customer index and program of deployment and improvement Telkom Flexi Network should also produce service and operational excellent to win the competition in telecommunication industry in Indonesia."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2009
T40868
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nurwijayanti Kusumaningrum
"Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu Kewajiban Pelayanan Universal (US0-Universal Service Obligation) yang diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam memperoleh informasi. Kurangnya fasilitas atau sarana untuk berkomunikasi, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di luar daerahnya.
Pada penelitian ini diambil tiga wilayah untuk dilakukan analisa yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mewakili wilayah pulau Jawa, Lampung mewakili pulau Sumatera dan NTB mewakili Indonesia Timur, Ketiga wilayah ini diambil karena memiliki jumlah kecamatan rural yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap ketiga wilayah yang kemudian akan didapat skala prioritas kecamatan yang harus didahulukan untuk digelar program USO. Metode yang digunakan untuk analisa ini adalah analisa klaster dengan teknik K Means Cluster, yaitu klaster yang jumlah kelompoknya ditetapkan langsung yaitu 4 kelompok di tiap wilayah karena dianggap paling optimal, dimana analisa tersebut ditempuh dua tahapan yaitu tahap I untuk skala Kabupaten / Kotamadya dan Tahap II untuk skala kecamatan. Adapun data-data yang diperlukan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Densitas dan tingkat rural di tiap kecamatan.
Dari hasil penelitian didapat daerah-daerah yang potensial di tiap propinsi, untuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat 13 Kabupaten dengan jumlah 275 Kecamatan, Lampung terdapat 4 Kabupaten dengan jumlah 49 Kecamatan dan NTB terdapat 3 Kabupaten dengan jumlah 32 Kecamatan. Untuk Kabupaten Jawa Tengah diseleksi lagi menjadi 206 Kecamatan berdasarkan persentasi kecamatan rural, kecamatan rural adalah kecamatan yang persentasi keruralannya sebesar 50% atau lebih. Dari pengelompokkan didapat 4 kecamatan rural berdasarkanbesar persentasi kecamatan rural, kemudian dari hasil pengelompokkan didapat skala prioritas masing-masing wilayah berdasarkan tingkat keruralannya (Kecamatan Rural I sampai Kecamatan Rural IV).

The Indonesian government regulation no 52/2000 about Telecommunication Operation, has forced the government to operate a Universal Service Obligation (USO) that is focused for the villages and rural area in Indonesia. Lack of telecommunication facility among those areas has made difficulty for the people to gain information and communicate with others in different area.
This Research analyzes three different areas: Central Java and DI Yogyakarta which represent the Java area; Lampung to represent the Sumatera area and West Nusa Tenggara Barat (NTB) which is represent the Eastern Indonesia area. These three areas were taken because they have a large number of rural districts. The purpose of this research is mapping those three areas to obtain the scale of priority about the district that have the highest priority for the USO programs. The method used on this research is Cluster Analysis using the K-Means Cluster Technique, in which the number of group taken is 4 groups per area. The analysis divided in to two steps. The first step is taken for the Kabupaten or Kotamadya areas and then the second step for the Kecamatan area. The data about populations, density, educational status, and Gross Domestic Product (GDP), for this research is taken from Biro Pusat Statistik (BPS).
The analysts result shows that for Central Java and D.i. Yogyakarta there are 13 Kabupaten with 275 Kecamatan, 4 Kabupaten with 49 Kecamatan for Lampung area, and 3 Kabupaten with 32 Kecamatan for NTB, which is a potential areas for the USO programs. And then from those 275 Kecamatan in Contra! Java 206 Kocamatan are selected based on its rural percentage. Kecamatan rural is the Kecamatan which have a rural percentage 50% or above. From the grouping obtained 4 Kecamatan rural and the scale of priority for each area based on its rural percentage (Kecamatan rural I up to Kecamatan rural IV).
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2003
T10737
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Fahmi Tadjuddin
"FWA atau fixed wireless access adalah suatu penyelenggaraan jaringan lokal tetap tanpa kabel dengan mobilitas yang terbatas. Dimana mobilitas yang terbatas adalah mobilitas jaringan akses pelanggan tetap lokal tanpa kabel yang dibatasi pada satu daerah operasi tertentu dengan satu kode area layanan jaringan tetap lokal. PT. Telkom sebagai operator jaringan FWA cdma2000-1X di Cirebon selalu berupaya memberikan kinerja jaringan yang baik. tingginya angka drop call jaringan FWA di Cirebon yang mencapai rata-rata 4,37 %, membuat PT. TELKOM mengusulkan optimasi guna memperbaiki kinerja jaringan FWA di Cirebon dengan dengan merujuk pada sebelas indikator dengan nilai standar tertentu yang disebut Key Performance Indikator (KPI). Optimasi dilakukan sebagai usaha untuk mencapai kondisi kinerja jaringan yang lebih baik. Karena berdasarkan data drive test, kinerja jaringan FWA di Cirebon belum memenuhi standar KPI. Melalui analisa data, rekomendasi dan implementasi perubahan parameter untuk memecahkan masaiah yang berasal dari sistem internal jaringan, diperoleh suatu kinerja jaringan yang secara umum lebih baik dari kondisi sebelumnya, meskipun belum semua indikator yang ada memenuhi standar KPI. Hal ini disebabkan karena selain faktor dalam jaringan sendiri, ada juga faktor luar yang tidak dapat dihilangkan seketika sehingga menyebabkan kinerja jaringan tidak dapat memenuhi seluruh standar nilai dalam KPI. Setelah pelaksanaan optimasi, secara keseluruhan kinerja jaringan menjadi lebih baik dengan luas cakupan area yang lebih baik dari sebelumnya dan drop call berhasil ditekan hingga mencapai rata-rata 2,27%.

FWA or fixed wireless access is an implementation of fixed wireless local network with limited mobility. Limited mobility means limited accessibility at only one operation area or one area code of fixed local network service. PT, Telkom as Fixed Wireless Access (FWA) cdma2000-1X network operator in Cirebon try to achieve a good network performance. High drop call rate in Cirebon's FWA network with average 4.37% makes PT.TELKOM give optimization solution to improve network performance based on eleven indicators with definite standardized value that called Key Performance Indicator (KPI). Optimization is implemented as en effort to achieve a better network performance, because based on drive test data, FWA's network performance in Cirebon has not met KPI's standard. By data analyzing, recommendation and implementation of hardware parameter changing to solve internal system problem, generally, better network performance has achieved after optimization has done, even though not all of indicators meet KPI standards. This is caused by the existence of some internal and external problems that could not eliminated at once, so that cause network performance could not meet all of standard value in KPI. At least after optimization has done, overall, FWA network performance in Cirebon improve better with wider coverage and drop call rate success to be pressed to average value 227%."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2005
T16103
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azwar Aziz
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika,Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika , 2016
302 BPT 14:1 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>