Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah panjang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk sikap dan perilaku anggota Polri cenderung militeristik dan merugikan masyarakat. Integrasi Polri dengan ABRI selama Orde Baru ternyata membawa dampak buruk terhadap kineija Polri di masyarakat. Polri cenderung bertindak sebagai aparat penguasa yang melindungi kepentingan pemerintah dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Pada tanggal 1 April 1999 Polri resmi berpisah dari ABRI dan kemudian pada tanggal 1 Juli 2000 Polri benar-benar menjadi lembaga independen dibawah Presiden (Polri Mandiri). Perubahan ini kemudian membawa dampak kepada perubahan paradigma Polri dari kecenderungan mengabdi pada kepentingan penguasa menjadi institusi sipil yang mengabdi kepada masyarakat (civilian police). Berbagai kebijakan dan strategi Polri Mandiri yang gencar digalakkan Polri merupakan salah satu upaya Polri dalam memaksimalkan peran, fungsi dan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan sikap anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri. Sampel diambil menggunakan metode non probability sampling dengan teknik Occidental sampling, dengan jumlah sampel 200 orang yang terdiri dari 100 anggota Polri dan 100 masyarakat. Untuk melihat perbedaan sikap tersebut dilakukan perhitungan t-test for independent sample pada skor rata-rata sikap masing-masing kelompok. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan perbedaan sikap yang signifikan antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri.Dalam penelitian ini ditemukan bahwa anggota Polri mempunyai kecenderungan sikap yang favorable terhadap Polri Mandiri, sedangkan masyarakat mempunyai kecenderungan sikap yang unfavorable terhadap Polri Mandiri. Perbedaan ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam pembentukan sikap seperti pengalaman langsung masyarakat ketika berurusan dengan polisi, pengaruh orang lain, media massa dan juga faktor-faktor emosional. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perbedaan sikap antara anggota Polri dan masyarakat terhadap Polri Mandiri adalah indentitas sosial, faktor ingroupoutgroup, dan juga prasangka kelompok."

"ABSTRAKDalam organisasi Polri pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan yangtidak dapat dihindarkan, karena dengan pelayanan kita akan dapat memahamikebutuhan dan harapan dari masyarakat. Gambaran masyarakat tentang kinerjapelayanan Polri selama ini dinilai kurang begitu baik Sedangkan kondisi riil polisi saatini belumlah banyak berubah, termasuk kurang profesionalnya para anggota Polridalam memberikan pelayanan. Untuk itu Polri harus mampu mendesain dan mengelolafungsi pelayanannya dengan lebih. baik. Dalam usaha meningkatkan kualitaspelayananya, Polri mendirikan suatu unit yang bertugas menangani lansung pengaduandan memberikan penanganan secepatnya. Unit ini dinamakan unit Yanmas.Unjuk kerja anggota Polri dalam memberikan pelayanan, dapat dikatakan baikbila ia berhasil memberikan kepuasan kepada orang lain. Maka dipastikan motivasimemiliki pengaruh terhadap kemauan anggota Polri dalam memberikan pelayanankepada masyarakat. Mulins (1989) mengatakan bahwa unjuk kerja seseorang antaralain ditentukan oleh faktor kemampuan dan motivasi. Hal ini didukung pula olehNewstorm & Davis (1993) yang mengatakan bahwa motivasi adalah faktor yangmendasari semua perilaku manusia yang disadari.Dalam kaitannya dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiapakah ada hubungan yang signifikan antara motif afiliasi dengan sikap anggota Polridalam memberikan pelayanan kepolisian. Selain itu juga akan dilihat apakah adaperbedaan yang signifikan antara anggota Yanmas selaku ujung tombak pelayanandengan anggota Polri pada unit lain (Brimob) dalam hal motif afiliasi dan sikapnyadalam memberikan pelayanan kepolisian. Instrumen yang digunakan dalampengambilan data berupa kuesioner yang berbentuk skala yang terdiri dari skala motifafiliasi dan skala sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian. Penelitian inidilakukan pada 100 anggota Polri yang terdiri dari 50 anggota Yanmas dan 50 anggotaBrimob yang bertugas diwilayah Jakarta.Dari hasil perhitungan korelasi antara motif afiliasi dan sikap anggota Polri(Yanmas dan Brimob) dalam memberikan pelayanan kepolisian, diperoleh korelasisebesar 0,495 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa antara motif afiliasi dansikap anggota Polri dalam memberikan pelayanan kepolisian mempunyai hubunganyang signifikan, yaitu semakin tinggi motif afiliasi makin positif pula sikap anggotaPolri dalam memberikan pelayanan kepolisian. Dari hasil penelitian ini juga dapatdiketahui bahwa ada perbedaan motif afiliasi antara anggota Yanmas dengan anggotaBrimob. Sedangkan dalam hal sikap dalam memberikan pelayanan kepolisian antaraanggota Yanmas dengan anggota Brimob, diperoleh hasil yang tidak signifikan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan sikap dalammemberikan pelayanan kepolisian antara anggota Yanmas dengan anggota Brimob."

"ABSTRAKInstitusi kepolisian adalah penegak hukum sebagai salah satu dari komponencriminal justice system. Kriminalitas erat hubungannya dengan tugas Reserse sebagaisalah satu fungsi teknis operasional kepolisian yang mengemban tugas dalampenegakan hukum yaitu investigasi kriminalitas yang artinya adalah serangkaiantindakan penyidikan pada setiap perbuatan yang terbukti melanggar hukum pidana.Rangkaian tindakan Reserse itu disebut tindakan represif yang terdiri daripenyelidikan, pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan,penahanan, dan penyerahan berkas perkara.Tugas investigasi kriminalitas Reserse sebagai polisi membutuhkan kehadiranlangsung seorang polisi/Reserse yang tidak dapat digantikan oleh tehnologi yangpaling canggih sekalipun (Kunarto, 1995), sebab sumber dasar kepolisian adalahmanusianya, tehnologi hanyalah sebagai alat bantu dalam melaksanakan tugaskepolisian (Bayley, 1994). Sebagai penyidik kejahatan dan penegak hukum, Resersemerupakan pekerjaan yang berkaitan kejahatan dan kekerasan yang dapatmenimbulkan stres. Beberapa aspek pekerjaan polisi/Reserse yang dapatmenimbulkan stres yaitu sistem pengadilan, administrasi kepolisian, sarana/peralatan,hubungan dengan masyarakat, sistem pergantian tugas, tanggung jawab terhadaptugas dan keterpisahan sosial (Kroes, Margolis, dan Hurrel, 1974).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber stres dan coping stresanggota Reserse dalam tugas investigasi kriminalitas di Jakarta serta strategi copingapa yang paling banyak digunakan. Metode pengambilan sampel penelitian ini adalahnon-probability sampling dengan teknik purpusive sampling. Desain penelitian inibertipe non experimental design yang bersifat ex posi facto field study yang dilakukandi Polda Metro Jaya dan jajarannya dengan subyek 146 orang anggota Reserse Polri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber stres anggota Reserse Polridalam tugas investigasi kriminalitas di Jakarta berdasarkakan intensitasnya berturutturutyaitu: administrasi kepolisian, tanggung jawab terhadap tugas, sistem pergantiandalam tugas, hubungan dengan masyarakat, sistem pengadilan, keterpisahan sosial,dan yang terahir sarana dan prasarana.Strategi coping yang digunakan anggota Reserse Polri dalam tugasinvestigasi kriminalitas di Jakarta yaitu Problem-Focused Coping. Emotion-FocusedCoping, dan Maladaptive Coping. Problem-Focused Coping lebih banyak digunakanoleh anggota Reserse Polri dalam tugas investigasi kriminalitas di Jakarta, kemudiandiikuti Emotion-Focused Coping dan Maladaptive Coping. "

"ABSTRAKPolri merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang memilikitugas dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakhukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat masyarakat (ps. 2 UU RI No.2,2002 tentang Polri). Oleh karena itu tugas Polri tidaklah mudah karena harusselalu berhubungan dengan masyarakat sehingga menuntut setiap anggota Polriuntuk memiliki kemampuan dan profesional yang tinggi (Kunarto,1997).Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme Polri yaitu denganmembagi tugas Polri dalam 5 fungsi teknis kepolisian, diantaranya adalah fungsiReserse dan fungsi Sabhara yang memiliki tugas dan peranan yang berbeda.Reserse dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih cenderung bersifat Represif(penindakan) sedangkan Sabhara, lebih menjurus pada tindakan yang bersifatpencegahan (Kunarto, 1997).Walaupun terdapat adanya perbedaan dalam peran maupun tugas, padadasarnya setiap anggota polisi memiliki tugas untuk memberikan pelayanan padamasyarakat, sehingga bisa dikatakan profesi ini memiliki tugas yang komplekskarena profesi ini mengurusi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara(Adlow, dalam Tabah 2001). Untuk itu profesi ini dinilai memiliki derajattingkatan stres yang cukup tinggi (Donzinger, dalam Tabah 2001)Stres merupakan suatu keadaan yang timbul karena adanya suatu tuntutanatau kebutuhan pada individu yang menuntut adanya sumber daya ataukemampuan individu tersebut untuk memenuhinya (Lazarus, 1976) dan Lazarusjuga mengatakan bahwa ada 2 kelompok sumber stresor yaitu Physical stressordan Psychological atau psychosocia/ stressor.Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimanakahperbedaan rating (urutan) stres dari anggota Polri pada fungsi Reserse danSabhara terhadap kejadian sehari-hari yang bisa menimbulkan stres pada dirimereka. Intrument penelitian yang digunakan adalah Law Enforcement CriticalLife Events Scale dari Sewell (dalam Yarmey, 1990) yang telah diadaptasikanpada anggota polisi di Indonesia.Penelitiaan ini dilakukan pada anggota Polri fungsi Reserse dan Sabhara diwilayah Polda Metro Jaya. Sampel diambil mulai dari jenjang tamtama hinggabintara yang berjumlah 100 orang, dengan gambaran 50 orang dari fungsi Resersedan 50 orangdari fungsi Sabhara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara anggota Polri pada fungsiReserse dengan Sabhara terdapat perbedaan dalam rating stresnya. Pada fungsiReserse, kejadian yang menempati urutan tertinggi dalam rating stres adalah ikutberpartisipasi dalam korupsi di kepolisian, diskors, penyalahgunaan obat-obatanterlarang secara pribadi, mengkonsumsi alkohol saat bertugas dan terlibat secarapribadi dalam peristiwa penembakan, sedangkan pada fungsi Sabhara yaitupemecatan, diskors, penggunaan obat-obatan terlarang, pengurangan gaji dan ikutberpartisipasi dalam korupsi di kepolisian. Kemudian kejadian yang menempatiurutan stres terendah pada fungsi Reserse adalah menerima surat pengahargaandari masyarakat, liburan, penghargaan administrasi, menerima penghargaan darikelompok masyarakat dan kenaikan gaji, sedangkan pada fungsi Sabhara yaitupromosi kenaikan jabatan dengan ditugaskan di unit lain, menerima penghargaandari kelompok masyarakat, penghargaan administrasi, kenaikan gaji serta liburan."

"Pemilihan karir merupakan saat untuk mengarahkan diri kepada suatu tahap dalam kehidupannya, saat bagi seorang anak melihat posisinya dalam kehidupan, dan menentukan kemana akan pergi. Diantara banyaknya pilihan karir atau pekerjaan adalah menjadi anggota Polri, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Dit Litbang Polri bahwa profesi sebagai anggota Polri kurang diminati oleh masyarakat. Hal itu bertolak belakang dengan jumlah peserta seleksi calon anggota Polri di mana dari tahun ke tahun jumlah peserta seleksi terus bertambah. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk dilihat penyebabnya. Salah satu penyebabnya yaitu intensi, karena dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku di kemudian hari. Oleh karena itu penelitian tentang intensi menjadi anggota Polri ini menjadi sangat penting. Teori intensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori intensi Fishbein & Ajzen (1975) dan Ajzen (1988) di mana intensi terbentuk atas 3 (tiga) faktor, yaitu sikap (attilude toward behan’ior), norma subyektif (siibjective norms), dan perceived behcrvior control (PBC). Intensi untuk menjadi anggota Polri terbentuk oleh 3 (tiga) faktor yaitu sikap terhadap anggota Polri, norma subyektif tentang anggota Polri dan perceived behcrvior control (PBC) atau hal-hal yang menjadi pendorong atau penghambat untuk menjadi anggota Polri. Berdasarkan faktor yang kedua yaitu norma subyektif tentang anggota Polri di' mana yang menjadi acuan utama adalah orang tua, maka adanya perbedaan profesi orang tua dapat menimbulkan perbedaan intensi anak untuk menjadi anggota Polri. Oleh karena itu, intensi anak anggota Polri diasumsikan memiliki intensi yang lebih tinggi untuk menjadi anggota Polri dibandingkan dengan bukan anak anggota Polri. Penelitian ini dilakukan di Polda Metro Jaya pada saat subyek penelitian mengikuti seleksi calon anggota Polri. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling untuk subyek anak anggota Polri dan incidental untuk subyek bukan anak anggota Polri. Subyek penelitian beijumlah 107 orang yang terdiri dari 52 orang anak anggota Polri dan 55 orang anak bukan anak anggota Polri. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimental. Untuk mengumpulkan data tentang intensi digunakan skala Intensi untuk menjadi anggota Polri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan ketiga faktor pembentuk intensi. Selanjutnya data diolah dengan membandingkan rata-rata (mean average) skor tes intensi untuk menjadi anggota Polri antara anak anggota Polri dengan bukan anak anggota Polri dengan menggunakan t-test, yaitu uji t terhadap dua sampel independen (anak anggota Polri dan bukan anak anggota Polri). Hasil analisis data menunjukkan bahwa intensi anak anggota Polri untuk menjadi anggota Polri lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan intensi bukan anak anggota Polri. Ditemukannya perbedaan yang signifikan tersebut disebabkan faktor sikap, norma subyektif dan perceived behavior control anak anggota Polri cenderung mendukung intensi dibandingkan dengan faktor sikap, norma subyektif dan perceived behavior control bukan anak anggota Polri yang cenderung tidak mendukung intensi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiric factor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelompokan anggota POLRI dengan mengadakan penelitian lapangan untuk menemukan kebenaran obyektif dari fakta yang hendak diteliti. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bachtiar (1988) bahwa upaya perbaikan kepolisian dapat dilakukan atas dasar pengetahuan ilmiah tentang kenyataan-kenyataan yang bersangkutan dan tidak hanya atas dasar pengalaman pribadi yang tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang bersangkutan. Perubahan dalam dimensi kultural secara langsung berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia Polri yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri. Kondisi tersebut menuntut dilakukannya pengkajian, analisis dan penelitian yang lebih mendalam guna mengarahkan perubahan sesuai yang diharapkan yaitu tampilnya polisi yang professional. Dalam kaitan tersebut, maka penelitian mengenai pengelompokan dalam Polri memiliki relevansi yang cukuo kuat khususnya dalam rangka menemukan bukti empirus dan obyektif atas fakta mengenai kecenderungan pengelompokan serta konsekuensinya bagi pengembangan organisasi Polri."

"This research discusses deterrent theory (Zimring and Hawkins) particularly general deterrence that is the prevention measures by way of enforcing criminal law system which brings about fear. In relation to the existing criminal law system for Indonesian police, the writer seeks the relationship between the influence on behavior and Attitude of the police officers and the data collecting method quantitatively and qualitatively. However, the result shows that there is no change of attitude, because the anticipated threat of deterrence does not really occur or just in imagination, as it is stated by Collins concerning the Perception and risk which determines the degree of such deterrent effect..."

"ABSTRAKUntuk meningkatkan profesionalisme Polri, pimpinan Polri berusahameningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya melalui pendidikan,terutama pendidikan yang bersifat akademis. Untuk itu pimpinan Polrimemberikan kesempatan pada anggotanya untuk melaksanakan pendidikan diPerguruan Tinggi. Anggota Polri yang melaksanakan pendidikan di PerguruanTinggi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok anggota Polri yangmelaksanakan tugas belajar dan anggota Polri yang mendapatkan ijin belajar daripimpinan Polri. Masing-masing kelompok tentu mempunyai motivasi meraihsukses dan motivasi menghindari kegagalan yang berbeda-beda dalammelaksanakan belajarnya, karena kedua kelompok tersebut mendapatkan tugasdan perlakuan yang berbeda dari pimpinannyaDalam kaitan itu semua, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untukmengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara kecenderungan meraihsukses dan kecenderungan menghindari kegagalan anggota Polri yangmelaksanakan tugas belajar dan ijin belajar di Perguruan Tinggi.Penelitian ini mengunakan sampel sebanyak 70 orang, dengan perincian35 orang dari anggota Polri tugas belajar dan 35 orang lainnya dari anggota Polriyang ijin belajar. Pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling.Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner skala kecenderunganberprestasi yang terdiri dari motif meraih sukses dan motif menghindari kegagalanyang diadaptasi dari Mehrabian dan ditambah beberapa item hasil elisitasi.Pengolahan data dengan menggunakan analisis mean dan t-test.Hasil analisis data menunjukkan bahwa motivasi meraih sukses antaraanggota Polri yang melaksanakan tugas belajar dan anggota Polri yang ijin belajarberbeda secara signifikan, yaitu lebih tinggi anggota Polri yang melaksanakantugas belajar. Demikian pula dengan motivasi menghindari kegagalannya.Dengan hasil yang demikian, penelitian ini memberikan gambaran bahwamotivasi meraih sukses dan motivasi menghindari kegagalan anggota Polri yangtugas belajar dan anggota Polri yang ijin belajar berbeda secara signifikan.Perbedaan tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor perbedaan tugas danperbedaan perlakuan yang diterima kedua kelompok tersebut.Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan pendekatangabungan antara kualitatif dan kuantitatif, agar diperoleh data yang lebihmendalam, sehingga hasil penelitian lebih sempurna."

"Karya tulis ini memaparkan mengenai reaksi non formal masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Pada dasarnya, karya tulis ini bergerak dari pendapat masyarakat yang melihat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Bentuk pendapat ini dalam arti lain disebutkan sebagai persepsi masyarakat atau cara pandang masyarakat terhadap sebuah objek yaitu penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Polri. Karya tulis ini juga menggambarkan bagaimana reaksi non formal ini akan berperan dalam masyarakat sebagai sebuah kontrol sosial berdasarkan pada teori kontrol soosial Ivan F. Nye dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kontrol sosial yang dibangun dalam masyarakat seharusnya bisa berperan untuk pemangku kebijakan dalam mengambil kebijakan.

---

This article describe about the public non formal reaction have against the abuse of authority by Indonesian National Police. Basically this article start from the public idea that sees abuse of authority by Indonesian National Police. The thesis laid its foundation on a public opinion which sees the occurrence of deviance and abuse of authority conducted by Indonesia National Police 39 s personnel. This assumption can also be seen as public 39 s perception or point of view regarding an object , which is an abuse of authority by Indonesia National Police 39 s personnel. The author tries to describe how this non formal reaction acts as a social control in society, based on Social Control Theory by Albert J. Reiss and Ivan F. Nye in order to minimize the occurrence of authority abuse. The social control, which is developed inside the society should be adequate to act as stakeholder in the realm of policy making."